Perumdam Tirta Kencana Jadwalkan Kuras IPA Selili

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda menjadwalkan pengurasan IPA Selili, Selasa (15/12/2020). Pekerjaan pengurasan akan dimulai pukul 08.00 sd 13.00 wita. Hal ini sesuai informasi yang disampaikan Direktur Teknik Ali Rachman AS didampingi Manager produksi Syarif Rahman Hakim dan Asisten Manager IPA Selili Muhammad Tadjri melalui Asisten Kesekretariatan dan Humas HM Lukman.

“Pengurasan sudah agenda rutin pemeliharaan dan pengurasan bak reservoir di IPA Selili setiap 4 bulan untuk menjaga kualitas produksi agar terjaga kejernihannya,” terangnya.

Dampak pengurasan di IPA Selili aliran yang terganggu di wilayah Jalan Lumba Lumba, Jalan S Alimudin, Perum Kalimanis, Sei Kapih, Sei Kerbau , Jalan Rapak Majamh, Jalan S Sulaiman, Perum Ariesco, Perum Puri Kencana, Perum Sambutan Asri, Jalan Pelita 1,2, 3 dan 4, Jalan Damai, Perum Unmul. Jalan Rumbia dan sekitarmya.

“Diimbau kepada masyarakat pelanggan di wilayah tersebut diatas bisa menampung air sebagai persediaan, karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi alami gangguan,” terangnya.

Permohonan maaf atas terganggunya layanan ini dan diupayakan pengurasan dan pekerjaan penggantian valve bisa selesai tepat waktu. Sebagai info biasanya aliran pertama pasca pengurasan dan saat dialirkan akan terjadi kekeruhan karena endapan lumpur dalam pipa akan terbawa arus. Namun jika air dalam pipa penuh dan aliran normal akan jernih dengan sendirinya.

Untuk informasi dan pelaporan bisa hubungi hotline kami di 0541-2088100 atau Chat WA ke 0811553536 dan 0811552226. (*/lk)

Tantangan dan Peluang Kebebasan Pers Dimasa Pandemi Covid-19

SAMARINDA – Selama 10 bulan pandemi covid-19 telah terjadi di dunia termasuk Indonesia. Banyak sektor yang telah nampak dirasakan dan sektor perekonomian dan sektor kesehatan

Demikian pula kepada kuli tintah yang ikut terkena dampak dan ini menjadi tantangan hingga saat ini banyak perusahaan Pers yang mulai kehilangan pangsa pasar iklan dan lai sebagainya

Namun dibalik tantangan, ada peluang, pers bisa mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan mengurangi banyaknya infodemik ditengah masyarakat, hingga memberikan kepercayaan dan merawat harapan akan pulihnya kesehatan dan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Hal tersebut terungkap saat webinar yang diselenggarakan BBC media dan Dewan Pers, Jumat 11 Desember 2020 dengan tema “Pandemi Covid-19 dan Kebebasan Pers”. Dengan nara sumber, Ketua Dewan Pers RI- M. Nuh, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste-Owen Jenkins, Staf Ahli Kemenkominfo RI-Prof Hendry Subiakto, wartawan senior-Bambang Harymurti, Pimpinan Redaksi Femina-Petty S Fatimah dan diikuti ratusan wartawan seluruh Indonesia dan di pandu oleh Yulia Supadmo-Pimpinan Redaksi RTV sebagai moderator.

Ketua Dewan Pers M. Nuh mengatakan Covid-19 memberikan dampak pada dunia pers, dimasa pandemi ini, tantangan media semakin besar dimana media harus menjadi media sustainability secara sosial ekonomi, namun peluang dari sisi pemberitaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tetap diminati warga, informasi berita dengan nilai kemanusiaan di saat pandemi covid-19 adalah diatas segalanya.

Hal ini tercermin dari nilai-nilai kemanusiaan Pers Indonesia, seperti pada alenia ke 4 pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Kemerdekaan Pers bukan bersifat “Given’ atau pemberian namun harus diperjuangkan, bertanggungjawab, memiliki kompetensi dan mensejahterakan,”ujar mantan Menteri Kominfo era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste-Owen Jenkins mengungkapkan langkah-langkah Pemerintah Inggris terkait kebebasn pers di masa pandemi covid-19, dimana pemerintah inggris sangat komitmen dalam mendukung kebebasan pers di seluruh dunia, termasuk disaat pandemi sekarang ini.

“Pemerintah Inggris memberikan bantuan hukum kepada jurnalis inggris, dan di Indonesia kami melakukan pelatihan jurnalistik kepada puluhan awak media dari berbagai propinsi di Indonesia,”kata Owen Jenkins.

Staf Ahli Kemenkominfo RI-Prof Hendry Subiakto dalam paparannya menyampaikan tantangan disaat pandemi covid-19 ini. Dia mengungkapkan saat pandemi,banyak muncul infodemik. Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona, hambatan lain yang juga dihadapi masyarakat adalah adanya infodemik seputar COVID-19. Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat menngganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut. (man)

PIKI: Rajutan Bhinneka Tunggal Ika Terancam Koyak

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) Baktinendra Prawiro menyayangkan di tengah pergumulan bangsa menghadapi wabah Covid-19, terjadi persoalan-persoalan yang cukup memprihatinkan, seperti yang terjadi di Papua, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta.

“Kita melihat intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, nampaknya mengalami peningkatan. Kekerasan dan pembunuhan terjadi terhadap sesama manusia. Rajutan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa terancam koyak,” tegas Baktinendra Prawiro saat membuka Rakernas Ke-3 PIKI yang digelar secara hybrid (pertemuan fisik & virtual dengan Protokol COVID -19) dan dipusatkan di Hotel Gran Melia, Jakarta (12/12/2020).

Baktinendra melanjutkan, nilai-nilai luhur Pancasila yang universal tengah mengalami distorsi pemahaman dan interpretasi, sehingga hakekatnya tidak lagi menjadi sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kebijakan ekonomi, sosial dan politik serta panduan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dalam situasi seperti itulah saya Ingin menegaskan sekali lagi bahwa kebenaran itu ada, yakni kebenaran meninggikan derajat bangsa. Dan kita harus mempertahankan kebenaran itu dan menyebarluaskan serta melakukannya,” ujar dia.

Baktinendra mengatakan, PIKI terpanggil bersama lembaga keumatan lainnya seperti GMKI, GAMKI, GSKI, PWKI dan PGI untuk tetap hadir dan turut ambil bagian memberikan kontribusi konstruktif di tengah pergumulan bangsa.

“Karenanya PIKI bersama seluruh lembaga keumatan Kristen dan komponen bangsa tetap berjuang demi NKRI yang utuh dan berdaulat, masyarakat yang rukun dan aman dalam menjalani hidupnya dengan tatanan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, semangat Sumpah Pemuda, Ideologi Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.

Sementara mewakili Dewan Penasehat DPP PIKI, Cornelius D Ronowidjojo, berharap agar PIKI ikut memikirkan bersama berbagai peristiwa yang terjadi, semisal di Poso, Papua, Nias, Mentawai dan Bitung.

“Sepertinya peristiwa ini terjadi secara sistemik. Ada mastermind yang ingin bikin kacau seluruh Indonesia,” imbuh Eks Ketum DPP PIKI ini.

Sedangkan Ketua Umum PP GMKI terpilih periode 2020-2022, Jefri Gultom mengatakan menghadapi tantangan dinamika bangsa ini tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. “PIKI, GMKI, GAMKI dan organisasi lainnya justru saling menopang. Jangan berjalan sendiri-sendiri agar tidak hanyut,” ucap dia.

Sekum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat berharap perlunya memikirkan bersama terkait beberapa isu. Mulai dari isu daerah tertinggal yang ternyata kebanyakan adalah daerah berbasis Kristen. Juga, isu korupsi, stunting dan radikalisme.

“Saya berharap PIKI bisa menjadi wadah bersama yang bisa memberikan dorongan kepada kami agar bisa berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Saya yakin kita bisa berperan, meskipun kecil perannya,” pungkasnya.

Adapun tema Rakernas ke-3 PIKI adalah “Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa” (Amsal 14:34) dan subtema “Revitalisasi Wawasan Kebangsaan Demi Peningkatan Derajat Peradaban Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat”.

Rakernas ke-3 PIKI tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Diantaranya, putusan terkait agenda pelaksanaan Kongres ke-6 Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia yang akan digelar secara hybrid pada 27 Februari 2021. (Vic).

Tantangan dan Peluang Kebebasan Pers Dimasa Pandemi Covid-19

SAMARINDA. Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia khususnya Indonesia selama 10 bulan ini, telah menghantam sektor kesehatan dan sektor perekonomian . Salah satu yang terdampak adalah kelangsungan kemerdekaan Pers. Tantangan  hingga saat ini banyak perusahaan Pers yang mulai kehilangan pangsa pasar iklan dan di khawatirkan akan menyebabkan perusahaan pers akan kolap dan akan terjadi PHK kepada karyawan dan wartawan.

Namun dibalik tantangan, ada peluang, pers bisa mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan mengurangi banyaknya infodemik ditengah masyarakat, hingga memberikan kepercayaan dan merawat harapan akan pulihnya kesehatan dan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Hal tersebut terungkap saat webinar yang diselenggarakan BBC media dan Dewan Pers, Jumat 11 Desember 2020 dengan tema “Pandemi Covid-19 dan Kebebasan Pers”. Dengan nara sumber, Ketua Dewan Pers RI- M. Nuh, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste-Owen Jenkins, Staf Ahli Kemenkominfo RI-Prof Hendry Subiakto, wartawan senior-Bambang Harymurti, Pimpinan Redaksi Femina-Petty S Fatimah dan diikuti ratusan wartawan seluruh Indonesia dan di pandu oleh Yulia Supadmo-Pimpinan Redaksi RTV sebagai moderator.

Ketua Dewan Pers M. Nuh mengatakan Covid-19 memberikan dampak pada dunia pers, dimasa pandemi ini, tantangan media semakin besar dimana media harus menjadi media sustainability secara sosial ekonomi, namun peluang dari sisi pemberitaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tetap diminati warga, informasi berita dengan nilai kemanusiaan di saat pandemi covid-19 adalah diatas segalanya.

Hal ini tercermin dari nilai-nilai kemanusiaan Pers Indonesia, seperti pada alenia ke 4 pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Kemerdekaan Pers bukan bersifat “Given’ atau pemberian namun harus diperjuangkan, bertanggungjawab, memiliki kompetensi dan mensejahterakan,”ujar mantan Menteri Kominfo era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste-Owen Jenkins mengungkapkan langkah-langkah Pemerintah Inggris terkait kebebasn pers di masa pandemi covid-19, dimana pemerintah inggris sangat komitmen dalam mendukung kebebasan pers di seluruh dunia, termasuk disaat pandemi sekarang ini.

“Pemerintah Inggris memberikan bantuan hukum kepada jurnalis inggris, dan di Indonesia kami melakukan pelatihan jurnalistik kepada puluhan awak media dari berbagai propinsi di Indonesia,”kata Owen Jenkins.

Staf Ahli Kemenkominfo RI-Prof Hendry Subiakto dalam paparannya menyampaikan tantangan disaat pandemi covid-19 ini. Dia mengungkapkan saat pandemi,banyak muncul infodemik. Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona, hambatan lain yang juga dihadapi masyarakat adalah adanya infodemik seputar COVID-19. Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat menngganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.

“Banyaknya infodemik, yang membuat orang tidak percaya adanya covid (hoax tentang covid), vaksin tidak halal, padahal MUI menyatakan halal dan dalam waktu dekat infonya, akan terbit Fatwa MUI, vaksin akan membuat gangguan DNA dan menyebabkan kemandulan,”ungkapnya.

Disinilah, peran pers sangat besar, ia sangat mendukung berbagai upaya kerjasama yang dilakukan Satgas Covid-19 dan Dewan Pers dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini, seperti program Jurnalist Ubah Laku yang diikuti ribuan jurnalis seluruh indonesia dalam upaya memberikan sosialisasi ubah perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan 3M dalam upaya merawat harapan dimasa pandemi covid-19 ini.

Hal senada disampaikan wartawan senior- Bambang Harymurti, menurutnya infodemik sangat berbahaya dimasa pandemi saat ini. Jika hanya bersifat mis informasi yang disebabkan kekurangtahuan informasi, masih bisa dimaklumi, namun jika bersifat disinformasi artinya dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar, ini termasuk infodemik dan berbahaya.

Apalagi menurutnya, dengan budaya paternalistik masyarakat Indonesia, apa yang dilakukan para pejabat publik dan tokoh masyarakat Indonesia, akan dengan mudah di dengar dan diikuti oleh masyarakat. Dia mencontohkan kasus kerumunan massa dimana ada pejabat publik atau tokoh masyarakat yang sepertinya abai akan protokol kesehatan maka akan dengan mudah didengar dan diikuti masyarakat.

“Pers berpeluang menjadi media yang effektif dalam mengurangi dis informasi – infodemik yang saat ini banyak ditemukan di tengah masyarakat, untuk itu wartawan juga perlu mendapatkan edukasi-ilmu pengetahuan terkait covid-19 seperti tehnis penularan dan cara menutus rantai penyebaran, sehingga wartawan percaya diri dan bisa menyampaikan secara tehnis,”kata wartawan senior Majalah Tempo ini.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Redaksi Femina-Petty S Fatimah mengungkapkan berbagai terobosan yang dilakukannya di group media Femina, dimasa pandemi tentunya mereka juga terdampak dari sisi pendapatan iklan. Namun dia bersyukur Dewan Pers membuat berbagai kebijakan kepada wartawan seperti Program Jurnalist Ubah Laku.

“Wartawan bisa menginformasikan terkait ubah laku masyarakat dalam merawat harapan, covid-19 update dan skill development dimasa pandemi, sehingga pesan harapan positif akan berakhirnya pandemi tersampaikan ke masyarakat,”kata Petty. (Hel)*

Kaltim Dapat Banpres UKM Rp214 Miliar

SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat alokasi penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) lumayan besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

Secara keseluruhan banpres yang disiapkan pemerintah untuk membantu usaha mikro terdampak pandemi Covid-19 di Kaltim mencapai Rp214 miliar. Dana BPUM tersebut sebagian telah disalurkan melalui BRI dan BNI.

“Hingga 10 November 2020, progres BPUM yang sudah tersalur mencapai 68 persen. Kami targetkan sebelum 31 Desember 2020, penyaluran BPUM sudah mencapai 100 persen,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor, Kamis (10/12/2020).

BPUM untuk Kaltim sudah memasuki tahap kedua. Tahap pertama Kaltim menerima 16.018 penerima dari usulan lebih 38.000 penerima. Tahap kedua Kaltim mendapat alokasi sebanyak 89.258 penerima dari usulan 135.000 penerima.

Selain alokasi tersebut, Roby mengungkapkan, Kaltim masih mengusulkan tambahan BPUM untuk 39.864 penerima. Setiap usaha mikro akan menerima bantuan presiden sebesar Rp2,4 juta.

Lebih jauh mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim itu menguraikan, bahwa bantuan tersebut adalah upaya konkrit pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan. Diharapkan mereka dapat memanfaatkan untuk menambah modal usaha yang terimbas pandemi Covid-19 lebih dari 8 bulan berjalan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Penyaluran BPUM di Kaltim pun telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dan Asisten Deputi Bidang Simpan Pinjam Masyrifah.

“BPUM ini harus tepat sasaran dan tepat pemanfaatan untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Harus cepat juga realisasinya. Kami melihat Kaltim cukup agresif merespon program ini,” puji Ahmad Zabadi saat melakukan monitoring ke Kaltim, pertengahan November lalu.

Tim monitoring juga melakukan uji petik kepada 12 penerima BPUM di Kaltim.

Secara nasional realisasi BPUM per 20 Oktober 2020 sudah mencapai Rp22,3 triliun atau 76,77 persen. Percepatan realisasi diharapkan hingga akhir Desember ini, namun tetap tidak mengabaikan ketepatan sasaran penerima BPUM. (sam)

« Previous Page — Next Page »