Perkuat Peran Guru sebagai Pelopor Keselamatan, Jasa Raharja Gelar PPKL di SMKN 2 Sendawar

KUTAI BARAT – Jasa Raharja terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui kegiatan edukatif. Salah satunya diwujudkan melalui program Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL) yang dilaksanakan di SMKN 2 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Jumat 17 April2026.

Kegiatan ini disampaikan petugas Jasa Raharja, Imam Mukhtar Rofik, yang memberikan sosialisasi kepada para tenaga pendidik mengenai pentingnya peran guru dalam menanamkan kesadaran keselamatan berlalu lintas kepada siswa.

Pada pemaparannya, Imam Mukhtar Rofik menekankan bahwa uru memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan sadar akan keselamatan di jalan. “Melalui program PPKL ini, kami berharap para pengajar dapat mengintegrasikan nilai-nilai keselamatan berlalu lintas dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang aturan lalu lintas, pentingnya etika berkendara, serta penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm. Selain itu, peserta juga diberikan informasi terkait peran dan fungsi Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan berlangsung dengan interaktif dan mendapatkan antusiasme tinggi dari para peserta. Diskusi yang terjadi menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari para pengajar untuk turut serta dalam upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah.

Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja berharap dapat memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap keselamatan berlalu lintas, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka kecelakaan di Indonesia. (*)

Tanamkan Budaya Tertib Sejak Dini, Jasa Raharja Gelar PPKL di SDN 005 Teluk Pandan

KUTAI TIMUR – Upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak usia dini terus dilakukan  Jasa Raharja melalui kegiatan Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL) di SDN 005 Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Jumat 17 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri petugas Jasa Raharja, Krisnadi Kurniawan, yang turut memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada para tenaga pendidik. Program PPKL merupakan salah satu langkah strategis Jasa Raharja dalam membangun budaya tertib lalu lintas melalui peran aktif para guru sebagai agen edukasi di lingkungan sekolah.

Pada kesempatan tersebut, Krisnadi Kurniawan menyampaikan guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keselamatan kepada siswa sejak dini.

“Melalui program PPKL ini, kami berharap para pengajar dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada siswa, sehingga tercipta generasi yang lebih sadar dan peduli akan keselamatan di jalan,” ujarnya.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pemahaman dasar mengenai rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara, serta pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm. Para guru juga diberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan berlangsung dengan interaktif dan mendapat respons positif dari para peserta. Diharapkan melalui kegiatan ini, para pengajar dapat mengintegrasikan edukasi keselamatan lalu lintas ke dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Jasa Raharja terus berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui berbagai program edukasi yang berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan PPKL yang menyasar lingkungan pendidikan. (*)

 

Jasa Raharja Hadiri Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL), Perkuat Sinergi Keselamatan Berlalu Lintas

SAMARINDA – Jasa Raharja Cabang Samarinda menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) untuk memperkuat sinergi keselamatan berlalu lintas yang diselenggarakan di Samarinda Theme Park, Rabu, 16 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Cabang Jasa Raharja Samarinda, Patria Adiwibawa, serta para pemangku kepentingan terkait di bidang lalu lintas. FKLL merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar instansi dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Pada forum ini, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari evaluasi kondisi lalu lintas, upaya pencegahan kecelakaan, hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Patria Adiwibawa menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menciptakan sistem lalu lintas yang aman dan berkeselamatan.

“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,” ungkapnya.

Selain itu, Jasa Raharja juga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui percepatan proses penjaminan dan santunan, serta aktif berperan dalam kegiatan pencegahan kecelakaan. Kegiatan FKLL ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkeselamatan di wilayah Samarinda dan sekitarnya. (*)

Wakil Bupati Kutai Timur Soroti Dampak Rencana Penghapusan Bankeu Provinsi

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan kekhawatirannya atas rencana penghapusan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke daerah. Kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan kebuntuan pembangunan pada sektor-sektor yang secara regulasi merupakan otoritas provinsi, namun berada di wilayah kabupaten.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menjelaskan, Bankeu selama ini berfungsi sebagai instrumen krusial untuk menjembatani keterbatasan wewenang daerah. Mengacu pada regulasi pembagian urusan pemerintahan, terdapat sektor-sektor tertentu yang tidak dapat didanai oleh APBD kabupaten karena merupakan domain provinsi.

“Misalnya bantuan untuk sektor kelautan dan nelayan. Itu sepenuhnya wewenang provinsi. Jika Bankeu ditiadakan, kami di daerah tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan bantuan tersebut meski masyarakat sangat membutuhkan,” ujar Mahyunadi di Sangatta, Kamis (16/4/2026).

Mantan Ketua DPRD Kutim tersebut menekankan bahwa tanpa dukungan pendanaan provinsi melalui Bankeu, pemerintah kabupaten hanya akan menjadi “penonton” terhadap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kewenangan provinsi. Hal ini mencakup infrastruktur jalan provinsi maupun bantuan pertanian skala luas yang bersifat lintas wilayah.

Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk mencari formulasi kreatif jika memang bermaksud melakukan restrukturisasi anggaran. Menurutnya, esensi dari dukungan dana tersebut harus tetap ada, apa pun nomenklaturnya.

“Pemerintah provinsi harus memikirkan bagaimana mengubah Bankeu ini menjadi format baru tanpa menghilangkan substansinya. Apakah dialihkan menjadi belanja langsung atau bentuk lain, yang terpenting program pembangunan di daerah tetap berjalan,” ucap Mahyunadi.

Selain persoalan teknis anggaran, Mahyunadi menyoroti implikasi politis terhadap fungsi reses anggota DPRD. Selama ini, aspirasi konstituen yang diserap melalui reses kerap diakomodasi melalui skema Bankeu.

Jika skema ini dihapus tanpa mekanisme pengganti yang melibatkan usulan legislatif, dikhawatirkan akan terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat.

“Aspirasi diserap tiga kali dalam setahun melalui reses. Jika usulan tersebut tidak bisa direalisasikan dalam bentuk program nyata karena ketiadaan pos anggaran, stabilitas kepercayaan publik bisa terganggu,” tambahnya.

Pemkab Kutim berharap skema pendanaan dari provinsi tetap mengalir ke daerah agar pembangunan pada sektor-sektor wajib provinsi di wilayah Kutim tidak terbengkalai. Koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menjamin keberlanjutan layanan publik.(kopi13)

PWI Kaltim Gelar Halalbihalal, Hadirkan Wali Kota Samarinda Bicara Jurnalisme Kenabian

SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim akan menggelar kegiatan Halal Bihalal sebagai momentum Syawalan sekalilgus silaturahmi antarinsan pers. Kegiatan ini akan berlangsung di Gedung PWI Kaltim, Jalan Biola Nomor 8, Samarinda, Sabtu, 18 April 2026,

PWI Kaltim akan menghadirkan Andi Harun yang juga Wali Kota Samarinda untuk berbicara tentang Jurnalisme Kenabian. Tema ini diusung sebagai upaya memperkuat kembali peran pers terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah tingginya distraksi dalam profesi ini.

Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin mengatakan, tema tersebut cukup relevan disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Menurut Rahman, sapaannya, Andi Harun dipilih untuk berbicara tema tersebut karena dianggap mampu mewakili suara penguasa dalam kapasitasya sebagai wali kota, juga sebagai politisi yang pernah terjun di dunia jurnalistik.

“Pak Andi Harun lama memegang jabatan politik. Mulai dari anggota legislatif, ketua partai di tingkat daerah hingga kini sebagai wali kota. Interaksinya dengan pers tentu memberikan pengalaman mendalam. Nah, pengalaman itu yang ingin kami dengarkan dari perspektifnya melihat pers,” kata Rahman.

Pria yang juga Pemimpin Redaksi Koran Samarinda Pos (Sapos) ini menjelaskan, Jurnalisme Kenabian bukan sesuatu yang baru. Dalam berbagai jurnal dan literasi teman tersebut kerap dibahas di lingkungan akademik. Secara sederhana Jurnalisme Kenabian (profetik) adalah paradigma jurnalistik yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Tujuannya untuk membawa perubahan sosial menuju kebaikan. “Jurnalisme ini meneladani sifat-sifat nabi seperti jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas, guna menyajikan berita yang faktual, mendidik, serta berlandaskan cinta kasih,” kata Rahman.

Tema “Jurnalisme Kenabian” diangkat untuk mengingatkan kembali peran penting jurnalis yang tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengemban misi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Konsep ini menitikberatkan pada empat pilar utama, yaitu Sidiq (kebenaran), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (kecerdasan/kebijaksanaan).

Dia menyampaikan bahwa kehadiran Wali Kota Andi Harun sebagai pembicara diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya di tengah dinamika pembangunan di daerah. “Kegiatan ini jembatan silaturahmi. Kami ingin semangat Idulfitri membawa energi positif bagi wartawan di Kaltim untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah,” ujar Rahman.

Ketua Panitia Pelaksana Sardiman menambahkan, rencana mendatangkan Andi Harun sebagai pembicara pada kegiatan ini sudah cukup lama. Pihaknya bahkan telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Samarinda tersebut beserta jajarannya pada 2 April 2026 lalu.

“Kami mengundang pejabat eksekutif ke kantor PWI sebagai langkah strategis dan sinergi antarpilar demokrasi. Kebetulan di momen halal bi halal ini kami mengundang Wali Kota Samarinda Pak Andi Harun,” tambah Bento, sapaan akrabnya, yang juga merupakan wartawan di media Koran Kaltim. (*)

« Previous Page — Next Page »