Rapat Pimpinan DPRD Samarinda Bahas Agenda Reses dan Sosialisasi Perda

SAMARINDA- Rapat pimpinan DPRD Samarinda digelar dengan agenda konsultasi pimpinan di Ruang Utama Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (19/09/2022).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah didamping Wakil Ketua DPRD, Subandi dan Rusdi dan seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Samarinda membahas kegiatan-kegiatan dewan yang akan dijalankan pada bulan Desember mendatang. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi kegiatan pimpinan DPRD Samarinda, kegiatan AKD yang meliputi kegiatan-kegiatan BK, Bapemperda, Badan Anggaran (Banggar), serta Badan Musyawarah (Banmus), kegiatan-kegiatan komisi dan panitia khusus (Pansus) DPRD Samarinda.

Agus Tri Sutanto selaku Sekretaris Dewan yang turut hadir dalam rapat menyampaikan, anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan para pimpinan serta anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan sehingga  tidak ada kekurangan anggaran dalam memfasilitasi kegiatan dewan.

Sementara Subandi menyampaikan, pihaknya juga membahas tentang jadwal reses dilakukan pergeseran hingga Oktober 2022.

“Karena ada penyesuaian jadwal dan agenda kedewanan, sosialisasi peraturan daerah (perda) dan wawasan kebangsaan,” sebutnya.(man/adv)

Pasar Tumpah Jadi Biang Kemacetan

SAMARINDA – Keberadaan pasar tumpah atau pelapak pasar di pinggir jalan sudah menjadi pemandangan umum disejumlah ruas jalan Kota Samarinda

Wilayah Pasar Kemuning Loa Bakung misalnya, keberadaan para pelapak diwilayah tersebut tentunya tidak sedikit membuat kemcetan dan menggganggu arus lalu lintas. Para PKL yang satu-persatu membuka lapak di depan pasar tradisional.

Ketua Komisi II Fuad Fahrudin mengatakan keberadaan pasar tumpah itu menjadi biang kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut karena sisi kanan maupun kiri jalan telah dikuasai para lapak PKL.

“Ini sudah lama menjadi masukan saya, karena memang sering membuat macet, disisi lain keberadaan lapak tersebut kerap membuat dagangan penjual di dalam Pasar Kemuning menjadi sepi pembeli. Lantaran kebiasaan masyarakat lebih memilih hal-hal yang praktis, tak heran pedagang di pasar tumpah lebih diminati,” sebutnya di Samarinda, Kamis (15/9/2022).

Hingga saat ini kata dia, tercatat hanya 40 pedagang saja yang masih berjualan di Pasar Kemuning, padahal sebelumnya masih ada 140 pedagang di dalamnya.

“Inilah yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa berjualan di pinggir jalan itu dilarang. Namun masih ada saja yang nekat berjualan di luar pasar hingga membuat macet jalanan,” tuturnya. (man/adv)

Nursobah  Minta Pemerintah Atasi Masalah Jalan Akses ke Bandara APT Pranoto 

SAMARINDA – Arus kendaraan menuju wilayah sungai siring kini mengalami peningkatan, awalnya jalan poros Samarinda-Bontang tersebut hanya dilalui oleh kendaraan tertentu saja namun sejak hadirnya Bandar Udara (Bandara) APT Pranoto di wilayah  tersebut lonjakan arus kendaraan terus meningkat.

Sayangnya akses menuju jalan tersebut hingga hari ini belum mendapatkan perbaikan secara menyeluruh oleh pemerintah, akibatnya tidak sedikit kemacetan panjang masih menghiasi wilayah ini.

“Pemerintah mesti memperhatikan akses jalan menuju Bandara APT Pranoto. Ada beberapa titik lokasi yang kerap macet. Kasihan masyarakat yang ingin bepergian melalui Bandara APT Pranoto, mereka kadang terjebak macet,” ungkap Nursobah, Kamis (15/9/2022).

Menurut dia, apabila menimbulkan kemacetan, maka diharapkan pada petugas yang mengatur lalu lintas, dan mendahulukan warga yang ingin menuju Bandara APT Pranoto, agar tidak ketinggalan penerbangan.

“Kalau ada pengaturan lalu lintas di titik-titik lokasi kemacetan, sebaiknya didahulukan masyarakat yang ke Bandara APT Pranoto. Kasihan mereka, dikuatirkan bisa ketinggalan pesawat,” kata dia.

Kedepannya, dia berharap ada solusi dari pemerintah untuk membenahi akses jalan menuju Bandara APT Pranoto. “Persoalan akes jalan menuju bandara ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Mesti ada solusi pembenahannya,” tandas dia. (man)

Sani Ingatkan Kerawanan Penyaluran BLT Tidak Tepat Sasaran

SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengingatkan kerawanan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tepat sasaran. Ketua Fraksi  Partai Keadilan Sejahtera ini khawatir penyaluran BLT dan Bantuan Sosial (Bansos) rawan penyelewengan.

Sani mempertanyakan kesesuaian data penerima di daerah dan di pusat. Demikian juga mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos namun kenyataannya tidak dapat.

“Kemana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar?” ucapnya saat diwawancarai di kantornya,  Rabu (14/9/2022).

Menurutnya, hal tersebut akan menimbulkan masalah dan kecurigaan tentang aspek keadilan dalam pemyalurannya. Selain itu juga terindikasi membebani APBD , pasalnya Pemerintah pusat mewajibkan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah untuk bantuan sosial inih tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Dikatakan Sani, dana BLT BBM juga bisa di ambil dari realokasiakan dari dana desa. Dasarnya. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mewajibkan alokasi 40% dari Dana Desa untuk BLT. Kedua-duanya jelas kembali membebani daerah.

“Saya pribadi saat ini sangat prihatin, banyak sekali kebijakan pusat yang pembiayaannya ditanggung oleh APBD tanpa diringi peningkatan dana perimbangan yang sepadan,” katanya.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah pusat diuji dalam satu minggu ke depan. Apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat atau hanya menjadikan masyarakat menjadi pemikul beban untuk menstabilkan APBN,” pungkasnya.

Sani menyampaikan, jika bantuan diberikan Rp 600 ribu selama 4 bulan, maka per bulan masyarakat mendapatkan Rp 150 ribu. Ini artinya per hari bantuan hanya Rp 5 ribu.

Wakil ketua komisi IV ini mengungkapkan, bantuan yang diberikan pemerintah jelas terlalu kecil. Karena pengeluaran untuk transportasi ditambah harga pangan yang ikut naik tentu lebih dari Rp 5 ribu per hari. harga BBM naik 30%, artinya pengeluaran harian bisa naik setinggi itu rata-rata apalagi di perkotaan.

“Bansos juga hanya menyasar orang miskin, bagaimana dengan kelas menengah rentan yang belum dicover oleh bansos,” kata Sani.

Dikatakan, secara teori penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5% hingga 8% dan menyebabkan harga kebutuhan pokok akan meroket. Bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 4 bulan kepada buruh, menurut Sani ini hanya “gula-gula saja” untuk meredam protes.

“Tidak mungkin uang Rp 150 ribu/bulan akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket,” ujar dia. (ria)

Perbaikan Drainase Fly Over Samarinda Dibebankan ke APBD 2023 

SAMARINDA – Anggaran perbaikan drainase yang menjadi biang kerok penyebab genangan air di sisi jalan Flyover Jl Juanda – AW Syahranie akan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

“Anggaran pembenahannya akan diupayakan masuk ke dalam APBD tahun 2023,” ujar Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoeranie, Senin (12/9/2022).

Dikatakan, Komisi III akan ikut mengupayakan agar anggaran pembenahan drainase di Jalan Juanda ini bisa masuk ke dalam APBD tahun 2023.

“Nanti kita sampaikan ke rekan-rekan Komisi III agar bisa mem backup anggarannya, supaya tidak terlewat, karena ini prioritas,” sebutnya.

Dia mengatakan, Komisi III meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, untuk perencanaan lebih baik, sehingga drainase tersebut terkoneksi dengan baik.

“Kita meminta agar Dinas PUPR membuat rancangan drainase ini secara baik agar nantinya dapat terkoneksi secara sempurna tanpa ada masalah yang ditimbulkan,” tutupnya. (man/adv)

« Previous Page — Next Page »