Pansus DPRD Samarinda Nilai Proyek Pembangunan Belum Transparan

SAMARINDA – Pansus LKPJ menilai pencapaian dari kinerja proyek pembangunan di Samarinda dinilai belum transparan dan masih ada beberapa yang tidak sesuai.

Hal itu disampaikan Samri Shaputra anggota Pansus LKPJ saat mengelar rapat kerja bersama Dinas PUPR untuk mengevaluasi dan mengakomodir progres pembangunan yang ada di Samarinda untuk digali lebih dalam informasinya.

Samri Shaputra menjelaskan dari hasil rapat dengan Dinas PUPR masih banyak yang harus disoroti terkait masalah anggaran yang dinilai kurang transparan.

“Kita soroti proyek terowongan, sesuai laporan itu 83 miliar yang direncanakan dan sudah terealisasi 61 miliar atau 68% menurut laporan Dinas PUPR,” ujar Samri Shaputra, Jumat (14/04/2023).

Sementara itu, disebutkan Samri bahwa pengajuan anggaran total sebanyak 300-400 miliar dan baru tersalurkan hanya 61 miliar pada proyek pembangunan terowongan di Samarinda.

“Kita masih bertanya-tanya dan menganalisis, jika total Rp 400 miliar anggaran, untuk Rp61 miliar yang sudah terealisasi ini sangat aneh, dan secepatnya kita akan sidak di lapangan,” ungkapnya.

Politikus PKS itu mengatakan, ada hal yang janggal terkait dengan pelaksanaan di lapangan, karena beliau menyampaikan tidak ada satupun bukti pelaksanaan proyek terowongan ini di tempat.

“Dari perencanaan dan laporan realisasi segitu, tetapi tidak ada sama sekali kegiatan di lapangan, ini menjadi pertanyaan besar dan ini bukan uang sedikit,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda itu, sesuai dengan hasil rapat kerja bahwa adanya uang muka yang sudah dibayarkan kepada pelaksana proyek.

“Kalau jawabannya Dinas PUPR untuk uang muka, ada juga pembuatan bricket di gudang pelaksana,” jelasnya.

Sebab itu, Samri berharap bahwa jika adanya kecurangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR akan secepatnya ditindak lanjuti, agar anggaran yang sudah diajukan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika adanya kecurangan di lapangan, kita akan tindak lanjuti secepatnya kepada Dinas PUPR, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan,” tutupnya.(Adv)

Sri Puji Astuti Minta Disnaker Awasi Perusahaan Terkait THR

SAMARINDA – DPRD Samarinda menggelar hearing bersama Dinas Ketenagakerjaan dan mendorong untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib lapor di Kemnaker yang digelar pada Kamis (13/04/2023).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan hearing ini dilakukan untuk memastikan tunjangan hari raya telah diberikan secara tepat dan sesuai dengan aturan.

“Ada sekitar 2.600 lebih perusahaan yang terdaftar sebagai wajib lapor, lalu yang terdaftar melalui OSS ada 4.000 lebih, ini yang akan kami dorong,” kata Sri Puji Astuti.

Disebutkan Puji, terkait dengan THR, sampai dengan Kamis 13 April 2023 baru beberapa perusahaan yang telah membayarkan hak THR kepada karyawan melalui laporan masing-masing perusahaan.

“Info terbaru sampai saat ini ada 40 lebih perusahaan yang melapor membayarkan THR kepada karyawan,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan batas akhir dari pemberian THR kepada karyawan terhitung satu minggu sebelum Hari Raya, sehingga perusahaan harus segera memberikan THR itu sebelum jatuh tempo.

“Kami tunggu sampai batas akhir sekitar tanggal 14 atau 15, jika belum kita akan mendorong Kemnaker untuk tindaklanjut perusahaan yang belum membayarkan THR,” tambahnya.

Dengan ini, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran aturan, kata Puji dibuatlah posko pengaduan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan. Jika kemudian adanya aduan oleh karyawan, Kemnaker akan memberikan surat sanksi kepada perusahaan terkait.

“Sudah ada posko pengaduan oleh karyawan di Dinas Ketenagakerjaan, jika melanggar akan diberi surat sanksi,” jelasnya.

Puji menjelaskan tentang sanksi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh Dinas ketenagakerjaan.

“Kalau sanksi, jika telah ditegur dan kemudian masih mengulang, maka akan dilaporkan ke bagian pengawas provinsi, dan yang paling berat yaitu pencabutan surat izin usaha oleh Disnaker,” sambungnya.

Sri Puji menambahkan bahwa untuk pemberian THR ini tidak boleh dicicil dan sesuai dengan nominal satu bulan gaji, beliau menyampaikan juga bahwa dari ketentuan ini sudah jelas terkandung kedalam UUD yang mengatur tentang Ketenagakerjaan.

“Menurut ketentuan dari Disnaker pemberian THR ini tidak boleh dicicil, dan juga menyangkut ketentuan UUD No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” jelas Puji.

Sementara untuk UMKM di aturan terbaru pembayaran THR bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan pekerja dengan pemilik atau bisa di bawah UMK.

“Untuk UMKM itu diaturan yang baru bisa memberi THR sesuai kesepakatan, atau malah bisa di bawah umk,” ujarnya.

Dirinya mengharapkan ke depannya tidak seperti pada tahun kemarin ada beberapa karyawan yang melapor atas tidak adanya pemberian THR di salah satu perusahaan di Samarinda.

“Harapannya tidak seperti tahun kemarin ada yang melapor, untuk tahun ini semoga saja tidak ada, kita liat saja ke depan,” tutupnya. (Adv)

Pansus DPRD Samarinda Panggil Sejumlah OPD

SAMARINDA– Panitia khsusu (Pansus) DPRD Samarinda menggali informasi dan mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2022 masih dilakukan pihak legislatif.

Kali ini Pansus LKPJ DPRD Samarinda menggundang sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PUPR. Pihaknya menggelar rapat di Gedung DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Kamis (13/04/2023).

Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin menjelaskan, bahwa ada beberapa hal yang tersorot terkait dengan permasalahan yang terjadi di Samarinda seperti banyaknya parkir liar di badan jalan, mobil kapasitas besar yang bisa sampai masuk ke kota, hingga masalah lainnya yang berhubungan dengan Dishub.

“Masih banyak tersorot adalah permasalahan parkir liar di badan jalan, mobil besar masuk kota, ataupun permasalahan penutupan jalan di Ring Road, Kota Samarinda,” ujarnya.

Dijelaskan Fuad, bahwa masalah yang ada di jalan Ring Road ini adalah kurangnya pengawasan dari dinas terkait, sehingga untuk meminimalisir kejadian yang seperti ini, pihaknya meminta Dishub Samarinda dapat memaksimalkan dan meningkatkan pengawasannya terkait aturan untuk tidak diperbolehkannya mobil besar masuk menggunakan jalan umum tengah kota.

“Sebenarnya dari dishub hanya kurang pengawasan untuk mobil-mobil besar yang masu ke kota, sehingga kita imbau untuk memaksimalkan pengawasan itu,” ujarnya.

Selain itu, Politikus Gerindra itu juga meminta kepada Disdik Samarinda untuk membenahi sekolah yang tergenang air jika saat banjir, kemudian adanya sekolah gabungan karena fasilitas yang belum memadai.

“Ini juga menjadi teguran keras untuk dinas pendidikan untuk mengevaluasi kebutuhan tersebut. Untuk saat ini masalah pendidikan pada sekolah yang tergenang air banjir dan sekolah yang masih melaksanakan kelas-kelas gabungan dari sekolah lain,” tukasnya.

Sdapun dari aspek pendidikan permasalahan sertifikasi dari PNS yang hampir pensiun belum tersertefikasi. “Dinas pendidikan juga harus bisa mensertifikasi secepatnya kepada PNS yang akan pensiun,” tambahnya.

Kemudian, untuk sektor kesehatan, Ketua Komisi II DPRD Samarinda itu mengapresiasi komitmen Dinas Kesehatan untuk membangun rumah sakit pertamina dan swasta yang diharapkan dapat membantu pelayanan dan penanganan medis di Samarinda. (adv).

Hearing DPRD Samarinda dan BNN Bahas Raperda Ketahanan Keluarga

SAMARINDA – Penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga secara intensif menjadi fokus pembahasan dalam rapat gabungan yang digelar oleh panitia khusus (pansus) IV DPRD Samarinda.

Memaksimalkan Raperda itu, jajaran Pansus IV DPRD Samarinda menggelar rapat dengan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) pada di Ruang Rapat Gabungan di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (13/04/2023).

Salah satu poin penting dalam agenda itu adalah soal pencegahan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika. Ketua Pansus IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, bahwa pertemuan ini diadakan untuk memfasilitasi aspirasi dari BNN dan Dinkes Samarinda dalam pembahasan ketahanan keluarga.

“Rapat ini bersama BNN Samarinda dan Dinkes Kota Samarinda terkait dengan pembahasan ketahanan keluarga di Kota Samarinda,” katanya.

Menurut Politikus Demokrat itu partisipasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting dalam penyusunan Raperda tersebut sehingga Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat diimplementasikan dan dilaksanakan secara efektif.

“Kehadiran OPD dalam RDP ini selanjutnya akan dilaksanakannya pengumpulan data untuk menjadi Perda yang dapat terimplementasikan kepada masyarakat,” kata Sri Puji Astuti.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda ini menambahkan, raperda ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang masih tinggi seperti penyalahgunaan narkotika, meningkatnya angka stunting, tingginya angka perceraian hingga sampai tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbilang cukup tinggi di Samarinda.

“Permasalahan kita masih pada penyalahgunaan narkoba, angka stunting tinggi, perceraian dan KDRT kita masih di rata-rata tinggi, setiap tahun angkanya naik, kami ingin tuntaskan lewat raperda ini,” ujarnya.

Hasil Raperda ini juga, kata Puji, akan menjadi payung hukum di Samarinda, khususnya dalam memperkuat upaya pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan keluarga dan pencegahan narkotika, pergaulan bebas remaja hingga pencegahan kasus kekerasan keluarga hingga angka perceraian bahkan pernikahan dini.

“Ke depannya Raperda ini akan menjadi payung hukum, jadi kita ingin semua masyarakat itu bisa bebas dari masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan,” ujarnya.

Sri Puji menegaskan bahwa Pansus IV DPR Samarinda akan terus mengundang beberapa OPD terkait dalam waktu dekat untuk menyelaraskan dan memfasilitasi aspirasi masing-masing pihak.

“Kami ke depan masih akan melakukan RDP lagi dengan beberapa dinas, masih diatur dulu siapa saja yang akan hadir,” tutupnya. (Adv)

Deni Hakim Anwar Ingin Layanan Puskesmas dan UKS Sekolah Terus di Aktif

SAMARINDA – Layanan kesehatan yang ada di Samarinda saat ini harus mengedepankan optimalisasi pada segala lini. Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menginginkan  layanan kesehatan menyeluruh segala sektor.

Deny berkomitmen untuk fokus kepada layanan kesehatan di sekolah-sekolah, seperti pemeliharaan UKS yang sesuai prosedur, penanganan yang tepat terkait keadaan yang darurat oleh PMR dan sebagainya.

“Kami akan fokus kepada layanan kesehatan di sekolah, seperti pemeliharaan UKS, membimbing PMR untuk menangani hal yang darurat,” katanya.

Deni Hakim sapaan akrabnya, pada pemeliharaan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu lebih baik lagi dalam melayani masyarakat yang membutuhkan layanan khusus di bidang kesehatan.

“Pada pelayanan kesehatan di Pusksesmas dan Posyandu harus lebih baik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus,” sebutnya. Kamis (13/04/2023)

Saat ini, disebutkan Deni layanan kesehatan tidak harua selalu fokus pada rumah sakit saja, akan tetapi untul layanan kesehatan yang ada di bawah juga bisa memenuhi standar yang sesuai.

“Jangan cuma rumah sakit saja, tetapi untuk layanan kesehatan yang lainnya harus berjalan memenuhi standar,” jelasnya

Deny mengatakan bahwa di Samarinda untuk layanan kesehatan masih harus dibenahi pada ruang yang ada, karena terlihat bahwa kondisi wadah layanan kesehatan yang ada masih terbilang kurang layak untuk masyarakat kelas bawah.

“Layanan kesehatan di Samarinda ada beberapa yang masih kurang layak, apalagi masyarakat kelas bawah harus mendapatkan layanan yang kurang optimal, dan ini yang harus kita fokuskan,” ujarnya.

Sehingga, Deni berharap untuk kedepannya layanan kesehatan yang ada di Samarinda akan lebih layak, dan lebih fokus kepada wadah-wadah yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti Puskesmas, Posyandu maupun UKS yang ada di sekolah.

“Kami berharap untuk kedepan layanan kesehatan di Samarinda fokus ke layanan kesehatan ysng mudah dijangkau oleh masyarakat, agar masyarakat lebih sejahtera,” tutupnya.(adv/man)

« Previous Page — Next Page »