Penyusunan Anggaran Tahun 2024 Diharapkan Berbasis Kinerja

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diminta, agar dalam menyusun anggaran tahun 2024 mengacu kepada Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Hal ini sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kutim Abdi Firdaus, menanggapai KUA-PPAS yang disampaikan pemerintah belum lama ini. “Pemerintah daerah dituntut untuk membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja anggaran tahunan. Serta keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan,” ujarnya, Kamis (20/7/2023)

Dikatakan tolak ukur keberhasilan yang telah dirancang adalah hasil pencapaian anggaran dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien.  Karena itu, proses penyusunan anggaran tidak hanya sekedar naik dan turunnya nilai anggaran, akan tetapi pencapaian dan kegagalan di tahun 2023 seharusnya menjadi salah satu indikator dalam penyusunan anggaran tahun 2024.

“Kami berharap, perubahan angka dalam RAPBD 2024 adalah angka yang terencana dan rasional sehingga kelak dapat dipertanggung jawabkan dan membawa perubahan dan perbaikan untuk Kutai Timur,” terang politisi Partai Demokrat ini.

Pihaknya ingin, agar pmerintah menitikberatkan adanya kejelasan dalam program yang berkorelasi dan kolaborasi dengan baik antar organisasi perangkat daerah. Demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Melihat sumber pendapatan asli daerah yang belum maksimal, Fraksi Partai Demokrat mendorong kepada Pemerintah untuk bisa lebih teliti melihat sektor-sektor yang mampu mendongkrak kenaikan pendapatan asli daerah seperti, pariwisata, pajak hotel dan sektor lainnya berdasarkan laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) badan pemeriksa keuangan (BPK),” bebernya.

Terkait belanja daerah menurutnya, penjelasan yang terinci tentang belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dari setiap organisasi perangkat daerah sangat diperlukan dalam pembahasan dan pengesahan APBD 2024 ini.

“Agar tidak mengulangi kesalahan ataupun kekeliruan di tahun sebelumnya yang sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan kebutuhan prioritas,” tuturnya.  (adv)

Kemendagri Sepakat Raperda Pertanggujawaban APBD 2022 Segera Diparipurnakan

SANGATTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2022  Muhammad Amin mengatakan, pihaknya bersama rekan pansus melakukan koordinasi dengan Kemendagri RI terkait temuan Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutim.

“Kami baru-baru saja dari Kemendagri, berkoordinasi terkait dengan temuan Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuanga di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apakah bisa diparipurnakan, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2022, supaya bisa fokus ke APBD Perubahan,” kata Amin kepada media ini, Rabu (19/7/2023).

Kabar baiknya, keterangan dari Kemendagri bisa dilakukan. Namun dari beberapa perangkat daerah yang terdapat temuan harus membuat surat keterangan. Bahwasanya mereka bisa menyelesaikan permasalah atau kewajiban ini. Adapun keringanan bisa dengan cara dicicil dari nilai temuan tersebut.

“Memang ditekankan oleh Kemendagri untuk segera dibahas (APBD-P). Mengingat ini sudah bulan Juli dan sebentar lagi bulan Agustus,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat pihaknya berkoordinasi terkait permasalahan tersebut Kemendagri juga kaget. Mengapa bisa sampai berlarut-larut sehingga APBD-P pun belum diparipurnakan. Dikhawatirkan APBD yang besar ini tak bisa terserap maksimal mengingat rentang waktu yang semakin mepet.

“Jangankan kegiatan APBD Perubahan, APBD murni saja belum terlaksana sepenuhnya,” ucapnya.

Dia menegaskan, intinya bisa dilaksanakan paripurna APBD Perubahan, dengan catatan semua Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat temuan harus membuat surat keterangan untuk menyelesaikan kewajibannya. (adv)

PDIP Ingatkan Pemerintah Terkiat Proyek MYC

SANGATTA– Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 belum terserap maksimal hingga memasuki semester ketiga ini.

Seperti diketahui, APBD Kutim tahun 2023 ini mencapai Rp 5,9 trilyun. Bahkan di dalamnya terdapat program Multi Years Contract (MYC) sebesar Rp 1,3 trilyun. Tapi hingga pertengahan bulan Juli 2023 ini pembangunan fisik infrastruktur belum terlihat.

Dalam sidang paripurna ke 18 di ruang sidang utama, gedung DPRD Kutim, Senin (17/7/2023), Fraksi PDIP DPRD Kutim mengingatkan kembali kepada pemerintah masih banyak infrastruktur untuk masyarakat yang belum terpenuhi.

“Tidak malu kah kita saat ini, masih ada 36 persen desa di Kutai Timur yang masih gelap gulita karena belum menikmati listrik PLN,” tegas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kutim, Faizal Rachman, Senin (17/7/2023).

Lanjutnya, meski urusan penerangan adalah urusan pemerintah pusat tapi apakah pemerintah daerah hanya duduk diam, dan tidak mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan. Menurutnya, selain urusan penerangan juga masih banyak desa-desa di Kutim yang belum bisa menikmati air bersih. Di sisi lain, pada tahun 2024 mendatang, APBD Kutim diproyeksikan mencapai Rp 8,1 trilyun.

Untuk itu Fraksi PDIP DPRD Kutim kembali mengingatkan bahwa infrastruktur jalan di Kutim masih banyak yang rusak hingga berlumpur. Sudah seharusnya anggaran yang besar, kebutuhan dasar masyarakat seperti itu menjadi prioritas utama.

“Tidak malu kah kita pada rencana APBD tahun 2024 yang fantastis sebesar Rp 8,1 trilyun, tapi masyarakat masih terus menderita dengan jalan berlumpur,” ujar Faizal Rachman.

Ia melihat pada tahun 2023 ini saja, APBD-nya Rp 5,9 trilyun dan terdapat program multi years hingga bulan Juli ini, tidak ada satu koral pun yang melekat di jalan berlumpur tersebut. Padahal masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun.

“Namun para pejabat sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan ke luar daerah,” imbuhnya. (adv)

Sambut HBA ke 63 Tahun, Joni Donor Darah di Kejari Kutim

SANGATTA – Menyambut Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 63 tahun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur (Kutim) menggelar kegiatan donor darah yang dilaksanakan di area kantor Kejari Kutim, Selasa (18/7/2023). Tampak banyak perwakilan instansi yang mengikuti kegiatan tersebut, tak terkecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni, pun melakukan donor darah.

Ketua DPRD Kutim Joni mendapatkan giliran pertama untuk melakukan donor darah, bahkan menurut Joni donor darah tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan.

“Alhamdulilah, tadi pagi memenuhi undangan dari kejaksaan negeri Kutim. Yakni kegiatan donor darah. Saya ikut juga donor darah,” ucapnya.

Ia menerangkan setiap instansi mengirimkan lima orang perwakilan untuk mengikuti donor darah. Sementara dari DPRD ia dan rekan sekretariat.

“Pada kesempatan itu saya juga mengetes darah, dikira ada memiliki penyakit. Allhmdulilah ternyata tidak ada,” kata Joni yang memili golongan darah O.

Tak lupa ia juga mengapresiasi kegiatan positif yang digelar Kejari Kutim itu. Ia berharap ada kembali kegiatan-kegiatan serupa yang dibuat oleh Kejari untuk kemaslahatan masyarakat Kutim.

“Ibarat motor yang sering ganti oli jadi mantap, begitu pula manusia yang sering donor darah pasti lebih sehat dan darahnya bermanfaat bagi orang lain,” kata Joni menirukan ucapan nakes.

Joni mengatakan apabila dirinya selalu sehat bakal melakukan kembali donor darah.

“Semoga darah yang kita donorkan bermanfaat bagi yang memerlukan,” tutupnya. (adv)

Arfan : Jabatan Camat Sangat Strategis

TELUK PANDAN – Wakil Ketua 2 DPRD Kutim Arfan berkesempatan menghadiri pengukuhan Camat Teluk Pandan Anwar oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman di halaman kantor camat setempat, Selasa (18/7/2023),

Dikatakan Arfan, jabatan menjadi camat sangat strategis. Tentunya jabatan yang diemban itu harus dipertanggung jawabkan dengan kinerja.

“Saya mengucapkan selamat kepada Camat Teluk Pandan yang baru saja dikukuhkan. Semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas,” kata Arfan saat dikonfirmasi media ini usai mengikuti kegiatan pengukuhan.

Arfan berharap setelah secara sah menggunakan atribut camat bisa langsung bekerja dan mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

“Ambil peran, jaga amanah dan tingkatkan loyalitas yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pesan Arfan.

Sekedar diketahui acara pengukuhan Camat Teluk Pandan berjalan hikmat. Tampak hadir dalam pengukuhan Kepala DPMDES Kutim Yuriansyah, Plt Kepala Disperindag Kutim Nurhadi Putra, unsur muspika, tokoh adat, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati meminta kepada Camat Teluk Pandan yang baru dikukuhkan tersebut untuk segera bekerja dengan baik. Jalin komunikasi dengan berbagai pihak, guna mewujudkan Teluk Pandan yang lebih baik.

Terlebih tambahnya, Teluk Pandan menjadi salah satu pintu gerbang Kutai Timur. “Sudah selayaknya kecamatan ini tampil lebih baik dan menjadi contoh yang bagi, karena berada di pintu gerbang masuk ke Kutim,” ujar Ardiansyah.(adv)

« Previous Page — Next Page »