RM Resmi Pilih Abdulloh?

Catatan Rizal Effendi

MULAI kemarin ramai beredar e-flyer atau semacam poster di media sosial yang memuat pasangan foto Rahmad Mas’ud (RM) dengan Abdulloh. Di situ tertulis: “Satu Suara untuk Perubahan – Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2024-2029.”

Apakah poster itu memberi isyarat bahwa Golkar atau RM sudah resmi memilih Abdulloh? Belum ada yang memberikan keterangan. Tapi isu RM ingin mengambil Abdulloh sudah lama beredar. Selain juga nama Muhaimin (Sekkot), Heru Bambang (mantan wakil wali kota) dan Risti Utami Dewi Nataris (istri almarhum Thohari Aziz).

Berbagai analisis menyebutkan dengan menarik Abdulloh ke kursi calon wakil wali kota ada dua keuntungan yang bakal diraih RM. Di satu pihak RM mendapat tambahan kekuatan maksimal dari keberhasilan Abdulloh meraup suara di Pileg lalu, di sisi lain memuluskan kakak RM, Hasanuddin Mas’ud (Hamas) kembali duduk sebagai ketua DPRD Kaltim.

Meski harus melepaskan kursi di DPRD Kaltim yang belum sempat diduduki, Abdulloh yang saat ini ketua DPRD Balikpapan juga punya peluang 5 tahun mendatang menggantikan RM menjadi wali kota. Karena RM tak mungkin lagi mencalonkan diri.

Dengan mundurnya Abdulloh, juga menguntungkan posisi Ketua KNPI Balikpapan Andre Afrizal. Pendukung berat RM ini bakal mengisi kursi DPRD Kaltim yang ditinggalkan Abdulloh dari Partai Golkar. Dari hasil Pileg 2024, Andre tak lolos tapi posisinya berada di “kursi cadangan pertama.”

Saya dengar ada 5 paguyuban yang menamakan dirinya Komunitas Independen for Balikpapan 2 berkumpul di Hotel Maxone belum lama ini.  Mereka menyodorkan 5 nama sebagai bakal calon wakil wali kota Balikpapan.

“Ya itu hasil pembahasan teman-teman dilihat dari kapasitas, elektabilitas, dan kemampuan logistik yang bersangkutan,” kata Joutje Rumambi dan Willem Tangka  yang terlibat dalam pertemuan itu.

Ke-5 nama itu adalah Donald Sitorus (mantan Dandim), Abriantinus (tokoh adat Dayak), Simon Sulean (anggota DPRD Balikpapan), John Don Bosco (pengacara) dan dr Alex JH Lelengboto (spesialis ortopedi dan traumatologi).

Nama-nama itu akan ditawarkan baik kepada calon wali kota petahana maupun calon wali kota lainnya sebagai calon wakil wali kota alternatif. Di luar petahana, nama yang beredar selama ini di antaranya M Sabani (mantan Sekprov Kaltim), drg Syukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan), Sabaruddin Panrecalle (wakil ketua DPRD), Bagus Susetyo (anggota DPRD Kaltim) dan Syaima Alaydrus (putri Bupati Kotabaru, Kalsel).

Opsi lain bisa terjadi juga Sabaruddin atau Bagus menjadi pendamping RM. Karena RM juga membutuhkan Gerindra, partai milik Prabowo Subianto, yang sebentar lagi dilantik jadi presiden. Kabarnya Gerinda minta kadernya minimal jadi wakil.

Pilwali Balikpapan saat ini tengah dibayangi terulangnya petahana lawan kotak kosong. Beredar kabar RM akan menarik NasDem dan PKS. Juga merangkul Gerindra dan kursi partai lainnya, sehingga lawan lain tak dapat perahu atau kursinya tidak cukup memenuhi syarat.

“Sepertinya kita siap-siap menyambut Kotak Kosong Jilid 2, karena petahana kemungkinan besar nggak ada lawannya,” kata seorang teman sambil mengutak-atik perkembangan peta Pilwali Balikpapan menjelang pendaftaran pasangan calon 27-29 Agustus 2024 mendatang.

BONTANG DAN KUKAR

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase seperti ke luar dari lubang jarum. Dengan Chusnul Dhihin, pasangan petahana Pilwali Bontang 2024 ini dinyatakan memenuhi syarat melalui verifikasi administrasi (vermin) perbaikan kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang.

Basri-Chusnul dinyatakan lolos setelah KPU melaksanakan rapat pleno vermin perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, yang berlangsung di kantor KPU Bontang, Jl Awang Long Bontang Baru, Selasa (18/6) lalu.

Dari hasil perhitungan di rapat pleno itu disimpulkan, 1.228 surat dukungan (surduk) yang diajukan Basri-Chusnul tidak memenuhi syarat (TMS) dan 14.073 yang memenuhi syarat (MS). “Jumlah MS-nya masih lebih banyak dari syarat dukungan minimal 13.160,  jadi mereka dinyatakan lolos,” kata Ketua KPU Bontang Muzarroby Renfly seperti diberitakan bakesah.co.

Sebelumnya di awal pendaftaran pasangan Basri-Chusnul sempat tersendat. Proses pengiriman dokumennya melalui submit dokumen di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) terlambat, sehingga dinyatakan tidak bisa meneruskan pencalonannya lewat jalur perseorangan atau independen.

Saya tidak terlalu mengikuti apakah Basri-Chusnul mengajukan sengketa proses di Bawaslu, sehingga akhirnya KPU kembali melanjutkan proses verifikasi dengan melaksanakan rapat pleno vermin perbaikan kesatu.

Menurut Robby, tahap berikutnya pasangan Basri-Chusnul akan mengikuti tahapan verifikasi faktual kesatu yang akan dilaksanakan mulai 21 Juni sampai 4 Juli 2024.

Tentu Basri-Chusnul bisa bernapas lega. Hampir saja pasangan ini mengalami kiamat. Apalagi Basri saat itu sempat mengesampingkan perahu partai. Padahal dia ketua DPC PKB Bontang.

Belakangan dia berbalik arah. Kembali memperhitungkan jalur partai. Ada yang menyambut baik, tapi ada juga yang tidak, terutama kubu PKB yang sudah patah arang. Mereka menunjuk Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Selama Ari Wibowo sebagai Plt Ketua DPC PKB Bontang.

Basri Rase dicopot dengan alasan tidak produktif menjalankan mesin partai. “Ini langkah penyelamatan DPP agar PKB Bontang tidak terbengkalai,” kata  Sutomo Jabir, salah seorang pengurus.

Basri sendiri tidak terlalu mau berpolemik dengan pencopotan dirinya. “Enggak tahulah, kalau saya dipecat, kayak apa itu. Saya juga belum menerima surat keputusan dari DPP,” katanya begitu.

Justru sekarang dari Pilbup Kukar dikabarkan, petahana Edi Damansyah berada di ujung tanduk. Ada yang menyebut dia bakal tak bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024 karena dianggap sudah menjadi bupati Kukar selama 2 periode. Meski periode pertamanya dia hanya meneruskan jabatan Rita Widyasari, yang tersandung masalah hukum dengan KPK.

Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Kamis (16/5) lalu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari sudah  menegaskan bahwa Edi  sudah dihitung dua periode. Periode pertamanya dia bertugas setelah Rita menjabat bupati selama 19 bulan. Jadi Edi meneruskan jabatan Rita lebih separuh masa jabatan. Berdasarkan ketentuan, maka itu dihitung dengan satu kali masa jabatan.

Pendapat ini sejalan dengan surat Dirjen Otonomi Daerah, yang menjelaskan periodesasi masa jabatan kepala daerah. Sebelumnya juga ada putusan Mahkamah Agung (MK), yang mengisyaratkan Edi telah menjabat selama dua periode sebagai bupati Kukar.

Jika hal ini terjadi, maka peta pencalonan bupati Kukar bakal berubah terutama di kubu PDIP. Edi dan wakilnya sekarang Rendi Solihin sudah direkomendasikan PDIP kembali maju. Apalagi PDIP Kukar adalah partai pemenang Pileg Kukar 2024. Sebanyak 16 kursi berhasil mereka rebut.

Ada kemungkinan Rendi bakal diajukan PDIP sebagai calon utama. Tinggal pendampingnya yang harus dijaring ulang, apakah kader internal atau dari luar.

Edi sendiri berpendapat dia bisa tetap maju pada Pilbup 2024. Hal yang sama juga dinyatakan oleh partainya. “Plt tidak dihitung sebagai kepala daerah defintif.  Karena saat itu jabatan utama Edi adalah wakil bupati. Slip gajinya juga masih wakil bupati,” kata Aulia Rahman, wakil ketua PDIP Kukar Bidang Politik.

Menurut Ketua BP-Pemilu PDIP Kukar, Junaidi, pihaknya tidak terganggu dengan polemik soal masa jabatan Edi. “Kalau nanti PKPU tidak membolehkan, kita masih punya upaya hukum yang lain berlandaskan UU Kepala Daerah,” jelasnya.

Bursa calon wakil bupati Kukar juga berkembang. Sarkowi V Zahry, mantan wartawan yang menjadi anggota DPRD Kaltim dari Golkar juga siap dipinang. Selain mendaftarkan diri di partainya, Sarkowi juga  mendaftar di Partai NasDem, PAN, PKB, dan Gerindra.

“Mohon doanya, semoga niat baik ini dilancarkan Allah SWT. Saya sudah tiga periode di legislatif,  jadi sudah waktunya juga mengabdi di eksekutif,” kata Sarkowi, yang juga ketua Paguyuban Silaturahmi Jawa Kalimantan (Sijaka). Siapa tertarik? Biar Sijaka bisa maju mendampingi “Siwali.”(*)

Wali Kota Khatib,  Pejabat Kukar Tes Ngaji

Catatan Rizal Effendi

MENARIK juga kalau pejabat atau tokoh jadi khatib. Ada warna lain yang didapat jamaah. Pada salat Iduladha, Senin (17/6) kemarin, ada sejumlah tokoh di Kaltim naik mimbar. Jamaah menyimak khotbahnya dengan saksama. Sangat berisi dan memberi inspirasi.

Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun (AH) misalnya,  jadi khatib salat Iduladha di Kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) di Jalan Juanda. Mantan wagub Hadi Mulyadi jadi khatib di Masjid Nurul Hidayah, Jl Sentosa Samarinda. Sedang di Balikpapan, mantan rektor Uniba Dr H Rendi Ismail yang sekarang jadi ketua yayasan menjadi khatib di perumahan Wika.

Andi Harun sudah beberapa kali jadi khatib. Pada salat Idulfitri 1442 Hijriah, dia juga menjadi khatib di Masjid Agung Pelita Samarinda (MAPS). AH sampai meneteskan air mata ketika pada khotbah kedua saat memimpin pembacaan doa.

Tema khotbah Iduladha 1445 Hijriah yang dibawakan AH adalah : “Implementasi Iduladha Melalui Pengorbanan, Kemanusiaan dan Akar Kemajuan Peradaban.”

Menurutnya, Iduladha mengingatkan umat Islam tentang suatu aspek fundamental dalam praktik keimanan setiap muslim, yaitu ibadah kurban atau pengorbanan.

Dia membuka kembali kisah di balik peristiwa Iduladha yang penuh makna. Mulai kisah Siti Sarah dan Siti Hajar, pengorbanan Nabi Ismail bersama sang ayah, Nabi Ibrahim sampai perintah berkurban yang wajib dilaksanakan umat Islam.

Andi Harun berharap, khutbah Iduladha yang disampaikannya dapat menginspirasi warga kota terutama umat Islam untuk memaknai Iduladha tidak sekadar ritual, tetapi sebagai momentum untuk meneguhkan keimanan, meningkatkan solidaritas sosial serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari kemajuan peradaban.

Uraian yang hampir sama juga disampaikan oleh Hadi Mulyadi. Mantan Wagub ini sudah tinggi jam terbangnya. Selain khatib di Kaltim, dia pernah menjadi khatib salat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta, akhir Oktober 2021. Yang mengundang imam besar Masjid Istiqlal, Prof KH  Nasaruddin Umar, yang juga ketua harian badan pengelola masjid megah tersebut. Rasanya itu baru pertama kali ada orang Kaltim menjadi khatib di masjid negara. Sebab, hanya ulama atau dai tertentu saja yang bisa naik mimbar di sana.

Istiqlal disebut masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar keenam di dunia dengan kapasitas jamaah 200 ribu orang. Dibangun pada zaman Presiden Soekarno dengan arsiteknya Friedrich Silaban. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Memang dibangun dalam rangka  memperingati kemerdekaan Indonesia.

Selain jadi khatib, Hadi Mulyadi juga punya keahlian khusus dalam urusan penyembelihan hewan kurban. Dia seorang penjagal yang sangat menguasai tata cara penyembelihan. Itu dilakukannya sejak tahun 2000 sampai sekarang. Kemarin, ada 16 sapi dan 1 ekor kambing yang disembelih lewat tangannya. “Tahun lalu malah sampai 30 ekor sapi,” katanya.

Yang juga langganan jadi khatib adalah mantan wagub Kaltim Dr KH Farid Wadjdy. Maklum latar belakangnya memang seorang ulama. Apalagi beliau sekarang adalah rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur serta ketua umum Islamic Center dan ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda.

Sebenarnya mantan gubernur Kaltim Dr H Isran Noor juga punya kemampuan menjadi khatib. Pengetahuan agama dan bacaan Alquran-nya juga fasih.  Acara tahlilan untuk mendoakan almarhumah Ibu Norbaiti selalu dipimpin langsung oleh Isran. Termasuk salat maghrib dan isya. Dalam perjalanan hidupnya, Isran pernah mengajar tulisan Arab di sekolah di kampungnya, Sangkulirang, Kutim.

Ketua DPD PDIP Kaltim H Safaruddin ketika masih menjadi kapolda Kaltim juga sering naik mimbar. Pak Jenderal yang satu ini juga cukup luas ilmu agamanya. Saya pernah mengikuti khotbah Jumatnya. Sangat khas dan kental aksennya sebagai orang Bugis.

Saya salat Iduladha di lapangan Sport Center Balikpapan Baru bersama cucu saya, Defa dan Dafin, Senin kemarin. Tak jauh dari saya ada Pak H Asril Bijaksana, pembina Majelis Taklim Miftahul Jannah. Dia pensiunan pejabat Pertamina yang sekarang mengambil S3 tafsir Alquran. Saya salah satu jamaah yang hadir jika ada pengajian di rumahnya.

Pak Asril kaget dikiranya saya yang menjadi khatib. Ustaznya mirip saya. Berkumis.  Padahal yang naik mimbar adalah KH Athian Ali Muhammad, Lc, MA, ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) Bandung. Dia dikenal juga sebagai ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat.

WAJIB BACA ALQURAN

Ada kejutan baru menyangkut kebijakan Bupati Kutai Kartanegara H Edi Damansyah. Dia mensyaratkan setiap staf yang ingin mendapat promosi jabatan di Pemkab Kukar, maka salah satu syaratnya adalah diuji kemampuan membaca Alquran.

Syarat itu dia utarakan ketika mengadakan safari subuh ke-247 di Langgar Ar-Rahman, RT 3, Kecamatan Kembang Janggut, Sabtu (11/5) bulan lalu. “Setiap yang ingin ikut seleksi jabatan harus kita tes kemampuan baca Alquran-nya.  Apa masih di tingkat iqro atau sudah Alquran. Tidak usah malu, yang penting mau belajar,” jelasnya.

Banyak yang mengira rencana itu masih sebatas wacana. Tahu-tahunya sudah mulai diterapkan. Sebanyak 34 orang yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Kukar terlebih dahulu mengikuti tes kemampuan baca Alquran.

JPTP setara pejabat Eselon IIB, yang menduduki kursi kepala dinas. Atau pejabat administrator setara Eselon IIIA atau sedang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Madya bagi pejabat fungsional tertentu.

Acara dibuka langsung oleh Edi Damansyah di Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, Selasa (18/6) lalu. “Tes ini bagian dari program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang sudah kita canangkan sejak 2021 lalu menyusul ditetapkan Perdanya,” kata Bupati.

GEMA memberi dampak positif bagi Kukar. Selain umat Islamnya makin fasih membaca Alquran, tapi juga membawa harum nama baik Kukar. Daerah ini sudah lima kali berturut-turut menjadi juara umum MTQ Tingkat Provinsi Kaltim.

Ketika mengikuti sejumlah pejabat yang mengikuti tes, Bupati berkesimpulan ada calon pejabat yang sudah fasih membaca Alquran, ada yang belum, bahkan ada yang baru mau belajar. “Tapi saya senang mereka mau mengikuti. Insya Allah Kukar makin berkah,” begitu katanya dengan bangga.

“Ya ini tes paling berat, saya sampai keringat dingin,” kata seorang calon bercerita. Tapi calon lainnya mendukung kebijakan Edi Damansyah. “Alhamdulillah, justru ini  membawa berkah buat saya,” katanya tersenyum.

Persyaratan baca Alquran sudah lama berlaku di Negeri Serambi Makkah, Provinsi Aceh. Malah kelasnya sudah meningkat. Tidak saja berlaku bagi pejabat dan calon kepala daerah, tetapi juga bagi calon anggota legislatif (bacaleg). Jika tidak mampu, maka bacaleg tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai calon.

Dasar hukum uji baca Alquran di Aceh berpedoman pada Qanun Aceh No 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh. Ini diberlakukan sejak Pileg 2019.

Menurut Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) Aceh, kewajiban mampu baca Alquran hanya berlaku untuk bacaleg DPR provinsi dan DPR kabupaten/kota. Sedang DPR RI dan bacaleg nonmuslim tidak.

Boleh juga kalau Bupati Kukar usul ke KPU, tes baca Alquran juga diwajibkan kepada calon peserta Pilkada dan Pileg yang beragama Islam. Biar GEMA Kukar lebih bergema lagi.(*)

Rocky Gerung Meramal Masa Depan Kaltim

Catatan Rizal Effendi

ROCKY GERUNG “menyerbu” Balikpapan.  Dia tampil di dua tempat. Kamis (13/6) malam atau malam Jumat yang penuh berkah dia ngoceh di Café Sappo (CS), Balikpapan Barat dan besoknya, dua jam sebelum salat Jumat dia berbicara di Kampus Universitas Balikpapan (Uniba).

Penyelenggara diskusi di CS adalah Forum Diskusi AKAL SEHAT Indonesia dan Asosiasi Media Siber Indonesia. Temanya: “Meramal Masa Depan Kaltim” (Dari Perspektif Keberadaan IKN, Perkebunan dan Industri Sawit, Serta Kelimpahan Bioenergi).

Selain Rocky Gerung, tampil juga sebagai pembicara Dr Syukri M Nur (pakar energi terbarukan-bioenergi) dan Darmono Taniwiryono, Ph.D (ketua umum Masyarakat Ilmiah Perkelapasawitan Indonesia) dengan host Dikki Akhmar, ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia.

Dr Syukri dan Darmono  bukan orang sembarangan. Kepakarannya di bidang bioenergi dan perkelapasawitan tidak diragukan lagi. Tapi undangan yang datang seperti terhipnotis dengan kemampuan Rocky mengolah kata dalam bahasa filsafat. Seakan hujatan yang dia lontarkan adalah nyanyian merdu yang didendangkan Putri Isnari, pedangdut asal Kampung Baru.

Tak jauh dari tempat Rocky berbicara adalah kediaman awal Putri. Dia sudah disunting Abdul Aziz, putra pengusaha tambang dan konstruksi Haji Alwi Dondang dengan uang panai Rp2 miliar. Hebatnya sang ayah mertua  punya istri tiga, yang masih muda-muda dan hidup rukun. Agak beda dengan Rocky Gerung, yang konon belum beristri sama sekali.

Meski Putri Isnari tidak bernyanyi di Café Sappo, tapi sempat ada dosen wanita bernama Isnawati yang ikut ngoceh di depan Rocky Gerung. Dia mempersoalkan nasib Balikpapan sebagai kota penyangga, yang sekarang ini berhadapan dengan sejumlah masalah seperti air, jalan dan infrastruktur lainnya.

“Balikpapan belum siap untuk mendukung proyek besar seperti IKN. Apalagi di sana dilakukan pembukaan hutan, sehingga kita mengalami panas yang luar biasa,” ucapnya lantang.

Sementara di Uniba, sang pakar filsafat dan pengamat politik ini tampil didampingi Rektor Uniba Dr Isradi Zainal dan Ketua Dewan Pembina Dr Rendi Ismail. Rocky bicara IKN lagi dengan tema: “Progres Pembangunan IKN dan Dampaknya terhadap Kaltim dan Indonesia.”

Namanya Rocky, apalagi yang dibahas soal IKN, pasti dari mulutnya keluar kata dan kalimat yang menusuk dan pedas. Di mata dan di mulutnya IKN dianggap bermasalah dan bakal mendatangkan sesuatu, yang merugikan bangsa di masa mendatang terutama dari aspek pembiayaan dan lingkungan.

Menurut Rocky, wajar saja kalau sampai sekarang IKN belum mendapatkan investor asing seperti yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Karena IKN itu hanyalah ambisi seorang Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy pada akhir masa pemerintahannya.

Dia menunjuk bukti dari sikap para duta besar berbagai negara di Jakarta. Mereka digambarkan Rocky mengetahui keadaan sesungguhnya, sehingga tidak mau memindahkan kantor ke IKN. “Bahkan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta lebih diperbesar lagi sekarang,” jelasnya.

TAK ADA APA-APANYA

Ketika berbicara IKN di Uniba, Rocky Gerung seakan kena batunya. Soalnya sebagian pandangannya dibantah oleh Rektor Uniba Dr Isradi Zainal. Kebetulan Isradi hampir tiap minggu datang ke lokasi IKN, sehingga dia tahu betul apa yang terjadi di sana.

Menurut Isradi, data yang diungkap Rocky Gerung tentang IKN tidak terlalu valid.  “Menurut saya datanya tidak up to date, karena dia belum pernah ke sana. Jadi terkait IKN, Rocky Gerung tidak ada apa-apanya,” tegasnya.

Lalu dia membahas satu per satu apa yang diungkapkan Rocky Gerung. Misalnya soal sumber air yang dipakai di IKN. Rocky menyebut mempergunakan air tanah, padahal yang sebenarnya adalah air permukaan seperti di Waduk Sepaku Semoi.

Begitu juga soal data lahan 8.000 hektare di IKN yang disebutkan bermasalah. Menurut Isradi, data di lapangan angkanya hanya sekitar 2.086 hektare.

Isradi juga meluruskan  soal tidak adanya investor di IKN. Padahal di sana sudah enam kali dilakukan groundbreaking.

Isradi menegaskan bahwa pembangunan IKN telah melalui berbagai kajian dan persiapan yang matang. Jadi pernyataan bahwa AMDAL baru dibuat setelah keputusan politik pemindahan IKN tidak sepenuhnya benar.

Ada pandangan Rocky Gerung yang menggoda ketika menyinggung pembiayaan IKN, yang tidak mungkin seluruhnya didukung APBN. Dia mengaitkan dengan maraknya judi online, yang bisa menghasilkan Rp 327 triliun. Hampir sama dengan kebutuhan dana IKN Rp450 triliun. “Kalau begitu legalkan saja judi online untuk dipakai buat investasi IKN,” ujarnya sambil menegaskan bahwa maraknya judi online karena ekonomi kita tidak bertumbuh sebagaimana mestinya.

Rocky Gerung sudah dua kali ke kampus Uniba. Tapi mahasiswa dan sivitas kampus tetap semangat menyambutnya.  Dia juga sempat singgah di kantor redaksi Tribun, di Jl Indrakila, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. Di situ dia ngoceh lagi soal IKN, yang disiarkan melalui kanal Youtube TribunKaltim.co dan Facebook Tribun Kaltim Official. Ada yang usul namanya ditambah menjadi Rocky “IKN” Gerung.(*)

Selamat Jalan Kiky Asikin

Catatan Rizal Effendi

DUA hari menjelang Iduladha, kita kehilangan seorang tokoh. Dia adalah Muhammad Asikin bin Abdullah. Akrab dipanggil Kiky Asikin, SH. Dia meninggal dunia, Jumat (14/6) dalam usia 75 tahun, setelah dirawat di RSUD Kanujoso Djatiwibowo beberapa hari lalu.

Berita dukanya cepat menyebar di beberapa WA grup. Maklum Kiki sangat dikenal sebagai ketua Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) 1801 Balikpapan dan juga ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat).

Saya sempat melayat di rumah duka di Jl Letjen R Suprapto, Kampung Baru Tengah bersama beberapa teman. Sempat berdoa dipimpin Ustaz Jaelani. Anak istrinya berduka, kehilangan orang yang mereka cintai dan banggakan selama hidup.

Sewaktu saya menjadi wakil wali kota di tahun 2006 dan wali kota di tahun 2011, saya sudah kenal Kiky. Berwibawa dan tegas. Tapi cepat akrab dan sangat menghargai orang lain. Dia sering bersama saya dalam berbagai kegiatan. “Selama demi kepentingan masyarakat, saya tetap dukung Pak Rizal,” tandasnya.

Sejumlah anggota FKPPI  juga berkumpul di rumah duka. “Kami sangat kehilangan figur ketua yang hebat,” kata mereka. Saya lihat ada karangan bunga dukacita dari Pengurus Daerah XVIII FKKPI Kaltim. Tertera nama ketuanya, EA Simorangkir, M.AP dan sekretaris H Tommy Bustomi, M.Kom.

Ketika dilantik EA Simorangkir, April 2018, Kiky menyebutkan bahwa FKKPI 1801 Balikpapan adalah organisasi terdidik, terlatih dan siap berbakti untuk menjaga dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kita akan mempertahankan NKRI bersama Pembina kita, Tentara Nasional Indonesia,” tegasnya.

Di rumah duka, ada juga karangan bunga dari DPP dan DPD Sempekat Nusantara Berdaulat (SERAT) Kaltim dan Balikpapan. SERAT adalah ormas yang menjadi Relawan Kemenangan Isran Noor-Hadi Mulyadi. SERAT aktif menyosialisasikan pasangan petahana tersebut.

“Kita kehilangan tokoh organisasi yang baik. Kita doakan husnul khotimah. Siapapun yang menggantikan harus bisa mencontoh kepemimpinan Almarhum semasa hidup,” kata H Mugeni, M.SI, ketua DPP SERAT Kaltim.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD SERAT Balikpapan, Aris. “Perjuangan dan pengalaman beliau memimpin FKPPI Balikpapan luar biasa. Pergaulan dan hidupnya sangat harmonis, tegas dan berwibawa,” tambahnya.

Penuturan dari beberapa anggota FKPPI, Kiky Asikin aktif di FKPPI sejak tahun 1980. Kemudian menjabat sebagai ketua sejak tahun 1990-an sampai sekarang. Lebih 30 tahun mengabdi. “Karena kami cintai, dia seperti jadi ketua seumur hidup,” kata seorang anggota FKPPI di rumah duka.

Orang tak mengira usianya sudah kepala 7. Punya anak cucu. Soalnya masih enerjik. Apalagi kalau sudah mengenakan seragam FKPPI dengan  baret hijaunya. Kelihatan kalau keturunan keluarga besar TNI, yang berani berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

Setelah disalatkan, jenazah Kiky dikebumikan di pekuburan muslimin Kampung Baru. Isak tangis dari anak istri dan cucu menyertai. Sejumlah anggota FKPPI juga memberikan penghormatan terakhir kepada ketuanya. “Kita ikhlaskan kepergian ketua, semoga Allah menerima semua amal baik Almarhum,” kata mereka.

BERSETERU DENGAN KAPOLRES

Kiky juga aktif dalam pemberantasan narkoba. Soalnya dia ketua Granat Balikpapan, organisasi yang membantu aparat hukum terutama kepolisian dalam memerangi penyalahgunaan narkotik dan psikotropika lainnya.

Granat adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberantasan narkotika melalui langkah preemtif, preventif dan rehabilitasi. Ketua umumnya,  pengacara dan ahli hukum Prof Henry Yosodiningrat, SH.

Menurut Henry, Granat telah menjadi oase masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap narkotika. Karena narkoba telah menjadi persoalan akut yang membutuhkan perhatian serius dari segenap pemangku kepentingan, sinergi yang kuat antar-institusi, tanpa mengesampingkan partisipasi masyarakat.

Pada Agustus 2014, ketika saya menjabat wali kota Balikpapan periode pertama, Kiky sempat berseteru dengan Kapolresta AKBP Andi Aziz Nizar soal keterlibatan anak pejabat, yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Buntut dari perseteruan itu, Indonesian Police Watch (IPW) sempat melaporkan Kapolresta ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. IPW juga menyoroti soal penanganan kasus narkoba, yang mendapat perhatian masyarakat itu.

Kiky mengatakan, Granat sangat peduli dalam urusan penanganan penyalahgunaan narkoba termasuk prosesnya di aparat hukum. “Kita tidak mau main-main karena narkoba sangat menghancurkan generasi bangsa di masa mendatang,” tandasnya.

Selamat jalan, Pak Kiky. Kita semua berdoa agar amal ibadahmu diterima Allah SWT. Orang baik selalu dikenang. Kita memang kehilangan, tapi kita bangga ada orang yang kuat komitmennya untuk kepentingan Bangsa dan Negara.(*)

RM Rebut NasDem Balikpapan?

Catatan Rizal Effendi

PILWALI Balikpapan 2024 masih penuh tanda tanya. Siapa calon lawan petahana? Sementara petahana sendiri,  Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) juga belum menentukan pasangannya, meski sudah lama berkembang beberapa nama.

Di luar Partai Golkar yang sudah jelas mengusung RM, partai lainnya masih berproses di DPP. Jadi calon mana yang direkomendasikan sejauh ini belum ada satu pun yang muncul. Termasuk juga partai mana yang bersepakat berkoalisi.

Partai-partai di luar Golkar memang harus bergabung jika ingin mengusung calon. Golkar dengan 16 kursi lebih dari cukup. Sebab, batas minimal pendaftaran 9 kursi. Partai lainnya, NasDem 7 kursi, Gerindra 6, PDIP 4, PKB 4, PKS 3, PPP dan Hanura sama-sama 2 serta Demokrat 1.

Ada beberapa nama yang punya kans kuat mengantungi surat rekomendasi partai, Di antaranya M Sa’bani (mantan sekprov Kaltim), drg Syukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan), Syaima Alaydrus (putri bupati Kotabaru), H Nurliah Kadir (ketua LPM Manggar Baru) serta Bagus Susetyo (anggota DPRD Kaltim dari Gerindra) dan  Sabaruddin Panrecalle (wakil ketua DPRD Balikpapan dari Gerindra).

RM saat ini masih menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Mungkin sekalian itikaf mencari petunjuk untuk dibawa ke rapat keluarga. Ada yang bilang dia melirik kader dari Gerindra. Karena ini partai Prabowo Subianto, yang sebentar lagi jadi presiden pengganti Jokowi.

Sebelumnya nama yang beredar adalah Abdulloh (ketua DPRD), Muhaimin (Sekretaris Kota), Heru Bambang (mantan Wawali) dan Risti Utami Dewi (istri almarhum Thohari Aziz).

Belakangan juga menguat nama Sabaruddin dan Bagus. Saat ini baliho mereka  terpasang di beberapa sudut kota. Bagus mengklaim dia yang bakal menerima surat rekomendasi partai, tapi kabarnya RM lebih sreg dengan Sabaruddin karena sering bersama-sama.

Di saat RM masih di Tanah Suci, ada isu baru yang beredar kencang.  RM tengah berupaya merebut kursi NasDem. Bukan NasDem saja. Tapi juga PKS, di mana kedua partai ini sebelumnya sudah melakukan “perkawinan dini” alias sudah membuat kesepakatan koalisi.

RM melalui DPP Golkar di Jakarta melakukan pendekatan ke DPP NasDem. Hal yang sama dilakukan ke DPP PKS.  Hasilnya ada kemungkinan besar berhasil, NasDem dan PKS jatuh ke genggaman tangan RM.

Jika hal ini terjadi, buyar semua semangat yang akan dibangun NasDem Balikpapan bersama PKS. Dan itu pukulan telak. Karena NasDem yang diharap-harap mengusung calon sendiri, akhirnya jadi partai pengusung petahana. Ini juga berimplikasi terhadap calon-calon yang mengajukan pendaftaran lewat NasDem.

Sa’bani sendiri tidak terlalu terpengaruh dengan isu yang berkembang. “Politik itu dinamis, jadi kita tetap punya peluang.  Kita terus berjuang sampai perkembangan detik terakhir nanti,” katanya. Dia juga mendaftar di PKS, Gerindra dan PDIP.

Jika NasDem dan PKS sudah berhasil direbut, itu pertanda bahwa RM bisa menarik yang lain. Maka yang terjadi sangat mungkin calon tunggal lagi. RM melawan kotak kosong seperti Pilwali tahun 2020. Atau dia ciptakan calon boneka. Ada kabar Joy Nashar, pemilik STMIK Borneo Internasional yang gagal maju lewat jalur perseorangan bersama notaris Mayasusi Likovitasari menjadi salah satu pilihan.

Sejauh ini belum ada komentar langsung dari RM. Maklum masih khusyuk beribadah. Tapi Ketua Harian DPD Golkar Andi Arif Agung (A3) mengatakan, Golkar sudah siap dengan skenario apapun. Baik itu ada lawan maupun kotak kosong. ”Tapi kami lebih senang jika ada calon yang maju,” katanya saat menjadi narasumber Talksaw Tribun Kaltim.

Sementara itu Ketua DPD NasDem Balikpapan, Ahmad Basir (AHB) juga belum memberikan komentar. Di WA grup partai dia hanya menyampaikan pesan singkat. “Tetap semangat kk untuk menghadirkan kepemimpinan Balikpapan ke depan yang membawa perubahan,” begitu katanya.

AHB cukup lama berada di Jakarta. Hal itu tak lepas dari urusan pencalonan di DPP. Basir sendiri rencananya akan maju di Pilbup PPU menjadi pendamping mantan bupati Hamdam Pongrewa.

Keputusan DPP NasDem terhadap Basir juga berproses alot. Karena ada juga kader NasDem dari DPW NasDem Kaltim yaitu  Mudiyat Noor yang mencalonkan diri ke PPU. Mudiyat adalah wakil ketua Bidang Lingkungan Hidup dan ketua Bappilu NasDem Kaltim.

Tapi kabarnya Hamdam dan Basir, selain NasDem juga berpeluang mendapatkan kursi Gelora dan Demokrat. Jadi masih bisa maju. Bahkan sudah beredar poster “HAMBA,” akronim dari Hamdam dan Basir.

Selain di Balikpapan, terdengar kabar 3 kursi NasDem di DPRD Kaltim juga bakal direbut Haji Rudy Mas’ud (HARUM). Rudy adalah adik RM, yang siap-siap maju ke Pilgub Kaltim. Dia saat ini adalah anggota DPR RI Komisi 3, yang juga ketua DPD Golkar Kaltim.

PANITIA PEMILIHAN WAWALI

Ada kejutan dari DPRD Balikpapan. Saat menggelar Rapat Paripurna, Jumat (7/6) lalu ada agenda menarik. Selain penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, satu lagi acaranya pengumuman perubahan keanggotaan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Balikpapan masa jabatan 2019-2024.

Ini pertanda bahwa DPRD kembali memproses pemilihan wakil wali kota, setelah terhenti cukup lama. Kursi Wawali sudah lebih 3 tahun kosong karena calon terpilih yang bakal mendampingi Rahmad Mas’ud, yaitu Thohari Aziz meninggal dunia akibat Covid-19. Thohari adalah ketua DPC PDIP Balikpapan, yang juga duduk sebagai wakil ketua DPRD.

Melalui jalan berliku dan waktu yang panjang, partai pengusung menyepakati dua nama yaitu Budiono (ketua DPC PDIP dan wakil ketua DPRD) dan Risti Utami Dewi, istri almarhum Thohari Aziz. Tapi proses ini terhenti lagi, menyusul ditariknya rekomendasi DPP PDIP kepada Budiono.

Sampai sekarang partai pengusung belum membahas nama pengganti Budiono, sehingga Risti belum bisa diajukan ke DPRD lewat wali kota. Sesuai ketentuan, minimal dua nama yang diajukan dan dipilih oleh DPRD.

Tempo hari di bulan Mei 2022, DPRD pernah mengajukan 3 nama ke wali kota. Yaitu Budiono, Sabaruddin, dan Denni Mappa (ketua Demokrat Balikpapan).  Tapi wali kota maunya Risti sebagai penghargaan atas perjuangan suaminya. Lalu belakangan disepakati nama Budiono dan Risti.

Tapi karena proses yang kelewat panjang akhirnya Budiono memilih mundur karena dia lebih konsentrasi ke Pileg 2024.  Itu sebabnya calonnya tinggal satu, yaitu Risti Utami Dewi.

Karena begitu lama tidak juga diisi-isi, sampai akhirnya gabungan organisasi Peradi, APTISI, Forsiladi dan ADRI mengajukan gugatan citizen law suit ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan agar kursi wawali Balikpapan yang kosong segera diisi.

Menurut Abdulloh, yang juga sebagai ketua Panitia Pemilihan (Panlih), pihaknya saat ini menunggu dua nama yang diajukan partai pengusung lewat wali kota terhitung sejak rapat Panlih terakhir yaitu 4 Juni 2024.

Jika dalam waktu satu atau dua minggu ke depan, partai pengusung tidak juga mengajukan dua nama, maka tugas Panlih dinyatakan selesai alias ditutup. “Sebab, kalau satu nama saja tetap tidak bisa diproses,” jelasnya kepada wartawan.

Partai pengusung pasangan Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz pada Pilwali 2020 ada 7 partai. Yaitu,  Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB dan Perindo. Ditambah 1 partai pendukung yaitu PAN.

Jika nama Risti tidak berubah, maka semua partai pengusung tinggal mengajukan satu nama lagi. Nama yang diajukan harus mendapat surat mandat atau rekomendasi dari DPP.  Lalu dibahas dalam rapat bersama sampai muncul 1 nama yang disepakati, yang nantinya diajukan ke Panlih DPRD bersama nama Risti.

Menurut Abdulloh, hasil konsultasi mereka ke Kemendagri dan sesuai ketentuan yang berlaku, dalam kasus kekosongan kursi wawali Balikpapan, maka pengisian bisa dilakukan kapan saja. “Sampai H-1 dari akhir masa jabatan kepala daerah pun masih bisa diisi,” tandasnya.

Mudah-mudahan pemilihan wakil wali kota Balikpapan masa jabatan 2019-2024 tidak bersamaan dengan jadwal pencoblosan Pilwali 2024 pada 27 November. Atau sehari menjelang pelantikan wali kota dan wakil wali kota baru. Kalau itu terjadi, sang calon benar-benar jadi “Raja atau Ratu Sehari.”(*)

« Previous Page — Next Page »