PWI Kaltim Buka Ruang Diskusi bagi Tokoh Politik dan Masyarakat

​SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan sikap keterbukaan mereka terhadap seluruh elemen masyarakat. PWI Kaltim kini membuka ruang seluas-luasnya bagi para pimpinan daerah, tokoh politik, hingga tokoh masyarakat untuk bertandang dan berdiskusi mengenai isu apa pun di markas mereka.

​Pada rapat internal yang digelar di Sekretariat PWI Kaltim, Jalan Biola No. 8, Samarinda, Ketua PWI Kaltim Abdurachman Amin menegaskan, meskipun pintu diskusi terbuka lebar, organisasi profesi tertua di Indonesia ini tetap teguh menjaga independensi.

​”Silakan saja (datang dan berdiskusi), tetapi PWI tetap berdiri di garis netral,” tegas sosok yang akrab disapa Rachman tersebut.

​​Rapat internal tersebut secara khusus membahas persiapan menyikapi rencana kunjungan Gubernur Kaltim ke Gedung PWI Kaltim. Duito Susanto, pengurus PWI Kaltim yang juga Wakil Pemimpin Redaksi SKH Kaltim Post, mengundang seluruh anggota dan wartawan senior (legend) untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

​”Kita membolehkan apa saja, namun poin pentingnya adalah tidak menggiring PWI, apalagi mencoba mengkondisikan PWI Kaltim dalam kepentingan tertentu,” ujar Duito.

​Rachman menambahkan, dalam momentum tersebut, pihaknya juga berencana merangkul seluruh ekosistem media di Benua Etam. “Kami akan mengundang semua asosiasi pers yang ada di Kalimantan Timur,” imbuhnya.

​​​Menutup diskusi, Sekretaris Umum PWI Kaltim, Achmad Shahab, menegaskan kembali posisi organisasi yang inklusif.

​”Pokoknya kita tidak menolak siapapun yang ingin bertandang ke PWI. Kita terbuka untuk komunikasi dengan siapa saja,” pungkasnya. (rd)

Panji Jubir Presiden

Catatan Rizal Effendi

INI perlu diketahui Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM). Ada putra daerah asal Balikpapan yang mengharumkan marwah Kaltim. Dia berhasil masuk ke lingkaran Istana Presiden. Dia adalah Ir Panji Sukma Nugraha, ST, MM, IPM, CP yang baru saja diangkat menjadi Tenaga Ahli Utama/Juru Bicara (Jubir) Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.

KSP adalah lembaga nonstruktural yang sangat bergengsi. Kedudukannya langsung di bawah dan bertanggungjawab  kepada Presiden. Saat ini Presiden Prabowo memberikan kepercayaan kepada Muhammad Qodari sebagai Kepala KSP.  Sebelumnya Qodari dikenal sebagai pengamat politik dan pendiri lembaga survei Indo Barometer (IB).

Kepala KSP adalah jabatan setingkat Menteri yang memimpin pelaksanaan tugas untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.

Saya sendiri baru tahu Panji masuk KSP setelah melihat postingan Rektor Unmul Prof Abdunnur. Dia mengucapkan selamat kepada Panji atas prestasi tersebut. Kebetulan Panji adalah alumnus S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul) Angkatan 2019.

Rasanya ini baru pertama kali ada putra Kaltim mendapat kesempatan berkarier di lingkaran Istana. Pasti sudah teruji kapasitas dan integritasnya. Sebab tidak gampang menjadi Jubir Presiden. Punya pengetahuan dan wawasan yang luas serta mampu menangkap  dan menterjemahkan segala kebijakan Presiden dengan baik dan tepat.

Kantor KSP berlokasi di Gedung Bina Graha, Jl Veteran No 16, Jakarta Pusat. Gedung ini terletak di dalam kompleks Istana Kepresidenan. Di era Presiden Soeharto, gedung Bina Graha sangat populer. Karena di situ menjadi pusat kendali pemerintahan sehari-hari.

Panji lahir di Balikpapan, 24 Juni 1991. Berarti usianya baru 34 tahun. Dia anak kedua dari 5 saudara dari keluarga tak mampu. Dia tumbuh besar bersama neneknya.  Ayah sambungnya hanya tukang parkir dan nyambi sebagai tukang servis TV. “Makanya saya ke sekolah kejuruan dan kuliah di jurusan teknik elektro,” jelasnya.

Dia menempuh pendidikan mulai dasar sampai S1 di Balikpapan.  Setelah jadi murid SDN 011,  dia melanjutkan ke SMPN6. Lalu ke SMKN I. Dia hampir putus sekolah. Berkat mendapat beasiswa dari perusahaan, akhirnya bisa melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Balikpapan (Uniba). Setelah lulus S1 Elektro, dia ke Samarinda menempuh program magister manajemen di FEB Unmul.

Teman-temannya mengakui Panji anak yang cerdas dan aktif berorganisasi. Dia selalu menjadi ketua kelas, anggota Pramuka dan  tim sepakbola sekolah, yang beberapa kali menjuarai turnamen. Gelar insinyur diraih Panji dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,54. Predikat yang sama dicapainya pada S2 dengan IPK 3,93. Nyaris sempurna.

Ketika kuliah, Panji pernah terpilih sebagai Ketua Himpunan Jurusan Teknik Elektro (HMTE). Lalu aktif di organisasi ekstra kampus. Dia pernah menjadi Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sebelumnya menjadi Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kaltim-Kaltara.

Dalam dunia profesional, Panji pernah menjabat sebagai Manajer di PT SatNetCom, Direktur Generral Penta dan GM PT Aneka Hasil Bumi. Serta menjadi founder Nusantara Preneur ID.

Karena keaktifan dan kemampuannya multitalenta, Panji juga dipercaya menjadi Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia (PII) serta Wakil bendahara Umum Forum Organisasi Profesi Indonesia (FOPI).

Untuk meningkatkan kadar profesionalismenya, Panji banyak mengikuti pelatihan. Mulai pelatihan kepemimpinan, pelatihan IT & Telekomunikasi, pelatihan perencanaan proyek, pelatihan accountability, pelatihan safety sampai pelatihan peningkatan produktivitas.

PERNAH MENDEMO SAYA

Ketika saya hubungi kemarin, Panji lagi bertugas di Aceh. Saya dapat nomornya dari anggota DPR RI dapil Kaltim, Syafruddin, yang juga Ketua Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Kaltim. Dia juga tokoh PMII Kaltim. Saya juga dibantu Alfian, sesama wartawan dan Ismail, Komisariat PMII Uniba.

Saya ucapkan selamat kepada Panji yang berhasil masuk di KSP. “Ya saya mulai aktif bulan ini,” jelasnya. Panji langsung ingat saya ketika masih menjadi Wali Kota Balikpapan. “Saya pernah ikut mendemo Bapak,” katanya mengenang.

Di sisi lain, Panji mengucapkan terima kasih kepada saya. “Saya berterima kasih sama Bapak karena saya di-support. Awal mula saya ke Jakarta dari Kongres PMII di Balikpapan, yang akhirnya saya masuk di jajaran pengurus pusat,” jelasnya.

Karena bertugas di Ibu Kota, terbuka berbagai jaringan yang memungkinkan Panji terus  berkarya hingga mendapatkan kepercayaan bergabung di KSP. “Perjuangan yang berdarah-darah,” katanya.

Dia mengikuti semua tahapan seleksi. Mulai pengiriman CV, tes tertulis, pembuatan video monolog, wawancara hingga simulasi debat. “Alhamudillah saya lulus dan mulai menjalankan tugas sejak 6 April 2026 berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Kepala KSP, Pak Muhammad Qodari,” kata Panji.

Sebagai Tenaga Ahli Utama sekaligus Juru Bicara, kata Panji, dia bertugas mengawal isu-isu strategis dan program prioritas pemerintah serta memastikan  komunikasi kebijakan kepada public dapat tersampaikan secara utuh, berbasis data, dan mudah dipahami masyarakat.

Masuknya Panji di KSP seakan menjawab kegelisahan dirinya ketika menyambut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kaltim beberapa waktu lalu.

Panji pernah menulis artikel cukup menarik. Judulnya: “Menagih Janji Kejayaan Tanah Borneo  untuk Masa Depan Masyarakat Kaltim.”

Dia mengingatkan generasi muda di daerah ini agar menggenjot kualitas SDM-nya agar tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri.

“Saya melihat bahwa daerah seperti Balikpapan dan kabupaten/kota di Kaltim memiliki potensi besar, namun belum sepenuhnya  menjadi panggung bagi putra daerah untuk tampil secara maksimal.

Karena itu, baginya, Jakarta bukan sekadar tempat merantau, tetapi ruang untuk menempa diri membangun kapasitas, memperluas jejaring, dan memahami cara  kerja kebijakan nasional.

Terus maju Panji. Karier dan prestasimu bisa jadi sebagai pembuka jalan atau penunjuk bukti bahwa putra daerah khususnya putra Kaltim mampu bersaing dengan putra-putra daerah lainnya.  Bukan seperti pemimpin kita di daerah ini yang memberi kesan mengesampingkan putra daerah sendiri. Tapi bicaranya seakan membela marwah Kaltim.(*)

Pemprov Kaltim Klarifikasi Penghentian BPJS di Samarinda

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, memberikan klarifikasi terkait isu penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 49.742 warga Kota Samarinda.

Pemprov menegaskan, kebijakan tersebut bukan penghentian layanan, melainkan bagian dari penataan dan validasi data kepesertaan agar sesuai dengan ketentuan nasional serta menghindari tumpang tindih pembiayaan.

Jaya Mualimin menjelaskan, peserta yang masuk kategori miskin berdasarkan desil I–V seharusnya didaftarkan ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sementara itu, peran pemerintah daerah difokuskan pada pembiayaan peserta di luar kategori tersebut.

“Kalau masuk kategori miskin, harusnya didaftarkan ke PBI-JK pusat agar dibiayai APBN. Ini supaya tidak terjadi pendanaan yang tidak tepat sasaran,” jelasnya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, langkah redistribusi data yang dilakukan Pemprov bertujuan untuk menciptakan keadilan antar kabupaten/kota di Kaltim. Pasalnya, jumlah peserta yang ditanggung di Samarinda dinilai jauh lebih besar dibanding daerah lain.

“Daerah lain jumlahnya jauh lebih kecil. Ini yang kita tata agar lebih proporsional,” ujarnya.

Jaya menegaskan, proses ini telah melalui koordinasi dan sosialisasi sebelumnya bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk kesepakatan bersama terkait penanganan jaminan kesehatan masyarakat.

Pemprov Kaltim juga memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan. Jika terdapat warga yang membutuhkan pelayanan namun status kepesertaannya belum aktif, maka akan segera diaktifkan kembali.

“Kalau ada yang sakit, silakan datang. Kami pastikan tetap dilayani. Provinsi tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis yang bermutu,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk sinkronisasi data dan kebijakan ke depan. Langkah ini dinilai penting agar seluruh warga yang berhak tetap terjamin, baik melalui skema pusat maupun daerah.

Dengan klarifikasi ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Kebijakan yang diambil merupakan bagian dari upaya penataan sistem agar bantuan jaminan kesehatan lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (KRV/pt)

Presma UINSI Samarinda Nilai Renovasi Rujab Abaikan Prioritas Rakyat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik di tengah gelombang kritik yang terus menguat dari berbagai elemen masyarakat. Setelah polemik pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah yang belum sepenuhnya mereda, kini muncul rencana renovasi Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan anggaran fantastis mencapai 25 miliar rupiah.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah prioritas kebijakan pemerintah daerah di tengah kondisi yang menuntut efisiensi dan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat.

Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda, Himawan Aditya, secara tegas menyampaikan kebijakan tersebut mencerminkan ketidaksensitifan terhadap realitas sosial yang sedang dihadapi masyarakat. Di saat berbagai sektor strategis mengalami keterbatasan anggaran, alokasi dana besar untuk renovasi rumah jabatan dinilai tidak relevan dan jauh dari prinsip keadilan sosial.

“Kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Di tengah kebutuhan yang begitu mendesak, justru fasilitas elite yang diprioritaskan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Ia menyoroti kebijakan publik seharusnya berlandaskan pada nilai kemaslahatan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak. Menurutnya, logika sederhana pun mampu menilai bahwa langkah tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat. Ketika banyak kebutuhan dasar belum terpenuhi secara merata, kebijakan yang bersifat elitis justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya.

Himawan juga menegaskan, masih banyak persoalan mendasar di Kalimantan Timur yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Mulai dari belum meratanya program pendidikan, ketimpangan akses layanan kesehatan, hingga kondisi infrastruktur jalan di berbagai daerah yang masih jauh dari kata layak. Ia menilai, kegagalan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut justru menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan justru memperindah simbol kekuasaan,” tutupnya. (tan)

ESDM Kaltim Luruskan Informasi Ponsel yang Disita Kejati

SAMARINDA – Informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan ponsel milik pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur masih disita Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dipastikan tidak benar.

Sebelumnya, sebuah akun media sosial mengunggah narasi dengan judul “Ponsel masih disita kejati, pejabat dinas ESDM ini eksis pimpin rapat tambang”. Unggahan tersebut memicu berbagai pertanyaan publik mengenai kebenaran informasi yang disampaikan.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kaltim, Achmad Prannata, memberikan klarifikasi, seluruh perangkat telepon genggam yang sebelumnya disita untuk kepentingan penyidikan telah dikembalikan.

“HP yang disita Kejati Kaltim untuk kebutuhan proses penyidikan sudah dikembalikan seusai penyidikan. Jadi jika ada berita yang beredar terkait HP yang masih disita, itu dipastikan tidak benar,” ujar Achmad Prannata saat dihubungi via telepon vivaborneo.com, Jumat (10/4/26).

Ia menjelaskan, sejumlah perangkat yang sebelumnya diamankan meliputi iPhone 11 Pro Max dan iPhone 17 Pro Max miliknya, kemudian Poco F7 milik Iwan Kustiawan, serta iPhone 11 milik Husein. Seluruh perangkat tersebut, telah dikembalikan pihak Kejati Kaltim setelah proses yang diperlukan selesai dilakukan.

Dirinya menegaskan, aktivitas kedinasan yang dijalankan saat ini, termasuk memimpin rapat terkait sektor pertambangan, tidak berkaitan dengan isu penyitaan ponsel sebagaimana yang beredar di media sosial.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.

“Informasi seperti ini sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” tambahnya.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan institusi pemerintah dan proses penegakan hukum. Di era digital saat ini, arus informasi yang cepat kerap tidak diimbangi dengan verifikasi yang memadai, sehingga membuka peluang munculnya disinformasi.

Dengan adanya klarifikasi dari pihak Dinas ESDM Kaltim, informasi yang sempat beredar di media sosial dapat diluruskan berdasarkan fakta yang telah dikonfirmasi. Penjelasan ini sekaligus menegaskan pentingnya peran sumber resmi agar memberikan informasi yang akurat kepada publik, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat. (yud)

« Previous Page — Next Page »