Gubernur Kaltim Kukuhkan Kepala BPKP

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengukuhkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Katim Hasoloan Manalu yang menggantikan Supriyadi yang kini menjabat sebagai kepala BPKP Aceh di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (15/7/2022).

Isran menyampaikan momen ini menjadi wujud kesinambungan sinergi dalam kemajuan Provinsi Kaltim. Pergantian pimpinan BPKP Kaltim mampu mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Isran meapresiasi serta dukungan dalam bentuk kerjasama yang terjalin sangat baik selama ini dan akan terus berlanjut.

“Kerjasama akan terus dilanjutkan, khusunya dalam pengawasan guna memperbaiki kinerja, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kaltim,” ungkapnya.

Isran berharap, kepala BPKP yang baru mampu berperan aktif dalam memperkuat pengawasan internal atas akuntabilitas keuangan daerah serta membantu membina penyelenggaraan system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah Kaltim.

Dalam kesempatan yang samaDeputi Kepala BPKP Salamat Simanullang juga berharap agar koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang sudah dibangun dapat semakin ditingkatkan.

“Kami berharap gubernur mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pemulihan ekonomi yang dapat mendorong semua pihak bersama melaksanakan program secara efisien dan efektif,” ujarnya

Dikatakan, BPKP sebagai Instansi Pengawasan Internal pemerintah mengantisipasi pemulihan ekonomi yang didanai APBD maupun APBN dalam pemulihan ekonomi menjadi prioritas melalui belanja efektif dan evisien secara berkala. Peran aktif BPKP penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih professional , transparan dan akuntabel. (Rhea)

Kapolres Batu Cek Pos Penyekatan PMK

BATU – Menjabat sebagai Kapolres Batu, AKBP Oskar Syamsuddin SIK langsung menjalankan tugasnya dengan melakukan pengecekan lima pos penyekatan PMK (Penyakit Mulut Kuku) antara lain Pos 901 pendem, Pos depan balai Desa Junrejo, Pos depan balai Desa Pandanrejo, Pos depan Balai Desa Songgokerto dan Balai Desa Sumbergondo, Kamis (14/7/2022) malam

Dalam pengecekan kesiapsiagaan anggota yang bertugas di pos PMK, Kapolres Batu didampingi Kabag Ops Polres Batu, Kasat Intelkam Polres Batu,  serta Anggota Kodim 0818 Malang Batu dan Danramil Batu, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu, Sekertaris Satpol PP Kota Batu.

“Kita lakukan pemantauan langsung di Pos Penyekatan PMK (Penyakit Mulut Kuku) ternak sapi Songgokerto Batu, kita pastikan pengaturan lalu lintasnya agar kelancaran arus kendaraan tetap berjalan lancar. Serta melakukan pemeriksaan terhadap mobilitas hewan ternak yang akan keluar maupun masuk wilayah Kota Batu,” ungkap Kapolres.

Oskar berharap para personel Polres Batu yang ada di Pos penyekatan terus melakukan pengawasan, agar tidak ada penyebaran wabah PMK di wilayah kita.

“Saya harap ini benar-benar dicek, jangan sampai hanya di jam-jam tertentu, tetap tegas tapi santun,” ujarnya.

Oskar menambahkan, upaya lain yang dilakukan adalah penyemprotan desinfektan pada hewan dan kandang, terus digencarkan serta Vaksinasi hewan ternak, ini langkah kita untuk mengantisipasi wabah PMK. (buang supeno)

Antisipasi Banjir, Usulkan Perahu Karet

SANGATTA– Kutai Timur yang menjadi salah satu daerah rawan terjadi banjir menjadi perhatian anggota dewan setempat. Salah satunya Mohammad Son Hatta.

Bukan hanya di Sangatta, ibu kota kabupaten yang rawan terjadi bencana banjir, namun di beberapa kecamatan, seperti Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Muara Bengkal, Batu Amar, Muara Ancalong, Busang dan Long Mesangat juga rawan terjadinya bencana banjir.

“Saya sangat prihatin jika terjadi banjir di delapan kecamatan yang merupakan daerah pemilihan (Dapil) saya. Banyak keluhan warga yang disampaikan ke saya, bagaimana mengantisipasinya,” kata Son Hatta, Jumat (15/7/2022).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengusulkan, daerah yang rawan terjadi banjir, diadakan perahu karet. Jika terjadi banjir mendadak, pihak kecamatan bisa memberikan bantuan dan evakuasi yang memang perlu dievaluasi segera. Selama ini di kecamatan belum memiliki sarana seperti itu.

Di setiap kecamatan diusulkan lima buah perahu karet. Terutama yang memiliki rawan banjir. Fasilitas itu bisa dimanfaatkan untuk membantu warga yang terdampak banjir nantinya. Terutama di delapan kecamatan pedalaman Kutim.

Dikatakan, wilayah-wilayah tersebut menjadi langganan dilanda bencana alam, atau biasanya diduga warga setempat sebagai banjir kiriman. Sehingga, lanjutnya, gagasan antisipatif seperti penyediaan perahu karet juga disampaikan masyarakat.

“Masyarakat banyak yang setuju, katanya bagus usulannya untuk menangani banjir seperti tahun lalu,” kata Son Hatta. (adv)

Dari Mekkah, Arfan Doakan Masyarakat Kutim

SANGATTA– Wakil Ketua DPRD Kutim H Arfan yang saat ini menunaikan ibadah haji, mendoakan kepada masyarakat Kutim tetap sehat dan kesejahteraannya meningkat di masa mendatang. Terkait dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang terus menurun, juga menjadi perhatian politisi dari Partai Nasdem ini.

“Saya doakan, harga TBS kembali naik seperti beberapa waktu lalu. Dan masyarakat Kutim secara umum tetap sehat dan tambah sejahtera,” tulis Arfan lewat komunikasi WhatsApp.

Sebelumnya, harga TBS Kelapa Sawit mencapai sekitar Rp 3.000 lebih per kg. Setelah ada kebijakan pemerintah melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) dihentikan beberapa waktu lalu, harga TBS langsung merosot drastis. Bahkan mencapai sekitar Rp 400 ribu per kg saja. Hingga sekarang, petani kelapa sawit masih mengeluhkan harga TBS yang belum pulih tersebut, lantaran harganya berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1000 per kg.

Beberapa waktu lalu, petani Kutim melalui Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutim sempat melakukan hearing ke DPRD untuk mengadukan nasibnya, terkait harga sawit yang terus menurun tersebut. Bahkan para wakil rakyat juga sempat melakukan sidak ke lapangan melihat secara langsung ke sejumlah perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah ini.

Meski berada di tanah suci Mekkah, Arfan juga sesekali memantau perkembangan yang terjadi di tanah air, terutama di Kutai Timur. Salah satu buktinya adalah, dia mendoakan agar petani sawit di daerah ini tetap sehat dan sukses selalu. Tak lupa dia juga mendoakan harga TBS kembali naik seperti sebelumnya.

Kepada masyarakat muslim di Kutim , Arfan juga mendoakan agar tetap sehat selalu dan suatu saat nanti bisa pergi ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan kewajiban rukun Islam kelima. (adv)

Pansus Sampaikan Catatan Penting Terkait Perda Pertanggungjawaban APBD 2021

SANGATTA– Panitia Khusus (Pansus) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Sayid Anjas  menyampaikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten Kutim. Catatan itu diutarakannya dalam rapat paripurna ke 18 terkait  persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Kutim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Kutim Kamis, (14/7/2022) malam.

Sayid Anjas dari Fraksi Partai Golkar menyatakan,  beberapa catatan penting itu antara lain, terkait hasil LHP BPK RI segera ditindak lanjuti.  Salah satunya mekanisme penggajian  ASN dan pensiunan telah diatur dalam ketentuan perundangan-undangan, Pansus merekomendasikan agar OPD yang memiliki kewenangan dalam penggajian ASN agar cermat dan teliti.

“Semuanya harus mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku agar tidak terjadi lagi kelebihan pembayaran gaji, “ ujar Anjas.

Terkait belanja melalui mekanisme pengadaan langsung pada Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah melalui OPD ketika melakukan belanja dengan cara pengadaan langsung, hendaknya memberikan payung hukum dalam bentuk Perda yang mengatur teknis pengadaan langsung untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait  piutang daerah, pada rekapitulasi piutang daerah, pada  APBD 2021 terdapat Rp 118,030 miliar yang menjadi hak pemerintah daerah yang harus diterima yang terdiri dari piutang pajak dan retribusi.

“Terkait jumlah piutang ini kami meminta  pemerintah daerah melalui OPD terkait  terus mengupayakan pembayarannya,” ujar Anjas.

Dalam penataan aset tanah ,sambung Anjas, masih terdapat aset tanah yang belum tersertifikasi sebanyak 756 bidang tanah. Terkait hal ini Pansus merekomendasikan agar sesegera mungkin  dilakukan proses pengurusan sertifikasi secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat, disampaikan bahwa masih terdapat hutang tanah sebesar Rp 85,6 milyar. Hutang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

“Kami (DPRD) merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar melakukan inventarisasi terhadap tanah untuk memastikan akurasi data tanah sebagai acuan penyelesaian hutang tanah di tahun 2022.,” katanya.

Berdasarkan rekapitulasi aset tetap tahun 2021 nilainya mencapai Rp 14,4 triliun yang terdiri dari aset tanah, peralatan  dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan irigasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam proses.

“Kami merekomendasikan agar pengelolaan aset ini dilakukan dengan sebaik-baiknya mengacu pada ketentuan yang berlaku,” pungkas Anjas. (adv)

« Previous Page — Next Page »