Ananda Emira Moeis Harapkan SDM Kaltim Terus Ditingkatkan

SAMARINDA –  Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis mengharapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Provinsi Kaltim terus ditingkatkan dalam menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN)

“Sebagai penyangga utama IKN, Kaltim didorong melakukan percepatan sektor pendidikan dalam meningkatkan SDM masyarakat Kaltim,” ucap Ananda, Sabtu (4/2/2023)

Dikatakan, SDM Kaltim harus disiapkan dari sekarang, sehingga bisa bersaing dengan para pendatang. Saat ini sudah ada 16 ribu pekerja konstruksi yang datang pada bulan Februari dan Maret untuk pembangunan di IKN.

“Semoga dengan pembangunan IKN mendapatkan banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia, terkhususnya untuk masyarakat Kaltim,” lanjutnya

Ananda menyebut, Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini cukup memperhatikan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kaltim. Terbukti dengan anggaran pendidikan tahun 2023 ini sebesar Rp3 triliun. Anggaran pendidikan yang besar ini diharapkan bisa mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim. Ananda menyarankan untu kmeningkatkan kualitas SDM perlu didukung dengan melengkapi fasilitas pendidikan, seperti gedung yang bagus dan hal lainnya. (adt)

DPRD Kaltim dan Bawaslu Bahas Ketentuan Pileg 2024

SAMARINDA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas ketentuan terkait kampanye menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kaltim, Rabu (1/2/2023)

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan, RDP membahas ketentuan kampanye  partai politik (parpol), Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), Calon Legislatif (Caleg), dan Anggota Legislatif (Aleg), menjelang tahapan Pileg 2024. Semua pihak mendukung pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak melakukan pelanggaran terkait kampanye.

“Jika ada pelanggaran, diharapkan tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus terkait, serta Bawaslu Kaltim juga menjelaskan hal-hal teknis dan memaparkan tentang PKPU no.3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024,” lanjutnya

Sejak KPU mengumumkan partai politik sebagai peserta Pemilu, maka Bawaslu Kaltim menghimbau agar anggota DPRD dalam menjalankan aktivitas, tidak menampilkan lambang atau logo partai politik peserta pemilu.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Kaltim mengingatkan kepada para legislator untuk tidak memanfaatkan masa reses, sosialisasi kebangsaan (sosbang), dan sosialisasi peraturan daerah (sosper) untuk berkampanye secara terselubung, salah satunya dengan menyisipkan logo partai politik (parpol) di spanduk kegiatan.

“Sejatinya agenda kedewanan tersebut menggunakan dana pemerintah, yang artinya tidak dibenarkan melakukan segala jenis yang berhubungan dengan kampanye partai politik, sebab kampanye harus dilakukan sesuai dengan waktu, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujar Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto. (adt)

Usulan Pembentukan Pansus Raperda Agar Dapat Masukan Seluruh Fraksi

SAMARINDA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tentang Pengelola Keuangan Daerah (PKD) serta Pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub menyampaikan, usulan pembentukan Pansus dimaksudkan agar mendapatkan banyak masukan dan pandangan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kaltim. Setiap fraksi akan menunjuk perwakilan anggotanya untuk duduk di Pansus sehingga  mencerminkan partisipasi fraksi.

“Pasti ada kepentingan dari masing-masing fraksi itu untuk memberikan pandangannya terhadap Raperda itu, ” kata Rusman Ya’qub, Rabu (1/2/2023)

Dijelaskan, PKD nantinya merupakan tata kelola keuangan daerah yang sudah dalam berbentuk Perda APBD. Sehingga, lebih teratur pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penata usahaan, kemudian implementasi keungannya sampai laporan pertanggung jawabannya.

Sementara untuk Pajak dan Retribusi sendiri dapat meningkatkan potensi-potensi meningkatkan pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan. Nantinya akan mendorong peningkatan perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat . (adt)

Masyarakat Akan Terima Manfaat Dana Kompensasi Emisi Karbon

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan menerima kompensasi sebesar Rp69 miliar. Dana ini berkat pengelolaan emisi karbon yang diterapkan Pemprov Kaltim melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund.

Ketua komisi IV DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan, dana itu akan masuk menjadi pendapatan yang ada di dalam APBD Kaltim, namun untuk penggunaannya sudah spesifik dan tidak bisa dibelanjakan untuk yang lain.

“Kemana dananya akan dibelanjakan, itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Semuanya untuk mengurangi dan mencegah deforestasi serta memelihara hutan-hutan kita,” ucap Veridiana usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (31/1/2023)

Dikatakan, penerima dana emisi karbon itu adalah masyarakat di lapangan. Masyarakat nantinya tidak menerima dalam bentuk uang namun berupa program.

“Misal seperti pelatihan-pelatihan, dan pemberian bibit-bibit untuk penanaman kembali dan sebagainya yang bertujuan juga untuk pemeliharaan hutan,” lanjutnya.

Diakui, isu tentang karbon ini belum pernah dibahas di DPRD Kaltim. Menurutnya, program emisi karbon ini ada timbal baliknya dari sisi ekonomi. Sebab ada program-program memanfaatkan hutan agar hutan tidak gundul,. Selain itu ada juga kelompok perhutanan yang bisa dimanfaatkan, seperti berkebun, atau menanam apa saja dan menjual hasilnya.

Sosialiasi secara masif  soal emisi karbon harus terus dilakukan ke masyarakat. Sebab hal ini termasuk baru dan Kaltim baru tahun ini menerima dananya.

“Dana ini sebenarnya belum masuk di APBD Kaltim. Oleh sebab itu melalui RDP gabungan komisi ini, kami memang ingin memfokuskan ke mana peruntukannya dan mekanisme penggunaannya,” ujar Veridiana Huraq Wang. (adt)

DPRD Kaltim Bentuk Pansus Raperda

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yakni Pengelola Keuangan Daerah serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Perancangannya akan lebih komprehensif apabila dibahas pansus daripada dialihkan ke komisi yang menaungi,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji usai memimpin rapat paripurna ke-5, Selasa (31/1/2023), di gedung B DPRD Kaltim.

Dikatakan, seluruh fraksi DPRD Kaltim sepakat akan membentuk pansus. Melalui pansus akan lebih luas sudut pandang yang digunakan karena terdiri dari gabungan fraksi-fraksi.

Namun untuk pembentukan pansus tersebut belum dapat dipastikan karena Raperda usulan Pemprov Kaltim itu harus melalui beberapa tahapan. Kedua Raperda itu kedepannya akan mempengaruhi keuangan daerah. Seno berharap dalam perancangannya dapat menampung banyak ide dan gagasan dalam upaya peningkatan keuangan daerah.

“Nanti akan kita bahas dalam unsur pimpinan lagi apakah ini akan dibentuk pansus, karena kita ingin keuangan daerah akan meningkat,” pungkanya.(adh)

« Previous Page — Next Page »