Komisi I dan BKD Bahas Edaran Penghapusan Tenaga Honorer

SAMARINDA –Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu melakukan  pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur Didi Rusdiansyah Anan Dani, Senin (27/6/2022)

Pertemuan ini dilakukan menyusul adanya Edaran tentang Penghapusan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dikatakan Demmu, tentu banyak yang mencemaskan tentang penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Namun sesuai dengan yang disampaikan Kepala BKD Kaltim, tetap berkeyakinan tidak akan ada penghapusan.

“Karena menjadi masalah ketika formasi yang dibuka hanya tiga,” ujar Baharuddin Demmu.

Terkait tiga formasi untuk tenaga P3K tersebut, disebutkan Baharuddin, yaitu, tenaga kesehatan, guru dan penyuluh. Sementara formasi lain untuk umum tidak dibuka, sehingga Politisi PAN ini menyarankan pemerintah pusat agar bisa membaca potensi yang terjadi bila diberlakukan hanya tiga formasi, maka ini menjadi sebuah problem.

Dijelaskan, pegawai-pegawai honor yang dibagian umum pasti akan menimbulkan dampak sosial, itulah yang menyebabkan Gubernur Kaltim juga bertahan bahwa tidak akan melakukan pemutusan kontrak bagi honorer.

“Kami DPRD Kaltim mendukung upaya tersebut,” kata Bahar, sapaan akrab Baharuddin Demmu.

Tak hanya itu, Bahar juga menilai pembukaan formasi P3k dan memberhentikan tenaga honorer juga menjadi sorotan tersendiri yang perlu menuai perhatian serius. Sebab aturan yang dibuat pemerintah pusat tersebut pendanaannya justru akan menyedot dana daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Padahal anggaran DAU tidak bertambah, namun rincian beban pekerjaannya bertambah.

Dalam rapat yang berlangsung sangat serius tersebut, Anggota Komisi I lain juga mengkhawatirkan sejumlah potensi yang dapat terjadi bila pemberlakuan tersebut dijalankan.
Seperti banyak yang kehilangan pendapatan, terutama bagi honorer yang telah berkeluarga serta potensi dampak sosial lainnya. (adv)

Anggota Dewan Minta Permudah Aturan Pemberian Bantuan ke Masyarakat

SAMARINDA – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim M Udin mendesak gubernur agar segera mencabut Pergub  49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah. Ia menilai Pergub tersebut hanya mempersulit penyaluran bantuan keuangan pemerintah kepada masyarakat dengan aturan Rp2,5 miliar.

Dikatakan Udin, karena rumitnya aturan tersebut, maka hampir seluruh anggota DPRD sulit merealisasikan aspirasi masyarakat yang mereka temui setiap kali reses atau bertemu masyarakat. “Mohon ini menjadi catatan khusus. Apalagi awal Juli kami akan ke  masyarakat  dalam rangka reses masa persidangan kedua. Sebelum atau setelah Idul Adha,” kata Udin sapaan akrabnya pada Rapat Paripurna Ke-22 yang juga dihadiri Plt Sekda Provinsi Kaltim H Riza Indra Riadi di Gedung D DPRD Kaltim, Senin (20/6/2022).

Saat reses dan bertemu masyarakat mereka pasti akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan soal realisasi dari apa-apa yang sudah mereka ajukan sebelumnya. Misal soal infrastruktur, peralatan pendukung usaha, pengairan, jalan tani, dan berbagai hal yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Masyarakat itu menginginkan bantuan nyata, bukan janji-janji saja,” ujar Udini.

Disampaikan, saat ini sudah memasuki tahun ketiga masa tugas DPRD. Dua tahun lagi akan segera berakhir. Jika Pergub ini tak segera dicabut atau direvisi, maka sampai akhir masa tugas akan lebih banyak aspirasi yang tak terealisasikan.

“Saya ingin apa yang jadi keinginan masyarakat bisa tercapai,” tegas Udin lagi.

Dia pun memberi catatan kepada Pemprov Kaltim bahwa  masyarakat sekarang lebih banyak tidak percaya dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Karena hampir-hampir tidak ada pembangunan tahun ini yang bisa dinikmati masyarakat . (adv)

Ketua DPRD Kaltim : Generasi Muda Pegang Peran Penting

SAMARINDA– Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan generasi muda Indonesia saat ini akan memegang peranan penting di seluruh bidang, pembangunan dan perekonomian. Generasi muda merupakan penerus bangsa, apalagi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibukota Negara (IKN Nusantara).

Dikatakan, generasi muda lokal diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan IKN dan terlibat penuh dalam setiap pelaksanaannya.“Mahasiswa sebagai generasi muda, tentu sangat diperlukan sumbangan pikiran dan mengambil peran penting terhadap pembangunan.

“Dengan adanya pemindahan IKN, semua pihak perlu mengambil perannya masing-masing, karena salah satu tujuan IKN adalah menciptakan pemeran pembangunan dalam arti luas,” kata makmur, Rabu 22 Juni 2022.

Menurut Makmur, IKN Nusantara akan banyak membuka peluang bagi generasi muda lokal untuk dapat bersaing, dengan menunjukkan kualitas dan kuantitasnya, tanpa harus malu bersaing dengan pemuda-pemuda dari luar Kaltim. Dia menyakini, dengan penguatan generasi muda, maka akan diperoleh perubahan yang lebih baik bagi daerah, bangsa dan negara. (adv)

Komisi IV DPRD Kaltim Sampaikan Persoalan Pendidikan ke Kementerian Dikbud

JAKARTA – Banyaknya keluhan dari orang tua siswa terkait PPDB dan minimnya sarana prasarana yang ada maka Komisi IV DPRD Kaltim membawa persoalan tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fahlevi menjelaskan keterbatasan anggaran daerah khususnya dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap laju pembangunan dunia pendidikan.

“Kaltim harus terus mengejar ketertinggalan khususnya bidang pendidikan karena jumlah sekolah belum merata, tidak semua kecamatan memiliki sekolah untuk tingkat SMP dan SMA,”  ujar Reza di sela-sela pertemuan yang dihadiri Puji Setyawati, Eddy Sunardi Darmawan, dan Abdul Kadir Tappa.

Oleh sebab itu diperlukan dukungan anggaran yang maksimal. Keterbatasan anggaran daerah ditengah mulai bangkitnya perekonomian daerah membuat Komisi IV meminta dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud.

“Dengan menjelaskan persoalan yang dialami oleh Kaltim kami berharap bantuan pemerintah pusat baik melalui Dana Operasional Sekolah maupun yang lainnya bisa diberikan secara proporsional” katanya.

Politikus Gerindra itu berharap agar pemerintah pusat termasuk Kemendikbud bisa melakukan monitoring ke daerah-daerah di Kaltim untuk melihat kondisi rill di lapangan agar mengetahui langsung permasalahan yang dihadapi.

Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Kemendikbud RI Irnu Kertapak menjelaskan bahwa sejak 2020 terkait sarana prasarana infrastruktur segala sesuatu anggaran dialokasikan ke PUPR mengacu ke putusan presiden.

“Untuk sekolah yang bisa menerima Rehab ialah yang sudah mengisi Form dari PUPR. Yang memang membidanginya. Tidak perlu payung hukum tambahan untuk kurikulum di seluruh sekolah. Semua merata nasional” sebutnya.

“Sejak tiga tahun terakhir sscara anggaran infrastuktur termasuk pendidikan diarahkan melalui data fisik melalui aplikasi krisna bapenas.Rincian dana DAK ada di perpres rincian APBD dan DPRD harus mengetahui tentang rincian tsbt.” tambahnya. (adv)

Gerindra Nilai Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Belum Maksimal

SAMARINDA – Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terhadap Pemprov Kaltim terkait pelaksanaan APBD 2021.Diantaranya terkait anggaran pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum maksimal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus Anggota Fraksi Partai Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi didapuk untuk membacakan Pandangan Umum fraksi terhadap Ranperda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021.

“Terkait Silpa sebesar Rp 2,446 triliun. Ternyata ada belanja anggaran yang belum terserap secara maksimal,” terangnya.

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga peningkatan yang komprehensif bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, dirinya memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Terutama di bidang pendidikan dengan mutu yang lebih baik. Namun, demikian wakil rakyat dari Dapil Kukar ini memandang, hal ini perlu ditingkatkan lagi dari tahun ke tahun agar lebih baik lagi,seperti pembangunan sarana dan prasarannya.

Sama halnya dengan kesehatan, menurut Reza perlu ditingkatkan, supaya bisa memberikan pelayanan ke masyarakat lebih optimal.

“Kalau pelayanan tidak maksimal,itu sangat memukul masyarakat,” pungkasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »