Ely Hartati Rasyid : Perusda MBS dan Pelindo Punya Potensi Genjot PAD Kaltim

SAMARINDA– Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid mengatakan, kerja sama yang akan dijalin Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan PT Pelindo dalam kegiatan pelayaran di alur Sungai Mahakam seperti pandu tunda dinilai berpotensi tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

Kerja sama antara kedua perusahaan ini patut untuk didorong agar segera terealisasi, sebab dampak dari hal ini bisa membuat APBD Kaltim pada tahun 2024 mendatang mengalami peningkatan,” kata Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, Selasa (28/2/2023).

Menurutnya,  jika ditelisik pada pertemuan dengan Pelindo ini, sebelumnya ada potensi pendapatan hingga Rp 500 miliar per bulan hanya dari pengelolaan alur Sungai Mahakam seperti bisnis kapal pandu dan tunda.

Ely menerangkan, pembahasan soal kerja sama pandu tunda antara Perusda MBS dengan Pelindo sudah dirapatkan beberapa kali, bahkan sampai pada pertemuan kelima. Sehingga target untuk menandatangani nota kesepahaman antara kedua perusahaan tersebut patut dikejar paling lambat tiga minggu ke depan.

Di Sungai Mahakam sendiri, jelas Legislator Dapil Kutai Kartanegara itu, punya magnet tersendiri pada perekonomian Kaltim. Selain sebagai alur pelayaran penumpang, ekspedisi dan juga komoditas hasil tambang, perairan ini juga menjadi daya tarik investor dalam sisi kepariwisataan.

“Kami sudah berkomunikasi bagaimana perkembangan Perusda MBS dalam mempersiapkan kerja sama pandu tunda dengan Pelindo. Jadi untuk memenuhi hal tersebut mereka sudah berkoordinasi dengan vendor-vendor yang siap mendukung kegiatan tersebut,” tambahnya.

Selain jembatan kembar Mahakam dan Mahulu yang menjadi target kerja sama, Perusda MBS juga bisa melakukan kerja sama di wilayah lainnya sehingga kegiatan bisnis pelayaran tersebut bisa berekspansi ke wilayah alur sungai lainnya di Benua Etam.

Komisi II lebih terfokus mengupayakan sejumlah Perusda Kaltim bisa melebarkan sayap bisnis yang bermuara pada peningkatan PAD, guna menyukseskan program pembangunan Kaltim ke depan. (*/adv)

Komisi II Sarankan Kolaborasi Perusda MBS dan Pelindo

SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim menyarankan Pemprov Kaltim memanfaatkan alur Sungai Mahakam menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru. Komisi II DPRD Kaltim mengajak Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo untuk membahas hal tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengemukakan, dalam pertemuan itu pihaknya menyarankan Perusda MBS bisa menjajaki kerja sama dengan Pelindo guna mengelola alur Sungai Mahakam, dalam hal ini proses pengolongan di Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu.

“Kami beri waktu tiga Minggu bagi Perusda MBS untuk menyepakati nota kesepahaman dengan Pelindo guna pengelolaan Alur Sungai Mahakam terkait dengan kapal pandu yang membantu proses pengolongan jembatan,” ucap Nidya Listiyono, Senin (27/2).

Legislator yang akrab disapa Tiyo ini mengatakan, selama ini kegiatan kapal pandu yang melintas di dua jembatan itu langsung ditangani oleh Pelindo. Padahal jika Pemprov Kaltim terlibat, maka hal tersebut bisa menjadi sumber PAD baru dari sektor pengelolaan alur Sungai Mahakam.

“Makanya kami mendorong perusda menghasilkan keuntungan bagi daerah dan masuk ke kas daerah,” sebut Tiyo.

Ia juga mengusulkan hal serupa kepada daerah lain yang menjadi jalur perlintasan kapal tongkang batubara di Sungai Mahakam.

Sembari berjalan, Komisi II DPRD Kaltim juga sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur tentang pengelolaan alur Sungai Mahakam agar kerja sama ini bisa terakomodir untuk peningkatan sumber PAD di Benua Etam. (*/adv)

Ely Hartati Rasyid: Bangun, IKN, Pemerintah Diminta Aktif Kawal Kepentingan Warga Lokal

SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid  meminta Pemerintah Pusat melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia  menyanyangkan pembangunan mess untuk pekerja di sekitar wilayah IKN Nusantara yang awalnya tak diketahui kapan prosesnya berlangsung.

“Dalam pembangunan mess di wilayah IKN yang tiba-tiba sudah selesai dibangun,” katanya, kepada wartawan, Jumat (24/2/2023).

Seharusnya, adanya IKN justru mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Karenanya ia  mendorong masyarakat kaltim lebih terlibat dan dapat berkontribusi, sehingga turut merasakan dampak positif dari hadirnya IKN.

Selain itu,  ia mengharapkan agar Pemprov Kaltim dapat lebih aktif memperhatikan kepentingan tersebut, terlebih mengenai keterlibatan generasi muda Kaltim yang sangat mampu memberikan kontribusi.

“Jangan hanya menunggu tapi menjemput bola. Kalau perlu, anak-anak Kaltim ini dilatih dipersiapkan untuk bekerja di IKN. Bagaimana anak-anak Kaltim bisa terlibat dan merasakan hasilnya dari pembangunan IKN,” ujarnya.

Bahkan ia mengusulkan agar Pemprov Kaltim juga dapat melakukan pendataan terhadap wirausaha lokal yang sejalur dengan sektor pembangunan untuk dapat menyuplai bahan usahanya ke sektor pembangunan IKN.

“Kalau perlu dibuat aturan melibatkan tenaga kerja lokal yang mengatur jumlah perusahaan lokal yang terlibat dalam IKN. Kita harus bisa ikut berperan dan mendapatkan hasilnya di IKN. Supaya tidak terdengar lagi nada-nada miring soal tenaga kerja,” tutupnya. (*)

Komisi III DPRD Kaltim Usul Pembentukan Satgas Awasi Pembangunan IKN

SAMARINDA – DPRD Kaltim, melalui anggota komisi III, Bagus Susetyo mengusulkan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) berkaitan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bagus menjelaskan, setidaknya dalam proses pembangunan yang ada saat ini Pemerintah Pusat telah menggelontorkan sebanyak Rp 41 triliun, namun tidak sedikitpun dari kegiatan yang ada turut melibatkan wirausaha lokal dalam prosesnya.

Selain itu melalui satgas yang diusulkan juga dapat memastikan dalam pembangunannya turut melibatkan masyarakat lokal.

“Setidaknya dua tujuan itu yang bisa menjadi latar belakang dari pembentukan satgas itu,” ucapnya Rabu, (22/2/2023).

Tak hanya itu satgas yang dimaksud juga mampu memberikan sertifikasi kepada mahasiswa atau mahasiswi yang telah lulus baik di bidang teknis maupun sosial. Hal itu, ia suarakan agar kedepannya masyarakat lokal tidak hanya sebagai penonton, belum lagi kekhawatiran itu ditambah adanya potensi urbanisasi yang besar-besaran.

“Sejauh ini tidak bisa kita pungkiri perbedaan pandangan terhadap mahasiswa atau mahasiswi lulusan daerah dengan lulusan luar daerah,” terangnya.

Ia mengharapkan melalui satgas dapat mempersiapkan masyarakat Kaltim supaya tidak terpinggirkan akibat potensi urbanisasi ditengah adanya IKN. (*/adv)

DPRD Kaltim Bahas Dana Emisi Karbon

SAMARINDA – DPRD Kaltim melalui Komisi III dan Komisi II melakukan pembahasan mengenai dana kompensasi pengurangan emisi karbon di Benua Etam. Kedua komisi tersebut memanggil instansi terkait seperti Bappeda Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, untuk memaparkan mengenai hal tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang selaku pimpinan rapat menerangkan, program emisi karbon ini ternyata sudah dijalankan oleh Pemprov sejak 10 tahun silam. Namun baru tahun ini Benua Etam mampu menuai hasil dari hal tersebut. Ia mempertanyakan dana kompensasi pengurangan emisi karbon yang diperoleh Pemprov Kaltim.

“Informasi yang kami terima besarnya Rp 69 Miliar dan dana tersebut akan masuk dalam batang tubuh APBD Kaltim. Tetapi untuk penggunaannya itu sudah spesifik, tidak bisa dibelanjakan untuk keperluan lain,” ucap Veridiana, Selasa (14/2/2023)

Politisi PDI-P ini menjelaskan, dana kompensasi tersebut dapat digunakan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Semua peruntukannya adalah untuk mengurangi dan mencegah deforestasi, serta memelihara hutan di Bumi Etam.

Dikatakan Veri, penerima langsung dana kompensasi ini adalah masyarakat yang ada di lapangan. Tetapi bukan dalam bentuk uang, melainkan berupa program-program pelatihan dan pemberian bibit tanaman yang mendukung program penghijauan.

“Pasti nanti ada timbal balik ekonominya. Karena ada berbagai program nanti yang akan dicanangkan. Misalnya mereka dapat memanfaatkan hutan, sehingga hutan tidak menjadi gundul akibat pembalakan liar,” tegas Veri.

Dalam pertemuan ini, Veri beserta legislator lainnya memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim agar segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program ini, mengingat baru pada tahun ini dana tersebut akan diterima.

Veri menekankan agar segera disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mengetahui ada semacam stimulan melakukan penghijauan.

“Rekomendasi kedua, karena dana ini belum masuk dalam APBD kita, jadi kami mendorong Pemprov Kaltim segera berkoordinasi dengan Kemendagri supaya dana ini bisa masuk ke dalam APBD kita,” tutupnya. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »