Pemprov Kaltim Siapkan Rp160 Miliar Dukung Layanan Rumah Sakit

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengatakan, dana tersebut disiapkan agar rumah sakit bisa melakukan klaim agar mendukung operasional dan pelayanan yang lebih baik.

“Dengan adanya program ini, uang kita siapkan untuk rumah sakit juga. Kami siapkan Rp160 miliar yang bisa diakses untuk diklaim,” ungkap Jaya, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan, alokasi dana itu juga difokuskan agar mengatasi antrean panjang pasien di poli. Salah satunya dengan menambah jumlah dokter di poli yang selama ini kekurangan tenaga medis.

Menurutnya, ke depan seluruh poli, termasuk poli eksekutif, harus terbuka untuk peserta UHC agar tidak ada perbedaan layanan berdasarkan status kepesertaan.

“Semua poli, termasuk yang eksekutif, harus bisa diakses oleh peserta UHC. Jangan ada diskriminasi dalam layanan,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

IPARI Kukar Gelar Pelatihan Sertifikasi Produk Halal

TENGGARONG– Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto membuka Pelatihan Sertifikasi Produk Halal yang digelar Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kukar,Kamis (19/6/25) di Pendopo Wakil Bupati Kukar.

Dafip mengatakan sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan agar produk-produk yang dihasilkan produsen, khususnya makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat, khususnya umat Islam, berlabel halal. Konsep halal ini dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, tidak mendatangkan mudarat, serta memenuhi asas perlindungan bagi konsumen dalam sistem jaminan produk halal.

Pelatihan sertifikasi produk halal ini memiliki nilai strategis yang tinggi, mengingat penyuluh agama adalah garda terdepan dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya produk halal. Di era globalisasi saat ini, tantangan untuk menjaga kehalalan produk menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang proses sertifikasi halal adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Diharapkan melalui pelatihan sertifikasi halal ini, para peserta dapat memahami prinsip dasar sertifikasi halal, regulasi dan standar halal di Indonesia, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mencakup kebijakan dan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) maupun regulasi turunannya, pengetahuan tentang bahan dan praktik pengisian daftar bahan, proses produk halal (PPH), serta verifikasi dan validasi.

“Pelatihan ini nantinya menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dalam mendorong sertifikasi halal bagi UMKM dan pelaku usaha di daerah kita. Serta dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan di lapangan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Sinergi antara Pemerintah, Kementerian Agama, IPARI, dan pelaku usaha harus terus ditingkatkan untuk mempermudah akses sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM. Penyuluh agama diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat.

Acara itu dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kukar, Pengurus Wilayah IPARI Kaltim, Ketua IPARI Kukar Endy Haryono beserta jajaran. Pelatihan itu diikuti 70 peserta termasuk perwakilan dari IPARI Kaltim dan Kemenag Kukar. (kk04/adv diskominfo kukar)

Pemprov Kaltim Siapkan Rp32 Miliar  Untuk Program Religi Umat Beragama

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan program perjalanan religi lintas agama tetap berjalan tahun ini. Anggaran sebesar Rp32 miliar telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program yang menjadi bagian dari komitmen pembangunan berbasis kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Bantuan diberikan kepada umat Muslim dan non-Muslim untuk menunaikan perjalanan spiritual sesuai ajaran agamanya.

“Kalau Katolik ke Vatikan, Kristen ke Salem, Hindu ke India, Buddha ke Thailand, Konghucu ke China. Semua dapat,” jelas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, Selasa (17/6/2025).

Ia menegaskan, seluruh umat beragama mendapat kesempatan yang sama dalam program ini, tanpa ada perbedaan perlakuan. Skema keberangkatan disesuaikan dengan kesiapan administrasi dan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Program ini sempat tertunda lantaran bertepatan dengan pemulangan jamaah haji dari Tanah Suci. Namun, ia memastikan, keberangkatan peserta program religi akan dimulai pada minggu kedua bulan Juli dan berlangsung hingga Agustus mendatang.

Dengan keberlanjutan program ini, ia berharap dapat memperkuat nilai-nilai spiritual dan keimanan warga Kalimantan Timur, sekaligus menjadi ajang pembelajaran lintas budaya dan keagamaan yang positif. Kebijakan ini juga menjadi simbol kesetaraan dan perhatian pemerintah daerah terhadap seluruh pemeluk agama di Kaltim.

Dirinya mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program ini dengan baik, dan terus menjaga semangat kebersamaan serta toleransi antar umat beragama yang telah terbangun di Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dispar Kaltim Ajak Komunitas Musik Manfaatkan Fasilitas Publik

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) memberikan dukungan bagi komunitas musik dan pelaku ekonomi kreatif dengan membuka akses gratis terhadap Temindung Creative Hub. Dukungan ini ditujukan agar para pelaku kreatif tak hanya berhenti pada tahap latihan, tetapi juga mampu menghasilkan karya nyata yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi.

“Kita punya konsentrasi agar mereka main di situ, latihan di situ tanpa bayar. Tapi harus berujung dengan karya,” ujar Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar Kaltim, Awang Khalik, Rabu (18/6/2025).

Menurut Awang, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas yang produktif. Dispar Kaltim berharap ruang-ruang publik yang tersedia tidak hanya dipakai untuk hiburan semata, tetapi juga menjadi tempat edukasi dan produksi yang berkelanjutan.

Selain menyediakan fasilitas tempat secara gratis, pihak Dispar juga siap mendukung kegiatan edukatif komunitas dengan menyediakan narasumber, tempat pelatihan, hingga konsumsi bagi peserta. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti workshop musik, pelatihan teknik perekaman, hingga sosialisasi seputar distribusi digital dan agregator konten.

“Kalau ada event, misalnya teman-teman musik mau ngadain workshop atau pelatihan, kita siapkan tempatnya, narasumbernya, konsumsi juga. Selebihnya mereka yang kerja,” tambah Awang.

Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi perkembangan pelaku kreatif lokal agar tidak hanya mengikuti tren luar, tetapi membangun identitas sendiri dengan potensi daerah yang dimiliki. (yud/adv diskominfo kaltim)

Kemenag Apresiasi Travel Sultanah di Berau, Biaya Umrah Lebih Hemat

TANJUNG REDEB – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Berau, Kabul Budiono, melakukan kunjungan Kantor Cabang PT Sultanah Nafisah Mandiri di Jalan Murjani II, Tanjung Redeb, Selasa (11/6/2025) lalu. Kunjungan ini bertujuan memastikan legalitas dan kualitas pelayanan travel haji, umrah, serta wisata religi yang ditawarkan dengan biaya terjangkau.

Kunjungan ini juga merespons laporan positif dari masyarakat terkait pelayanan travel Sultanah yang dinilai profesional dan hemat biaya.

Kepala Cabang Sultanah Berau, Heril Edi, menegaskan, kantornya merupakan cabang resmi yang beroperasi di bawah kantor pusat Jakarta. “Kami bukan agen, jadi tidak ada fee tambahan. Biaya umrah dan haji jadi lebih hemat,” ujar Heril.

Meski baru beberapa bulan berdiri, Sultanah sudah melayani warga Bumi Batiwakkal yang ingin berangkat umrah sejak lama. “Kehadiran kantor ini untuk memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat. Sekarang ada tempat yang bisa dikunjungi langsung,” jelasnya.

Kabul Budiono menyambut positif kehadiran cabang resmi seperti Sultanah. Ia menilai sistem operasional yang terintegrasi dengan pusat memudahkan pengawasan. “Ini sejalan dengan misi kami memberikan perlindungan bagi jemaah. Travel berizin memberikan rasa aman dan transparansi biaya,” tegas Kabul.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah semakin tertib.

Kabul menyampaikan, Kemenag Berau saat ini mencatat 15 travel resmi berizin, termasuk PT Sultanah Nafisah Mandiri. Selain itu, ada tiga yang dalam proses verifikasi. Ia menegaskan, lembaga tanpa izin akan dikenai sanksi tegas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha.

“Kalau semuanya taat aturan, jemaah pun tenang dan ibadahnya lebih khusyuk,” pungkas Kabul. (es)

« Previous Page — Next Page »