Dinas Pariwisata Kukar Siapkan Event Spektakuler

TENGGARONG – Tahun 2025 akan menjadi tahun penuh gebrakan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Beragam event spektakuler telah disiapkan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, mulai dari festival musik, seni budaya, hingga ajang olahraga bertaraf nasional. Selain memberikan hiburan bagi masyarakat, agenda ini juga diharapkan menjadi penggerak utama sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.

Salah satu event yang paling ditunggu adalah Kukar Land, festival musik yang telah menjadi ikon baru bagi Kukar. Setelah sukses besar di tahun 2023, festival ini kembali hadir dengan konsep yang lebih megah dan line-up artis yang lebih menarik.

“Kukar Land bukan sekadar hiburan, tetapi juga telah menjadi identitas baru bagi Kukar di mata pecinta musik. Tahun ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih besar, lebih seru, dan menarik lebih banyak wisatawan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Arianto, Jumat (7/3/2025).

Tak hanya menghadirkan artis nasional, event ini juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seniman, serta industri kreatif.

Dispar Kukar telah menyusun kalender event sepanjang 2025, memastikan setiap bulan akan diisi dengan kegiatan menarik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari festival budaya, olahraga, hingga bazar UMKM, semuanya telah dijadwalkan dengan matang agar memberikan dampak luas.

“Kami ingin setiap event tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga bisa memberikan efek domino bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, kami akan terus mengevaluasi setiap kegiatan agar manfaatnya benar-benar terasa bagi masyarakat,” jelas Arianto.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat yang tinggi, tahun 2025 dipastikan akan menjadi tahun yang penuh warna bagi Kukar. Festival musik mengguncang, seni budaya berkembang, dan perekonomian kreatif semakin tumbuh—semua bersatu dalam rangkaian event spektakuler yang siap menghibur dan memberdayakan masyarakat.

“Kami ingin menjadikan Kukar sebagai destinasi event terbaik di Kalimantan. Setiap acara yang digelar harus mampu menciptakan pengalaman berkesan, menarik wisatawan, dan membuka peluang ekonomi bagi warga,” tutup Arianto. (Adv)

Ulang Tahun SMSI: Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

Oleh: Firdaus, Ketua Umum SMSI

DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) genap berusia sewindu pada Jumat, 7 Maret 2025.

Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi.

Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, jurnalisme, distribusi dan sistem pemasaran.

Persaingan antar platform media tidak terelakkan. Persaingan semakin luas antar perusahaan pers, media sosial, dan bahkan media global, seperti google, dan facebook.

Terjadi begal-membegal konten media, tanpa menghiraukan etika. Siapa yang memproduksi konten, dan siapa yang mereguk keuntungan tidak ada aturan main yang jelas.

Media platform cetak tergerus oleh platform televisi dan online. Media televisi terganggu media sosial dengan berbagai layanan aplikasi, seperti youtube.

Media global platform digitial seperti google juga ikut mendistribusikan berita dan mengambil banyak iklan.  Artificial Intelligence (AI) yang mendaur ulang informasi, turut menawarkan kerja jurnalisme, termasuk mengolah informasi menjadi karya tulis.

Sementara informasi yang disampaikan AI banyak yang belum ter-verifikasi kebenarannya. Ini juga ikut menggerus kerja media pers.

Sudah tidak terbilang entah berapa kali AI didiskusikan dan diseminarkan di dalam dan luar negeri, untuk keperluan berbagai bidang pekerjaan, termasuk bidang jurnalisme dan bisnis media.

Akan tetapi masih banyak pertanyaan dan keraguan terhadap kemampuan AI sebagai mesin pendaur ulang informasi yang melimpah-ruah setiap hari.  Keraguan terhadap AI dalam menyeleksi data dan informasi dianggap masih lemah. Antara hoax dan fakta belum dipilah secara meyakinkan.

Di sinilah AI seringkali diletakkan sebagai pihak yang berlawanan dengan kerja jurnalisme yang mengedepankan fakta, data, dan verifikasi ketat terhadap kebenaran informasi sebelum disuguhkan sebagai berita. Selain berlawanan dalam prinsip kebenaran fakta dan data, juga menjadi perlawanan dalam bisnis bermedia.

SMSI tidak kaget dalam situasi seperti sekarang ini. Kelahiran SMSI delapan tahun silam memang menjawab keadaan disrupsi teknologi dan transformasi sosial yang sedang melanda media massa saat itu.

Perusahaan media massa banyak yang bangkrut, sebagian tutup, awak media seperti wartawan dan tenaga pendukung terpaksa dirumahkan, diberhentikan tanpa batas waktu.

Tenaga kerja di bidang pers banyak yang menganggur. Yang masih bertahan bekerja harus beradaptasi dengan cara kerja baru: serba internet.

Mereka yang bisa beradaptasi tetap lanjut bekerja dengan imbalan kesejahteraan yang minimal, karena iklan tidak lagi seperti sebelum terjadi disrupsi.

Keadaan seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok yang medianya disubsidi dana oleh negara.

Tenaga bidang pers yang berantakan tidak terurus seiring datangnya disrupsi, secara alamiah mengalir ke media digital/siber yang paling mudah disiapkan, dengan pola bosnis yang belum jelas.

Jadi bisa dikatakan SMSI adalah anak perubahan era 4.0, hasil dialektika media lama dan baru. Kelahirannya memang di saat disrupsi sedang berlangsung.

SMSI menjadi media alternatif, dan turut menjadi pelaku.

Hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, SMSI berulang tahun ke-8. Perjalanannya sebagai organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.700 pengusaha pers media siber  semakin menapak kuat dan kian tangguh di kancah persaingan media.

Namanya semakin dikenal luas, jaringan bisnisnya tidak terbatas pada instansi pemerintah. Jaringan semakin meluas pada banyak sektor swasta, termasuk di bidang industri.

SMSI semakin mengenal lebih dekat ekosistem media. Disrupsi multidimensi tidak bisa dihindarkan. Semua berjalan secara alamiah. Alam sedang berjalan sesuai kodratnya. Tidak ada yang bisa nenolak. Disrupsi teknologi barlangsung tali-temali, menghidupkan dan meruntuhkan.

Kita tidak menyerah pada disrupsi teknologi. Dari awal SMSI tidak mau hanya sekedar mengantisipasi perkembangan teknologi. Itu langkah pengekor. Tetapi semua anggota tahu bahwa SMSI tampil merancang perubahan jauh di depan teknologi itu sendiri.

Sejak awal SMSI  mendidik semua awak bisnis media dan redaksi bekerja di lapangan langsung, bukan mengutip informasi AI yang masih perlu verifikasi. Jurnalisme yang berkualitas menjadi motto SMSI.

Sekilas SMSI

Selasa 7 Maret 2017  menjadi tonggak bersejarah bagi dunia pers tanah air. Hari itu sebuah lembaga yang kemudian diberi nama SMSI diproklamirkan oleh sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai provinsi di Indonesia. Pembentukan SMSI  digagas oleh Ketua PWI Banten, saat itu PWI Banten dipimpin oleh Firdaus.

Dengan diproklamirkannya pendirian SMSI, kemudian diikuti dukungan para ketua PWI Se-Tanah Air, dengan membentuk SMSI di provinsi-provinsi masing-masing.

Maka jadilah SMSI sebagai organisasi pers nasional yang menjadi wadah para pengusaha pers online atau media siber. Sekarang tercatat sekitar 1.700 pengusaha media siber bergabung. Mereka sebagian besar para start-up yang mengembangkan usaha pers.

Tiga tahun berjalan pada 29 Mei 2020 secara resmi SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers dengan surat keputusan Dewan Pers Nomor 22/SK-DP/V/2020 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers  Mohammad Nuh, 29 Mei 2020.

Dengan ketetapan tersebut maka saat itu jumlah konstituennya menjadi 10, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan SMSI.

Dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SMSI 26 – 27 September 2020, di Hotel Marbella Anyer, SMSI mengukuhkan arah organisasi dan pemantapan program kerja.

Kemudian dirumuskan secara sistematis, bahwa SMSI menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Untuk 5 tahun pertama, SMSI membagi program menjadi dua program pokok, Pertama, Program Berorientasi kedalam (Internal). Kedua, Program Berorintasi Keluar (Eksternal).

Khusus Internal ada tiga program prioritas internal yaitu Pertama,  Pendataan dan verifikasi anggota setanah air;

Kedua, Tahun 2020 – 2021 diprioritaskan pada  pembangunan infrastruktur SMSI hingga Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia; Ketiga, memperkuat news room yang menjadi  perekat jaringan media siber di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan amanah rakernas tersebut,  dengan keterbatasan di tengah badai pandemi Covid-19, SMSI bergerak membangun siberindo.co sebagai news room terbesar di Tanah Air yang diluncurkan pada 10 Oktober 2020 di Bintaro Tangerang Selatan. Sebelumnya sudah di bangun sin.co.id dan indonesiatoday.co.

Sementara itu, secara eksternal sesuai hasil Rakernas 26 – 27 September 2020, SMSI akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Terkait hal tersebut, SMSI membagi program yang berorientasi eksternal menjadi tiga yaitu Pertama, Membangun hubungan dengan seluruh jajaran pemerintahan dalam rangka memperkuat tatanan pemerintahan  untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kedua, Membangun hubungan dengan Dunia Usaha dan masyarakat pers sebagai komunitas SMSI; Ketiga, Membangun dan memperkuat hubungan SMSI di tataran international. (*)

Kok Pertamini Jadi Sasaran?

Catatan Rizal Effendi

PAK DAHLAN ISKAN, bos saya kirim video razia penjualan BBM eceran di Balikpapan beberapa hari lalu. Ada teksnya yang berbau parodi, yang membuat dia tergelitik. “Ini kenapa ya?” tanyanya kepada saya lewat pesan WhatsApp.

Teksnya memang terkesan nakal. Bunyinya begini: “Yang korupsi pejabat Pertamina, yang jadi sasaran Satpol PP pedagang bensin eceran. Betul-betul amburadul hukum di negeri Konoha ini…”

Ketika saya jelaskan kepada Pak Dahlan bahwa itu operasi penertiban penjual eceran BBM yang dinilai melanggar aturan, dia memberi komentar kecil. “Sepertinya momentumnya kurang pas ya? Jadi bahan paradoks,” katanya begitu.

Belakangan video itu beredar di mana-mana dan jadi viral. Momen sekarang ini memang orang habis-habisan menghujat Pertamina. Sejuta sumpah serapah dialamatkan kepada BUMN yang satu ini. Jadi apa saja yang dianggap terkesan membela atau tidak searah dengan sikap menghukum Pertamina, maka pasti menjadi sasaran alias di-bully.

Kita harus memuji Kejaksaan Agung (Kejagung) setinggi langit. Berkat kejelian dan keberaniannya, terungkap permainan dan penjarahan uang negara dalam tata kelola minyak dan produksi kilang yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Sudah 9 tersangka ditetapkan. Yang membuat ratusan juta rakyat Indonesia kaget karena salah satunya adalah Direktur Utama PPN sendiri, Riva Siahaan. Dia bos besar yang memimpin dan mengatur penjualan BBM Pertamina. Bayangkan kalau juragannya yang bermain, bagaimana dengan yang di bawahnya?

Riva sendiri kabarnya menerima gaji sekitar Rp21,8 miliar per tahun atau Rp1,8 miliar per bulan. Dia dikenal sebagai pejabat bergaya mewah termasuk istri dan keluarganya.

Mitra kejahatan Riva dari pihak swasta juga bukan orang sembarangan. Salah satunya adalah  Muhammad Kerry Andrianto Riza, putra dari pengusaha migas Mohammad Riza Chalid. Sudah anak juragan minyak kakap ternyata jadi “bajingan” juga. Beredar juga video di media sosial dugaan keterlibatan beberapa elite lainnya.

Tak kalah mengagetkan besarnya kerugian negara. Kejagung menyebut sekitar Rp193,7 triliun per tahun. Padahal kejadiannya selama 5 tahun, antara 2018-2023. “Hitung sendiri berapa jadinya,” ujar Jaksa Agung  Prof ST Burhanuddin.

Ramai beredar di media sosial grafis “Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia.” Kasus Pertamina yang baru diungkap langsung menempati puncak klasemen dengan kerugian hampir seribu triliun. Menyusul PT Timah dengan nilai korupsi Rp300 triliun sampai di urutan ke-10 kasus korupsi di Kominfo yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8 triliun.

Yang menarik dan jadi bahan perdebatan adalah modus operandi kejahatan di Pertamina ini. Kejagung mengungkap salah satu modusnya adalah tindakan PPN yang membeli BBM dengan kualitas lebih rendah (RON 90 atau Pertalite), lalu menjualnya seolah-olah sebagai RON 92 atau Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Lalu muncul polemik dan silang pendapat antara istilah blending dan pengoplosan.

Supaya jelas mana yang benar, kita tunggu saja persidangan kasus ini ke depan. Tampaknya Kejaksaan masih terus mengembangkan dan melakukan pemeriksaan lebih jauh. Jangan-jangan masih ada tambahan tersangka baru.

Banyak warganet yang menuntut agar Pertamina dibubarkan saja. Sebagian juga ingin menuntut atau mengajukan class action karena dianggap merugikan rakyat. Dirut Pertamina sendiri, Simon Aloysius Mantiri sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku sangat terpukul dengan kasus ini.

KASUS PERTAMINI DI BALIKPAPAN

Lalu apa yang terjadi di Balikpapan?  Jauh sebelum heboh kasus minyak secara nasional, Balikpapan sudah mengalami lebih dulu soal kelangkaan BBM dan antrean di SBPU, sulitnya mendapatkan LPG 3 kg atau gas melon sampai ribut-ribut soal penjualan bensin eceran dan kehadiran Pom Mini yang akrab disebut “Pertamini.”

Masalah ini sampai menjadi topik panas pada debat kampanye Pilwali Balikpapan 2024. Potret yang terjadi di kota penyangga IKN ini benar-benar sebuah paradoks. Karena di sini berdiri kilang minyak Pertamina RU V yang tengah diperbesar produksinya dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu per barel melalui proyek RDMP. Itu terbesar di Indonesia bahkan ASEAN.

Balikpapan sendiri sudah berpuluh tahun di sebut Kota Minyak. Tim sepak bolanya saja,  Persiba sampai digelari “Tim Selicin Minyak.”  Tapi anehnya kelangkaan BBM di Balikpapan lebih parah ketimbang daerah lain.

Akibat keterbatasan SPBU, maka di Balikpapan banyak tumbuh pedagang penjualan BBM eceran khususnya bensin serta berdirinya ratusan stasiun mini atau Pertamini liar yang dilakukan masyarakat. Mereka membeli mesinnya berbentuk dispenser lalu dipasang di toko atau di depan rumahnya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.

BBM yang dijual biasanya hasil ngetap di SPBU. Ada yang dioplos, ada juga yang harganya dinaikkan lebih tinggi. Tapi banyak warga mau tidak mau membelinya ketimbang antre berlama-lama di SPBU.

Mulai tahun kemarin, Pemkot Balikpapan melakukan penertiban karena dianggap membahayakan lingkungan terutama ancaman kebakaran. Ada 300-an Pertamini sempat mendapatkan izin (KBLI 47832) melalui OSS. Tapi belakangan tidak bisa dilanjutkan lagi karena izin yang keluar ternyata tidak sesuai dengan ketentuan lainnya. Padahal masih ada 300-an lagi yang belum mendapatkan izin. Sementara pedagang bensin eceran sama sekali tak bisa ditolerir.

Kepala Satpol PP Balikpapan Boedi Liliono mengatakan pihaknya melaksanakan razia besar-besaran, tidak saja yang berjualan di jalur jalan nasional, tetapi juga di seluruh pelosok kota. “Kami melakukan operasi demi ketertiban dan keamanan kota,” katanya.

Dia juga meminta kepada pengusaha pom mini yang sudah memiliki izin untuk melengkapi peralatan keselamatan dan keamanan sesuai surat edaran terbaru dari wali kota. Kalau tidak akan dilakukan penindakan dan pemusnahan. Penindakan itu yang terlihat di video sampai terjadi cekcok antara petugas dan pedagang.

Dari hasil operasi tahun 2024 dan putusan sidang, ada 37 dispenser pom mini yang mereka musnahkan. Selain itu  ada 100 ton lebih bensin yang dijual di botol plastik hasil sitaan ikut juga dimusnahkan.

Asisten 1 Pemkot Balikpapan Zulkifli mengatakan, dalam rapat koordinasi dengan Pertamina, pihaknya meminta dilakukan penambahan SPBU. Selama ini di Balikpapan hanya memiliki 14 unit, sedang di Samarinda beroperasi 34 unit. “Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan penambahan,” jelasnya.

Para pedagang bensin eceran dan pemilik pom mini mengaku kesal dengan penertiban yang dilakukan Satpol PP, meski diakui apa yang dilakukan mereka tanpa izin. “Petugas tak punya perasaan iba, kami kehilangan mata pencaharian dan modal, padahal hanya untuk sesuap nasi. Seharusnya kami dibina,” kata Mansyah, salah seorang pedagang dengan wajah kesal dan muram. Lalu banyak warganet membandingkan ketidakadilannya dengan skandal di Pertamina Patra Niaga.(*)

Hari Pertama Rudy Mas’ud

Catatan Rizal Effendi

PUASA hari ketiga yang berkah. Senin, 3 Maret 2025. Jika tak ada perubahan, ini boleh dibilang hari pertama Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud, SE, ME mengawali tugasnya di Kantor Gubernur, Jl Gajah Mada 2, Samarinda Ulu.

Setelah dilantik serentak di Jakarta, 20 Februari lalu, dia tidak bisa pulang langsung ke Samarinda karena harus mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama seminggu. Hanya Wagub Seno Aji yang bisa langsung ngantor saat itu.

Sebelum ke Magelang, Rudy sempat serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Akmal Malik di Kantor Penghubungan Kaltim Jakarta. Kabarnya Akmal akan diundang ke Samarinda dalam acara syukuran dan buka puasa bersama gubernur baru.

Rudy dan istrinya Syarifah Suraidah bersama kakaknya, Rahmad Mas’ud yang juga wali kota Balikpapan baru kembali hari Jumat (28/2). Dia mendarat di Bandara Sepinggan. Mereka sempat bertemu Forkompimda, di antaranya Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.

Selanjutnya Rudy dan Rahmad bersama istri langsung ziarah ke makam orangtua mereka di TPU Taman Merdeka, Kampung Baru, Balikpapan Barat.

“Seperti juga umat Islam lainnya, ziarah yang kami lakukan sebagai bagian dari tradisi keluarga turun temurun dalam menyambut bulan suci Ramadan sekaligus mendoakan orangtua dan keluarga yang sudah tiada,” kata Rudy.

Kampung Baru adalah kampungnya keluarga Bani Mas’ud. Semua lahir di sana. Ayah ibunya Haji Mas’ud dan Hj Syarifah Ruwaidah Alqadri yang berdarah Sulbar tinggal di sana. Berdagang minyak, sehingga anak-anaknya juga bergerak di bisnis yang ada hubungannya dengan minyak atau BBM.

Masyarakat ramai menyambut Rudy dan Rahmad. Suasana pemakaman penuh sesak. Maklum sekarang dia menjadi orang nomor satu di Kaltim. Sang istri, Syarifah Suraidah atau Bunda Harum tampil menarik dengan gaya kacamata bingkai putih lensa hitam yang modis. Rambutnya yang pirang dipercantik dengan bando bermutiara.

Ibu 13 anak ini punya beban tugas yang tidak ringan. Selain mengurus keluarga, dia juga menjadi ketua TP PKK dan Dekranasda Kaltim. Tapi dia juga anggota Komisi VI DPR RI dapil Kaltim dari Fraksi Golkar, yang membidangi perdagangan, BUMN dan pengawasan persaingan usaha.

Kabarnya Rudy dan keluarga belum bisa tinggal di rumah dinas gubernur di Lamin Etam. Renovasinya belum selesai. Dia juga tidak bisa langsung ngantor di ruang kerja Lantai 5 Gedung Putih, nama populer Kantor Gubernur. Juga belum rampung renovasinya.

Selain di Gedung Putih, Rudy juga bisa bekerja di Lamin Etam. Tapi kabarnya juga belum selesai, jadi kemungkinan dia menggunakan ruang kerja gubernur di Lantai 2.

Rudy dan keluarga selama ini tinggal Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Dia juga punya rumah di Jakarta karena menjadi anggota DPR RI sebelum digantikan istrinya. Perusahaannya banyak bergerak di bidang transportasi bahan bakar, galangan kapal dan penyimpanan bahan bakar.

Beberapa nama perusahaan yang terkait dengan Rudy dan Syarifah Suraidah di antaranya PT Barokah Bersaudara Perkasa, PT Barokah Gemilang Perkasa, PT Istana Gemilang Perkasa,  PT Mas’ud Bersaudara Internasional, PT Cakra Buanamas Utama, PT Barokah Agro Perkasa dan PT Eissu Prima Usaha.

Minggu subuh kemarin, Rudy mengikuti salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Muttaqien, Islamic Center Samarinda. Ini rangkaian safari ramadan gubernur bersama jajaran pejabat Pemprov. “Saya ingin masjid ini jadi wadah pendidikan, pengkaderan pemuda Islam dan berbagai kegiatan keagamaan seperti MTQ,” katanya ketika memberikan sambutan.

PROGRAM 100 HARI PERTAMA

Setelah dilantik, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji (RS) ingin langsung ngegas program Gratis Pol atau Gaspol, yang menjadi andalan mereka waktu kampanye. Sepertinya mereka ingin membuktikan bahwa janji kampanyenya bukan sekadar “omon-omon.”

Waktu 100 hari pertama itu biasanya dihitung mulai saat pelantikan. RS dilantik serentak dengan kepala daerah lainnya 20 Februari lalu. Karena Rudy harus ikut retret selama seminggu di Magelang, jadi efektif dia mulai bekerja Senin ini tanggal 3 Maret. Itu berarti 100 hari pertama anggap saja kita hitung mulai 3 Maret. Jadi berakhirnya sampai 12 Juni mendatang.

Ada 7 program gratis Rudy-Seno. Yaitu pendidikan SMA sampai S3 gratis, berobat dan layanan kesehatan gratis, makan bergizi gratis,  seragam sekolah gratis, wifi gratis desa se-Kaltim, DP rumah biaya admin gratis atau gratis biaya administrasi kepemilikan rumah sampai gratis haji/umrah bagi marbot masjid.

RS ingin ke-7 program itu sudah mulai dijalankan pada 100 hari pertama mereka bekerja sebagai pemimpin Kaltim. Semangat ini boleh saja diapresiasi.

Tapi harus disadari tidak gampang RS memasukkan program di tengah jalan. Soalnya APBD murni Kaltim 2025 sudah diketok atau ditetapkan sebelum mereka resmi jadi gubernur dan wagub. Mereka baru bisa intervensi langsung pada penyusunan APBD Perubahan 2025 yang biasanya dibahas pada semester kedua. Sementara dari penjelasan Seno, program pendidikan gratis misalnya sudah dimulakan Juli ini, pada semester pertama.

Penjelasan Seno bahwa program Gaspol terutama pendidikan gratis dilaksanakan bertahap, lalu belakangan tim transisi merilis ada sejumlah persyaratan akan dilaksanakan menjadi orang bertanya-tanya dengan pernyataan mereka sebelumnya.

Kita sependapat dengan komentar pengamat ekonomi dari Unmul, Purwadi bahwa persiapan pelaksanaan program Gaspol terkesan belum matang. Orang punya persepsi Gaspol itu berarti semuanya gratis.  Semuanya ditanggung tanpa pengecualian. Itu diperkuat dari pernyataan Rudy bahwa gratisnya tidak terkecuali, semua sama rasa dan sama-sama dapat. Tidak seperti program beasiswa ada yang tidak dapat sehingga dianggap pilih kasih.

Kalau Gratispol masih disekat-sekat dengan tahapan, pembatasan (meski sementara) dan soal akreditasi, itu berarti tetap saja terkesan pilih kasih. Atau kecemburuan, kata Purwadi.  Padahal sejak awal mereka mengatakan semua sama rasa dan semua dapat.

Ada yang berpendapat, sebaiknya Rudy-Seno mematangkan dulu ke-7 program yang dia canangkan secara teknis dan detail. Mana yang bisa dilaksanakan langsung tahun ini, mana yang harus ditunda tahun depan. Tapi jangan tanggung-tanggung. Bahas habis teknisnya dengan aparat dan dinas terkait. Lebih baik pelaksanaan Gaspol-nya dimulai 2026, di mana dia terlibat penuh dalam penyusunan APBD Kaltim 2026 jika masih nanggung.

Soalnya mereka sendiri yang menyatakan Gaspol untuk semua bukan sebagian. Mereka sendiri yang bilang uangnya cukup. Jadi tidak terlalu tepat kalau alasannya karena anggaran masih terbatas apalagi karena ada pemangkasan.

Hari pertama Seno di Kantor Gubernur, dia langsung menyatakan program Gaspol sama sekali tidak terpengaruh dengan kebijakan pemangkasan. Adanya pemangkasan sekitar Rp400 miliar tidak membuat APBD Kaltim yang nilainya sekitar Rp21 triliun terganggu.

Dia juga mengatakan, dana pemangkasan yang diambil dari anggaran perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) di sekretariat Kantor Gubernur dan dinas-dinas dialihkan ke program pendidikan dan kesehatan.

Itu berarti anggaran pendidikan yang sudah disisihkan 20 persen dari besaran APBD bertambah lagi. Jadi lebih leluasa lagi melaksanakan program. Sehingga program Gaspol Rudy-Seno untuk pendidikan dan berobat gratis bisa jalan lebih kuat lagi.

Tujuh program dedikasi RS memang sangat dibutuhkan penjelasan teknisnya secara rinci. Sebagian orang masih bertanya-tanya kebijakan pelaksanaannya seperti apa. Soalnya dinyatakan serba gratis dan tidak pilih kasih. Jadi semuanya bisa dapat.

Sementara itu Tim Transisi RS yang diketuai Rusmadi Wongso terus melakukan pembahasan dengan pihak Pemprov, yang dipimpin Sekdaprov Sri Wahyuni. Kedua pihak sepakat agar program Gaspol Rudy-Seno (RS) bisa berjalan lancar sejak 2025. Apalagi rakyat sudah menunggu.(*)

Dari Garong Minyak di Lawe-lawe

Catatan Rizal Effendi

TAHU Lawe-lawe? Itu kelurahan kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dulu Balikpapan Seberang. Letaknya di bibir Teluk Balikpapan dan tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan luas 7.572,49 hektare. Meski penduduknya hanya 3.285 jiwa, tapi Lawe-lawe bagi Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan sangat besar dan strategis fungsinya.

Di sini ada berdiri fasilitas penerimaan, penyimpanan dan penyaluran minyak mentah Pertamina. Mulai dulu dan bahkan sekarang diperbesar karena ikut mendukung proyek RDMP (Refinery Development Master Plan).  Proyek RDMP bertujuan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang Balikpapan dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari.

Fasilitas single point mooring (SPM) atau single buoy mooring (SBM)  dan jalur pipa berdiameter 52 inci dipasang untuk menghubungkan Terminal Lawe-lawe ke kilang Balikpapan. Ada pipa darat sepanjang 14,4 km dan pipa lepas pantai sepanjang 4,5 km. Di Lawe-lawe juga dibangun dua tangki penampung minyak mentah berkapasitas 2 juta barel.

SPM yang berkapasitas 320 ribu DWT dipasang 13,9 km dari Pantai Tanjung Jumlai dan dirancang untuk menjaga kapal tanker tetap aman selama proses pengiriman minyak mentah.

Awal Oktober 2005 silam terminal Lawe-lawe bikin geger. Ada pencurian minyak mentah sangat besar dan canggih melalui pipa bawah laut. Lalu minyak itu dialirkan ke kapal-kapal tanker kemudian dijual ke penadah di Singapura.

Proses pencurian ini berjalan lancar. Karena kapal tanker yang menerima minyak curian itu dikapteni oleh kapten kapal eks kapal tanker Pertamina. Jadi mereka sudah mengerti seluk beluk pengangkutan minyak mentah di Lawe-lawe termasuk sistem operasinya. Selain juga bekerja sama dengan sejumlah aparat Pertamina lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu kaget dan berang. “Saya tidak habis pikir dengan pipa berdiameter 1,5 meter dan panjang 7 mil, BBM itu dengan mudah  dialirkan dan diselundupkan,” kata SBY dengan geram.

Lebih 40 tersangka termasuk 18 orang dalam Pertamina terlibat dalam kasus garong minyak di Lawe-lawe ini. Minyak mentah yang dicuri mencapai 20 ribu barel mengakibatkan negara rugi lebih Rp8 triliun pada masa itu.

Salah seorang tersangkanya Suwardiono, kepala jaga kilang minyak Lawe-lawe. Dia dituntut jaksa seumur hidup. Jaksa menggunakan UU berlapis mulai UU pelayaran, migas, korupsi, money loundering sampai KUHP.

SKANDAL MINYAK OPLOSAN

Peristiwa Lawe-lawe terjadi 20 tahun silam. Sekarang ada lagi kasus permainan minyak di Pertamina yang dahsyat.  Tidak tanggung-tanggung negara dirugikan. Bayangkan mencapai Rp193,7 triliun. Kalau itu masuk ke kas negara, tidak repot-repot Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres No 1/2025 berkaitan efisiensi dan pemangkasan.

Tersangka pelaku kejahatan ini juga tidak tanggung-tanggung yaitu Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan (RS). Jadi langsung bos utamanya yang bermain. Apa tidak kurang ajar? Dia langsung ditahan dan diborgol Kejaksaan Agung (Kejagung), yang bertindak hebat dan berani mengungkap kasus ini.

Ada 6 “bos zalim” lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Dirut PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi (YF), Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT PIS, dan AP selaku VP Feedstock Management PT PIS.

Lalu ada pihak swasta yang ikut bermain. Yaitu Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa (NK), DW selaku Komisaris PT NK sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim (JM), dan GRJ selaku Komisaris PT JM dan Dirut PT Orbit Terminal Merak (OTM).

MKAR adalah anak taipan minyak Muhammad Riza Chalid yang pernah terseret kasus “Papa Minta Saham” pada 2015. Dia juga Presiden Kidzania, wahana interaktif untuk anak yang menggabungkan bermain dan belajar melalui permainan peran.

Baru sehari lalu, Kejagung menambah dua tersangka baru yaitu Direktur Pemasaran PPN Maya Kusmaya dan Edward Corner, VP Trading Operation PPN. Mereka dijemput paksa karena tidak memenuhi panggilan.

Salah satu modus kasus ini, PPN membuat permainan “sulap.” Mereka diduga membeli atau mengimport produk Pertalite (Ron 90) yang kemudian diblending atau dioplos menjadi Pertamax (Ron 92). Dengan cara mengoplos itu, maka harga pembeliannya jadi tinggi dan itu yang mereka korupsi berjamaah.

Ada juga permainan mark up kontrak shipping yang dilakukan Yoki selaku Dirut PT PIS bekerjasama dengan MKAR. Lalu dikeluarkan fee illegal sebesar 13 hingga 15 persen, sehingga MKAR meraup keuntungan dari transaksi jahat tersebut.

Mereka juga merekayasa perlunya impor minyak mentah, karena harga minyak bumi dari KKKS tidak ekonomis. Sehingga komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan Harga Index Pasar (HIP) BBM yang dijual kepada masyarakat menjadi mahal. Ini dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN.

Permainan atau kesepakatan jahat ini mereka lakukan sejak tahun 2018 sampai 2023. Jika ini terbukti, tidak saja negara dirugikan, tetapi ribuan masyarakat kena tipu karena kendaraan mereka mengkonsumsi Pertamax oplosan, yang membahayakan mesin kendaraan.

Sementara itu, Pertamina membuat bantahan. Mereka menjamin Pertamax yang dijual kepada masyarakat bukan Pertamax yang dioplos dari Pertalite. “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Presiden Prabowo baru mengeluarkan komentar singkat ketika ditanya wartawan soal korupsi minyak di Pertamina Patra Niaga. “Lagi diurus itu semua, ya lagi diurus semua,” katanya usai meresmikan Layanan Bank Emas, The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2).

Aksi pencurian minyak mentah (illegal tapping) dan BBM Pertamina bukan sesuatu yang baru. Baik yang dilakukan kecil-kecilan sampai yang bernilai ratusan miliaran rupiah. Sudah berpuluh tahun. Itu terutama terjadi di daerah penghasil minyak seperti Sumatera dan Kalimantan termasuk Kaltim.  Apalagi kilang Balikpapan sekarang menjadi kilang terbesar di Indonesia.

Istilah “minyak kencing” sudah sangat popular di kalangan pemain minyak. Minyak subsidi dicuri lalu dijual mendekati harga minyak industri. Permainanannya ada yang di tengah laut. Konsumennya banyak penambang batu bara illegal. Makanya yang bermain di minyak sama dengan bermain batu bara illegal, rata-rata jadi bos besar. Meski mereka menghianati bangsa dan rakyat.(*)

« Previous Page — Next Page »