Gubernur Kaltim Dukung Penuh Pembangunan Asrama Polisi

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, terutama menjelang beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Asrama Polisi (Aspol) Gelatik di Jalan Ahmad Yani, Samarinda, Sabtu (17/5/2025).

Dalam kegiatan yang dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, pejabat dari Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kabinda Kaltim, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Forkopimda Kota Samarinda, Gubernur Harum menyampaikan apresiasi atas langkah pembangunan fasilitas bagi anggota Polri.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim dan masyarakat Benua Etam, Gubernur Harum menyampaikan selamat atas peletakan batu pertama pembangunan Asrama Polisi Gelatik Polresta Samarinda oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Aspol Gelatik ini tidak hanya tempat tinggal yang layak, tetapi simbol komitmen bersama untuk menciptakan Kaltim damai, aman dan sejahtera,” kata Gubernur Harum usai seremoni.

Ia menekankan, keberadaan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan personel Polri akan berdampak langsung pada optimalisasi tugas menjaga ketertiban masyarakat, apalagi Kalimantan Timur kini sedang dalam sorotan nasional sebagai wilayah Ibu Kota Negara baru.

“Kita berharap anggota Polri semakin fokus dan optimal menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban,” harapnya.

Aspol Gelatik dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektare, dan akan diperuntukkan bagi anggota Polri yang bertugas di Polresta Samarinda. Fasilitas yang disiapkan meliputi rumah dan rumah susun, aula atau ruang pertemuan, musala, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

BKKBN Kaltim Soroti Tantangan Intervensi Tepat Sasaran di Daerah Terpencil

SAMARINDA– Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, Nurizky Permanajati menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk menghadapi tantangan pembangunan keluarga, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Hal itu disampaikan Nurizky saat memberikan keterangan pers di Kantor BKKBN Kaltim, Jalan MT. Haryono, Samarinda, Kamis (16/5/2025).

Ia menyoroti tantangan geografis Kalimantan Timur yang luas dan memiliki banyak daerah yang belum sepenuhnya terjangkau program pembangunan keluarga secara optimal. Tantangan di daerah ini memiliki wilayah yang luas, banyak pedalaman, perbatasan yang masih belum terjangkau.

“Tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi. Harus bergerak bersama,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan, menurutnya, adalah pendataan keluarga berbasis risiko. Data tersebut menjadi dasar dalam pemberian intervensi pemerintah agar tepat sasaran, baik dari sisi program maupun pembiayaan.

“Yang dikhawatirkan adalah intervensinya tidak pas. Kalau kita mau spesifik, kita harus mulai dari calon pengantin. Kalau sejak awal tidak teredukasi dengan baik, risikonya bisa berlanjut pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak,” jelasnya.

Dirinya menekankan, stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak yang pendek, tetapi juga berdampak pada kualitas kecerdasan dan produktivitas generasi muda di masa mendatang. Hal ini menjadi ancaman serius jika tidak ditangani dengan strategi yang holistik.

Dikatakan, masalahnya bukan hanya anak pendek, tapi anak yang tidak cerdas. Perlu dicari solusi menghadapi situasi sekarang yang disebut sebagai bonus demografi.

“Sepuluh persen itu harus kita persiapkan dari sekarang. Pendidikan yang merata adalah kuncinya,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Investor Taiwan Lirik Pasir Kuarsa hingga Industri Furnitur Kaltim

SAMARINDA – Potensi sumber daya alam Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuri perhatian investor asing. Kali ini, delegasi pengusaha asal Taiwan yang tergabung dalam Taipei Economic and Trade Office (TETO) melakukan kunjungan resmi ke Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (16/5/2025).

Dipimpin Perwakilan TETO, Bruce Cen Jung Hung, delegasi disambut Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim memaparkan potensi investasi unggulan di sejumlah wilayah, mulai dari sektor industri hingga pariwisata.

“Kami sangat tertarik dengan potensi pasir kuarsa ini. Ini sangat krusial untuk kebutuhan industri kami. Kami berharap komunikasi ini bisa segera ditindak lanjuti, karena kami membutuhkan percepatan,” ungkap salah satu pengusaha Taiwan.

Tak hanya itu, minat juga muncul di sektor energi hijau, pengolahan kayu untuk furnitur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Beberapa investor bahkan menyatakan kesiapannya untuk bermitra dalam pengembangan institusi pendidikan dan rumah sakit di Kaltim.

“Kaltim selalu ada di hati saya. Saya ingin kembali menjajaki kerja sama di berbagai bidang karena Kaltim menyimpan banyak potensi,” ujar Iwan, pengusaha yang pernah terlibat dalam pembangunan Hotel Fugo lalu.

Menanggapi ketertarikan para investor, Wagub Seno Aji memaparkan beragam keunggulan Kaltim, termasuk stabilitas politik, kekayaan alam, hingga pembangunan infrastruktur yang pesat, terutama dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dikalatakan, Kaltim juga berada pada jalur strategis ALKI II yang menghubungkan langsung Australia dengan Tiongkok. Ini menjadi nilai tambah dalam memperkuat konektivitas dan daya saing kawasan,” jelasnya.

Ia menjabarkan potensi spesifik di beberapa wilayah. Di Mahakam Ulu, misalnya, cocok untuk industri kakao. Di Bontang, tersedia peluang besar untuk hilirisasi sawit dan pengalengan ikan. Kutai Timur menyimpan potensi industri sawit dan pisang, sementara Kutai Barat menawarkan hilirisasi karet dan produk durian. Untuk industri peternakan dan pakan ternak, wilayah Penajam Paser Utara (PPU) menjadi titik strategis karena berbatasan langsung dengan IKN.

“Seluruh proses perizinan akan kami bantu percepat. Pemerintah hadir untuk mendukung dan memfasilitasi, bukan mempersulit,” tegasnya.

Potensi sektor pariwisata juga menjadi sorotan. Delegasi Taiwan membahas kemungkinan pembukaan penerbangan langsung (direct flight) antara Tiongkok dengan Balikpapan, Samarinda, hingga destinasi wisata unggulan Maratua, Berau. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kaltim.

Diskusi turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan sejumlah kepala OPD ini menjadi langkah awal untuk merealisasikan investasi konkret dari Taiwan di Kalimantan Timur. (yud/adv diskominfo kaltim)

Musda IV KKI Soroti Tantangan Kualitas SDM Kaltim di Tengah Perpindahan IKN

SAMARINDA – Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Kalimantan Timur menjadi ruang refleksi atas tantangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah pesatnya pembangunan dan rencana perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara ini digelar di Gedung Bangga Kencana, Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Jalan MT. Haryono, Samarinda, Jumat (16/5/2025)

Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan mengingatkan pentingnya arah pembangunan yang tidak semata-mata bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk.

“Kita tidak mengejar jumlah penduduk yang besar, tapi kualitas yang unggul. Jangan sampai kita seperti provinsi dengan penduduk besar namun tingkat kemiskinannya tinggi. Itu bukan arah yang ingin kita tempuh,” tegasnya.

Ia menyebut, dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta jiwa dan luas wilayah 127.000 km², tantangan utama Kaltim bukanlah kuantitas, melainkan kualitas SDM. Padahal, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih dari Rp21 triliun, potensi untuk memajukan pendidikan terbuka lebar.

“Baru sekitar 20 persen anak-anak kita yang menempuh pendidikan SMA dan hanya 3 persen yang kuliah. Ini tentu sangat memprihatinkan untuk provinsi dengan APBD lebih dari Rp21 triliun,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan hasil pembangunan dan memperkuat kolaborasi antar lembaga. Salah satu program unggulan Pemprov, yakni Gratispol, kini diperluas hingga ke jenjang S1, S2, dan S3 sebagai bentuk investasi masa depan daerah.

Dalam konteks kebijakan kependudukan, Seno melihat peran KKI sebagai mitra strategis dalam menyediakan data faktual dan menyusun langkah-langkah pembangunan berbasis bukti. Ia berharap sinergi dengan KKI dapat mengantisipasi dinamika yang ditimbulkan dari perpindahan IKN.

Menanggapi hal itu, Ketua KKI Kaltim, Harihanto, menekankan, pembangunan kependudukan tidak bisa dilepaskan dari pendekatan lintas sektor.

“Isu kependudukan harus dipandang secara multidisiplin. Tidak bisa hanya dari sisi ekonomi atau statistik saja. Kita bicara soal keseimbangan antara penduduk, lingkungan, dan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, arus migrasi sebagai dampak pembangunan IKN harus dikelola agar tidak memicu ketimpangan sosial maupun tekanan ekologis.

“Konsep jumlah penduduk yang optimal harus menjadi acuan. Artinya, kita harus menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam yang ada,” jelasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Kaltim dan Jawa Timur Teken Kerja Sama Perkuat Pemberdayaan Desa

BALIKPAPAN— Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Penandatanganan ini menjadi simbol kuat pembangunan desa kini dipandang lebih dari sekadar urusan administratif, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan ketahanan sosial nasional.

Tidak hanya bersifat simbolis, kerja sama ini mengusung substansi kuat, mempererat hubungan antarprovinsi untuk mempercepat pembangunan desa melalui kolaborasi lintas batas administratif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Timur sepakat bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan, bukan hanya penerima program. Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan kapasitas SDM dan aparatur desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), digitalisasi layanan desa, pengembangan desa wisata, hingga ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Selain itu Kerjasama juga dalam bidang akses informasi dan dukungan dalam Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam melalui Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan  Perdesaan (Prukades), serta saling memberikan akses informasi dan dukungan dalam Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan.

Lebih dari itu, kerja sama ini membuka peluang pengembangan desa tematik seperti Desa Adat, Desa Ekspor, hingga Desa Anti Korupsi.

Dalam misi dagang yang turut mewarnai kegiatan ini, berbagai produk unggulan dari desa di Kalimantan Timur dipamerkan. Di antaranya adalah Arang Briket dari UMKM Binsik Paser, Batik Eco Print dan Batik Tulis dari Penajam Paser Utara, Kripik Kalbana, Patin Asap, Madu Kelulut Asli, Coklat Lung Anai, dan Kripik Esa Masin Paser. Produk-produk ini menjadi contoh konkret bahwa desa memiliki potensi ekonomi riil yang layak dipromosikan hingga ke pasar nasional bahkan global.

Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto optimis, penguatan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Jatim dapat memberikan impact positif yang besar bagi pemberdayaan dan kemajuan desa.

“Tentu, tantangan tetap ada. Harmonisasi kebijakan, kesiapan SDM, dan pelaksanaan di lapangan menjadi pekerjaan rumah. Namun dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan birokrasi yang responsif, tantangan tersebut justru bisa menjadi peluang inovasi,” pungkasnya. (adv diskomindo kaltim)

« Previous Page — Next Page »