Tujuh Fraksi Terima Pertanggung Jawaban APBD 2021 Dengan Catatan

 

SANGATTA– Tujuh Fraksi di DPRD Kutai Timur (Kutim) menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dengan catatan. Masing-masing fraksi memberikan catatan terkait penggunaan keuangan tersebut.

Beberapa catatan itu diutarakan tujuh Fraksi ketika menyampaikan pemandangan umum dalam sidang paripurna, Senin (20/6/2022) di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim, yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni. Hadir dalam sidang itu Wakil Bupati Kasmidi Bulang mewakili Pemkab Kutim.

Fraksi Partai Golkar melalui jurubicaranya Sayid Anjas memberikan beberapa catatan, diantaranya laporan realisasi anggaran dan kinerja masih terdapat kelemahan penyerapan sehingga perlu dievaluasi secara optimal. Kemudian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Selanjutnya, Fraksi PPP lewat juribicaranya Muhammad Ali memberikan masukan dan catatan mengenai laporan realisasi anggaran masih belum terpenuhi sepenuhnya, diantaranya realisasi belanja sebesar Rp. 2,84 trilyun dari anggaran Rp. 3,08 trilyun. Realisasi belanja transfer hanya Rp. 188,66 milyar dari anggaran Rp. 196,76 milyar. Berikutnya realisasi belanja operasional dari anggaran Rp. 2,07 trilyun terealisasi sebesar Rp. 1,92 trilyun. Realisasi belanja modal Rp. 706,89 milyar dari total belanja modal Rp 790,17 milyar.

Terkait hal itu, Fraksi PPP meminta kepada Pemkab Kutim bisa memberikan penjelasan mengapa realisasi anggaran tidak mencapai 100 persen.

Fraksi Nasdem melalui jurubicaranya Piter Palinggi   memberikan catatan kepada Pemkab Kutim diantaranya bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan kekeuangan daerah harus transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai pasal 31 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahDaerah serta pasal 101 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fraksi PDI-P melalui jurubicaranya Yusuf Silambi mengharapkan seluruh hutang yang sudah disepakati dalam pembahasan dan telah di SK-kan bupati dapat terselesaikan dan tidak menjadi beban anggaran selanjutnya. Kemudian pada pos belanja operasional dan belanja modal harus pro rakyat terutama belanja modal terus ditingkatkan karena dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berikutnya Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) disampaikan  Basti Sanggalangi memandang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sekadar administratif belaka. Meskipun sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK RI, fungsi budgeting dan pengawasan dari legislatif tetap dijalankan demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Fraksi AKB pun berharap pada tahap pembahasan selanjutnya bersama Pemkab Kutim sebelum lahirnya persetujuan bersama terhadap Raperda  pertanggungjawaban pelasanaan APBD 2021 untuk mencermati secara seksama setiap angka-angka yang disampaikan agar tercipta sinkronisasi antara besarnya anggaran dan realisasinya.

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya melalui jurubicaranya Tity Novel Paembonan memberikan catatan diantaranya adalah capaian beberapa target yang sudah maksimal seperti Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp 253,15 milyar dari target Rp 158, 51 milyar harus lebih ditingkatkan dengan membuat target maksimal dari sumber potensial lainnya.

Terkait pos belanja daerah, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mengingatkan Pemkab Kutim untuk konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada penyerapan anggaran yang lebih tepat, cepat dan terpadu yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Fraksi Demokrat juga memberikan catatan agar pemenuhan hak azasi masyarakat, seperti pendidikan,  kesehatan dan kesejahteraa harus diutamakan.  Kemudian adan semangan dari jajaran eksekutif dan  seluruh OPD untuk memprioritaskan program pembangunan yang bisa dirasakan langsung masyarakat. (adv)

DPRD Kutim Berduka, Kamsiah dari Fraksi Partai Nasdem Tutup Usia

SANGATTA – Kabar duka kembali menyelimuti gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satu Anggota Fraksi Partai Nasdem yakni Kamsiah Rahman dikabarkan meninggal dunia, Senin (20/6/2022).

Ketua Partai Nasdem, sekaligus Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan membenarkan bahwa salah satu anggota DPRD Kutim asal Fraksi Partai Nasdem meninggal dunia di Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan.

“Segenap Keluarga Besar Partai Nasdem Kutai Timur, mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Hj Kamsiah Rahman, Semoga amal ibadahnya almarhumah diterima oleh ALLAH SWT, dan mendapatkan tempat terbaik disurgaNya. Amin,” kata Arfan kepada media ini

Menurut Arfan, berdasarkan informasi yang di peroleh dari pihak keluarga, jika Hj Kamsiah Rahman meninggal di Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan.

“Info keluarganya di Parepare,” kata Arfan kepada media ini melalui pesan whatsapp. (adv)

Kondisi STIPER Jadi Perhatian, Pengurus Yayasan Diminta Lakukan Inovasi

SANGATTA – Kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) yang sampai sekarang masih dinilai bermasalah dan memperoleh perhatian serius DPRD Kutim. Bahkan lembaga legislatif itu telah membentuk Panitia Khusus (Pansus), guna mencarikan solusi terbaik demi keberlangsungan pendidikan tinggi itu ke depannya.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) STIPER) Jimmy meminta jajaran pengurus Yayasan yang baru hendaknya bisa bersinergi ikut mencari solusi, agar perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat Kutim itu terus berkembang. Pengurus yayasan bisa melakukan inovasi dan kreatif dalam mencarikan dana untuk keberlangsungan pendidikan tinggi itu.

STIPER yang didikan sejak 2001 itu, kini sudah menghasilkan sarjana dan bertebaran di berbagai daerah maupun instansi dalam mengabdikan dirinya, setelah lulus kuliah.  “Karena pengurus yayasan yang lama sudah berakhir dan digantikan pengurus baru, kami berharap pengurus baru bisa bertugas dengan baik dan mampu bersinergi dengan berbagai pihak,” harap Jimmy.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, sekolah tinggi pertama di Kutim ini didapuk untuk mendukung dan menopang program Pemerintah daerah, khusunya di bidang Pertanian, Perkebunan serta Kelautan. Untuk mengembangkan kampus biru, sebutan STIPER itu, diperlukan sosok yang mempunyai integeritas tinggi serta memiliki kreatifitas dalam mengelola Kampus.

Karena, sambung Jimmy banyak tantangan yang sudah menanti untuk segera diselesaikan. Satu diantaranya mengenai pendanaan operasional yang selama ini masih berharap bantuan (hibah) dari Pemerintah  Kutim. Kampus harus dikembangkan untuk  membantu menangulangi biaya operasional kampus.

“Apapun usahanya yang penting halal dan sesuai regulasi,” ungkap Jimmy.

Kemudia dia meminta kepada perusahaan bisa ikut berpartisipasi dalam menanggulangi pembiayaan operasional kampus tersebut. Salah satunya melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Kutim.

“Setidaknya dana CSR bia memberikan alokasi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kutim. Sehingga dunia pendidikan bisa lebih maju lagi ke depan, termasuk di dalamnya adalah STIPER,” ujar Jimmy. (adv)

Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD ke DPRD Kutim

 

SANGATTA– Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati menyampaikan laporan mempertanggujawabkan pengelolaan keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) selama setahun melalui sidang paripurna di Gedung DPRD Kutim, Kamis (16/6/2022).

Sidang paripurna ke 15 dipimpin Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua 1 Asty Mazar dan dihadiri pejabat dan unsur Forkopimda serta para wakil rakyat yang berjumlah 22 orang.

Bupati Ardiansyah Sulaiman yang didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyampaikan penjelasan berkaitan APBD 2021 sebesar RP 3,11 triliun dari anggaran pendapatan sebesar Rp 2,82 triliun.

Dikatakan Ardiansyah Sulaiman, instrumen pertanggungjawaban Kepala Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan di Kutim selama anggaran 2021. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim tahun 2021-2026, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Pendapatan diperoleh dari pendapatan asli daerah, transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah. Adapun realisasi belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,84 triliun dari anggaran belanja Rp 3,08 triliun. Adapun jenis belanja yang dilakukan pemerintah mulai dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” terang Bupati.

Bupati Kutim lebih jauh menyebutkan penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnnya. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimiliki pemerintah selama lebih dari setahun. Dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai investasi jangka panjang pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 165,57 miliar.

Nilai investasi tersebut terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi permanen. Nilai investasi non permanen sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,16 milyar. Untuk nilai investasi permanen sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 lalu sebesar Rp 164,40 miliar.  (adv)

 

KEK MBTK Diharapkan Berkembang dan Menarik Investor

 

SANGATTA–  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang sudah dirintis pembangunannya sejak beberapa tahun lalu, hingga sekarang belum begitu berkembang. Terlebih di masa pandemi covid-19, sebagian investor yang ingin menanamkan modal untuk membuka industri di kawasan itu kembali berpikir.

“Saya berharap kawasan MBTK bisa bergairah lagi untuk didatangi investor yang akan berinvestasi di sana. Jika dilihat lokasnya cukup luas dan berpotensi untuk berkembang menjadi lebih baik, lantaran berdekatan dengan pelabuhan yang memadai,” kata anggota Komisi C DPRD Kutim, Jimmy kepada awak media, Kamis (16/6/2022).

Menurut informasi, beberapa waktu lalu sudah ada investor asing tertarik untuk berinvestasi di kawasan MBTK. Antara lain investor dari Cina, Mesir, Arab Saudi, Rusia dan Malaysia. Karena melihat kondisi di lapangan belum begitu menarik, sehingga menunda dulu. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19, sehingga perekonomian juga sedang melemah di seluruh dunia.

“Kemungkinan negara asing yang membatalkan atau menunda investasinya di KEK MBTK dikarenakan sedang mengalami guncangan ekonomi. Mengingat kondisi ekonomi dunia sedang menurun lantaran pandemi Covid-19, sehingga masing-masing negara sedang fokus menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Jimmy.

KEK MBTK yang terletak di perbatasan Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang itu, memang terbilang masih sepi investor. Meski ada beberapa negara asing yang sudah mencoba melihat lokasi investor di KEK MBTK, namun hingga saat ini belum ada perusahaan yang cocok.

Selain itu, kawasan itu memang terlihat sepi. Alasannya, kawasan itu memang  diperuntukkan khusus sebagai lokasi perindustrian. Sehingga tidak ada perizinan bermukim. Padahal di kawasan itu terdapat beberapa potensi untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ke depannya. (adv)

« Previous Page — Next Page »