Bimtek UKM Kaltim Fokus Dorong Ekspor

SAMARINDA– Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah kembali diperlihatkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan UKM Potensial Ekspor. Acara ini berlangsung di Aula Keminting Dinas PPKUKM Kaltim, jalan MT. Haryono, Samarinda Ulu. Kamis (5/12/24).

“Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional,” kata Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Ir. Hidayanti Darma, yang mewakili Kepala Dinas PPKUKM Kaltim saat membuka acara.

Menurutnya, pemgembangan Pengembangan UKM potensial ekspor akan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Ia optimisme terhadap peran UKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Langkah strategis ini dirancang untuk membantu UKM di Kalimantan Timur mengatasi berbagai tantangan dalam menembus pasar ekspor. Narasumber yang dihadirkan, Lukman Nurjaman, S.T., M.M., dari Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan, membagikan wawasan mengenai strategi menghadapi pasar global. Materi meliputi peningkatan kualitas produk, pemasaran internasional, hingga pemahaman terhadap regulasi ekspor.

Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait kendala yang dihadapi, seperti akses pasar global dan adaptasi terhadap standar ekspor. Acara ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menjadi platform penting bagi UKM untuk mencari solusi konkret atas tantangan ekspor.

Dengan strategi yang tepat, UKM di Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

Acara ini dihadiri 41 pelaku UKM dari berbagai daerah, termasuk Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, dan Muara Jawa. (yud/adv)

Dinas PPKUKM Kaltim Jalin Sinergi Tingkatkan Pengelolaan Pasar Rakyat

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (5/11/24).

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali wawasan mengenai standar pengelolaan pasar rakyat, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Kepala Dinas PPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, beserta Pelaksana Tugas Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung upaya Pemkab Kutai Barat.

“Kami siap bekerja sama dengan Bapenda Kutai Barat untuk memperkuat pengelolaan pasar rakyat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian lokal,” katanya.

Diskusi dalam kunjungan ini mencakup penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI 3152:2021) untuk pasar rakyat yang berkelanjutan, manajemen retribusi, serta inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pasar rakyat di Kutai Barat.

Menurut perwakilan Bapenda Kutai Barat, kunjungan ini memberikan banyak manfaat praktis.

“Kunjungan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat di Kutai Barat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebagai bagian dari agenda kunjungan, rombongan Bapenda Kutai Barat juga mengunjungi Pasar Merdeka di Samarinda yang dikelola  Dinas PPKUKM Kaltim. Kunjungan ini memberikan gambaran langsung mengenai penerapan standar pasar yang efektif dan berkelanjutan. (yud/adv)

Dinas Sosial Kaltim Pastikan Anak Miskin Tetap Mendapat Pendidikan

SAMARINDA – Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak tetap dapat mengenyam pendidikan, meskipun berasal dari keluarga kurang mampu.

Kepala Bidang Lindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim), Achmad Rasyidi, menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

“Kalau dari kami, apabila ada masyarakat miskin yang tidak mampu sekolah, kita akan bantu,” ujar Achmad Rasyidi, saat ditemui di Kantor Dinsos Kaltim, pada Rabu (4/12/2024).

Dinsos Kaltim juga terus memastikan anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bisa bersekolah. Selain itu, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh beasiswa untuk mendukung kelangsungan pendidikan mereka.

“Data-data yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) kita coba koordinasikan ke Diknas untuk bisa juga mendapatkan beasiswa pendidikan,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, laporan mengenai anak-anak yang tidak bersekolah kini sudah berkurang. Dinsos juga berupaya memastikan kesehatan anak-anak Kaltim dengan memberikan bantuan berupa fasilitas BPJS.

“Alhamdulillah selama ini sudah tidak ada, bahkan anak-anak yang kurang mampu ini kita bantu uruskan BPJS-nya melalui jalur koordinasi,” pungkasnya. (yud)

Kantor Dinas Sosial Kaltim Ramah Disabilitas

SAMARINDA – Kantor Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat kini dilengkapi jembatan khusus untuk memudahkan akses penyandang disabilitas. Fasilitas ini dirancang agar penyandang disabilitas lebih mudah bertemu dengan pimpinan Dinsos Kaltim yang berkantor di lantai dua.

Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, menyampaikan, pembangunan fasilitas tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap penyandang disabilitas.

“Kita harus perhatikan saudara kita yang disabilitas, karena kantor pimpinan di lantai 2 jadi kita buatkan jalan khusus,” ujar Achmad Rasyidi, saat ditemui di Kantor Dinsos Kaltim, pada Rabu (4/12/24).

Ia menambahkan, pembangunan jalan khusus tersebut saat ini telah selesai dan hanya tinggal penyempurnaan fasilitas penunjang untuk memberikan kenyamanan maksimal.

“Secara keseluruhan sudah selesai, tinggal pemasangan atap saja untuk lebih membuat nyaman saudara kita yang disabilitas,” katanya.

Achmad juga menegaskan setiap kantor pemerintahan seharusnya ramah disabilitas dengan menyediakan fasilitas akses yang layak.

“Seharusnya semua dinas wajib memperhatikan jalan khusus disabilitas, paling tidak lift-nya ada yang khusus,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya Dinsos Kaltim sudah memiliki akses untuk disabilitas, tetapi dirasa kurang nyaman sehingga dilakukan perbaikan dan pembangunan ulang.

“Dulu kita sudah ada, tapi kurang nyaman karena tingkat kemiringannya. Jadi kita buat yang lebih baik lagi,” tutupnya. (yud)

Pemprov Kaltim Gelar Forum Hari Besar Keagamaan Nasional Barang Kebutuhan Pokok

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM), menyelenggarakan Forum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk Tahun 2024, bertempat di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, pada hari Selasa (3/12/2024).

Forum ini bertema “Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru”.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, Kepala DPPKUKM, Heni Purwaningsih, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Iwan Darmawan, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan KSOP Kelas I Balikpapan, DPMPTSP Samarinda, TPID se-Kaltim, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda), dan pelaku usaha.

Dalam forum tersebut, dibahas beberapa isu terkait kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Salah satunya adalah terkait ketersediaan pasokan, di mana beberapa pelaku usaha dinilai masih memanfaatkan momen menjelang hari besar keagamaan untuk menaikkan harga.

Isu lain yang muncul adalah panjangnya rantai distribusi barang dari daerah produsen hingga sampai ke kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Selain itu, banyak gudang yang belum terdaftar dengan Nomor Tanda Daftar Gudang (TDG), sehingga menghambat pelaporan stok barang yang berguna untuk monitoring ketersediaan komoditas. Juga ditemukan masalah terkait belum terperincinya daftar manifest barang yang masuk ke wilayah Kaltim.

Tak kalah penting, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem distribusi barang kebutuhan pokok.

Menanggapi berbagai masalah tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya keberadaan Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang.

Ia menegaskan, TDG adalah amanat dari peraturan pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap gudang. Dengan adanya TDG, pemerintah dapat memetakan distribusi barang secara lebih efektif, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok.

“TDG ini memberi pemerintah wewenang yang lebih besar dalam mengendalikan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah, sekaligus memberikan legalitas yang mendukung kelangsungan usaha. Kami berharap seluruh kabupaten/kota di Kaltim segera menyelesaikan pendaftaran TDG di wilayah mereka masing-masing, untuk memastikan administrasi berjalan dengan baik dan mencegah praktik-praktik bisnis yang merugikan, termasuk monopoli dalam distribusi komoditas pokok,” ujar Sri Wahyuni.

Sri juga meminta agar DPPKUKM bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, khususnya KSOP Kelas I Balikpapan, untuk mendata secara rinci setiap kapal yang memasuki pelabuhan, terutama kapal yang membawa komoditas kebutuhan pokok.

“Saya ingin agar setiap komoditas yang masuk ke Kaltim dapat terdata dengan jelas. DPPKUKM diharapkan dapat membangun sistem yang memungkinkan pemantauan distribusi barang sejak kapal berangkat, sehingga mempermudah dalam pendataan dan pengendalian stok barang,” tambah Sri Wahyuni, sembari menekankan pentingnya koordinasi antar daerah untuk memastikan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok.

Dalam kesempatan ini, Sri Wahyuni juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kabupaten/kota, pelaku usaha, serta pihak terkait yang telah berkontribusi dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Timur, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga inflasi di Kaltim dapat terkendali dengan baik.

“Semoga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kita dapat mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Stok barang sudah aman, dan masyarakat tidak perlu khawatir atau panik,” tutup Sri Wahyuni.(Adv/Diskominfo)

« Previous Page — Next Page »