DPRD Kaltim Usulkan Dua Ranperda Inisiatif

SAMARINDA – DPRD Kaltim mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif untuk dibahas menjadi sebuah peraturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim. Dua ranperda itu adalah Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, serta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan perihal pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan daerah, usulan ranperda ini dilakukan berangkat dari keprihatinan DPRD Kaltim lantaran lunturnya semangat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

“Hal ini sejalan yang dilakukan DPRD Kaltim pada masa sidang ketiga tahun 2022 dengan gencar melakukan sosialisasi kebangsaan,” kata Salehuddin, Selasa (14/2/2023)

Dikatakan, di beberapa daerah sudah melaksanakan dan membentuk Perda ini. Ini juga bagian dari penguatan kembali dalam bentuk Perda, agar secara sisi hukum kegiatan ini (pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan) dapat dilaksanakan serta memiliki ketentuan hukum pada tingkatan daerah,” ungkap Salehuddin.

Saleh menuturkan, perihal ranperda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah dinilai sangat penting karena jika dilihat dari konteks kekinian, penggunaan bahasa serapan lebih menonjol dibanding menggunakan bahasa normatif seperti bahasa Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan bahasa Daerah. Saat ini jumlah penutur dan jumlah bahasa daerah mengalami degradasi. Ini disebabkan karena sudah wafatnya para penutur bahasa daerah itu dan minimnya ruang secara formal untuk membangkitkan bahasa daerah.

“Harapannya dalam dua Ranperda ini bisa memberi ruang kepada civitas akademik, baik dari jenjang SD, SMP dan SMA, sehingga bagaimana kedua hal tersebut bisa difasilitasi di lingkungan sekolah. Perda ini nantinya akan menaungi kegiatan-kegiatan tersebut,” beber Saleh.

Lebih lanjut, Bapemperda DPRD Kaltim tengah mengejar waktu agar panitia khusus (Pansus) yang membahas dua ranperda ini bisa segera terbentuk dan bekerja di akhir Januari. Sehingga dalam kurun waktu tiga bulan kedepan ranperda ini sudah bisa disahkan menjadi Perda. (*)

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Sorot Serapan APBD  

SAMARINDA – Kinerja serapan APBD Kaltim sepanjang 2022 mendapat sorotan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang. Apalagi Kaltim masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan realisasi belanja terendah se-Indonesia.

Berdasarkan data dari Kemendagri RI, serapan anggaran belanja APBD Provinsi Kaltim hanya mencapai 77,77 persen. Hal itu membuat Kaltim menduduki posisi 8 di atas Maluku Utara dan Papua.

Politisi PDIP Kaltim itu berpendapat, Komisi III terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan mitra kerjanya. Itu karena kegiatan belanja daerah mayoritas berada dalam naungan mitra kerja Komisi III yakni di bidang pekerjaan umum (PU).

Dikatakan, beberapa pekan saat rapat dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim disampaikan aporannya bagus saja, karena daya serap anggaran sudah di atas 60 persen.

“Hanya saja karena saat itu masih di awal Desember 2022, sehingga laporan penagihan belum masuk semua,” ucap Veridiana, Senin (13/2/2023)

Veridiana mendorong Dinas PUPR-PERA Kaltim meningkatkan kinerja pada tahun ini. Terlebih, peningkatan kegiatan dalam bidang pembangunan infrastruktur. Ia menyayangkan kinerja Pemprov Kaltim sendiri dalam melakukan proses lelang karena terlalu kaku dengan aturan.

Veridiana berharap kepada Pemprov Kaltim agar tidak mengulangi minimnya serapan anggaran belanja pada tahun 2023. Hal itu dikarenakan APBD Kaltim pada tahun 2023 menyentuh angka Rp 17,2 triliun dan bisa bertambah menjadi Rp 20 triliun.

“Sangat langka kita mendapat anggaran yang cukup besar. Jadi kalau saya berharap karena Dapil saya masih belum tersentuh, Pemprov Kaltim bisa memberi perhatian kepada dapil saya yang berada di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Karena dua kabupaten itu infrastruktur masih jauh tertinggal,” tutupnya. (*)

Program Pemberdayaan Manusia dan CSR Dinilai Belum Merata

SAMARINDA – Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, Muhammad Udin menilai Program Pemberdayaan Manusia (PPM) dan Corporate Social Responsibilities (CSR) dari perusahaan pertambangan di Benua Etam belum merata

Udin beralasan, pelaksanaan PPM dan CSR sejauh ini hanya dipatuhi oleh perusahaan pertambangan yang mengantongi izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sementara untuk perusahaan pertambangan yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) masih banyak yang lalai menunaikan kewajibannya.

“Selama ini pemilik IUP kebanyakan menyerahkan pengerjaan kepada kontraktor. Kalau kontraktor ini kan mereka tahunya hanya kerja. Mereka mengeruk Sumber Daya Alam (SDA), tapi tidak memberdayakan masyarakat sekitar,” ucap Udin, Senin (13/2/2023)

Padahal perusahaan memiliki kewajiban dan bisa berkontribusi bagi kemajuan masyarakat setempat, terlebih hal itu juga tertuang dalam ketentuan.

Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim menekankan kepada setiap perusahaan pertambangan di Benua Etam untuk bisa memaksimalkan PPM dan CSR untuk memberdayakan masyarakat, baik di bidang peningkatan pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana.

“Meski itu merupakan kewajiban Pemprov Kaltim, tapi kami ingin juga mendorong kehadiran pihak swasta untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*/adv)

Komisi II DPRD Kaltim Bahas Serapan Anggaran hingga Program Kerja

SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, di Ruang Rapat Komisi II, Lantai 3 Gedung D DPRD KaltimSenin (13/2/2023)

Nidya Listiyono selaku ketua Komisi II DPRD Kaltim memimpin rapat menyampaikan, RDP tersebut dilaksanakan, untuk melihat data terbaru termasuk pencapaian program dan serapan anggaran Disperindagkop UKM Kaltim selama 2022.

Berdasarkan hasil RDP tersebut, diketahui serapan anggaran Disperindagkop UKM Kaltim mencapai 86-87 persen di tahun 2022. Selain menilik serapan anggaran, Komisi II juga ingin melihat sejauh mana capaian pengendalian inflasi, serta ekspor-impor di Benua Etam sepanjang 2022.

“Kami akan jadwalkan pertemuan lagi untuk membahas yang bisa dikerjakan atau dimaksimalkan terkait upaya untuk menumbuhkembangkan perdagangan, ekspor-impor serta UKM di Benua Etam,” tutupnya. (*)

Salehuddin Dorong Peningkatan SDM Kaltim

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mendorong pemerintah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim. Ia memberi catatan, pada sektor pendidikan di Benua Etam, setelah diproyeksi mendapat anggaran lebih dari Rp 3 triliun di 2023.

Politisi Partai Golkar Kaltim tersebut berpendapat, anggaran itu lebih dari amanat 20 persen untuk alokasi bidang pendidikan. Gelontoran anggaran wajib 20 persen dari APBD sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Besarnya anggaran tersebut dapat meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur sekolah, seragam dan buku, serta sejumlah alat elektronik lainnya. Terutama meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang berada di pinggiran.

“Kami berharap realisasi anggaran bisa dimaksimalkan di tahun 2023. Sehingga dunia pendidikan di Kaltim bisa lebih maju,” kata Salehuddin.

Salehuddin menerangkan, serapan anggaran di sektor pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bisa dimaksimalkan dengan baik. Namun ia menyayangkan selama ini anggaran yang melimpah tersebut tidak diimbangi dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami melihat beberapa tahun belakangan ini realisasi anggaran masih belum maksimal, padahal masih banyak yang butuh diperhatikan dari sektor pendidikan,” tutupnya. (*)

« Previous Page — Next Page »