Pertamina Patra Niaga Hijaukan Sempadan Karang Mumus

‎SAMARINDA – Memperingati Hari Bumi, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Penghijauan Sempadan Sungai Karang Mumus.
‎
‎Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, melalui siaran pers yang diterima Jurnalborneo.com Rabu, (22/4/2026) mengatakan program ini difokuskan pada penanaman vegetasi di bantaran Sungai Karang Mumus, khususnya di Kelurahan Sempaja Timur, Samarinda. Kegiatan ini bertujuan mengurangi erosi, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mengembalikan fungsi ekologis sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat.
‎
‎Pelaksanaan program dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat, termasuk tiga kelompok dasawisma. Selain penanaman tanaman lokal, kegiatan juga diisi dengan edukasi lingkungan guna membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kawasan sempadan sungai.
‎
‎Salah satu materi edukasi yang diberikan adalah pelatihan pembuatan cocoon, yakni media tanam inovatif yang mampu menyimpan air sehingga tanaman tetap terhidrasi lebih lama. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
‎
‎Program ini turut memberikan dampak sosial berupa peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Keterlibatan kelompok dasawisma diharapkan mampu memperkuat ketahanan komunitas serta mendorong praktik pelestarian yang berkelanjutan.
‎
‎Dari sisi lingkungan, penanaman vegetasi di sempadan sungai berkontribusi menekan erosi dan sedimentasi, memperbaiki kualitas air, serta berfungsi sebagai penahan longsor dan penyerap karbon. Vegetasi yang tumbuh juga menciptakan habitat bagi keanekaragaman hayati sekaligus menjadikan kawasan lebih hijau.
‎
‎Edi Mangun, mengatakan program ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan inisiatif yang berdampak lingkungan sekaligus sosial.
‎
‎“Melalui momentum Hari Bumi, kami ingin menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya memperbaiki ekosistem sungai, tetapi juga membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program TJSL yang dijalankan. Kolaborasi dengan masyarakat dinilai penting agar program dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
‎
‎Dengan sempadan sungai yang semakin hijau, program ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan pun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kontribusi nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.*

PAMA dan Kideco menggelar Hari Kartini di SLBN Tanah Grogot

Tana Paser – Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terus digaungkan secara global melalui berbagai forum internasional dengan tujuan agar kaum perempuan tidak terbatas dengan stigma laki-laki lebih unggul. Isu emansipasi wanita sendiri di Indonesia bukanlah hal yang baru, terbukti dari adanya sejarah R.A Kartini, salah satu pejuang dari kaum perempuan yang terus mengangkat isu agar perempuan dapat mandiri, berpendidikan, serta berkontribusi aktif di masyarakat tanpa dibedakan perannya.

Sejarah tersebutlah yang menjadi asal-usul peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Dengan momentum peringatan Hari Kartini, PT Pamapersada Nusantara bersama PT Kideco Jaya Agung dan SLB Negeri Tanah Grogot menggelar peringatan Hari Kartini bersama siswa-siswi dari kelompok disabilitas, Selasa (21/04/2026).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 20 siswa yang tergabung di SLB Negeri Tanah Grogot. Momen peringatan ini juga menjadi kesempatan berharga bagi siswa-siswi untuk menampilkan hasil karyanya dihadapan mitra perusahaan yang selama ini terus berkolaborasi dengan sekolah.

Kepala SLB Negeri Tanah Grogot, Solikatun Napiah menyampaikan, pada momen Hari Kartini ini, menjadi bukti bahwa kesetaraan pada kaum wanita bisa dicapai, sama halnya juga bagi kelompok disabilitas.

“R.A Kartini memberikan teladan untuk pantang menyerah, berani mengemukakan pendapat, dan bisa membuktikan bahwa kaum wanita bisa untuk berada di posisi yang biasanya laki-laki tempati. Oleh karena itu, kekurangan yang kelompok disabilitas miliki bukan menjadi penghalang untuk bisa bekerja dan memiliki kehidupan yang layak,” ucapnya.

Ia juga menekankan kelompok disabilitas memiliki keistimewaan yang perlu dikembangkan, sehingga potensinya dapat menjadi jembatan untuk berada pada posisi yang setara dengan kelompok nondisabilitas.

Sementara PT Kideco Jaya Agung yang diwakili PT Pamapersada Nusantara, Bhanuarso Kukuh, SRGS Department Head, melalui CSR Officer, Firaas Daffa, menyambut hangat kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kartini di SLB Negeri Tanah Grogot.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang terus terjalin antara Kideco, PAMA, dan SLB Negeri Tanah Grogot. Dengan Hari Kartini yang dirayakan ini tentunya membuktikan bahwa semua pihak senantiasa wajib dalam mendukung program-program inklusi bagi kelompok disabilitas. Harapannya Indonesia dapat menjadi negara yang ramah dan mampu memberdayakan kelompok disabilitas lebih baik lagi kedepannya,” tambahnya.

Kemitraan yang terus terjalin secara berkelanjutan antara PAMA, Kideco, dan SLBN Tanah Grogot merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mengedepankan aspek ESG yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga senantiasa menjadi mitra dalam mengembangkan potensi kelompok disabilitas untuk terus berkarya dan berkontribusi di dunia industri. (yun)

Sanksi Cabut KTP untuk Ayah yang “Nakal”: Gebrakan Berani dari Surabaya

Oleh : Riyawan S.Hut.  (Pemerhati Sosial & Budaya)

Isu soal tanggung jawab ayah setelah perceraian sering kali jadi topik yang sensitif, tapi juga krusial. Selama ini, banyak kasus di mana anak jadi korban karena ayah mangkir dari kewajiban nafkah. Nah, yang lagi ramai dibicarakan sekarang adalah langkah tegas dari Pemerintah Kota Surabaya yang bisa dibilang cukup “nendang” dalam hal layanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa diblokir bagi mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah.

Kebijakan ini bukan sekadar wacana, tapi sudah berjalan dan berdampak nyata. Bahkan, ribuan pria sudah masuk dalam daftar yang terdampak aturan ini. Jadi, kalau selama ini ada yang merasa bisa “kabur” dari tanggung jawab, sekarang situasinya sudah berubah total.

Integrasi Data: Sistem Canggih yang Bikin Tidak Bisa Ngeles

Salah satu kekuatan utama dari kebijakan ini adalah integrasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan Pengadilan Agama. Jadi, semuanya serba digital dan real-time.

Bayangkan jika skenarionya seperti ini:

Saat seseorang mengurus KTP, KK, atau dokumen lain lewat aplikasi Klampid New Generation (KNG), sistem langsung melakukan pengecekan otomatis. Kalau nama orang tersebut tercatat belum menyelesaikan kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan, maka proses langsung dihentikan.

Bukan cuma sekadar ditolak, tapi juga muncul notifikasi yang menjelaskan alasan penolakan tersebut. Transparan, jelas, dan nggak bisa dibantah.

Data terbaru menunjukkan ada lebih dari 8.000 mantan suami di Surabaya yang masuk daftar penahanan layanan ini. Angka ini bahkan terus meningkat dari bulan sebelumnya. Dari jumlah itu, ribuan kasus berkaitan langsung dengan tunggakan nafkah anak. Artinya? Ini bukan kasus kecil. Ini fenomena sosial yang serius.

“Tidak Ada Mantan Anak”: Pesan Tegas untuk Para Ayah

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan satu kalimat yang langsung viral

“Tidak ada yang namanya mantan anak.”

Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam banget. Perceraian memang mengakhiri hubungan suami-istri, tapi tidak pernah menghapus tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dalam banyak kasus, justru setelah perceraian, beban finansial dan emosional lebih banyak dipikul oleh ibu.

Kebijakan ini hadir sebagai semacam “shock therapy”. Selama ini, sanksi sosial atau hukum sering kali kurang memberikan efek jera. Tapi dengan pembatasan layanan administrasi, dampaknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, seseorang tidak bisa mengurus KTP baru, mengajukan paspor, mengurus pernikahan lagi, bahkan kesulitan dalam urusan pekerjaan

Di titik ini, negara benar-benar “turun tangan” untuk memastikan hak anak tidak diabaikan.

Bukan Cuma Uang, Tapi Ini Soal Tanggung Jawab

Memang, dalam diskusi publik, ada yang bilang bahwa anak butuh lebih dari sekadar uang, mereka juga butuh kehadiran ayah. Itu benar. Tapi realitanya, banyak kasus bahkan kebutuhan paling dasar saja tidak terpenuhi. Nafkah yang seharusnya digunakan untuk makan, sekolah, dan kebutuhan harian justru tidak diberikan.

Di sinilah kebijakan Surabaya jadi penting. Ini adalah langkah awal untuk memastikan tanggung jawab paling mendasar terpenuhi dulu. Karena jujur saja, sulit bicara soal kasih sayang kalau kebutuhan dasar anak saja tidak terpenuhi.

Pro dan Kontra: Apakah Kebijakan Ini Terlalu Keras?

Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh karena dianggap melindungi anak, tapi ada juga yang mengkritik karena dinilai terlalu keras. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah “Bagaimana kalau si ayah memang tidak mampu secara ekonomi?”

Ini pertanyaan valid. Tapi perlu diingat, kewajiban nafkah ini bukan ditentukan sembarangan. Semua sudah melalui proses hukum di pengadilan yang mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing pihak. Jadi, alasan “tidak mampu” seharusnya sudah dipertimbangkan sejak awal. Meski begitu, tetap perlu ada solusi di lapangan. Misalnya mekanisme mediasi yang cepat, sistem update otomatis setelah pembayaran dan transparansi data agar tidak ada kesalahan blokir

Surabaya sendiri mengklaim bahwa sistem akan langsung terbuka setelah ada laporan pelunasan dari Pengadilan Agama. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Kaltim Jadi Sorotan: Bisa Nggak Ikut Jejak Surabaya? Nah, ini yang menarik.

Kalau kita geser perhatian ke Kalimantan Timur (Kaltim), situasinya juga cukup mengkhawatirkan. Data dari Pengadilan Agama Sangatta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, ada 848 kasus perceraian di Kabupaten Kutai Timur saja.

Itu baru satu daerah. Kalau ditotal dengan kota-kota lain seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, angkanya pasti jauh lebih besar. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi sampai fenomena yang lagi marak yakni judi online.

Dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), arus urbanisasi dan perubahan sosial di Kaltim diprediksi akan semakin cepat. Ini bisa berdampak pada meningkatnya angka perceraian jika tidak diantisipasi dengan kebijakan sosial yang kuat. Pertanyaannya sekarang.

Apakah Kaltim siap meniru langkah Surabaya?

Secara teknis, sebenarnya bukan hal yang mustahil. Integrasi data antara Dukcapil dan Pengadilan Agama bisa dilakukan jika ada kemauan politik dan dukungan sistem teknologi yang memadai. Yang jadi tantangan adalah koordinasi antar lembaga, kKesiapan infrastruktur digital, komitmen pemerintah daerah

Tapi kalau melihat dampak positif yang sudah mulai terlihat di Surabaya, ini adalah langkah yang layak dipertimbangkan.

Ini Bukan Sekadar Sanksi, Tapi Perlindungan Masa Depan

Kebijakan Surabaya ini bukan soal menghukum mantan suami semata. Ini tentang memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak mereka, meskipun orang tua mereka sudah berpisah.

Selama ini, banyak kasus di mana ibu dan anak harus berjuang sendiri tanpa dukungan yang layak. Dengan adanya kebijakan ini, negara akhirnya hadir secara nyata.

Untuk Kalimantan Timur, ini bisa jadi momentum. Dengan angka perceraian yang cukup tinggi dan dinamika sosial yang terus berkembang, kebijakan seperti ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Pertanyaannya tinggal satu “Apakah pemerintah daerah berani mengambil langkah tegas seperti Surabaya?”

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya soal administrasi atau birokrasi, tapi masa depan anak-anak yang berhak hidup layak.

Perdana Geber Lintasan Yamaha Cup Race, MAXi Race Guncang Sidrap 

Yamaha aktif menyediakan wadah bagi para pecinta racing untuk menyalurkan passion balapan di sirkuit melalui beragam event atraktif dan inovatif. Tahun ini juga digelar ajang balapan yang mengajak penggemar skutik premium MAXi Yamaha untuk beraksi di lintasan sirkuit.

Menjadi bagian dari rangkaian perhelatan akbar Yamaha Cup Race di tahun 2026, disuguhkan MAXi Race yang terbagi dalam dua kompetisi yakni MAXi Drag Combat dan MAXi GP. Di seri 1 Yamaha Cup Race 2026 yang berlangsung di sirkuit Puncak Mario Sulawesi Selatan 18-19 April, tersaji kompetisi seru menggeber line up MAXi Yamaha. Pesertanya adalah konsumen dan komunitas yang telah diseleksi oleh tim Yamaha Riding Academy, serta rider profesional juga ambil bagian.

Di bagian MAXi Drag Combat, ada 6 kelas yaitu YTMDB 5 (MAXI Open 155c NMAX), YTMDB 6 (MAXI Open 155cc AEROX), YTMDB 7 (MAXI Open 155cc LEXi LX), YTMDB 8 (Dynamic MAXI Open 155cc), YTMDB 9 (Dynamic MAXI Open 250cc), YTMDB 10 (Dynamic MAXI Class On Track KOL & Media).

Gelaran MAXi GP tercatat ada di kelas YCR5, YCR6, YCR7. Yamaha menyediakan motor untuk kelas YCR5 (MAXi GP Open 155cc) buat konsumen dan komunitas. Lalu kelas YCR6 (MAXi GP Semi Pro Open 155cc) dan YCR7 (MAXi GP Open 250cc Up Mix Standard & Modif) diikuti rider profesional, komunitas dan konsumen menggunakan motor mereka masing-masing.

”Jajaran matik MAXi memiliki 3 value utama Pride, Premium dan Performance yang menggambarkan motor premium kencang kebanggaan penggunanya dengan DNA performa yang kuat. Melalui ajang MAXi Race (MAXi Drag Combat & MAXi GP) di Yamaha Cup Race, kami ingin memberikan experience sensasi keseruan fun race yang kompetitif dan memacu adrenalin. Pembuktian MAXi Yamaha tidak hanya skutik harian tapi juga punya DNA Racing saat dijajal di sirkuit. Pecinta Yamaha pun ambil bagian bukan hanya buat balapan saja tapi ikut tampil di ajang yang jadi bagian dari lifestyle terkini skutik premium,” ungkap Rifki Maulana, Manager Public Relations, Yamaha Riding Academy & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

AEROX, NMAX, LEXi dan XMAX line up MAXi Yamaha yang digunakan peserta di MAXi Race. Mereka menikmati kualitas produk-produk unggulan itu yang memberikan kepuasan tersendiri ketika digeber di trek Puncak Mario Sidrap. Tercatat ada 344 starter MAXi Drag Combat dan 37 starter MAXi GP yang mengikuti kategori terbaru di rangkaian Yamaha Cup Race ini.

Salah seorang peserta MAXi Drag Combat, Bone Miolo, mengungkapkan ajang ini sangat fun pakai AEROX Turbo dan LEXi. ”MAXi Drag Combat seru banget, saya ikut kelas YTMDB 10 (Dynamic MAXI Class On Track KOL & Media). Motor ini memang paten banget, skutik sporty racing yang cocok buat drag race di sirkuit. Sangat cocok, akselerasi dan top speed maksimal karena ada fitur YECVT pada AEROX Turbo. Karena fitur itu menyediakan pilihan rasio CVT enteng dan juga yang panjang di trek lurus. Jadi tarikan atas dan bawah enak dan cepat. Sehingga lebih cepat saat melakukan drag start. Body aerodinamis Aerox membuat motor stabil, tidak limbung atau balance. Sehingga jadi aman dan nyaman di kecepatan tinggi. Riding position sporty dan nyaman jadi handling lebih nyaman dan stabil. Saya juga pakai LEXi di MAXi Drag Combat. Handling nyaman, tidak bikin capek karena bobot ringan sehingga akselerasi pun lebih responsif. Power LEXi sangat bertenaga karena PWR (Power Weight Ratio) yang bagus. Selain itu juga mudah dikendalikan dan terasa cepat saat digeber di trek drag,” ungkap Bone Miolo, peserta MAXi Drag Combat.

Di bagian Race Class, kelas YCR5 (MAXi GP Open 155cc) berlangsung seru dimana 19 starter menggunakan skutik MAXi yang disediakan Yamaha. Rendy Yusman, juara 1 kelas YCR5 (MAXi GP Open 155cc) dari tim DC Baterai TDR AMGAP27 ALAMSARI ARCI (Aerox Riders Club Indonesia) Tangerang, menjajal NMAX Turbo sebagai tunggangannya kali ini. Dia sangat puas bisa melepaskan adrenalin menggeber motor di sirkuit, apalagi merasakan sensasi balapan menggunakan NMAX Turbo. ”Fun banget race pakai NMAX Turbo di Yamaha Cup Race Sidrap. Saya push dari lap awal sampai akhir. Performa dan akselerasi maksimal. Riding position rileks tapi tetap stabil didukung ban lebar. Cukup lincah di tikungan karena mudah dikendalikan dengan riding position yang nyaman. Pengereman maksimal karena dual disc brake dan dual channel ABS. Power kuat dan stabil pada kecepatan tinggi,” ungkap Rendy Yusman.

Selanjutnya, MAXi Race (MAXi Drag Combat & MAXi GP) akan hadir lagi sebagai bagian dari 2 seri Yamaha Cup Race berikutnya. Pecinta Yamaha Racing bisa menjadi bagian kemeriahan persaingan di lintasan sirkuit membuktikan keunggulan MAXi Yamaha. (*)

Jaga Desa Terintegrasi Siskeudes, Kejaksaan Perkuat Pengawasan Dana Desa Secara Real Time

Vivaborneo.com, Jakarta – Program Jaga Desa yang digagas Kejaksaan RI bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) terus diperkuat guna mendorong transparansi serta pengawasan pembangunan di tingkat desa.

Langkah tersebut semakin strategis karena aplikasi Jaga Desa telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses pemantauan berjalan lebih sistematis dan real time, seperti disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung sekaligus Ketua Pengawas DPP ABPEDNAS, Reda Manthovani kepada awak media pada Selasa (21/4/2026) di Jakarta.

Reda Manthovani menegaskan bahwa sistem tersebut memungkinkan laporan pertanggungjawaban kepala desa dipantau langsung oleh Kejaksaan. Ia menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan validitas laporan melalui verifikasi lapangan, termasuk mengecek kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan data yang dilaporkan.

“Sistem tersebut juga membuka ruang partisipasi luas bagi penerima manfaat program, seperti guru, siswa, dan kepala sekolah. Mereka dapat menyampaikan laporan terkait kualitas bantuan secara langsung, lengkap dengan bukti foto atau video yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujar Reda.

Apabila ditemukan pelanggaran, Kejaksaan dapat menjatuhkan sanksi secara bertahap mulai dari teguran hingga penghentian sementara. Mekanisme tersebut dirancang untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggaran yang terjadi di tingkat desa.

Selain penguatan sistem pengawasan, Kejaksaan RI bersama ABPEDNAS juga menggelar Jaga Desa Award melalui kompetisi film pendek untuk meningkatkan partisipasi publik.

Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Aditya Yusma, mengungkapkan ajang tersebut telah diikuti lebih dari 3.300 desa dari seluruh Indonesia, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap pengelolaan desa yang transparan.

Aditya menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi potensi desa, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata kelola yang baik agar terhindar dari persoalan hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya integritas di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai ABPEDNAS memiliki peran strategis dalam mendampingi berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti pemanfaatan teknologi melalui aplikasi yang mendukung pelaporan dan pengawasan desa secara lebih efektif dan transparan.

Ke depan, Program Jaga Desa diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan berkontribusi dalam pembangunan desa masing-masing. Inisiatif tersebut juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(vb/adv)

 

« Previous Page — Next Page »