Pemkab Kutim Diminta Tingkatkan PAD Melalui Sektor Kelapa Sawit

SANGATTA – Pemkab Kutim diharapkan bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui sektor kelapa sawit. Sebab, selama ini sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi program unggulan Pemkab Kutim belum tersentuh dalam pemasukan bagi daerah.

“Jika potensi ekonomi sektor kelapa sawit ini bisa dimaksimalkan, tidak menutup kemungkinan PAD Kutim bisa bertambah lagi. Salah satu upayanya adalah mendorong restribusi perusahaan kelapa sawit, agar bisa meningkatkan PAD Kutim,” kata Letua DPRD Kutim, Joni Jumat (11/11/2021).

Menurut Joni, selama ini truk pengangkut CPO melintasi jalan pemerintah. Hal itu jelas bisa mengakibatkan kerusakan dalam jangka waktu lama. Namun kontribusi untuk pembangunan dinilai belum maksimal, sehingga perlu dicarikan alternatif agar ada pemasukan bagi daerah ini, demi peningkatan pembangunan ke depan.

“Selama ini, truk pengangkut CPO melintasi jalan yang dibangun pemerintah, jelas nanti kerusakan akan di tanggung oleh pemerintah,” jelas Anggota Fraksi partai berlambang Ka’bah tersebut.

Ditambahkan Joni, tidak hanya memberikan PAD bagi daerah, namun di sisi lain, perusahaan sawit juga memberikan peluang kerjasama dengan masyarakat terkait pengangkutan CPO. Sehingga dampak ekonomi bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

“Secara tidak langsung, perusahaan kelapa sawit bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” bebernya. (adv)

Joni Dukung Insentif ASN dan Gaji TK2D Dianggarankan 12 Bulan

SANGATTA – Ketua DPRD Kutim Joni mendukung pengalokasian anggaran insentif PNS dan gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) untuk 12 bulan atau satu tahun. Sebab, selama ini, alokasi anggaran gaji pegawai dianggarkan tidak sampai setahun, sehingga diperlukan pembahasan lagi di APBD Perubahan.

“Karena untuk kesejahteraan pegawai, kami sangat mendukung. Kita harapkan PNS dan TKD2 juga lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya,” kata Joni kepada media ini pekan lalu.

Ia menjelaskan selama ini Pemkab Kutim memang kerap menganggarkan pembayaran insentif pegawai dan TK2D hanya beberapa bulan saja, dan kemudian dilanjutkan pembayarannya pada APBD perubahan. Namun dengan diberlakukannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) hal seperti itu tidak diperkenangkan lagi.

“Makanya dengan ada sistem baru ini, sempat terkendala di situ. Hak-hak pegawai seperti ini hendaknya didahulukan, jangan seperti sebelumnya, hanya dianggarkan 10 bulan dan dilanjutkan di APBD Perubahan,” terang Joni. (adv)

Kades Harus Pahami Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan

SANGATTA– Paska dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Oktober lalu, diharapkan semua kades terpilih bisa memahami perencanaan pembangunan tentang tata kelola keuangan. Sehingga rencana pembangunan desa bisa berjalan lancar sesuai yang direncanakan sejak awal.

Pandangan itu disampaikan salah seorang anggota DPRD Kutim Siang Geah, terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Selaku kades terpilih, tentunya harus belajar banyak tentang dua hal tersebut.

“Kami berharap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bisa memberikan pemahaman atau semacam pelatihan kepada para kades terpilih terkait tatat kelola keuangan tersebut,” kata Siang, panggilan politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Dia juga mengingatkan, agar para Kades juga belajar tentang RPJMD. Sebab, rencana pembangunan desa hendaknya mengacu kepada RPJMD dan visi misi Bupat Kutim, sehingga semua perencanaan runut sesuai aturan yang berlaku.

Bahkan sebelum pelaksanaan Pilkades, dia sudah mengingatkan kepada DPMD menyangkut hal ini. Karena Pilkades sudah selesai dan sudah ada Kades definitinya, tentunya hal ini perlu terus digalakkan.

“Selama ini katanya, ada Kades terpilih tapi tidak mengerti ADD, bahkan RPJMD juga tidak tahu, sehingga sangat memprihatinkan. Bagaimana membuat dokumennya, bagaimana membuat perencanaannya, jika hal itu tidak dipahami,” terang Siang Gaeh, (10/11/2021)

Terlebih saat ini Pemerintah sudah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini hendaknya juga harus dipahami semua Kades dan perangkat desanya, karena merupakan hal mendasar yang wajib dipahami. Jika tidak bisa memahami dipastikan bakal sulit bekerja sebagaimana mestinya. (adv)

 

Arfan Apresiasi Pembangunan TPA Bengalon

SANGATTA– Warga kecamatan Bengalon, kini bisa berbangga hati, karena sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Desa Sepaso Timur. Warga berharap, dengan adanya TPA itu tidak ada lagi penumpukan sampak di berbagai lokasi di jalan dan tempat lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan yang berasal dari daerah itu juga menyambut baik dibanggunnya TPA tersebut. Politisi Partai Nasem ini mengapresiasi pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutim, Kaltim.

“Selama ini banyak keluhan masyarakat karena sampah di mana-mana dan tidak ada tempat penumpukan akhir. Sehingga sering terjadi penumpukan sampak di jalan dan lokasi lain yang membuat warga agak resah,” kata Arfan, Jumat (12/11/2021).

Terkait banyaknya sampah yang menumpuk di Bengalon, lantaran jumlah penduduk di kota itu semakin padat. Sebagian besar merupakan pendatang, karena bekerja di sejumlah perusahaan yang ada di Bengalon.

Dengan dibangunnya TPA ini, Arfan berharap bisa memberikan alternatif dalam penyelesaian sampah di Bengalon. Dia menilai, pembangunan TPA khususnya untuk wilayah desa merupakan hal yang pertama di Kutim.
Menurut Arfan, TPA Bengalon merupakan pilot project yang pertama sebagai percontohan bagi desa lainnya yang berada di Kutim. Arfan mengakui, ini menjadi langkah awal yang baik bagi Kecamatan Bengalon setidaknya masalah sampah dapat ditanggulangi.

Dengan adanya TPA ini patut di apresiasi agar kecamatan dan desa lain dapat mencontoh permasalahan sampah selalu menjadi masalah yang mendasar. (adv)

DPRD Kutim Apresiasi Revisi RTRW

SANGATTA– Ketua DPRD Kutim Joni mengapresiasi tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutim tahun 2015-2035. Diharapkan revisi itu segera diselesaikan, sehingga bisa secepatnya dibuat Peraturan Daerah (Perda).

“Setelah adanya revisi RTRW dan memperoleh masukan dari berbagai kalanga, baik akademisi maupun OPD, tentunya bisa segera dirampungkan penyusunannya,” kata Joni, Kamis(11/11/2021).

Sebelumnya, Pemkab Kutim mengundang sejumlah akademisi, seperti dari Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Mulawarman (Unmul) dan atim ahli PSPPR UGM bersama Bappeda dan sejumlah OPD membahas revisi tersebut belum lama ini.

Joni menilai, masukan para akademisi itu cukup baik, lantaran demi perbaikan revisi RTRW yang sedang dibahas bersama. Meski ada juga usulan dari Kepala Daerah, sehingga tinggal menambahkan saja untuk segera di susun dengan baik.

”Kami mengharapkan revisi penyusunan tata ruang wilayah ini secepatnya dirampungkan, agar bisa segera dibuatkan Perda,” tandas Joni. (adv)

« Previous Page — Next Page »