BBM Langka, Masyarakat Kecil yang Dirugikan

SANGATTA– Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering terjadi antrean panjang kendaraan di hampir semua SPBU (Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) di kota Sangatta dan sekitarnya, membuat anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paimbonan prihatin. Sebab, kejadian seperti itu membuat susah masyarakat kecil.

“Beberapa bulan terakhir ini memang terjadi kelangkaan BBM, khususnya pertalite dan solar di kota Sangatta dan sekitarnya. Hampir semua SPBU mengalami hal yang sama,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Melihat kondisi seperti itu, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini meminta kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan bisa membuat regulasi yang dinilai adil dan memihak kepada masyarakat kecil. Sehingga distribusi BBM bisa berjalan lancar seperti semula.

Jika memang ada oknum yang bermain dengan situasi seperti itu, kata anggota Komisi B DPRD Kutim ini, mengatakan sudah selayaknya diambil tindakan tegas untuk diberikan sanksi yang sesuai dan berat.

Tidak berhenti di situ. Pemerintah juga harus bisa menertibkan jika ada oknum masyarakat yang disinyalir dengan sengaja memanfaatkan situasi kelangkaan bahan bakar tersebut, melakukan penimbunan serta  menjual dengan harga yang lebih mahal.

“Termasuk adanya pom mini yang banyak tersebar di sejumlah lokasi. Saya melihat dampak cukup bahaya, lantaran bisa  menimbulkan korban jiwa jika terjadi apa-apa,“ terang Novel, panggilan akrab Ketua Gerindra Kutim ini.

Akibat antrean kendaraan panjang, banyak masyarakat terutama para pedagang yang merasa dirugikan. Sebab, kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar menutup akses masuk toko, sehingga masyarakat enggan untuk singgah berbelanja.

Dia mengaku senang ketika jajaran Polres Kutim beberapa hari lalu melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah SPBU di kota Sangatta untuk melakukan pengecekan kendaraan pengetap BBM. Diharapkan, aparat penegah hukum bertindak tegas terhadap hal ini dan secara kontiyu dilakukan pengawasan. (adv)

Pemkab Kutim Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Terhadap KUA-PPAS 2023

SANGATTA–  Wakil Bupati Kasmidi Bulang  mewakili Pemkab Kutim menyampaikan  Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Mengenai Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna ke-22 DPRD di ruang sidang utama, Kamis  (21/7/2022) sore dan dihadiri 20 anggota dewan.

Diawal tanggapannya,Wakil Bupati Kasmidi Bulang  mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kutim yang telah menelaah nota penjelasan KUA- PPAS tahun anggaran 2023 dan memberikan pandangan berupa saran, himbauan serta masukan demi terwujudnya kebijakan anggaran yang efektif, efisien dan dapat melayani kepentingan masyarakat.

Secara berturut-turut dimulai dari tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi PPPPPP terkait proyeksi surplus pembiayaan sebesar Rp 483,5 miliar dengan rincian,  penerimaan pembiayaan sebesar Rp 500 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 16,5 miliar.

“Jika penerimaan pembiayaan sebesar Rp 500 miliar disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan maka anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar masyarakatmasyarakat yang lebih berkualitas, “jelasnya.

Berikutnya tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Golkar. Pemkab Kutim tetap komitmen memprioritaskan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang yakni 20 persen dari total APBD bagi sektor pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Kemudian tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Nasdem. Pemkab Kutim sependapat dengan Fraksi Nasdem terkait penyusunan rencana KUA-PPAS harus sinergi dengan program provinsi maupun pusat.

“Dalam penyusunan rencana KUA-PPAS, Pemkab Kutim tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah dengan mengaju dukungan prioritas program provinsi maupun pusat, ” ujarnya.

Selanjutnya, tanggapan Pemkab Kutim terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat. Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 terdapat enam prioritas pembangunan Kutim dua diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dan penguatan teknologi informasi daerah dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Pemkab Kutim merencanakan mengalokasikan anggaran infrastruktur minimalsebesar 25 persenpersen terutama membiayai fasilitas publik. Pemkab Kutim juga menganggrkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berikutnya jawaban Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dari pada tahun sebelumnya dengan alasan telah melandainya COVID-19 serta optimisme pemerintah pusat terkait situasi ekonomi makro.

“Optimalisasi pendapatan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terus didorong semaksimal mungkin dengan penerapan transformasi teknologi diyakini mendukung pertumbuhan ekonomi Kutim kedepan,” terangnya.

Terhadap pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Pemkab Kutim sependapat dengan Fraksi KIR yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara stabil, berkualitas dan berkeadilan.

“Pemkab Kutim akan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, pengembangan SDM, pemerataan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, ” ujarnya.

Terakhir penjelasan pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB). Pemkab Kutim terus berupaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tercapai kabupaten yang lebih mandiri dan berdaya saing di luar sektor yang menjadi primadona yakni pertambangan dan perkebunan.

“Pemkab Kutim akan terus mengurangi ketergantungan pendapatan dari sektor pertambangan dengan menggali sektor potensial lainnya seperti pertanian, perikanan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif,  ungkapnya. (adv)

Anjas Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Sayid Anjas berjanji akan terus memperjuangan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil)-nya. Terutama di kawasan Bukit Pelangi yang menjadi salah satu basis perolehan suara saat Pemilihan Legislatif beberapa waktu lalu.

“Saya akan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, ketika saya turun ke lapangan reses. Berbagai aspirasi dan informasi banyak disampaikan warga,” kata Anjas, panggilan akrab politisi Partai Golkar ini.

Dia terbuka bagi masyarakat yang ingin bertemu. Tidak perlu sungkan untuk menegur atau datang ke kantor di DPRD guna menyampaikan saran atau masukan maupun aspirasinya. “Silakan datang dan sampaikan jika ada aspirasi yang ingin disampaikan,” beber Anjas, Kamis (21/7/2022)

Dia sendiri bertemu warga Bukit Pelangi saat reses pada Senin (18/7/2022) lalu. Warga sangat antusias menyampaikan berbagai usulan dan aspirasi. Dia mengaku senang, lantaran masyarakat sangat antusias menyampaikan aspirasi. (adv)

KUA-PPAS Harus Wakili Kepentingan Masyarakat

SANGATTA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kutim meminta kepada Pemerintah Kutim untuk memastikan bahwa proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS 2023 sudah mewakili kepentingan masyarakat Kutim secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Siang Geah saat membacakan pemandangan umum fraksinya, Rabu (20/7/2022), dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Wakil 1 Ketua DPRD Asti Mazar. Pihaknya juga mengapresiasi optimisme pemerintah terkait perencanaan pendapatan dan belanja sebesar Rp 3,6 triliun.

“Pemerintah harus memprioritaskan agenda pembangunan sesuai target yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” imbuhnya.

Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemkab Kutim di anggaran 2023 mampu melakukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai skala prioritas dalam tematik pembangunan yang ada, yakni pengembangan sentra ekonomi yang didukung pelayanan publik yang berkualitas.

Dikatakan, tahun-tahun sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan selalu menitikberatkan penyusunan APBD Kutim, harus menjadi APBD yang pro rakyat. Oleh karenanya proyeksi anggaran yang tertuang dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023, haruslah menyasar kepenting masyarakat Kutim.

“Jika mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik  Kutai Timur, mengenai angka kemiskinan, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2020 tercatat  9,55 persen atau 36,980 ribu orang,” ucapnya.

Kemudian tahun 2021 naik sebesar 2,72 persen menjadi 9,81 persen atau 37,780 ribu orang. Berdasarkan angka tersebut Kutim menempati urutan ketiga kemiskinan di Kaltim. Ia menegaskan jika hal tersebut tidak diperhatikan secara serius maka akan menjadi kontraproduktif, terhadap rancangan belanja daerah.

“Jika nantinya dapat disetujui, dimana kita akan terus menerus melihat tingkat kemiskinan mengalami peningkatan, ditengah biaya belanja daerah yang besar,” tandas Siang Gaeh.

Dia mengingatkan kepada Pemkab Kutim untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah juga harus mengupayakan agenda pembangunan dan pelayanan publik terpenuhi bagi seluruh warga Kutim.

“Kita sama-sama berharap angka-angka dalam APBD tersebut bisa menggerakkan ekonomi dan secara khusus mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang penting bagi masyarakat miskin,” pintanya.

Sehingga, sambung Siang, memberikan efek ganda dalam bentuk kesempatan kerja yang optimal dan peningkatan pendapatan masyarakat. APBD juga mesti digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia melalui alokasi pendidikan. Juga kesehatan yang memadai serta dapat memperbaiki ketimpangan kondisi dan akses antar wilayah kecamatan di  Kutim.

Terkait hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Siang Geah mengatakan, tahun 2020 hingga 2021, terdapat 33 temuan pemeriksaan, dan 55 rekomendasi yang disarankan segera diselesaikan. Melalui rekomendasi tersebut status pemantauan tindak lanjut BPK menyatakan, Pemkab Kutim pada 2020 hingga 2021, telah menyelesaikan sebanyak 20 rekomendasi yang telah sesuai dan 21 penyelesaian rekomendasi yang belum sesuai, serta 14 rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah segera menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut. Sehingga tidak ditemukan lagi masalah-masalah pengelolaan keungan nantinya.  Dengan demikian, pemerintah dapat fokus pada agenda pembangunan yang telah direncanakan,” tutupnya. (adv)

Tujuh  Fraksi DPRD Kutim Tanggapi Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023

SANGATTA– Tujuh fraksi dalam DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 pada Rapat Paripurna ke-21 yang digelar di ruang sidang utama pada Rabu, (19/7/2022).

Rapat paripurna yang dihadiri 23 anggota dewan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni dan turut hadir Bupati Ardiansyah Sulaiman, unsur Forkopimda dan beberapa pimpinan OPD di lingkup Kabupaten Kutim.

Mengawali pemandangan umum dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya lewat juru bicaranya Sobirin Bagus menyarankan bahwa Rancangan KUA-PPAS yang telah disusun harus fokus kepada memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kemudian  mengurangi kesenjangan sosial, menjamin pemerataan pembangunan,  peningkatan SDM serta mengoptimalkan potensi daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan pelayanan dasar.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat melalui Hason Ali menyampaikan pandangannya antara lain menyoroti pembangunan infrastruktur yang harus merata di seluruh wilayah Kutim agar tidak terjadi disparitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. ”

“Dalam pembangunan infrastruktur agar lebih cermat dalam memilih prioritas sehingga menciptakan daya dukung yang kuat sehingga tepat sasaran, ” ujarnya.

Fraksi PDI-Perjuangan melalui Siang Geah menyoroti masih tingginya tingkat kemiskinan di Kutim serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

“Dari data BPS Kutim diperoleh informasi bahwa tingkat kemiskinan di Kutim tahun 2021 lalu sebesar 9,81 persen setara dengan 37.780 jiwa. Ini harus menjadi prioritas dalam penyusunan rencana KUA-PPAS 2023. Jika tidak dicermati secara serius menjadi kontra produktif dengan besarnya APBD Kutim,” jelasnya.

Terkait LHP BPK RI, Fraksi PDI-Perjuangan mengingatkan agar Pemkab Kutim segera menindaklanjuti serta menyelesaikan rekomendasi dari BPK RI.

Berikutnya dari Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Hasna menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana KUA-PPAS 2023 terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 30 miliar yang menunjukkan optimisme Pemkab Kutim dalam peningkatan PAD. Kemudian pendapatan daerah yang bersumber dari transfer daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 157 milliar dibanding tahun 2021 sebesar Rp 2,9 triliun. (adv)

« Previous Page — Next Page »