Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kaltim Meningkat, Pemprov Serukan Langkah Kolaboratif

SAMARINDA – Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Timur terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A).

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltim menggelar Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/2024).

Sekretaris DKP3A Kaltim, Emma Rosita, dalam laporannya menyampaikan, langkah-langkah yang selama ini dilakukan masih terlalu konvensional dan belum menggunakan pendekatan yang kolaboratif.

“Kita perlu mencari akar permasalahan terlebih dahulu. Apakah kekerasan ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, atau kurangnya ruang publik yang layak? Identifikasi ini sangat penting agar program yang kita buat benar-benar efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Emma juga menyoroti tingginya potensi kekerasan di wilayah perkotaan akibat kepadatan penduduk dan minimnya fasilitas publik.

“Banyak rumah diisi oleh tiga hingga empat orang dalam ruang yang sempit, sementara fasilitas bermain anak sangat minim. Akibatnya, konflik lebih mudah terjadi di lingkungan seperti ini,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengapresiasi langkah yang diambil DKP3A. Ia juga menegaskan, penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.

“Kekerasan ini masalah kompleks yang tidak bisa ditangani oleh DKP3A sendiri. Harus ada kolaborasi dengan dinas-dinas lain, pemerintah kabupaten/kota, hingga organisasi masyarakat. Kita perlu solusi yang holistik, mulai dari memperbaiki ekonomi keluarga hingga menyediakan ruang publik yang layak,” jelas Akmal Malik.

Ia juga meminta DKP3A untuk memanfaatkan laporan dari korban sebagai sumber data dalam memetakan permasalahan. Namun, ia menekankan bahwa proses penanganan tidak boleh berhenti pada pengumpulan data semata.

“Kita harus menjadi problem solver, bukan hanya tempat penampungan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi yang nyata,” tegasnya.

Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Pemprov Kaltim untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman serta ramah bagi perempuan dan anak-anak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (*)

Forum HBKN Bahas Barang Kebutuhan Pokok 2024

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kaltim menggelar Forum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2024 di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (3/12/2024).

Forum koordinasi HBKN yang mengangkat tema “Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru” dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto, Kepala DPPKUKM Heni Purwaningsih, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan, perwakilan Kementerian Perdagangan KSOP Kelas I Balikpapan, DPMPTSP Samarinda, TPID se-Kaltim, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dan pelaku usaha.

Pada forum ini, diidentifikasi sejumlah permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, di antaranya terkait pasokan atau ketersediaan dan pelaku usaha yang masih mengambil kesempatan pada momen jelang perayaan HBKN. Stok sangat penting yang berkaitan dengan stabilisasi harga. Selanjutnya, panjangnya rantai distribusi barang kebutuhan pokok dari daerah produsen hingga sampai ke kabupaten/kota di Kaltim.

Kemudian, masih banyak gudang yang belum memiliki nomor Tanda Daftar Gudang (TDG). Sehingga tidak semua gudang dapat melaporkan stok barang untuk monitoring ketersediaan komoditi. Lalu terkait dengan daftar manifest barang yang masuk kewilayah Kaltim masih belum terperinci. Terakhir, kurangnya koordinadi antar-stakeholder terkait.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sri Wahyuni menggarisbawahi terkait TDG yang ia nilai perlu menjadi perhatian bersama. Karena TDG merupakan amanat peraturan pemerintah. TDG diperlukan untuk menjamin bagaimana pemerintah bisa memetakan dan mengetahui distribusi barang. Terutama terkait dengan komoditi barang kebutuhan pokok.

“Dengan adanya TDG, pemerintah khususnya di daerah punya keleluasaan untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok. TDG juga merupakan legalitas yang sebenarnya menjadi jaminan keberkahan usaha. Kita berharap kabupaten/kota bisa segera menyelesaikan tanda daftar gudang di daerah masing-masing. Ini dilakukan untuk tertib administrasi dan mencegah malbisnis. Terutama menghindari monopoli pelaku usaha terkait komoditi kebutuhan pokok,” jelas Sri Wahyuni.

“Dengan TDG, pemerintah hadir untuk berpihak kepada konsumen terkait dengan pasokan barang kebutuhan pokok,” imbuhnya.

Sekda Sri juga meminta kepada DPPKUKM Kaltim bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP Kelas I Balikpapan untuk dapat mendata setiap kapal yang masuk ke pelabuhan, khususnya kapal yang muatannya komoditi kebutuhan pokok.

“Jadi secara transparan komoditi yang masuk ke Kaltim bisa terdata. Saya ingin DPPKUKM bisa membuat sistem. Ada kewajiban distribusi barang yang masuk ke kapal, komoditinya sudah terbaca. Sehingga memudahkan dalam pendataan dan pengendalian stok,” kata Sri sembari menambahkan perlunya meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait kerja sama antardaerah untuk memenuhi pasokan barang kebutuhan pokok.

Sri Wahyuni secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada kabupaten/kota, pelaku usaha dan stakeholder terkait yang telah bersama-sama membantu pengendalian inflasi di Kaltim, khususnya terkait stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga inflasi di Kaltim terkendali dengan baik.

“Mudah-mudahan menjelang hari besar Natal dan tahun baru bisa diantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Untuk stok aman. Masyarakat tidak usah khawatir dan panik,” pungkas Sri. (sam/adv)

Kaltim Mulai Terapkan Pemotongan Zakat Profesi untuk ASN Golongan IV ke Atas

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan memulai pemotongan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IV ke atas mulai Desember 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan pengelolaan zakat sekaligus memberi manfaat sosial melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim.

“Langkah ini diyakini mampu membawa keberkahan bagi ASN dan masyarakat. Dengan berzakat, ASN tidak hanya membersihkan pendapatannya tetapi juga berkontribusi langsung kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Sri Wahyuni seusai memimpin rapat koordinasi Zakat Infaq Sedekah (ZIS) di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/2024).

Kebijakan ini akan didahului dengan sosialisasi kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltim. Zakat yang terkumpul akan disalurkan melalui Baznas, bekerja sama dengan perangkat daerah masing-masing. Kelompok penerima manfaat mencakup masyarakat yang direkomendasikan oleh perangkat daerah, seperti korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), petani kurang mampu, atau kelompok binaan lainnya.

“Kami ingin memastikan pegawai tidak hanya membayar zakat profesi tetapi juga menyaksikan penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini akan menciptakan hubungan emosional antara pegawai dan masyarakat penerima zakat,” jelasnya.

Pemprov Kaltim berencana menerbitkan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan kebijakan ini.

Ketua Baznas Kaltim Achmad Nabhan menegaskan, zakat yang disetorkan tidak akan digunakan untuk operasional Baznas, karena operasionalnya dibiayai oleh APBD Provinsi Kaltim.

“Dana zakat akan sepenuhnya disalurkan kepada yang berhak menerima. Dengan demikian, kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan dengan lebih baik,” katanya.

Sri Wahyuni juga menambahkan, pembayaran zakat di awal tahun memiliki keunggulan. Selain membantu membersihkan pendapatan ASN sejak awal, manfaat zakat dapat dirasakan masyarakat setiap bulan.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim HM Sirajudin, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto, Kepala Biro Organisasi Iwan Setiawan, serta pengurus dan anggota Baznas Kaltim.

Kebijakan ini menjadi upaya Pemprov Kaltim untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam tata kelola pemerintahan serta memperkuat sinergi dengan masyarakat. (yud/adv)

Dewan TIK Diharapkan Jadi Pilar Transformasi Digital di Kalimantan Timur

SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengukuhkan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Daerah Kaltim sebagai mitra strategis dalam mendukung transformasi digital. Dalam acara pengukuhan di Hotel Mercure Samarinda. Selasa (3/12/24).

Dirinya menegaskan Dewan TIK akan berperan penting dalam memastikan kebijakan berbasis data yang akurat dan implementasi digitalisasi yang efektif.

“Dewan TIK adalah mitra konsultatif yang tidak hanya fokus pada kanalisasi informasi, tetapi juga pada penguatan data dasar. Tanpa data yang akurat, informasi tidak akan sampai dengan benar, dan itu akan berdampak pada pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Dirinya menekankan, Dewan TIK tidak hanya berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai pengontrol dan evaluator kebijakan pemerintah.

“Dewan TIK diharapkan menjadi lembaga yang memberikan gagasan baru, memastikan data dasar yang kuat, dan menghasilkan kebijakan yang lebih efisien dan efektif. Ini adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Selain itu, Dewan TIK diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan konsep Smart Province, dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim.

Pengukuhan Dewan TIK dirangkaikan dengan Seminar TIK bertema “Peran Dewan TIK Kalimantan Timur dalam Mewujudkan Smart Province.” Seminar ini menghadirkan narasumber ahli, seperti Raden Teddy Iswahyudi dari Dewan TIK Nasional (Wantiknas) dan Muhammad Fadli, akademisi dari STMIK SPB Samarinda.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, yang mendampingi Pj Gubernur, menyebutkan bahwa seminar ini bertujuan menggali ide-ide segar untuk mendukung digitalisasi di Kaltim.

Acara ini juga dihadiri jajaran Dewan Pengarah, Dewan Penasihat, dan Tim Pelaksana TIK Daerah Kaltim. Dengan pengukuhan ini, Pemprov Kaltim berharap Dewan TIK dapat menjadi pilar utama dalam mengawal transformasi digital di daerah.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Dewan TIK diharapkan mampu menghadirkan solusi inovatif yang akan mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kaltim. (yud/adv)

Kesiapan Infrastruktur Jadi Fokus Utama Pemprov Kaltim

SAMARINDA – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur menghadapi tantangan cuaca ekstrem pada peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-79. Dalam upacara yang digelar di Kantor Dinas PUPR Kaltim, Jalan Tengkawang, Sungai Kunjang. Selasa (3/12/24).

Dirinya mengajak seluruh jajaran Pekerjaan Umum di Kaltim untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

“Peringatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi momentum untuk meningkatkan kekompakan, disiplin, dan pengabdian. Kita harus siap menghadapi akhir tahun 2024 dan awal 2025 dengan tantangan cuaca yang lebih ekstrem,” ujarnya.

Merujuk arahan Menteri PUPR, Ia menggarisbawahi langkah-langkah antisipasi yang harus diambil, termasuk kesiapan infrastruktur, penguatan logistik, sosialisasi kepada masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan.

“Saya meminta jajaran Dinas PU Kaltim terus siaga dan responsif dalam memastikan infrastruktur tetap berfungsi dengan baik, terutama di tengah kondisi cuaca yang sulit diprediksi,” tegasnya.

Dalam sambutan tertulis, Menteri PUPR, Dody Hanggodo, melalui Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan komitmen Kementerian PUPR mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia negara maju menuju Indonesia Emas 2045.

“Dua misi utama kami adalah memantapkan swasembada pangan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Program Quick Wins telah disusun untuk mendukung ketahanan pangan, pendidikan, serta program strategis lintas kementerian,” jelasnya.

Acara ini juga dirangkai dengan serah terima pengadaan alat berat dari Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Dinas PUPR Kaltim, sebagai pengakuan atas pencapaian Kaltim sebagai Terbaik I dalam pembinaan jasa konstruksi tingkat provinsi tahun 2023. Selain itu, penghargaan diberikan kepada pemenang lomba jasa konstruksi tingkat provinsi 2024.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda Kaltim, anggota DPRD Kaltim, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, serta mitra pembangunan. Pemprov Kaltim terus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui peringatan ini, Pemprov Kaltim berharap seluruh jajaran PUPR semakin solid dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan pelayanan infrastruktur yang handal demi kesejahteraan rakyat. (yud/adv)

« Previous Page — Next Page »