Reformasi Polisi di Kaltim

Catatan Rizal Effendi

KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Prof Jimly Asshiddiqie datang ke Kaltim, Selasa (16/12). Tujuannya untuk menyerap aspirasi daerah. Dia didampingi anggota tim, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Karena keterbatasan waktu acara digelar di Balikpapan. Kampus oranye Universitas Balikpapan (Uniba) di Jl Pupuk yang dipilih. “Kita senang Uniba diberi kepercayaan sebagai tuan rumah,” kata Rektor Uniba Dr Isradi Zainal dan Ketua Yayasan, Dr Rendy Ismail.

Rektor menyediakan ruangan Putri Karang Melenu di lantai 8 gedung Fakultas Kedokteran. Uniba baru saja membuka Fakultas Kedokteran. Surprised, soalnya ini fakultas kedokteran pertama di Balikpapan dan kedua di Kaltim setelah Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Seperti diketahui, KPRP dibentuk Presiden Prabowo untuk merespon tuntutan masyarakat menyusul adanya kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus silam di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Anggota tim di antaranya ada Prof Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit serta mantan Kapolri Jend Pol (Purn) Idham Azis dan Jend Pol (Purn) Badrodin Haiti.

Menurut Jimly, komisi yang dipimpinnya saat ini terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk di Kaltim. Apalagi di sini ada Ibu Kota Nusantara (IKN). “Jadi kita sangat perlu mendapat masukan, pasti ada hal baru,” jelasnya.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo tidak memberi batas waktu kepada Komisi dalam menjalankan tugasnya. “Tapi kita harapkan tiga bulan sudah selesai,” ujarnya.

Tapi saya bilang karena namanya komisi percepatan, maka tentu rakyat berharap hasilnya bisa lebih cepat. Kalau bisa awal tahun 2026 sudah diumumkan. Bahkan kalau bisa bersamaan dengan pimpinan Polri yang baru, biar bisa langsung melaksanakan rekomendasi Komisi.

Ketika bertemu sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan perguruan tinggi, Prof Jimly juga didampingi Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, SH, SIK, CFE, MH. Endar sebelum bertugas di Kaltim adalah perwira tinggi di Bareskrim Polri yang mendapat penugasan sebagai direktur Penyelidikan KPK.

Kepada Prof Jimly dan Ahmad Dofiri, Kapolda melaporkan situasi Kaltim yang sangat kondusif. Kaltim dengan penduduk sekitar 4,2 juta jiwa dilayani 10.900 polisi, yang bertugas di 2 Polresta dan 8 Polres. “Kejahatan yang menonjol adalah pidana narkoba dan masalah pertanahan. Secara statistik sekitar 60 persen dari jumlah tahanan di Polda Kaltim merupakan kasus narkotika,” jelas Endar.

Secara spontan Prof Jimly melemparkan gagasannya menjadikan Polda Kaltim menjadi role model kepolisian terbaik di Indonesia.  Soalnya Polda Kaltim ke depan menjadi Polda yang sangat strategis menyusul ditetapkannya IKN sebagai Ibu Kota Politik sejak 2028 nanti.

Sayang Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono tak bisa hadir. Padahal dia juga diundang. Kabarnya lagi bertugas ke luar negeri. Juga Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. “Katanya ke Jakarta,” kata Prof Jimly, yang pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

ASPIRASI PUTRA KALTIM

Acara serap aspirasi KPRP di Kaltim dihadiri sejumlah tokoh, termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi dan dekan fakultas hukum. Ada juga perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Uniba, ITK, dan Universitas Mulia (UM).

Saya hadir bersama mantan Wali Kota Samarinda Dr Syaharie Jaang, SH, M.Si. Dia sekarang menjadi dosen, ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan ketua umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT). Juga pernah menjadi ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kaltim 2019-2014. “Waktu itu yang melantik Prof Jimly ketika menjadi ketua Umum ICMI Pusat,” ujarnya.

Jaang sempat memuji peran Kapolda Irjen Endar yang melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat termasuk ketika menyelesaikan konflik pertanahan di Jahab, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dia juga menyinggung pembicaraan di warung kopi tentang polisi. Di satu pihak masyarakat mengakui sangat membutuhkan polisi, tapi di sisi lain ada narasi negatif sekitar soal adanya sogok menyogok dalam berurusan dengan polisi.

Jaang juga meminta agar diberikan perhatian khusus untuk putra daerah termasuk putra pedalaman dan Dayak untuk mengikuti program penerimaan bintara polisi.

Kapolda mengatakan, jika ada masyarakat yang dirugikan oleh aparat kepolisian termasuk permintaan uang segera laporkan ke pihaknya. “Kita akan tindak,” tegas Endar.

Berkaitan dengan rekrutmen putra daerah, Kapolda mengatakan dia sempat menerima aspirasi dari Kabupaten Mahulu. Ada 6 orang yang berhasil diterima. Syaratnya dia harus mau bertugas dan kembali ke daerahnya.

Prof Jimly sepertinya memahami perlunya putra daerah mendapat kesempatan dalam rekrutmen anggota kepolisian. Saya sempat memberi informasi dan contoh kepadanya. Di IKN, ada dua deputi yang diberikan kepada putra Kaltim. Selain itu waktu penerimaan 40 ribu CPNS IKN tempo hari, 5 persen dialokasikan untuk putra-putri Kaltim.

Tokoh Dayak lainnya yang hadir adalah Dr Abriantinus. Dia juga ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim.  Selain itu ada perwakilan Sultan Gunung Tabur Berau dan Sultan Paser.

Dari unsur perguruan tinggi di antaranya Direktur Eksekutif Universitas Mulia (UM) Balikpapan Dr Agung Sakti, Purek Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Wakil Rektor Unmul, Rektor UNTAG Samarinda dan Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomiu Balikpapan (STIEPAN) Balikpapan Prof Suhartono. Ada juga sejumlah dekan fakultas hukum.

Saya sempat mengusulkan agar Kompolnas dibentuk di daerah. Namanya Komisi Kepolisian Daerah atau Kompolda. Tugasnya selain melakukan pengawasan, juga memberikan masukan kepada Kompolnas dan pimpinan kepolisian di daerah.

Mengingat Kaltim termasuk daerah yang rawan dengan kejahatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, saya meminta agar Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) atau Direktorat Sumber Daya Energi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Polda Kaltim diperkuat. Saya juga meminta agar penanganan tambang batu bara liar di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang masuk wilayah IKN terus digencarkan.

Ahmad Dofiri selain menjelaskan tujuan dilakukannya reformasi Polri, dia juga menyinggung soal putusan MK No 114/2025 tentang larangan polisi di jabatan sipil dan Perpol No 10/2025 yang menyebutkan ada 17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki anggota Polri. “Nanti penyelesaiannya kita serahkan ke Pak Jimly,” katanya begitu.

Menurut Prof Jimly, kerusuhan Agustus tidak semata-mata diarahkan kepada polisi. Dia menunjuk adanya penjarahan di rumah Menkeu Sri Mulyani karena berkaitan dengan kebijakan fiskal. Sedang penjarahan  di rumah beberapa anggota DPR gara-gara mereka berjoget. “Berjoget boleh saja, asal tahu tempatnya. Kalau tidak yang jadi masalah,” katanya agak tersenyum.

Di sela-sela acara, Rektor Uniba Dr Isradi sempat menyerahkan buku tentang IKN kepada Prof Jimly, Ahmad Dofiri dan Kapolda Kaltim. “Kita sangat mendukung IKN mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028,” ucapnya.(*)

Umrah dan Gagap Bencana

Catatan Rizal Effendi

UMRAH menuai bencana. Itu yang dialami Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Kepergiannya untuk melaksanakan umrah bersama istri dan keluarga berubah menjadi masalah. Soalnya sang bupati berangkat tanpa seizin atasan. Apalagi daerahnya termasuk salah satu wilayah yang dilanda banjir bandang. Kok bisa-bisanya dia berangkat?

Mirwan juga sempat menyatakan angkat tangan dalam menangani musibah tersebut. Entah karena pertimbangan itu, dia memutuskan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Kontan kepergiannya mengundang reaksi  berbagai pihak dan viral di media sosial. Dia bertubi-tubi dikecam. Apalagi  diketahui ternyata dia tidak mendapat izin, baik dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) maupun Mendagri Tito Karnavian. “Itu kalau dalam tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Dicopot saja Mendagri, bisa ya diproses,” kata Presiden Prabowo.

Sebelumnya Mirwan sudah dihukum partainya, yangm kebetulan partainya Prabowo, yaitu Partai Gerindra. “Dia sudah kita berhentikan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen DPP Gerindra, Sugiono.

Sepulang dari umrah,  Mirwan diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal Depdagri. Hasilnya diumumkan Mendagri. Dia diberhentikan sementara selama 3 bulan. Ada kemungkinan akan diproses lagi sampai pemberhentian definitif. “Apa yang dilakukan Mirwan sangat fatal,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

Mirwan sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf. “Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak terutama Bapak Presiden Prabowo, Mendagri, Gubernur Aceh dan seluruh lapisan masyarakat,” katanya sambil mengatupkan kedua tangannya.

Gubernur Mualem tak habis pikir dengan sikap Bupati Mirwan, yang nekat meninggalkan daerahnya yang  belum pulih. Padahal dia sudah tak memberi izin. Apalagi Mirwan sempat membuat surat yang menyatakan angkat tangan alias sudah tak mampu menangani musibah yang sangat berat itu.

Mualem juga mengungkapkan, ada juga bupati yang “kabur” ke Medan untuk berkaraoke. “Mereka dipilih untuk melayani rakyat, bukan lari ketika rakyat kesusahan,” sindirnya.

Ada yang tanya lewat WA. Bukankah umrah dan haji adalah panggilan Allah? Umrah adalah ibadah sunnah, sedang menjalankan tugas kepala daerah untuk melayani rakyat adalah amanah. Dan amanah itu hukumnya wajib. Jadi seharusnya umrahnya ditunda dulu.

Ibadah haji sekalipun yang wajib hanya satu kali. Selebihnya sunnah. Kalau ada orang yang berhaji berkali-kali, sebenarnya dia juga merugikan orang lain. Sebab, daftar haji yang menunggu puluhan tahun masih banyak.

Menurut saya, sebaiknya Mendagri membuat aturan baru soal izin ke luar negeri terutama umrah dan haji. Di antaranya membatasi kepergian pejabat termasuk kepala daerah untuk umrah dan haji dalam situasi apa pun. Misalnya dalam satu periode jabatan (5 tahun) hanya boleh umrah 2 kali dan 1 kali haji. Soalnya ada kepala daerah setiap tahun melaksanakan umrah dan haji. Dia menganggap itu ibadah. Bisa jadi sekalian pencitraan. Padahal dia melanggar amanah.

UJUNGNYA MINTA MAAF

Musibah banjir bandang di Sumatra banyak mempertontonkan sikap pejabat yang gagap atau gelagapan dalam menangani dan melihat masalah ini. Sampai ada yang bilang itu gambaran kebodohan atau kedunguan.

Contoh pertama dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto. Dia sempat bilang bencana di Sumatra hanya mencekam di media sosial (medsos) saja. Belakangan dia meminta maaf setelah melihat langsung skala kerusakannya yang begitu besar.

Bayangkan betapa buruknya sistem informasi Suharyanto. Padahal BNPB itu seharusnya menjadi lembaga pertama yang paling tahu situasi bencana. Kalau seorang jenderal bintang 3 salah membaca peta situasi, apa pasukan tidak mati konyol? Wajar kalau banyak netizen meminta agar Presiden Prabowo segera mencopot Suharyanto.

Laporan buruk juga dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Dia bilang kepada Presiden bahwa distribusi BBM dan listrik sudah pulih. Bahkan dia berani menyebut angka 97 persen. Belakangan dia meminta maaf karena di lapangan masyarakat yang terdampak bencana harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM dan sebagian wilayah bencana masih gelap gulita.

Sebagai dalih, Menteri Bahlil menjelaskan  bahwa di lapangan kerap ditemukan hal-hal yang tidak bisa diduga. “Tapi kami fokus dan total untuk melakukan pemulihan,” katanya membela diri.

Kementerian Kehutanan juga membuat pernyataan tak beres. Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho bilang kayu-kayu yang hanyut di banjir bandang dari pohon tumbang alami. Pernyataannya itu ditentang habis-habisan oleh netizen. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian kayu-kayu itu terpotong rapi bahkan ada yang berlabel.

Akhirnya Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri, Kejaksaan dan Menhut membentuk tim investigasi untuk mengusut kayu-kayu tersebut.

Yang lucu juga datang dari Menteri Olahraga (Menpor) Erick Thohir. Dia mau mengirim bantuan alat olahraga kepada korban bencana. Buru-buru mau berolahraga, mengurus makan dan tempat tinggal saja para korban bencana masih bingung.

Ada netizen yang nakal. Dia usul kepada Erick agar alat olahraga yang dikirim sebaiknya perahu, sepeda, sepeda motor dan tali. Soalnya dibutuhkan. Tapi bukan untuk olahraga melainkan untuk memperlancar sarana transportasi yang masih sangat terbatas di lokasi bencana.

Belakangan Menpora menjelaskan bahwa bantuan yang dimaksudkan baru akan disampaikan setelah atau pasca-bencana. Netizen bilang, ya jangan sekarang disampaikan ketimbang membuat  gaduh saja. Kalau mau Menpora membantu atlet nasional asal Sumatra yang keluarganya ikut menjadi korban.

Saya sedih dan iba melihat nasib Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Gara-gara memanggul sekarung beras di lokasi bencana, dia di-bully habis-habisan. Orang melihat bukan aksi heroik dan simpatik, tapi lebih besar pencitraannya. Apalagi rekam jejak Zulhas dianggap ikut bertanggung jawab soal izin pemanfaatan hutan ketika dia menjadi Menhut.

Ketika Zulhas berolahraga di Jl Sudirman Jakarta, pekan lalu ada ibu-ibu yang meledeknya. “Pak Zul berasnya mana? Tidak gotong beras?” kata-kata ibu sambil tertawa.

Zulhas yang juga ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan,  aksi yang dilakukannya murni sebagai bentuk untuk berbagi kepada sesama. Ia mengaku kebiasaan ini terbentuk dari didikan orang tuanya sejak ia masih kecil.

Nasib yang sama juga dialami anak buah Zulhas di PAN yaitu Verrel Bramasta. Anak artis Vena Melinda ini duduk sebagai anggota DPR RI. Dia datang ke lokasi bencana menggunakan tactical vest atau semacam rompi antipeluru. Kontan diledek penghuni medsos. “Datang ke lokasi bencana mau perang atau nampang saja, Rel,” sindir netizen.

Yang menarik ajakan tobat nasuha dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurrofiq.

“Kalau pertobatan nasuha, semuanya ya. Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah. Semua harus evaluasi diri,” kata Bahlil setengah menyindir.

Menhut Raja Juli mengatakan Cak Imin sudah meminta maaf. “Kabinet itu harus kompak, jangan saling mendiskreditkan karena hanya mengganggu stabilitas pemerintahan,” katanya mengingatkan.

Raja Juli banyak disorot netizen. DPR mendesaknya mundur karena dianggap tidak beres dalam menangani sektor kehutanan yang menjadi biang bencana. Apalagi latar belakang disiplin ilmunya bukan kehutanan melainkan sarjana agama.

Misteri terakhir berkaitan dengan musibah Sumatra adalah soal belum ditetapkannya peristiwa besar itu sebagai bencana nasional. Padahal berbagai pihak menilai bencana Sumatra sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia (PMK) Pratikno memberikan alasan.

Dosen Hukum Lingkungan UGM, Agung Made Wardana mengatakan istilah “prioritas nasional” tak dikenal dalam penanggulangan bencana. “Sepertinya berkaitan dengan efisiensi karena ada proyek strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), maka anggaran penanggulangan bencana juga terkena kebijakan ini,” katanya seperti dirilis CNN Indonesia.

Ada juga yang bilang ada yang takut kalau status bencana Sumatra dijadikan bencana nasional. Takut kalau nanti terbongkar siapa saja dalang-dalang penyebab musibah, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi hutan dan sumber daya alam di sana.

Kalau begitu lebih baik kita putar ulang lagunya musikus senior Ebiet G Ade yang berjudul: Berita kepada Kawan. Sebagian baitnya berbunyi: “Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.”(*)

Kapan Giliran di Kaltim

Catatan Rizal Effendi

SETELAH Sumatera, kapan giliran Kaltim? Kalau dilihat kelakuan orang di Benua Etam, rasanya kita hanya menunggu waktu saja.  Sepertinya kita juga bakal tertimpa musibah yang sama seperti dialami saudara-saudara kita di tiga provinsi Sumatera beberapa waktu ini.

Kita sudah menyaksikan betapa dahsyat dan mengerikannya bencana banjir bandang di Sumatera. Semua luluh lantak. Ada yang menggambarkannya lebih dahsyat dari tsunami Aceh. Hampir seribu orang meninggal dan masih ada ratusan lagi yang hilang. Belum lagi kerusakan berbagai infrastruktur, lenyapnya ribuan rumah tinggal dan harta benda. Tangis yang sangat memilukan dan mematikan.

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Kaltim sama masifnya seperti di Sumatera. Hutan dan kayunya ditebang  habis-habisan, lalu lahannya dibongkar dan dibumiratakan untuk penambangan dan pengembangan kebun kelapa sawit.

Pernyataan Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM) tentang hutan Kaltim belum lama ini langsung dikritik Achmad Ridwan alias Awan, founder selasar.co. Gubernur mengatakan, hutan Kaltim masih luas. Sekitar 8,5 juta hektare. “Hari ini kegiatan kehutanan slowdown karena harga lagi turun. Semoga hutan kita selalu terjaga,” begitu katanya dengan enteng beberapa waktu lalu.

Dalam video terbarunya Awan menilai, pernyataan Gubernur itu terkesan hanya melihat hutan sebagai komoditas ekonomi atau kue yang dibagi-bagi. Padahal hutan Kaltim termasuk paru-paru dunia. “Itu namanya denilai seperti jaka sembung,” ujarnya.

Awan mengingatkan, tahun lalu Kaltim berada di urutan pertama mengenai kawasan hutan yang lenyap atau deforestasi. Yaitu mencapai 44 ribu hektare . Data terbaru dari Dinas Kehutanan menyebutkan saat ini ada 250 ribu hektare lahan kritis. Itu di luar bukaan lahan untuk tambang di mana terdapat 1.700 lebih lubang tambang yang masih menganga atau tidak direklamasi dengan baik. “Angka 250 ribu hektare itu setara dengan 3 kali negara Singapura, jadi bukan angka yang kecil,” kata Awan mengingatkan.

Luas hutan Kaltim sekitar 13 juta hektare. Terdiri dari hutan lindung 2,85 juta hektare, hutan produksi (tetap dan terbatas) 9,27 hektare dan hutan konservasi 1,7 hektare. Data lain menyebutkan kawasan hutan Kaltim sekarang ini 8,3 juta hektare terdiri dari kawasan lindung 2,2 juta hektare dan kawasan budidaya 6,055 juta hektare.

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) Kaltim sudah berlangsung ratusan tahun. Dari perut bumi disedot minyak dan gasnya. Sumur minyak Mathilda yang menjadi patokan Hari Jadi Kota Balikpapan ditemukan 10 Februari 1897. Jadi lebih 128 tahun, minyak disedot dari perut bumi Kaltim.

Produksi minyak Kaltim tahun 2024 mencapai 9.044 barel minyak per hari (BOPD). Menyumbang sekitar 32 persen dari total produksi migas nasional. Cukup besar, tapi anehnya kita harus mengantre minyak di mana-mana. Akhir tahun ini jika tak ada perubahan, proyek perluasan kilang minyak Pertamina (RDMP) Balikpapan yang menelan biaya Rp122 triliun diresmikan. Dengan kapasitas produksi mencapai 360 ribu barel per hari, maka ini menjadi kilang terbesar di Indonesia.

Pada tahun 70-an Kaltim terkenal memasuki zaman banjir kap. Itu era penebangan kayu hutan habis-habisan. Dari ratusan pengusahanya tinggal HM Jos Sutomo yang masih meninggalkan jejak. Dia sempat membangun Hotel Senyiur, sekolah dan lapangan golf. Yang lainnya seperti hilang ditelan bumi.

Pabrik pulp Kiani Kertas di Mangkajang, Berau yang dibeli Prabowo dari Bob Hasan seperti menjadi monumen habisnya kayu di Kaltim dan gagalnya program Hutan Tanaman Industri (HTI). Pabrik itu didirikan tahun 1991, tapi sekarang dengan nama baru PT Kertas Nusantara belum  juga dapat berproduksi.

Sekarang bumi Kaltim dibongkar habis-habisan untuk diambil batu baranya. Saya pernah menginap di Hotel Fugo Samarinda, dekat Jembatan Mahakam. Dua jam duduk di teras kamar pada pagi hari, tidak kurang dari 200 ponton pembawa batu bara lewat di sana.

Produksi batu bara di Kaltim mencapai 350 sampai 400 juta ton per tahun. Jadi menyumbang lebih dari separuh total produksi batu bara nasional. Besar sekali. Makanya Gubernur Kaltim Isran Noor (2019-2024) pernah bilang, kalau uang hasil jualan batu bara dikembalikan ke Kaltim, maka Kaltim sanggup membiayai pembangunan IKN yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun lebih.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, produksi batu bara provinsi ini sepanjang 2024 mencapai 436,7 juta ton atau 52,1 persen dari total produksi nasional 836 juta ton.

Berdasarkan  data tahun 2025, terdapat 310 konsesi beroperasi di Kaltim dengan luas areal mencapai 1,5 juta hektare. Itu yang resmi, belum lagi yang liar.

Kalau mau kaya mendadak dan bisa banyak istri, ya main di tambang batu bara terutama batu bara liar. Daerah Samboja dan seputar IKN salah satu kawasan yang penuh dengan tambang liar. Termasuk Bukit Soeharto yang baru saja disorot anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz dari Nasdem. “Ada apa dengan Bukit Soeharto, sangat menyedihkan,” katanya dengan wajah muram.

Menurut Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN, Edgar Diponegoro, lahan IKN yang diserobot menjadi tambang illegal seluas 4.236 hektare. Sementara perkebunan illegal mencapai 8.338 hektare.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap, kerugian negara akibat tambang liar di Bukit Soeharto mencapai Rp5,7 triliun. Angka itu terdiri dari kehilangan potensi batu bara sebesar Rp3,5 triliun dan kerusakan hutan dan kayu mencapai Rp2,2 triliun.

Akibat penambangan batu bara yang semena-mena, maka diperkirakan terdapat 1.700 lubang tambang yang belum ditutup atau direklamasi. Dulu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2016 mengungkapkan ada 4.464 lubang tambang tersebar di Kaltim dari 1.488 IUP.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengambil data dari BPK dan laporan Pemprov Kaltim. Sampai 2024 masih terdapat lebih 2.700 lubang bekas tambang yang belum direklamasi di daerah ini. Lubang tambang itu sudah menelan sekitar 50 jiwa korban meninggal.

Bersamaan dengan itu, hutan Kaltim kembali dibabat habis untuk diganti dengan penanaman kelapa sawit. Luas kebun sawit di daerah ini mencapai 1,3 – 1,4 juta hektare. Sementara Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sudah dikeluarkan mencapai 2,75 juta hektare.

Sayangnya  dengan eksploitasi SDA yang sangat rakus itu, tidak juga menyejahterakan rakyat Kaltim. Penduduk miskin di daerah ini mencapai 211 ribu orang lebih atau sekitar 5,51 persen dari jumlah penduduk. Sedang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim Agustus 2025 mencapai 5,18 persen atau 107.670 orang.

Infrastruktur pendidikan dan perhubungan juga belum mampu melayani kebutuhan masyarakat.  Tidak gampang anak-anak mendapat bangku sekolah sesuai dengan yang diinginkan. Masih banyak juga infrastruktur jalan dan perhubungan yang tidak beres.

JATAM TIDAK PUAS

Anggota Fraksi PKB DPR RI Syafruddin dari dapil Kaltim dalam rapat dengar pendapat dengan Menhut dan Menteri LH menyatakan bahwa Kaltim  sangat rawan terjadi bencana seperti di Pulau Sumatera.

Dia kembali menyinggung 1.700 lubang tambang yang sudah merenggut 51 anak. Dia juga menyebut beberapa perusahaan batu bara raksasa beroperasi di Kaltim  antara lain PT KPC, Berau Coal, Indominco, PT Bayan, PT ITM Group, Kideco dan banyak lagi lainnya.

Menurut Syafruddin,  ada sejumlah perusahaan tambang yang terus menerus menggunduli hutan, mencemari sungai dan air.  Sayangnya dia tak minta penindakan tegas untuk dilakukan pencabutan dan penuntutan hukum. Dia hanya minta dilakukan langkah mitigasi agar bencana Sumatera tidak terjadi di Kaltim. Anggota DPD RI Yulianus Henock Samual juga menyoroti masalah ini.

Jatam Kaltim berkali-kali menyatakan tidak puas atas kebijakan Pemerintah dalam urusan pertambangan. Tindakan Kementerian ESDM pada bulan September lalu yang mengumumkan penghentian sementara 36 dari 190 daftar perusahaan tambang nakal di Kaltim tidak benar-benar menyentuh penderitaan rakyat dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Bagi Jatam Kaltim, penghentian sementara hanyalah drama birokrasi. Tanpa keterbukaan data, tanpa proses hukum pidana, tanpa pemulihan wilayah, dan tanpa jaminan perlindungan masyarakat, langkah ini tidak lebih dari transaksi kotor di balik meja kekuasaan.

Kaltim memang belum pernah dilanda banjir bandang yang dahsyat. Tapi banjir akibat kerusakan alam sudah kerap terjadi. BPBD Kaltim mencatat ada 980 kali banjir selama periode 2018-2024.

Menurut Jatam, kejadian banjir itu selaras  dengan hilangnya tutupan hutan akibat ekspansi tambang. “Jadi bukan lagi bencana rutin, melainkan akibat obral izin, reklamasi minim, pembukaan lahan yang masif, dan lemahnya penegakan hukum,” kata Windy Pranata, kepala Divisi Advokasi & Database Jatam Kaltim seperti diberitakan NIAGA.ASIA.

Kota Balikpapan dan Samarinda sudah sering kali banjir. Belakangan kondisinya bertambah parah. Bencana banjir besar terjadi di Mahakam Ulu (Mahulu), Mei tahun lalu. Rumah dan gedung hanya kelihatan atapnya saja. Sekarang ini juga terjadi banjir di Muara Wahau dan Karangan, Kutai Timur.

Saya setuju dengan ajakan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar agar kita semua melakukan tobat nasuha. Meski ajakan itu sempat menyinggung perasaan beberapa menteri, tapi esensi dan maksudnya sangat baik.  Cak Imin sejak Pilpres memang sudah mengampanyekan apa yang dinamakan dia “tobat ekologis.”

Maksud Cak Imin agar kita semua bertobat untuk tidak lagi melakukan eksploitasi alam yang membabi buta. Saya tidak bisa membayangkan jika bencana Sumatera benar-benar terjadi di Kaltim. Naudzubillah min dzalik.(*)

Presiden Prabowo…. Duka Sumatera, Duka Bangsa Indonesia

Oleh: Raja Parlindungan Pane

Koordinator Nasional Forum Wartawan Kebangsaan (FWK), Ketua Dewan Redaksi Berita Buana.vom

INDONESIA sedang berkabung. Tiga provinsi di Pulau Sumatera dilanda banjir bandang dan longsor sejak 25 November 2025. Seharusnya pemerintah sudah menetapkan bencana alam yang diperparah oleh kerusakan lingkungan itu sebagai bencana nasional.

Ini sangat menyedihkan. Kerugian materi belum terhitung. Tetapi korban meninggal hingga Jumat (5/12) sudah menjadi 867 orang, sementara 521 orang lainnya masih dinyatakan hilang, dan 4.200 orang mengalami luka-luka.

Kepastian jumlah korban meninggal, luka-luka, dan hilang yang sifatnya masih sementara itu disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam konferensi pers, Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Jumlah korban meninggal di tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diperkirakan terus bertambah, karena pencarian korban hingga Minggu (7/12) belum tuntas.

Akan tetapi kita semua sebaiknya tidak hanya melihat angka statistik korban bencana tersebut. Di balik setiap korban meninggal terdapat kesedihan yang mendalam, serta kesulitan keluarga dalam melanjutkan kehidupan.

Sementara korban hidup yang sekarang masih tinggal di pengungsian membutuhkan bantuan tanggap darurat yang super cepat. Mereka butuh makan, butuh minum, dan pakaian.

Mengutip laporan Pusdalops di masing-masing provinsi, para pengungsi terdampak bencana alam tersebut tercatat: Sumatra Utara 51.433 jiwa, Aceh 775.346, dan Sumatra Barat 22.354, sehingga total pengungsi di tiga provinsi ada 849.133 jiwa. Demikian data yang dikutip CNBC Indonesia (Jumat 5/12).

Bantuan tanggap darurat cepat sekarang dibutuhkan. Tindakan evakuasi dalam upaya penyelamatan dan pemberian bantuan pangan, juga harus dilakukan sesegera mungkin.

Tentu saja bantuan tidak berhenti di situ. Bantuan berikutnya berupa rehabilitasi bangunan rumah, sarana dan prasarana umum seperti bangunan sekolah, perkantoran, dan jalan serta jembatan juga sudah harus mulai direncanakan.

Pemulihan kesehatan masyarakat juga harus dikeroyok oleh semua pihak, baik kementerian kesehatan maupun para pihak, seperti rumah sakit swasta dan perusahaan yang biasa melayani kesehatan masyarakat.

Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) juga sudah bersiap-siap menurunkan 200 hipnoterapis profesional ke lokasi-lokasi pengungsian untuk membantu pemulihan mental melalui psikososial pasca bencana.

Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto kini diuji ketangkasannya, kepeduliannya, strategi dan pengaturannya, termasuk penyiapan dana dalam penanganan bencana besar ini.

Tidak cukup sampai di situ. Keadilan terhadap layanan juga perlu mendapat perhatian khusus.
Sekarang bencana terjadi di Sumatera, lain waktu bisa terjadi di provinsi lain. Semua butuh pelayanan sama ketika mengalami bencana. Singkat kata perlu ada standar pelayanan dan penanganan.

Dalam pelayanan, peralatan berat untuk evakuasi, dan angkutan darat, laut, dan udaranya yang sering dipertontonkan pada hari-hari besar militer dan kepolisian, juga perlu dikerahkan bila dibutuhkan.

Hal lain yang menjadi perbincangan serius dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) adalah bagaimana kualitas kepedulian dan keadilan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi bencana dan memberi perlindungan kepada rakyat.

Sebab ketika layanan berkeadilan untuk semua tidak bisa terwujud, dan kepedulian terhadap manusia dan kemanusiaan dengan berbagai latar belakang juga tidak memuaskan, maka pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa dianggap gagal dalam memberi perlindungan terhadap bangsa.

Apalagi pemerintah juga harus bertindak adil dalam menangani kasus perusakan lingkungan di Sumatera. Kerusakan lingkungan di kawasan hutan di pegunungan Bukit Barisan yang diduga memperparah dampak ketika terjadi hujan lebat, banjir dan longsor.

Ribuan bahkan mungkin jutaan kayu gelondongan yang diduga hasil pembabatan hutan, terbawa air bah dan menghantam banyak tiang jembatan dan rumah-rumah penduduk.

Tantangan yang dihadapi pemerintah, khususnya penegakan hukum baik yang berada dalam tugas pokok di lembaga kementerian maupun lembaga hukum sendiri adalah melakukan pengusutan tuntas. Para tersangkanya harus diadili.

Penegak hukum harus tegas terhadap siapa saja yang terlibat perusakan hutan. Harus ditindak siapa saja di balik perusakan hutan.

Selidiki, umumkan, dan diadili. Apakah ada oknum-oknum yang turut menjadi mata rantai penyebab kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, dan memberi dukungan kegiatan illegal logging, maupun penggundulan hutan berizin, semua harus diusut.

Inilah saatnya Presiden Prabowo Subianto bertindak cepat dan tegas terhadap pembalakan liar. Prabowo yang terus menggaungkan nilai-nilai kebangsaan tidak boleh kalah dengan mafia pembalakan hutan, terutama di Kawasan Hutan Bukit Barisan. Soalnya hingga saat ini belum ada pernyataan resmi presiden mengenai pembalakan liar sebagai salah satu penyebab pemicu banjir bandang.

Jangan sampai anak-anak dan cucu kita kelak akan menanggung dampak pembalakan liar ini karena pembiaran pemerintah. Sekelas menteri tampaknya tak kuasa mengatasi pembalakan hutan di Kawasan Hutan Bukit barisan yang kian hari kian tergerus.
Ayo Presiden. Ditunggu langkah raksasanya untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda bangsa ini. Jangan ragu. Rakyat berada di belakang presiden. Semoga.

Curhat ke AI Meningkat, Risiko Psikologis Mengintai

SAMARINDA — Kecenderungan remaja dan anak muda untuk menjadikan Artificial Intelligence (AI) sebagai tempat mencurahkan isi hati kian meningkat di era digital. Fenomena ini terlihat kuat di kalangan Generasi Z dan Generasi Alpha yang nyaris tumbuh seiring dengan kehadiran ponsel pintar dan konektivitas internet. Namun, penelitian terbaru mengingatkan kebiasaan ini tak selalu memberikan dampak positif bagi kesehatan mental.

Sebuah publikasi bertajuk From Lived Experience to Insight: Unpacking the Psychological Risks of Using AI Conversational Agents mengungkapkan, penggunaan chatbot AI berpotensi memunculkan 19 perilaku berisiko mulai dari manipulasi emosional, pencarian validasi instan, hingga ketergantungan psikologis terutama pada kelompok pengguna yang secara emosional rentan.

Penelitian longitudinal pada tahun 2025 yang melibatkan 981 responden juga menunjukkan keterkaitan signifikan antara intensitas interaksi suara dengan bot AI dan meningkatnya rasa kesepian. Studi ini mencatat kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial nyata serta tumbuhnya keterikatan emosional yang berlebihan terhadap AI, hingga mengurangi kebutuhan bersosialisasi dengan manusia.

Pakar kesehatan mental menilai fenomena tersebut mengandung risiko tambahan, seperti self-diagnosis, misinformasi, dan pemilihan langkah penanganan mandiri tanpa konsultasi profesional. Dalam sejumlah laporan internasional bahkan muncul istilah AI psychosis, kondisi ketika individu mulai meyakini chatbot memiliki kesadaran layaknya manusia dan menjadikannya pusat perhatian emosional hingga memicu krisis mental.

Meski demikian, sejumlah studi juga mencatat manfaat terbatas. Untuk kasus depresi ringan hingga moderat, curhat ke AI dapat membantu tahap awal pengelolaan stres. Namun peneliti menegaskan, chatbot hanya berfungsi sebagai alat pendamping, bukan pengganti peran psikolog, konselor, atau dukungan manusia.

Bagi remaja, AI menawarkan kenyamanan, selalu tersedia, tidak menghakimi, cepat merespons, dan bisa memahami konteks emosi. Hal ini membuat layanan AI terasa seperti “ruang aman virtual” yang dapat diakses kapan saja tanpa takut distigma. Namun kemudahan ini dikhawatirkan membuat sebagian remaja menghindar dari hubungan sosial nyata yang sebenarnya penting untuk perkembangan empati dan kecerdasan emosional.

Kondisi ini terjadi kepada salah satu remaja yang aktif menggunakan chatbot sebagai teman ngobrol, Syifa (19) mengaku lebih nyaman mencurahkan perasaannya ke AI dibandingkan teman dekat.

“Aku merasa AI-nya lebih ngerti aku daripada temen sendiri. Kalau capek, galau, atau bingung, tinggal ketik aja, langsung ada jawaban yang bikin adem. Kalo curhat ke temen aku gaenak, takut mereka terganggu,” ujarnya.

Syifa menyadari manfaat sekaligus bahaya fenomena ini.

“Curhat ke AI nggak salah, asal tahu batasnya. Tapi jangan sampai AI jadi tempat pelampiasan utama sampai kita lupa ada manusia di luar sana,” tambahnya.

Para ahli mengibaratkan fenomena ini seperti payung di tengah hujan badai, berguna, tetapi tidak bisa menggantikan tempat berteduh yang sebenarnya. Sementara bagi sebagian remaja, AI mungkin terlihat layaknya teman ideal, selalu ada, tidak marah, tidak tersinggung, namun hubungan tersebut tetap satu arah dan tidak mampu menggantikan interaksi manusia yang penuh dinamika dan kehangatan emosional. (intan)

« Previous Page — Next Page »