Mabes TNI AD Tinjau Pelaksanaan TMMD di Kerang Dayo Paser

TANA PASER – Tim Asistensi Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD Reguler Ke-111 Kodim 0904/Paser, Irsus Itjenad Brigjen TNI Irham Waroihan, dari Mabes TNI AD meninjau okasi kegiatan TMMD ke-111 Kodim 0904/PSR di Desa Kerang Dayo kecamatan Batu Engau. Kamis (08/07/2021).

Tim Asistensi Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD Reguler mengujungi lokasi di Kerang Dayo bersama Bupati Paser dan disambut Kepala Desa Kerang Dayo Umar Dhani, bersama warga desa bertempat di Kantor Kepala desa Kerang Dayo.

Tim Asistensi Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD Reguler beserta Bupati dan unsur Forkompimda melakukan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat Desa Kerang Dayo kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

Ketua tim Tim Asistensi Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD Reguler Irham Waroihan mengatakan kegiatan TMMD ke-111 TA 2021 yang sedang berjalan ini bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi Satgas TMMD, dengan harapan agar kegiatan TMMD berjalan secara optimal, efektif dan efisien.

“Secara administrasi sudah lancar, tinggal di lapangan, dari paparan Dandim saya optimis ini berjalan lancar,” kata Irham Waroihan.

“Saya apresiasi dari dana satgas yang 1 miliar dapat membangun 3.950 km jalan dibantu swadaya masyarakat, jadi 5,6 km,” katanya.

Ia juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah serta seluruh masyarakat atas kerjasama dan gotong royong dalam mendukung kelancaran kegiatan TMMD yang berjalan.

“Saya ucapkan terimakasih juga pada Bupati atas kerjasamanya,” kata Irham Waroihan.

Dandim 0904/PSR Letkol Czi Widya Wijanarko menjelaskan bahwa kunjungan ini dalam rangka melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0904/PSR yang dilaksanakan di wilayah Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser.

“Kami sudah membuka jalan 3,9 km, dan masyarakat meminta dibuka jalan lagi sebesar 1,7 km,” ucap Komandan Kodim 0904/PSR Letkol Czi Widya Wijanarko.

Letkol Czi Widya Wijanarko mengimbau masyarakat untuk merawat jalan yang telah dibuat sebaik mungkin.

“Jaga tonase jangan terlalu berat karena akan merusak jalan,” kata Widya Wijanarko.

Widya Wijanarko menjelaskan kegiatan TMMD ini sudah 100 persen.

“Tinggal perapian saja dan butuh waktu, karena cuaca yang tidak bisa di prediksi,”katanya.

Ia menerangkan dalam TMMD ini Kodim 0904/PSR juga melaksanakan kegiatan fisik berupa sunatan massal, pembangunan gorong-gorong, rumah layak huni, dan pembangunan jalan.

“Untuk kegiatan nonfisik ada 14 kegiatan, Antara seperti penyuluhan,” tutup Widya Wijanarko. (*)

Bupati Paser Apresiasi TMMD ke-111 di Desa Kerang Dayo

TANA PASER- Bupati Paser dr. Fahmi Fadli memberikan apresiasi terhadap kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-111 di desa Kerang Dayo karena dinilai mendukung pembangunan daerah serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Atas nama Pemkab Paser saya ucapkan terimakasih atas kebersamaan dan gotong royong yang dilakukan TMMD,” kata dr.Fahmi Fadli saat acara TMMD ke-111, Ruang pertemuan Makodim 0904/PSR. Kamis (08/07/2021).

Kegiatan TMMD dilaksanakan di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. Acara ini dimulai sejak 15 Juni dan berakhir di 14 Juli 2021. Dalam TMMD ini ada kegiatan fisik dan nonfisik.

Dikatakan Fahmi Fadli, TMMD ini merupakan salah satu percepatan pembangunan di Kabupaten Paser dan peningkatan perekonomian di desa.

Kegiatan fisik berupa pembuatan jalan sepanjang 3.950 meter, pembuatan gorong-gorong, dan bedah rumah.

Kegiatan non fisik berupa berbagai penyuluhan seperti kesehatan, pertanian, bahaya teroris dan bela negara hingga pencegahan covid.

“Alhamdulillah atas kerjasama dan sinergi pemerintah daerah dengan TMMD dapat mempercepat pembangunan,” kata Fahmi.

Ia menilai kegiatan TMMD baik fisik maupun nonfisik telah dikerjakan dengan baik oleh Kodim0904/PSR.

Bupati i berharap dengan infrastruktur ini dapat membuka akses dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Semoga TMMD dilaksanakan berkelanjutan dengan bergandengan tangan dengan Pemkab dengan berbagai program dan kegiatan lainnya,” ujar Bupati. (*)

Gubernur Kaltim Usulkan 50 Persen APBN Untuk Daerah

SAMARINDA Gubernur Kaltim Isran Noor mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) memuat porsi alokasi APBN untuk daerah minimal 50 persen. Menurutnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah hingga saat ini masih sangat tidak adil.

“Sudahlah, uang itu berikan saja ke daerah. Tidak usah 70 persen, biarlah 50 persen tidak apa. Nanti penggunaan uang itu diawasi oleh negara,” kata Gubernur Isran Noor dalam Rapat Panja RUU HKPD KOmisi XI DPR RI secara virtual dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (8/7/2021).

Bukan hanya itu, Gubernur Isran juga menyoal kurangnya perhatian pemerintah terkhusus bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam penyumbang ekspor. Perhatian lebih ini harus diberikan negara kata Isran, sebab risiko pertama yang akan menerima dampak dari eksploitasi sumber daya alam minyak, gas, emas, nikel, bauksit, emas, batu bara dan lainnya itu adalah penduduk sekitar operasional perusahaan dan provinsi yang bersangkutan.
Isran juga sempat menyinggung perihal keadilan perimbangan keuangan yang masih berlaku hingga saat ini untuk daerah yang disebut istimewa dan khusus.

“Nah ada juga ketentuan Undang-Undang terkait daerah khusus, daerah istimewa, itu juga sebenarnya perlu dipertimbangkan, apa istimewanya, apa khususnya? Supaya perimbangan keuangan itu memenuhi rasa keadilan itu,” sindir Isran.

Hadir dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Gubernur Isran Noor mengapresiasi dukungan Komisi XI atas usulan yang telah ia sampaikan.

“Saya berterimakasih sekali karena sudah mendapat dukungan dari beberapa Anggota DPR Komisi XI untuk usulan ini,” ucap Isran.

Sejumlah Anggota DPR RI yang memberi antara lain Fauzi H Amro (Fraksi Nasdem), Mustofa (Fraksi PDIP Perjuangan), Anis Byarwati (Fraksi PKS), dan Agun Gunanjar Sudarsa (Fraksi Partai Golkar). Sementara rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi dan Amir Uskara.

“Saya ingin memberikan penguatan kepada pemikiran Pak Isran Noor. Penguatan ini, harapan kami bisa menjadi masukan berharga untuk mengubah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memang sudah terlalu lama tidak direvisi,” kata politikus senior partai berlambang pohon beringin itu.

Agun menjelaskan pembentukan UU 33 Tahun 2004 ketika itu, dibuat bersamaan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dia berharap agar UU 33 Tahun 2004 yang akan diubah menjadi UU HKPD harus satu nafas dengan UU 32 Tahun 2004, khususnya pasal 18.

“Pasal 18A ayat 1 itu mengatur tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 18A ayat 2 mengatur tentang hubungan keuangan, termasuk pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam yang harus dilakukan secara adil dan selaras berdasarkan UU,” beber Agun.

Menurut Agun, dalam penyusunan RUU HKPD tidak boleh dikeluarkan angka-angka pembagian pusat dan daerah, tanpa melihat apa yang tertera dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pusat dalam UU itu meliputi hubungan luar negeri, masalah keuangan, agama, hukum, dan peradilan.

“Hanya lima itu yang menjadi kewenangan pusat. Selebihnya diserahkan kepada daerah yang disebut dengan negara kesatuan yang berotonomi seluas-luasnya. Ini bukan kata Agun Pak, tapi kata konstitusi,” sambung Agun Gunanjar.

Komisi XI juga meminta APPSI, Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) untuk membuat tim kecil yang selanjutnya akan membahas daftar isian masalah (DIM) dan melakukan rapat-rapat teknis dengan Panja RUU HKPD.

“Postur anggaran kita itu harus seperti yang diusulkan Pak Isran tadi. Tidak boleh pusat mendominasi. Alokasi 50 persen itu masih harus dibagi ke 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Sementara yang 50 persen ada di Jakarta,” dukung Agun.

Rapat juga dihadiri Ketua Apeksi Bima Arya (Wali Kota Bogor) dan Sekjen Apkasi Adnan Purichta (Bupati Gowa). (sam)

Jadwalkan Pekerjaan Pipa, Distribusi Pelanggan Perumdam Terganggu

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM ) Tirta Kencana Kota Samarinda menjadwalkan pekerjaan crossing pipa distribusi dn 500 mm di ujung Sungai Manggis Jalan Slamet Riady jalur reservoir Segiri, Senin (12/7/2021).

“Pekerjaan crosing pipa ini akan dimulai pukul 08.00 Wita hingga selesai dan berdampak pada gangguan distribusi dari IPA Cendana jalur reservoir segiri,” kata Direktur Teknik Ali Rachman AS, didampingi Manager Distribusi Risdianto melalui Asisten Manager Kesektariatan dan Humas HM Lukman.

Dampak pekerjaan tersebut aliran distribusi akan terganggu jalur dari di IPA Cendana ke reservoir Segiri diantaranya   wilayah Jalan Cendana, Jalan Selamat Riady, Jalan RE Martadinata, Jalan Cermai, Jalan Pasundan, Jalan KS Tubun, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Pahlawan, Jalan Dr Sutomo, Jalan Perniagaan, Perum Privab, Jalan AM Sangaji, Jalan Hasan Basri, Jalan Gatot Subroto, Jalan Elang, Jalan Achmad Yani, Jalan Pemuda, Jalan Nusantara, Jalan Remaja, Jalan Kemakmuran, Jalan Sentosa   dan sekitarnya.

“Diimbau kepada pelanggan yang berada di jalur tersebut untuk bisa menampung air sebagai persediaan, karena selama pekerjaan berlangsung aliran distribusi alami gangguan ” harapnya.

Pekerjaan crossing atau peninggian pipa ini di maksudkan agar aliran di Sungai Manggis bisa lancar yang selama ini dikeluhkan oleh warga setempat sebagai penghambat aliran air di Sungai Manggis.

Atas nama Manajemen dirinya menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya layanan ini. Petugas tengah lakukan pekerjaan tersebut diupayakan bisa secepatnya selesai agar aliran distribusi bisa kembali normal dan lancar kembali.

Untuk informasi dan pelaporan bisa disampaikan ke hotline 0541 -2088100 atau Chat WA ke 0811553536 dan 0811552226. Atau indormasi juga bisa dilihat melalui media sosial FB dan IG. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. (*/lk).

Tingkatkan Sinergi dengan Media Kalimantan, Pertamina Hulu Indonesia Gelar“Baso Iga PHI”

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menggelar pertemuan dengan media di wilayah Kalimantan bertajuk “Baso Iga PHI” (Bincang Asyik soal Migas ala PHI). Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring selama tiga hari yaitu tanggal 6, 7, dan 13 Juli 2021. Kegiatan ini antara lain untuk memperkenalkan organisasi baru PHI dan kegiatan Perusahaankepada sejumlah organisasiwartawan di wilayah Kalimantan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Senior Manager Relations PHI Farah Dewi, Manager Communication, Relations & CID PHI Dony Indrawan, Assistant Manager Communication & Relations Regional PHI Kristanto Hartadi, Head of Communications, Relations & CID Zona 8 Frans Alexander A. Hukom, Head of Communications, Relations & CID Zona 9 Shanti Radianto, dan Head of Communications, Relations & CID Zona 10 Visnu C. Bhawono.

Para peserta adalah pengurus teras beberapa organisasi profesi wartawan maupun mediadi Kalimantan, seperti: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Kaltara dan Kalsel, Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Samarinda dan Balikpapan, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Dalam pertemuan itu tim Relations PHI memperkenalkan para anggotanya, sementara rekan-rekan wartawan memperkenalkan organisasi profesi mereka dan susunan pengurus intinya.

Pada kesempatan ini, para wartawan mendapatkan penjelasan mengenai mengenai proses transformasi Pertamina menjadi Holding dan Subholding, serta pengaruhnya terhadap perubahan struktur organisasi serta wilayah kerja. Sebagai Subholding Upstream Regional Kalimantan,PHI terus melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mempertahankan produksi migas dan mengelola tantangan bisnis dan operasional sehingga Perusahaan dapat memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat.Seluruh peserta antusias dalam berdiskusi mengenai kondisi industri hulu migas di Kalimantan yang sedang terjadi saat ini.

PHI menyadari pentingnya bersinergi dengan media sebagai perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals(SDGs). PHI berkomitmen untuk selaluselaras dengan tujuan SDGs baik dalam kegiatan operasi dan produksi migas, ataupun tanggung jawab sosial, antara lain tujuan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

“Pertemuan dengan media merupakan agenda rutin perusahaan. Media merupakan salah satu mitra strategis PHI untuk memberikan dukungan serta masukan-masukan terhadap operasi kami di Kalimantan. Hal inilah yang mendorong kami untuk selalu menjalin sinergi dengan rekan-rekan pers dan media di Kalimantan,” kata Farah Dewi.

Farah melanjutkan bahwa silaturahmi dengan rekan-rekan media merupakan bagian yang penting dalam program kerja fungsi Relations. “Dalam masa pandemi ini, perusahaan dan media terus berkoordinasi untuk senantiasa mengingatkan agar kita semua tetap taat terhadap protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” katanya.

PHI merupakan salah satu bagian dari Pertamina Subholding Upstream yang mengelola wilayah kerja di Kalimantan yang terbagi atas 3 zona yaitu Zona 8; Zona 9; dan Zona 10. Wilayah operasi PHI tersebar di provinsi Kalimatan Timur, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Utara dan menjadi salah satu tulang punggung produksi migas PT Pertamina (persero) dalam mendukung ketahanan energi nasional. (*)

« Previous Page — Next Page »