Ahmat Sopian Noor Tanggapi Jaringan Kabel di Samarinda

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ahmat Sopian Noor mengomentari jaringan kabel yang tidak teratur dan dipasang  asal-asalan.

“Kita harapkan pada instansi terkait bisa memperhatikan hal-hal seperti itu,” ungkap Sopian, Rabu (29/3/2023).

Dikatakan Sopian, berbagai jaringan kabel terlihat tumpang tindih pada tiang PLN atau Telkom. Kondisi ini menurutnya perlu perhatian khusus dan penertiban.

“Kiranya bisa meminimalisir mungkin jaringan-jaringan listrik, tiang-tiang listrik yang kabelnya tumpang tindih bisa juga diperhatikan,” tambahnya.

Menurut Sopian persoalan kabel semrawut ini butuh penertiban dari instansi terkait, baik itu PLN maupun Telkom dapat berkoordinasi dalam hal ini.

“Kalau perlu mereka bisa mengadakan rakor bersama bagaimana mencarikan solusi agar meminimalisir hal hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya kebakaran,” jelas Sopian.

Lebih lanjut pejuang politik partai Golkar ini juga menanggapi penjaluran TV kabel yang kadang kurang sesuai sehingga menambah semrawutnya kabel yang ada.  (adv)

Deni Hakim: Pemkot Terkendala Lahan Untuk Pemerataan Sekolah

SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, dalam rangka pemerataan sekolah di kecamatan-kecamatan, Pemerintah Kota Samarinda sudah berpikir dan bekerja keras, tapi terkendala pada ketersedian lahan.

Dikatakan, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga berkeinginan menggeser SMPN 48 yang bergabung di SDN 016 Jalan Proklamasi ke Jalan Damanhuri sesuai permintaan masyarakat. Pemkot juga sudah menyampaikan ke PGRI untuk membeli atau tukar tambah asetnya berupa tanah dan bangunan di Jalan Damanhuri, Namun  PGRI memutuskan tidak mau melepas asetnya tersebut.

“Kita hormati keputusan PGRI tak mau melepas setnya tersebut, karena secara hukum aset tersebut memang miliki organisasi PGRI dan histori-nya telah kita ketahui bersama,” kata Deni, Selasa (28/03/2023).

Menurut Deni, ia menduga PGRI tidak mau melepas asetnya tersebut ke Pemkot Samarinda, karena organisasi PGRI besar dan terstruktur dari pusat ke kabupaten/kota, sehingga untuk melepas aset ketua PGRI pun tak berani mengambil keputusan.

Meski PGRI sudah menyampaikan, tidak mau melepas asetnya itu ke Pemkot Samarinda, namun hal tersebut bisa juga diupayakan kembali membuka komunikasi dengan PGRI. Pemkot misalnya mengajukan penawaran untuk menyewa aset tersebut, atau dalam bentuk lainnya, tapi ada pemasukan ke kas organisasi PGRI.

Angkasa Jaya Desak Pemkot Segera Realisisakan Pembangunan Terowongan

SAMARINDA –  Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mendesak Pemkot Samarinda segera merealisasikan pembangunan terowongan berada di Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakap yang tak kunjung berjalan sampai saat ini. Terowongan ini rencannya  difungsikan untuk mengurai kemacetan yang ada di Jalan Otto Iskandar Dinata, Sungai Dama.

Angkasa menyampaikan terowongan yang sudah peletakan batu pertama pada Januari 2023 lalu, hingga sekarang tidak ada kemajuan atau progres aktivitas para kontraktor dalam pembangunan tersebut.

“Pada saat rapat Komisi III dengan pihak pelaksana terkait perkembangan terowongan itu, mereka tidak bisa memastikan tanggal untuk memulai progres. Namun, mereka memastikan untuk melaksanakan pembangunan itu dimulai pada bulan Maret 2023 ini,” ucapnya Jumat, (24/3/2023).

Anggaran yang dihabiskan dalam pembangunan tersebut kurang lebih sebesar 385 miliar yang harusnya sudah selesai dalam kurun waktu 18 sampai 22 bulan. Angkasa mengatakan PT. PP tbk seharusnya konsisten dalam mengerjakannya sesuai dengan pertemuan yang dilaksanakan dengan pihak Komisi III.

“Saya tetap mendesak kepada Pemkot untuk menjalankan mega proyek itu. Karena dengan menganggarkan 385 Miliar kemarin agak kerepotan nantinya, apalagi menghabiskan anggaran itu takutnya nanti gak tercapai proyeknya malah mangkrak” ungkapnya

Selain itu, Komisi III nantinya akan melakukan suatu evaluasi dalam mengawasi dan mencari informasi tentang apa saja kendala yang dihadapi sehingga pembangunan terowongan tersebut tidak berjalan.

Angkasa juga mengatakan akan mengundang OPD terkait sehingga pembangunan tersebut tetap berlanjut. (ADV )

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Hadiri Pengukuhan Duta Genre

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengharapkan duta genre dapat mewujudkan program stop pernikahan dini, stop seks bebas dan stop penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), selain itu tidak dilupakan program perihal stunting.

Hal tersebut disampaikan Sri Puji Astuti ketika menghadiri pengukuhan duta generasi berencana (Genre) tingkat kelurahan Kota Samarinda tahun 2023 di aula rumah jabatan Wali Kota Samarinda pada selasa (21/03/2023).

“Kegiatan ini sangat positif, kami dari komisi IV sangat mendukung, harapannya kegiatan seperti ini bukan hanya seremonial tapi harus ditingkatkan dengan berbagai program,” kata  Sri Puji Astuti

Disampaikan, anak-anak seharusnya dibekali juga tentang pengelolaan gizi untuk dirinya. Ia melihat banyak jajanan di Samarinda hanya penuh kalori dan lemak. Karenanya perlu pembekalan dalam hal ini, karena perihal stunting mereka juga ikut berperan.

Politisi partai Demokrat ini juga mengimbau para duta genre ini untuk bisa menularkan semangatnya, sehingga teman teman sebayanya bisa ikut dengan apa yang mereka lakukan ini.

“Mereka semua adalah anak istimewa, hari ini sudah ada 84 PIK Remaja di seluruh kecamatan, juga ada yang di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tentunya ini harus didukung,” tambahnya.

Acara diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Samarinda, bunda genre Kota Samarinda Rinda Wahyuni Andi Harun mengatakan bahwa yang dipilih menjadi duta genre ini adalah pemuda yang terpilih dari kelurahan masing-masing. (*/adv)

Tekan Inflasi, Shania Minta Pemkot Samarinda Sidak ke Pasar

SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Shania Rizky Amalia meminta Pemerintah Kota Samarinda mengoptimalkan perangkatnya dalam sidak ke pasar dan pergudangan secara rutin dan berkala untuk menekan laju inflasi di Samarinda

“Pemkot Samarinda kita minta dapat mengendalikan harga bahan pokok tidak melonjak naik dan harga di masyarakat bisa stabil,”kata Shania di di ruang kerjanya, Selasa ( 21/03/2023).

Dikatakan, sidak seharusnya jangan dilakukan sesekali, dalam artian hanya momentum  menjelang puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri saja, tapi dilakukan sejak dini. Harga bahan pokok yang sebenarnya bisa dikendalikan lebih intens lagi manakala logistik barang kebutuhan pokok mencukupi sampai  bulan puasa.

“Kendati demikian, hal lain yang juga harus diupayakan terkait menguatkan sektor pertanian pangan Samarinda, supaya nantinya daerah kita ini sudah swasembada atau daulat pangan,” kata Shania.

Dijelaskannya, jika kebutuhan pokok warga Samarinda sudah bisa dipenuhi melalui hasil panen petani, maka akan ada perputaran ekonomi yang kuat di sebuah daerah, artinya siklus ekonomi lokal yang sehat bisa terjadi.

Tambahnya, jika berbicara soal pembangunan ekonomi kerakyatan itu, maka penguatan lintas sektor bisnis itu digodok dan dimonitor dari hulu ke hilir ya.

“Dari sektor hulu, para petani diberdayakan bagaimana pola tanam yang produktif termasuk upaya subsidi pupuk dan bantuan alat mesin pertanian yang terkontrol, hilirnya memastikan agar tidak ada pengepul yang menumpuk logistik dengan pengerahan aparat,” papar Shania. (adv)

« Previous Page — Next Page »