Asti Minta Turnamen Futsal Jadi Agenda Tahunan

SANGATTA– Turnamen futsal yang berakhir Sabtu (6/8/2022) lalu dan berjalan lancar serta sukses, membuat Pembina Asosiasi Futsal Kabupaten (ASKab) Kutim Asti Mazar bergembira saat menutup perhelatan tersebut. Bahkan dia meminta turnamen ini menjadi agenda tahunan di Kutim.

“Saya melihat antusias peserta dan penoton cukup banyak. Hal ini perlu diakomodir dan dijadikan agenda tahunan. Selain untuk mencari bibit pemain futsal yang handal ke depan,” kata Asti yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Kutim ini, Rabu (10/8/2022).

Selama turnamen berlangsung menurutnya, antusias penonton cukup banyak. Kegiatan yang digelar di Gedung Olahraga Kudungga, Sangatta Utara ini, menjadi salah satu sarana hiburan masyarakat, khususnya bidang olahraga futsal.

Turnaman tersebut tambahnya berjalan lancar dan sukses. Untuk itu, dia mengapresiasi seluruh panitia dan peserta. Tidak lupa Asti juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNP dan Polri yang turut andil dalam melakukan pengamanan selama turnamen berlangsungg.

Turnamen futsal ini melibatkan 30 klub dan digelar selama dua minggu, sejak 24 Juli hngga 6 Agustus 2022. Srikandi legislatif ini berharap agar ajang turnamen ini bisa melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu berprestasi dan membawa nama harum daerah khususnya Kutim.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan mampu memeriahkan acara pada malam hari ini berjalan dengan sangat sukses,” pungkasnya. (adv)

Peluang Kaum Perempuan Duduk di Legislatif Masih Terbuka

SANGATTA–  Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar mengungkapkan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kutim masih kurang, jika mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berkiprah menjadi calon anggota legislatif di masa mendatang.

Menurut Asti,  di DPRD Kutim keterwakilan perempuan hanya empat orang atau sekitar 10 persen dari kuota yang sudah ditentukan yakni sebesar 30 persen. “Jadi masih ada peluang bagi kaum hawa masuk ke lembaga legislatif di Kutim,”  jelas Asti, Selasa (9/8/2022).

Melalui partai Golongan Karya (Golkar) dia terus mendorong peran perempuan di lembaga legislatif agar bisa meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini keterlibatan kaum ibu dalam pengambilan keputusan politik masih sangat sedikit.

Sosialisasi terkait peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik garapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kutim pekan lalu dinilai cukup bagus.  Hal ini akan memberikan motivasi bagi kaum hawa bisa terjun di dunia politik secara praktis.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan itu.  Kita harapkan makin banyak kaum perempuan yang mau terjun di dunia politik.  Baik jadi pengurus partai maupun calon anggota legislatif,” kata Asti Mazar.

Melalui sosialisasi seperti itu,  kaum perempuan makin miliki wawasan,  terutama di dunia poltik.  Jika ingin terjun di dunia poltik,  kualitas dan wawasan juga bertambah baik nantinya.

“Saya kira akan terus berkelanjutan program ini (sosialiasi pendidikan politik bagi perempuan). Kegiatan lain yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan, harus kita dukung,” pungkasnya.

Menurutnya, pasang surut semangat selama terjun ke dunia politik itu pasti ada. Namun harus kembali lagi kepada niat awal untuk terjun ke sana (politik). Kalau baik insya Allah jalannya juga pasti akan dimudahkan.

Politikus Partai Golkar itu,  juga dilibatkan menjadi salah satu nara sumber saat sosialisasi pendidikan politik garapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)  Kutai Timur (Kutim)  tersebut.

Acara yang di gelar selama satu hari itu, Asti memberikan berbagai pengalaman politiknya selama tiga periode duduk di lembaga legislatif, hingga bisa menduduki posisi strategis sebagai wakil ketua 1 DPRD Kutim. Pada kesemptan itu,  dia juga memberikan saran dan motivasi kepada kaum muda perempuan yang tampak begitu antusias mengikuti  sosialisasi tersebut. (adv)

Faisal Minta CSR Perusahaan Sebagian Dialokasikan untuk Pendidikan

SANGATTA–  Anggota DPRD Kutim Faisal Rachman mendorong Pemerintah untuk meminta perusahaan yang beroperasi di daerah ini, agar mengalokasikan anggaran pendidikan melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Sehingga peningkatan sumber daya manusia semakin membaik di daerah ini kedepannya.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim tak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD untuk membiayai pendidikan di daerah ini. Walaupun alokasinya 20 persen dari APBD, namun belum semuanya bisa terakomodir,” kata Faisal, Selasa (9/8/2022).

Kemudian dia memberikan contoh Sekolah Tinggi Pertanian STIPER dan STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta), yang sepenuhnya mengandalkan dana APBD. Yang menjadi persoalan adalah, kedua lembaga tinggi itu tidak bisa setiap tahun memperoleh kucuran dana dari pemerintah.

“Sudah ada temuan dari BPK terkait hal ini. Sehingga diperlukan solusi yang terbaik, agar pendidikan di Kutim dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Faisal.

Jika ada kucuran dana dari CSR, setiap tahun pun tidak ada masalah. Karena bisa setiap tahun memperoleh dari CSR. Sedangkan untuk APBD tidak diperbolehkan.

Itulah yang harus dicarikan solusi, sehingga dunia pendidikan tidak terjadi persoalan. Melalui CSR, diharapkan bisa memberikan pencerahan dan jalan keluar.

Bukan itu saja. Lembaga pendidikan di Kutim ini cukup banyak dan tersebar di 18 kecamatan. Jika perusahaan yang ada bisa berkontribusi, Faisal yakin dan optimis kemajuan pendidikan akan semakin baik dan pesat.

Pihaknya ingin pendidikan di Kutim secara keseluruhan dapat berkembang dan meningkat. Sehingga alokasinya tidak hanya mengandalkan bantuan dari APBD semata. (adv)

Perempuan Miliki Hak yang Sama Duduk di Legislatif

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Hj Fitriyani mengajak kaum perempuan di daerah ini, untuk tidak takut terjun di politik praktis. Sebab, sekarang kaum hawa juga memiliki hak yang sama untuk duduk di parlemen.

Kemudian Fitriyani menyebutkan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 peren.

“Intinya perempuan itu tidak boleh takut berpolitik. Yang penting niat kita dulu,” ujarnya, Senin (8/8/2022).

Dia juga mengapresiasi dilaksnakannya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Kamis (4/8/2022) lalu di kantor Bupati, Sangatta. Dia sendiri juga menjadi salah satu nara sumber acara tersbut bersama sejumlah kaum perempuan yang terjun di dunia politik, seperti Asti Mazar serta Anggota DPD RI Dapil Kaltim Aji Mirni Mawarni.

Pada kesempatan itu, dia bercerita awal terjun ke dunai politik yang dimulai dari keaktifanya mengikuti berbagai kegiatan kepartaian yang menaunginya hingga saat ini yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Basic saya awalnya wirausaha. Karena sering ikut kegiatan partai jadi merasa terpanggil berbuat sesuatu untuk Kutim, khusunya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan,” terang Fitri, panggila akrabnya.

Selain itu, niat yang tulus untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat juga menjadi salah satu alasan dirinya untuk terjun dan aktif di kancah perpolitikan. Harapannya bisa menjadi jembatan memperjuangkan  hak-hak masyarakat khususnya kaum perempuan yang ada di Kutim. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

“Harapan saya kouta 30 persen keterlibatan perempuan di parlemen bisa terpenuhi, khususnya di DPRD Kutim,” ucap Fitriyani yang juga ketua Pansus Perda Perlindungan Perempuan ini.

Untuk itu dirinya mengajak semua perempuan yang ingin  berpartisipasi dan terlibat dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan serta dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politiknya. Peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender.

“Saya melihat di Kutim banyak kaum perempuan yang memiliki potensi yang bisa mewujudkan cita-cita bersama memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” kata Fitriyani.(adv)

FPD : Jangan Sampai Ada Proyek yang Tak Bermanfaat untuk Masyarakat Banyak

SANGATTA– Rapat Paripurna ke 24 dengan agenda Pemandangan Umum fraksi fraksi terhadap Nota Pengantar tentang KUPA dan PPAS-P tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang  Utama Gedung DPRD, Kamis, (5/8/2022), dimanfaatkan para wakil rakyat menyampaikan saran dan kritik.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) memberikan beberapa catatan dan masukan kepada pemerintah terhadap Nota pengantar KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan Abdi Firdaus. Dihadapan ketua H joni, Wakil ketua 1 Asti Mazar serta Wakil Bupati H Kasmidi Bulang serta 23 anggota DPRD serta undangan yang hadir, Fraksi ini memberikan beberapa catatan.

Terkait kenaikan anggaran pendapatan pada APBD Perubahan tahun 2022 seperti disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah melakukan revisi kegiatan atau proyek yang belum terlalu urgent.

“Jangan sampai ada kegiatan/proyek yang tidak memiliki asas manfaat untuk masyarakat banyak. Mengingat waktu efektif dalam penyerapan Anggaran daerah semakin sempit, agar kiranya Pemkab Kutim sesegera mungkin melakukan penyerapan anggaran yang sudah tersedia, sehingga masyarakat juga lebih cepat menikmati hasilnya,” kata Abdi Firdaus ketika membacakan pemandangan umum fraksinya.

Sebagaimana diketahuai bersama Rancangan KUPA dan PPAS-P Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran 2021 disebutkan, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan pada APBDP tahun 2022 ini, dari semula Rp 2,737 trilyun menjadi Rp 4,175 trilyun, atau bertambah sebesar 52,3 Persen.

“Tentunya capaian peningkatan pendapatan Daerah Pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 ini patut kita banggakan dan syukuri, sehingga nantinya program-program strategis daerah banyak yang dapat terlaksana,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Kutim,  dalam hal ini pemenuhan hak ASN (PNS dan PPPK) maupun Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang telah memberikan kekurangan gaji TK2D serta pembayaran gaji dan TPP,  P3K yang belum lama ini diangkat oleh pemerintah.

“Harapannya dengan telah terpenuhinya hak para ASN (PNS dan P3K) maupun TK2D, pelayanan daerah kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan serta berkualitas,” pintanya. (adv)

« Previous Page — Next Page »