Gubernur Kaltim Serahkan Bantuan Keuangan di Kabupaten Kutai Timur

KUTIM — Kunjungan kerja Gubernur Kaltim Isran Noor ke wilayah Utara Kaltim diisi dengan berbagai kegiatan dan penyerahan bantuan. Termasuk penyerahan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi senilai Rp7,370 miliar bagi 139 desa di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Penyerahan bankeu dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Isran kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kutim Yuriansyah T disela Peresmian Kantor Samsat UPTD PPRD Bapenda Kaltim, di Sangatta, Rabu (2/8/2023).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi yang mendampingi Gubernur Isran saat penyerahan bankeu menyebut Rp7,370 miliar tersebut terdiri dari bantuan keuangan bagi pemerintah desa Rp 6.950 miliar bagi 139 desa dan Rp 420 juta bagi bagi 7 desa berupa bantuan permodalan BUMDes.

“Rinciannya bantuan merata Rp50 juta per desa yang diberikan bagi 139 desa dan bantuan permodalan BUMDes Rp60 juta per desa bagi 7 desa yang dinilai memiliki BUMDes aktif,” ujar Anwar.

Menurutnya pemberian Bankeu merupakan tanggung jawab moril Pemerintah Provinsi. Sesuai amanat UU No6/2014 tentang Desa sumber keuangan desa ada tujuh, salah satunya bantuan keuangan Provinsi. Sumber pendapatan yang ada dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program-program sosial lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dia berharap bankeu yang diberikan bermanfaat membantu desa dalam menanggulangi keterbatasan keuangan desa.

Pemprov Kaltim hingga saat ini sudah menyalurkan bantuan keuangan bagi pemerintah desa sejak 2021. Pada tahun 2021 dan 2022 selain diberikan bantuan keuangan merata Rp50 juta per desa juga diberikan bantuan keuangan bersifat prestasi bagi juara lomba desa tingkat Provinsi Kaltim dan Peserta Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sedangkan 2023 diberikan bantuan keuangan merata dan bantuan permodalan BUMDes. (AM)

Siswa SD YPPSB 3 Ikuti Sosialiasi Giat Baca

SANGATTA – Puluhan siswa SD Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) 3 mengikuti sosialisasi giat baca yang disampaikan Bunda Literasi Kutai Timur (Kutim) Siti Robiah di perpustakaan sekolah YPPSB berlokasi  di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Senin (24/7/2023).

Siti Robiah menyampaikan sosialisasi giat literasi ini memiliki tujuan membiasakan anak-anak untuk selalu menanamkan budaya literasi khususnya membaca buku, karena membaca buku mempunyai beberapa manfaat seperti memperkaya kosakata, mengoptimalkan kerja otak, berpikir kritis, meningkatkan kemampuan membaca dan komunikasi.

“Ayo membaca banyak ilmu makin seru,” kata Siti Robiah didampingi kepala SD YPPSB 3.

Dalam kesempatan tersebut,Siti Robiah juga memberikan tips-tips untuk siswa siswi SD YPPSB dalam menerapkan literasi agar mudah menyerap makna yang dibaca.

“Semoga virus kebaikan ini dapat juga diiukuti Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa yang ada diseluruh Kutim untuk terus menyosialisasikan Giat Baca,”harapnya.

Ia mengharapkan dengan adanya Bunda Literasi ini anak-anak bisa lebih gemar membaca, karena membaca dapat menambah wawasan mereka. (adv-dpk kaltim)

Joni dan OPD Teknis Tinjau Lokasi Pembuatan Drainase di Teluk Pandan

SANGATTA – Setelah menerima usulan masyarakat terkait perbaikan drainase di desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan melalui asprasi pokok-pokok pikiran di DPRD, Ketua DPRD Kutim H Joni mengajak kepada dinas teknis untuk meninjau langsung ke lapangan. Apaah usulan itu pantas untuk diperjuangkan dan direalisaskan nantinya.

“Begitu menerima usulan dari masyarakat, saya langung mengajak dina steknis yang nantinya mengerjakan secara teknis. Kami hanya memperjuangkan melalui pokok pikiran di lembaga legislatif. Sedangkan pengerjaan berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis,” ujar Joni, Jumat (21/7/2023).

Kunjungannya ke lapangan bersama dina steknis  tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memahami secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi masalah genangan air dan banjir yang seringkali melanda wilayah RT 07, Desa Danau Redan. Rencana pembuatan drainase dianggap sebagai langkah konkrit untuk mengatasi masalah tersebut.

“Saya bersama dinas terkait, turun ke lapangan untuk melihat langsung rencana pembuatan drainase di RT 07, Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan,” ujarnya.

Sebelumnya Joni juga pernah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu mendukung dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Terutama terkait infrastruktur dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Rencana pembangunan drainase di RT 07, Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan ini direncanakan akan segera diajukan ke dalam program pembangunan daerah dalam waktu dekat. Diharapkan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan banjir dan genangan air di wilayah tersebut dapat diminimalisir bahkan diatasi sepenuhnya.

“Semoga dengan akan dibuatnya drainase ini air tidak meluber kemana-mana. Sesuai dengan permintaan masyarakat,” tutupnya. (adv)

Proyeksi APBD Kutim Tahun 2024 Rp 8,1 Triliun

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan yang mewakili Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Kutim, terkiat proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang mencapai Rp 8,1 triliun.

“Capaian tersebut berhasil tembus hingga kurang lebih Rp 8 triliun. Ini menunjukkan komitmen dan kinerja yang luar biasa dalam mengelola keuangan daerah,” ucap Agusriansyah.

Ia mengacungi jempol dan bangga terhadap kinerja pemerintah saat ini sehingga bisa proyeksinya mencapai Rp 8,1 trilyun di 2024. Sedangkan kenaikan APBD Kutim dimulai pada tahun ini sebesar Rp 5,9 triliun. Hal itu juga dipengaruhi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang telah melakukan kerja keras sehingga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat.

“Capaian APBD sebesar Rp 8 triliun merupakan tonggak sejarah bagi Kutai Timur lantaran jumlah anggaran yang signifikan ini juga mencerminkan upaya maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

“Di dalam perjalanan sejarah berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini merupakan prestasi yang luar biasa,” imbuhnya.

Agusriansyah Ridwan juga berharap bahwa capaian APBD tersebut akan digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor kunci lainnya yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Harus diarahkan pada prioritas program pembangunan yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur. Selain itu pula tentunya dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sarana transportasi darat laut dan udara sebagai upaya menciptakan peningkatan lapangan kerja,” pungkasnya. (adv)

Pemkab  Diingatkan Jangan Sampai Terjadi SiLPA

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali diingatkan, agar program pembangunan  dan penyerapan anggaran tahun 2023 ini bisa sesuai rencana. Sehingga tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), seperti tahun 2022 lalu.

“Kami mendorong agar proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APDB) Perubahan, segera mungkin dilakukan. Sehingga realisasi/serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal, unutk membiayai pembangunan infrastuktur dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujar anggota DPRD Kutim Hj Hasna, Kamis (20/7/2023).

Menurut Hasna proses pembahasan KUA dan PPAS ke depan harus sesuai waktu yang direncanakan. Program dan kegiatan yang akan dialokasikan anggarannya harus benar-benar berdasarkan program dan hasil Musrenbang yang diusulkan oleh pemerintah desa serta aspirasi masyarakat yang berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD  Kutim.

Dia  meminta agar dalam perencanaan anggaran belanja modal dapat diprioritaskan pada infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Program kegiatan yang menjadi prioritas RKPD harus bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Baik proses input dalam SIPD, proses pelelangan hingga pelaksanaan serta penatausahaan program kegiatan harus terus dilakukan agar serapan anggaran berjalan optimal.

Untuk itu, dia meminta meminta kepada Bupati untuk menginstruksi kepada Organiasi Perangkat Daerab (OPD) yang belum melakukan realisasi anggaran 2023, agar segera melaksanakan program kegiatan. Khususnya pada perangkat daerah yang memegang program kegiatan strategis seperti Dinas PU,Dinas Perkim, Dinas Pertanian yang memegang program kegiatan strategis bagi kepentingan masyarakat.

“Realiasi Belanja Pemerintah Daerah melalui APBD dapat menggerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” terangnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »