Minimya Serapan Anggaran Jadi Sorotan FAKB

SANGATTA– Ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota keuangan KPA-PPAS Perubahan yang disampaikan Bupati Ardiansyah sehar sebelumnya, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (FAKB), memberikan beberapa tanggapanya. Fraksi ini menyoiti penyerapan anggaran APBD 2022 hingga triwulan II yang masih rendah, hanya sekitar 30,28 persen.

“Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang penyerapan anggaran yang minim disebabkan banyaknya program yang tidak bisa diterapkan sesuai dengan jadwal,” kata Apansyah mewakili Fraksinya.

Rapat paripurna ke 24 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar tentang KUPA dan PPAS Perubahan itu, digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, pada Kamis (4/8/2022). Kegiatan itu dipimpin Ketua DPRD Joni, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Asti Mazar dan dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

“Seharusnya hingga triwulan II ini penyerapan anggaran sudah berada di angka 50 persen. Hal ini bisa disebabkan penyesuaian termin pencairan serta proses lelang yang masih berjalan baik di pos fisik maupun non fisik,” terang Apansyah.

Namun, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap penyerapan anggaran dapat dimaksimal pada triwulan selanjutnya sehingga optimalisasi serapan anggaran mencapai target dan realisasi program bisa dilaksanakan. Pihaknya berpesan secara khusus kepada seluruh jajaran di Pemkab Kutim, agar memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salah satunya pemanfaaatan anggaran yang efektif dan efisien seperti merasionalisasikan anggaran perjalanan dinas.

Evaluasi atas serapan anggaran pada triwulan II merupakan hal yang sangat penting dilakukan, mengingat serapan triwulan II menjadi barometer untuk realisasi serapan anggaran pada triwulan berikutnya.

Serapan anggaran di triwulan III harus mencapai target agar tidak terjadi refocusing (penghematan anggaran) melalui mekanisme automatic adjustment. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap melalui dokumen KUPA PPAS-P ini penyerapan anggaran dapat lebih terfokus dan semuanya berada dalam sistem yang telah diatur untuk kepentingan bersama.

“Dan kami berharap agar ke depannya penyampaian KUPA PPAS-P dapat dilakukan lebih awal sehingga masih cukup waktu bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan seksama terhadap dokumen KUPA PPAS-P ini,” terangnya.

Dikatakan, sejalan dengan perkembangan dan dinamika suatu daerah yang mengalami perubahan maka secara hukum penyusunan KUPA PPAS-Perubahan dapat dilakukan dan jelas terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja (ABT) bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran.

“Mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan,” ucap Apansyah. (adv)

FPDIP Ingkatkan Pemerintah Penyerapan Anggaran Dioptimalkan

SANGATTA– Menanggapai nota keuangan terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2022, yang disampaikan Pemerintah Kutim, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menanggapinya secara cermat.

“Kami mengingatkan pemerintah agar melakukan penyerapan anggaran yang optimal pada anggaran yang tersedia. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja dan keuangan daerah,” kata jurubicara Fraksi PDIP, Faisal Rachman, ketika membacakan pemandangan umum, Kamis (4/8/2022).

Seperti diketahui, sebelumnya Bupati Ardiansyah menyampaikan nota pengantar KUPA dan PPAS Perubahan 2022. Dalam nota pengantar itu dijelaskan adanya belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 63,32 persen atau sekitar Rp 1,870 tirlyun. Sebelum perubahan belanja daerah sebesar Rp  2,954 trilyun, namun setelah perubahan naik menjadi Rp 4,824 trilyun.

Fraksi PDIP menurut Faisal, meminta kepada Pemerintah cermat melakukan penyerapan anggaran yang ada. Sebab, jika melihat data realisasi belanja daerah pada portal data APBD Kementerian Keuangan, realisasi APBD Murni Kabupaten Kutai Timur sampai Agustus 2022, pada tanggal 3 Agustus hanya berkisar 37,31 persen.

“Melihat hal itu, kami mengingatkan pemerintah untuk  melakukan penyerapan anggaran yang optimal,” kata Faisal.

Dijelaskan Faisal, pada skema kebijakan belanja daerah pada RKPD Perubahan tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja daerah, sesuai kebijakan prioritas pada tematik tahunan pembangunan RKPD daerah, yakni Peningkatan Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi. Dalam hal ini pembangunan Jalan dan Jembatan hingga Penanganan Banjir harus menjadi prioritas ke depan.

Dalam penyelesaian pembangunan pelabuhan Kenyamukan yang akan diprioritaskan pada KUPA – PPAS-Perubahan tahun anggaran 2022, Fraksi PDIP mengingatkan kepada pemerintah perlu mencermati Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sangatta. Salah satu tujuannya untuk menjadikan wilayah perkotaan Sangatta, sebagai kota layanan melalui pengembangan perdagangan dan jasa.

Dengan adanya RDTR tersebut sesuai amanat peraturan Pemerintahan RI No 21 tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. RDTR dijadikan sebagai acuan dalam beberapa sektor pembangunan, hal tersebut menjadi penting guna meminimalisir konflik pada kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, terutama pada wilayah Pelabuhan Kenyamukan, dan efek turunannya ketika Pelabuhan Kenyamukan nantinya beroperasi.

 

“Kami mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tetap menjaga rasionalitas berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Pogram kegiatan yang tidak berdampak terhadap kemajuan masyarakat harus mampu dipangkas agar segala kegiatan yang telah disusun dalam Tahun Anggaran 2022 bisa berjalan  lancar dan dapat terselesaikan dengan baik,” kata Faisal.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur, bersepakat untuk segera melakukan pembahasan pada KUPA dan PPAS-Perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tepat waktu, dan manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat. (adv)

APBDP Kutim Tahun 2022, Naik Rp 1,870 Trilyun

SANGATTA– Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kutim tahun 2022 ini diperkirakan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu terlihat dari nota penjelasan Pemerintah terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2022 yang disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

KUPA dan PPAS tahun 2022 itu, disampaikan Bupati Ardiansyah dalam sidang paripurna di Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutim, Rabu (3/8/2022) malam. Sidang dipimpin Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua Arfan.

Menurut Ardiansyah yang didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, dalam rancangan KUPA dan PPAS-P itu, secara keseluruhan belanja mengalami kenaikan cukup signifkan, yakni Rp 1,870 trilyun atau sekitar 63 persen. Semula asumsi sebesar Rp 2,954 triyun, naik menjadi Rp 4,824 trilyun.

“Perubahan itu disebabkan adanya dana transfer perimbangan yang masuk dari pemerintah pusat mengalami kenaikan Rp 1,287 trilyun. Selain itu, komponenen transfer pemerintah daerah juga mengalami kenaikan Rp 150 milyar. Ditambah lagi alokasi bantuan keuangan Provinsi Kaltim sebesar Rp 39 milyar,” kata Ardiansyah.

Kendati secara keseluruhan pendapatan pengalami peningkatan, namun utuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menurun dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika pada awalnya diproyeksikan sekitar Rp 217 milyar, namun dalam KUPA dan PASP ini justru turun menjadi Rp 216 milyar, atau turun sekitar Rp 633 juta.

Terkait adanya perubahan APBD tahun 2022 tersebut, Bupati meminta kepada jajaran legislatif, untuk segera dibahas dan disetujui, mengingat waktu yang sangat singkat dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 ini.  (adv)

Asti Berbagi Pengalaman di Dunia Politik

SANGATTA– Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar, berbagi pengalaman sebagai politikus di legislatif, kepada kaum perempuan yang ada di Kutim. Penglaman yang digeluti selama ini, disampaikannya dalam forum sosialisasi peningkatan perempuan bidang politik.

Kegiatan yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) itu, dilaksanakan di Ruang Meranti, kantor Bupati, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutim, Kamis (4/8/2022) pagi.

Wakil Ketua 1 DPRD Kutim ini didaulat memberikan edukasi serta pengalamannya di dunia politik yang sudah ia geluti selama ini. Diharapkan, nantinya bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam kesempatan itu membagikan pengalaman terjun ke dunia politik yang dimulainya sejak tahun 2008. Waktu itu, dia masih berusia 23 tahun.  Wanita berkerudung ini masuk ke dunia politik karena merasa terpanggil. Kemudian dia menjadi salah satu calon anggota legislatif dari partai yang menaunginya.

“Waktu itu saya bukan terpaksa tapi terpanggil. Setelah terjun di politik praktis akhirnya tau isinya. Ternyata dunia politik tidak seperti yang kita pikirkan selama ini,” ujar Asti.

Rasa penasaran  menambah energi ekstra untuk mengetahui lebih dalam  terkait dunia perpolitikan  ibu satu anak ini. Semuanya harus dijalani setapak demi setapak, dari bawah. Tak heran jika dirinya tekun belajar dan bisa menggeluti profesinya sebagai politisi, sehingga mampu bertahan di legislatif sampai sekarang.

“Dulu  saya selalu skip kalau ada berita tentang politik.  Setelah terju langsung bisa paham dan melihat yang terjadi, akhirnya saya paham,” ucapnya.

Disisi lain adanya regulasi pemerintah yang mewajibkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan porsi sebanyak 30 persen. Kebijakan itu dinilainya cukup baik, karena memberikan kesempatan bagi kaum perempuan bisa menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya melalui parlemen.

“Terutama aspirasi kaum sesama perempaun, bisa saya perjuangkan lewat legislatif,” kata Asti. (adv)

Pemerintah Diminta Segera Perbaiki Plafon SMPN 1 Sangatta Utara

SANGATTA– Setelah mendengar informasi terkaiT rusaknya plafon di ruangkan gedung SMPN 1 Sangatta Utara, Komisi D DPRD Kutim tidak begitu percaya sepenuhnya, sebelum melihat secara langsung. Dan, hal ini dibuktikan tiga anggota DPRD saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (2/8/2022) di sekolah lanjutan pertama yang dinilai cukup favorit di masyarakat tersebut.

“Ternyata benar, plafon di ruang sekolah jebol. Saya juga heran. Sekolah favorit, namun sebagian ruangnya memprihatinkan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, jika secepatnya ditangani dengan baik,” kata Yulianus Palangiran, usai menyaksikan plafon yang jebol di SMPN 1 Sangatta Utara itu.

Dia meminta Pemkab Kutim, dalam hal ini Dinas Pendidikan selaku instansi teknis, untuk mengambil langkah cepat memperbaiki kondisi tersebut. Pihaknya ikut prihatin dan bertanggung jawab selaku wakil rakyat. Sebab, dunia pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun DPRD.

Politikus Partai Demokrat itu menyebut, setiap warga negara termasuk para siswa berhak memperoleh  hak yang sama dalam pendidikan, termasuk siswa SMPN 1 Sangatta Utara. Sehingga sarana dan prasarana penunjang yakni gedung sekolah sudah selayaknya juga diperoleh yang baik.

Hal itu kata Yulianus, supaya sejalan misi Kabupaten Kutim terkait pendidikan yakni “Kutim Cemerlang” (Cerdas, Merata dan Prestasi Gemilang).

“Untuk menuju kesana diperlukan daya dukung pendidikan yang memadai. Termasuk gedung sekolah yang layak dan sarana maupun prasarananya juga harus baik, sehingga siswa nyaman dan tenang saat menimba ilmu di sekolah,” terang Yulianus. (adv)

« Previous Page — Next Page »