Kontribusi Besar Alih Daya PDC dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Energi Bagi Negeri

Tingkat kebutuhan tenaga kerja di industri minyak dan gas (migas) Indonesia sangat tinggi, sehingga diperlukan dukungan tenaga kerja alih daya (manpower outsourcing) untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Sistem ini bukan sekedar posisi sementara, melainkan jembatan strategis yang menopang operasional hulu dan hilir migas.

Di industri migas Indonesia, PT Patra Drilling Contractor (PDC) masuk ke dalam jajaran perusahaan penyedia layanan Outsourcing Management terpercaya karena kiprah dan kontribusinya yang berkesinambungan.

Manager Outsourcing Management PDC Rahmat Wijaya mengungkapkan, layanan PDC mampu meningkatkan efisiensi operasional pelanggan secara signifikan, memangkas biaya rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja, serta memberikan akses ke talenta global yang terspesialisasi.

Dalam layanan ini PDC mengoptimalkan jaringan sumber daya, baik yang tanpa keahlian (non-skill) maupun yang ahli (skill), termasuk tenaga kerja spesialis, mulai dari tenaga kerja operasional, administratif, teknis, sampai dengan pendukung (support services).

“Layanan Outsourcing Management ini bersifat end-to-end yang mencakup seluruh siklus pengelolaan tenaga kerja,” jelas Rahmat.

Mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen dan pelatihan, penempatan tenaga kerja, hingga pengelolaan penggajian dan administrasi, serta monitoring dan evaluasi kinerja, kepatuhan pekerja terhadap standar operasional dan aspek-aspek K3L atau HSSE.

Rahmat menjelaskan, keunggulan layanan PDC terletak pada pengalaman yang luas di industri energi, penerapan standar HSSE yang tinggi dan terintegrasi, pemahaman mendalam terhadap sistem dan budaya kerja Pertamina, kemampuan menyediakan layanan end-to-end.

Selain itu, kredibilitas PDC sebagai bagian dari grup Pertamina juga menjamin keandalan dan keberlanjutan layanan.

Dijalani sejak 2014 unit bisnis andalan PDC ini banyak mendukung industri migas Indonesia dengan lingkup layanan operation support manpower, fuel handling support, terminal operation support, HSSE support, logistics support, dan maintenance support.

Area operasi layanan PDC meluas dari rig pengeboran, kantor – baik area dan pusat, terminal BBM, depot, kilang, dan juga field terminal.

Adapun wilayah operasi Outsourcing Management PDC saat ini meliputi DKI Jakarta, Area Sumatera I: Palembang, Jambi, NAD Aceh; Sumatera II: Duri, Pekanbaru, Dumai; Area Jawa: Indramayu , Cirebon, Bojonegoro; Area Kalimantan: Balikpapan, Samarinda, Bunyu, Tarakan, Lawe Lawe, Sorong – Papua.

Hingga Maret 2026, PDC sedangmengerjakan 48 kontrak dari beberapa perusahaan berbeda dengan jumlah tenaga kerja alih daya mencapai hampir 7.000 orang.

Ditegaskan Rahmat, dalam operasinya, pengelolaan tenaga kerja PDC lakukan dengan menerapkan standar dan sistem manajemen yang terintegrasi.

Ini meliputi sistem manajemen mutu ISO 9001, keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem operasional berbasis digital (databased), recruitment system, performance management system, dan payroll system.

“Seluruh proses tersebut dijalankan berdasarkan SOP dan SLA yang terukur serta diawasi melalui mekanisme monitoring dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas layanan kepada klien,” imbuhnya.

Rahmat menyakinkan PDC menjadi mitra strategis yang penting dalam pertumbuhan bisnis pelanggan karena kombinasi kemampuan operasional yang efisien, fokus pada kualitas SDM, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan klien.*

Pengurus Cabang Olahraga di Kutai Barat Ajukan Mosi Tidak Percaya

SENDAWAR –  Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan, dari total 31 cabor aktif, sebanyak 27 di antaranya telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutai Barat (Kubar), Agus Hermawan saat ini.

Bupati menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan olahraga di daerah. Ia mengapresiasi karena ini sejalan dengan keinginan bersama agar olahraga di Kutai Barat, khususnya menghadapi Porprov, bisa berjalan lancar.

“Secara pribadi, dengan segala kerendahan hati, saya meminta Ketua KONI saat ini untuk mengundurkan diri demi perkembangan olahraga,” ujar Bupati usai rapat dengan para pengurus cabor di kediamannya, Rabu (29/4/2026).

Bupati berharap polemik ini segera diselesaikan agar tidak mengganggu persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Ke depan, baik pelaksana tugas (Plt) maupun ketua definitif diharapkan mampu mengayomi seluruh cabor.

“Harapan saya masalah ini cepat selesai, atlet bisa fokus bertanding, dan kepengurusan KONI ke depan mampu merangkul semua cabor,” ucap orang nomor satu di Kubar ini.

Sementara itu, perwakilan cabor melalui Alsiyus mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang memicu mosi tidak percaya tersebut. Ia menyebut kepemimpinan KONI dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari pembagian anggaran hingga pembinaan atlet.

“Pembagian dana tidak proporsional dan tidak sesuai ketentuan. Pembinaan atlet juga kurang, bahkan persoalan bonus atlet tidak pernah disampaikan ke pemerintah untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut memicu kekecewaan atlet. Bahkan, sejumlah atlet berprestasi disebut hampir meninggalkan daerah karena merasa tidak diperhatikan.

“Tidak mungkin kita menuntut prestasi jika kesejahteraan atlet diabaikan. Ada atlet peraih emas yang ingin keluar karena merasa tidak nyaman,” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya koordinasi antara Ketua KONI dan pemerintah daerah. Padahal, anggaran yang dialokasikan cukup besar.

“Tahun ini anggaran bisa mencapai Rp10 miliar. Itu angka besar, sehingga harus dikelola oleh orang yang punya kapasitas dan integritas agar benar-benar sampai ke atlet,” ucapnya.

Alsius merinci, pada 2025 lalu KONI menerima anggaran sekitar Rp6 miliar, terdiri dari Rp2 miliar APBD murni dan Rp4 miliar APBD Perubahan. Dana tersebut seharusnya cukup jika dibagi secara proporsional.

“Karena tulang punggung prestasi itu adalah atlet. Jadi dana itu betul-betul harus sampai ke mereka, nutrisi dan sebagainya semuanya harus sampai,” ujar Alsiyus.

Senada diungkapkan Pengurus Persatuan Tennis Seluruh Indonesia (PELTI) Kutai Barat, Miranda. Dia mengaku keterbatasan anggaran yang diterima cabor membuat dirinya harus merogok kocek pribadi demi atlet bisa bertanding dalam TC di Samarinda.

Saat itu mereka hanya memperoleh Rp20 juta dari usulan Rp75 juta. Padahal mereka meraih 1 perak dan 5 perunggu.

“Dana itu untuk 11 orang, atlet dan ofisial, jadi sangat tidak cukup. Kami bahkan harus menutup kekurangan dengan biaya pribadi,” katanya.

Meski demikian, dengan dukungan pemerintah daerah ia tetap optimistis menghadapi Porprov mendatang.

“Kami tetap semangat. Dengan dukungan Bupati, kami yakin ke depan bisa berprestasi lebih baik,” ucapnya.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua KONI Kutai Barat, Agus Hermawan, menyebut dinamika yang terjadi merupakan hal wajar dalam organisasi dan justru menjadi bahan evaluasi.

“Dinamika seperti ini bagus, suatu hal yang positif dan ini juga memacu kami untuk lebih baik lagi,” ujar Agus usai rapat kerja (Raker) Keolahragaan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Barat, Selasa 29 April 2026.

Ia memastikan KONI akan segera melakukan pembenahan melalui rapat koordinasi internal serta membuka ruang komunikasi lebih luas dengan seluruh cabor.

“Saya akan mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi yang baik, dan semua hasil pembahasan akan dituangkan dalam notulen sebagai bentuk transparansi,” katanya.

Agus juga menegaskan pihaknya terbuka terhadap evaluasi, termasuk terkait kepengurusan, demi kemajuan olahraga di Kutai Barat.

“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana KONI bisa merangkul semua cabor untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah,” ucapnya. (*)

Kapolda Kaltim: Awas Karma Digital

Catatan Rizal Effendi

HATI-HATI bermedia sosial. Kalau sampai mengumbar hoaks, gibah, ujaran kebencian dan sejenisnya, tidak saja berurusan hukum, tapi bisa juga terkena karma. Ini namanya karma digital, nanti akan dimintai pertanggungjawab tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.

Pesan itu tersirat dari pandangan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pusat Studi Kepolisian Universitas Balikpapan (Uniba) di Gedung Mahakam Mapolda, Kaltim, Rabu (29/4).

FGD itu bertema: “Quo Vadis Media Sosial Kaltim?” Dipandu, Sugito, mantan Direktur BTV dengan 4 pembicara yaitu Rektor Uniba Dr Isradi Zainal, pengamat Sosial dari Unmul Dr M Arifin, Kadis Kominfo Pemprov Kaltim M Faisal, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto dan influencer muda dan cantik Roro Avrilla Putri Gunawan.

Wakapolda Brigjen Pol Adrianto  Jossy Kusumo bersama sejumlah pejabat utama Polda Kaltim turut hadir. Datang juga sejumlah pimred media cetak dan online. Saya ikut diundang bersama beberapa tokoh masyarakat lainnya. Ada juga sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Uniba.

Pusat Studi Kepolisian itu, kata Kapolda, atas  instruksi Kapolri didirikan di seluruh Indonesia. Polda Kaltim menunjuk Uniba sebagai mitra. Lewat lembaga itu dikaji secara ilmiah berbagai masukan untuk meningkatkan tugas-tugas kepolisian di masa depan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

FGD berlangsung menarik. Apalagi dengan penampilan Roro yang bicaranya ceplas-ceplos. Dia mengakui pernah buat konten pesanan untuk menyerang seseorang. Dibayar. Tapi uangnya habis di judi online. “Teman-teman jangan begitu, jangan main judol, saya sekarang fokus di digital marketing,” katanya.

Kapolda mengakui media sosial membuka ruang yang potensial untuk mendapatkan pendapatan. Dia mengungkapkan, putrinya juga tak pernah minta uang lagi. Ternyata dia bermain di medsos. “Lumayan dapat 100-200 ribu,” ungkapnya.

Di sisi lain, mantan Direktur Penyelidikan KPK ini  mengingatkan, ada hal yang harus diperhatikan semua pihak. Dia mengungkapkan tingginya penggunaan media sosial di Kaltim, khususnya di kalangan generasi Z. “Namun kecenderungannya masih didominasi oleh konten negatif dan itu berbahaya,” jelasnya.

Berkaitan dengan berita hoaks, Kapolda menegaskan bahwa hal itu sebagai tindakan yang tidak benar. Dia sempat kaget adanya postingan yang mengabarkan ada korban jatuh pada aksi unjuk rasa, 21 April lalu. Padahal situasinya aman dan terkendali. “Yang seperti itu berbahaya dan harus kita tindak,” tandasnya.

Pihak kepolisian, tambahnya, dalam melaksanakan tugasnya termasuk penertiban di media sosial berusaha bersikap humanis serta mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. “Tapi kalau sudah menjurus ke arah berbahaya, ya kita tindak tegas,” kata Kapolda menanggapi pandangan Intoniswan, Pimred Niaga Asia, yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk menciptakan situasi kamtibamas yang kondusif di ruang digital.  Di antaranya dengan mendorong peningkatkan literasi digital melalui sosialisasi berkelanjutan terutama yang terkait dengan etika berkomunikasi di media sosial.

TIDAK GAMPANG

Rektor Uniba Dr Isradi Zaenal mengakui, ajakan agar masyarakat bijak bermedia sosial tidak gampang. Tapi hal ini harus dilakukan agar dampak negatif dari media sosial bisa ditekan seminim mungkin. “Saya siap bersama para mahasiswa Uniba untuk menciptakan penggunaan media sosial yang bijak di Kaltim,” ujarnya.

Isradi sempat menyinggung ramainya media sosial berkaitan dengan situasi di Pemprov Kaltim. “Sayang tidak ada yang bisa menjelaskan dengan baik sehingga situasi yang terjadi tidak terlalu baik,” ucapnya.

Menurut Kadis Kominfo Kaltim, M Faisal, media sosial ibarat pedang bermata dua, yang memiliki dampak positif dan negatif. “Media sosial bisa jadi alat ekonomi dan industri, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan  tertentu. Termasuk membentuk opini atau bahkan menjatuhkan seseorang,”  ungkapnya.

Dia mengajak masyarakat membangun narasi positif melalui kampanye #BicaraBaikKaltim. “Ini bukan untuk klarifikasi pemerintah, tapi ajakan untuk bersama-sama menyampaikan hal-hal baik tentang Kaltim,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto mengungkapkan, saat ini Polri mengedepankan patroli siber untuk menekan penyebaran konten negatif.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap risiko pencurian data pribadi, yang sering dipergunakan untuk berbagai aksi kejahatan seperti pemerasan atau penipuan.

Seperti ditegaskan Kapolda, katanya, Polda Kaltim tidak akan mentolreansi pelaku penyebaran berita hoaks yang meresahkan masyarakat.  “Kalau ada disinformasi yang bersifat sengaja menyesatkan tentu kita tidak akan mentoleransi,” tandasnya.

Menurut pengamat sosial Dr Arifin, penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat luas tidak bisa dicegah karena sejalan dengan kemajuan teknologi digital saaat ini. “Saya saja tidak melarang mahasiswa membawa HP ke dalam kelas,” ujarnya. Yang penting bagaimana kita bisa mengajak mereka memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas hidup.

Saya menyarankan sosialisasi literasi digital di kalangan masyarakat harus dilakukan secara masif. Tak ada salahnya diangkat sejumlah Duta Media Sosial baik di sekolah dan kampus, di kalangan komunitas bahkan di rumah-rumah ibadah.

Quo vadis media sosial Kaltim? Maunya kita minim dampak negatif dan surplus pengaruh positifnya. Kalau itu yang terjadi, pasti marwah Kaltim terangkat dan berkelas.(*)

Siswa KB-TKIT Raudhatul Jannah Eksplorasi Rumah Adat

SAMARINDA – Puluhan siswa dari KB-TKIT Raudhatul Jannah, Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu melaksanakan kunjungan edukatif ke Rumah Adat Samarinda di Jalan Kadrie Oening, Samarinda, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada anak-anak sejak usia dini.

Kunjungan yang berlangsung meriah ini disambut langsung oleh Koordinator Rumah Adat, Arbain. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif sekolah yang membawa siswa terjun langsung ke situs budaya.

“Rumah adat bukan sekadar bangunan, tetapi identitas budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi. Mengenalkannya sejak dini adalah bagian penting dari pembentukan karakter anak,” ujar Arbain.

Sepanjang kegiatan, para siswa diajak berkeliling melihat keunikan arsitektur tradisional. Penjelasan mengenai fungsi ruang dan material bangunan disampaikan secara interaktif sehingga para siswa terlihat aktif bertanya dan mengamati setiap sudut rumah adat.

Suasana semakin hidup dengan kehadiran Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI). Anak-anak tidak hanya menonton, tetapi diajak langsung mencoba berbagai permainan tradisional. Sekretaris KPOTI, Bapak Saiful, menjelaskan bahwa permainan ini memiliki manfaat ganda bagi perkembangan anak.

“Permainan tradisional melatih motorik sekaligus menanamkan nilai kerja sama, kejujuran, dan sportivitas pada anak,” jelas Saiful.

Kepala Sekolah KB, Inmas Devi, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran kegiatan luar kelas ini. Menurutnya, belajar di lingkungan nyata memberikan dampak yang berbeda dibandingkan pembelajaran di dalam kelas.

“Kami berharap melalui kunjungan ini, anak-anak mulai mengenal dan mencintai budaya lokal, sehingga kelak mereka mampu menjaga dan melestarikannya,” tutur Inmas.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sekolah TK, Aulia Rahmi, menekankan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melatih kemandirian dan kemampuan bersosialisasi para siswa. Ia pun menyampaikan terima kasih atas kolaborasi apik dari pihak Rumah Adat dan KPOTI.

Kunjungan edukatif ini ditutup dengan keceriaan anak-anak yang membawa pulang pengalaman baru. KB-TKIT Raudhatul Jannah berkomitmen untuk terus menghadirkan pembelajaran holistik yang menyelaraskan kecerdasan intelektual dengan kecintaan terhadap identitas bangsa.(*)

PT. BEK Kick Off Program Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat

SENDAWAR – Salah satu program pemberdayaan masyarakat PT Bharinto Ekatama (BEK), bidang kesehatan, memberikan akses kesehatan gratis untuk masyarakat di tiga kampung binaan atau di ring satu yaitu Kampung Besiq, Bermai dan Muara Bunyut, bersama BPJS kesehatan Kutai Barat (Kubar), di lantai dua aula Bapendalitbang, Selasa (28/4/2026).

Komitmen yang dilakukan PT BEK terhadap kampung binaan di wilayah kerjanya ditunjukkan dengan kerja nyata.

Wakil Kepala Tekhnik Tambang (KTT) PT. BEK, Cipto Hadi Purnomo menyampaikan, ini adalah yang pertama PT BEK melaksanakan program kesehatan gratis bagi masyarakat yang berada di ring satu PT BEK. Karena PT BEK ini berada di dua provinsi Kaltim dan Kalteng. Untuk di Kalimantan Timur, sasaran pertama adalah di ring satu ada tiga Kampung Besiq, Bermai dan Muara Bunyut yang prioritas.

“Untuk tahap pertama ini totalnya hanya seratus orang untuk tiga kampung, Besiq 34 orang, Bermai 22 orang dan Muara Bunyut 44 orang, jumlahnya bervariasi setiap kampung sesuai proporsi masing masing kampung,” ujarnya.

Dijelaskan, program kesehatan adalah satu dari delapan program yang ada di PT BEK, dan masih banyak lagi yang sudah terlaksana program program yang lain, pendidikan, UMKM, pertanian, insfrastruktur dan lainnya, karena perubahan ini go publik merupakan hal penting bagi perusahaan.

Ia berterimakasih kepada Pemda, karena perusahaan diberi kesempatan berkontribusi wilayah Kutai Barat, yang kedua perusahaan akan melaksanakan delapan pilar Community Development secara berkesinambungan, biar belum sempurna perusahaan akan terus memperbaiki diri untuk selalu berkontribusi.

Kepala BPJS kesehatan Kubar, Wahyu Supriono mengatakan, perusahaan PT BEK adalah perusahaan pertama kali CSR nya yang melaksanakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kolektif, khususnya untuk warga binaan mereka terutama untuk ring satunya yang prioritas. Tidak menutup kemungkinan aka ada lagi perusahaan perusahaan yang kondisi finansial dan manajemen yang baik akan di advokasi. Karena dinamika dari dunia pertambangan dan perkebunan ini berpengaruh kepada kondisi global iklim maupun perubahan di harga pasar global.

“Sehingga kita memang harus menyampaikan advokasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tetapi akan didukung oleh Pemda atau mandatori dari perusahaan,” jelasnya.

Ia berharap, semua perusahaan bisa melaksanakan, bahkan kalau ada perusahaan perorangan dan memang mampu menjamin warga binaan di ring satunya atau wilayah kerjanya bisa saja menjadikan (PBPU) kolektif.

Sementara itu Wakil Bupati Kubar, H. Nanang Adriani menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada perusahaan PT BEK yang sudah membantu meringankan beban pemerintah, ini sebagai contoh bagi perusahaan lain yang beroperasi di Kutai Barat, baik itu pertambangan maupun perkebunan.

“Kedepannya kita akan melakukan koordinasi dan diskusi dengan perusahaan lain untuk kita dorong agar supaya bisa melaksanakan seperti kegiatan PT BEK ini, dan Ini adalah tugas mulia,” ujarnya.

Dijelaskan, kegiatan seperti ini nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar, dan sangat membantu bagi warga yang kurang mampu, sekali lagi terimakasih kepada PT BEK dan juga BPJS yang sudah melakukan kerjasama dengan baik. Pada intinya warga Kutai Barat semua sehat. (arf).

« Previous Page — Next Page »