Dispar Kaltim Dorong Desa Wisata Unggulan

Vivaborneo.com, Samarinda — Lebih dari satu tahun sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur memberanikan diri untuk membuka sektor pariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Dra. Sri Wahyuni, MPP turut menjadi narasumber pada Dialog Halo Kaltim yang digelar Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Samarinda dengan tema ”Asa Desa Wisata Kaltim” pada Sabtu (29/5/2021).

“Obyek pariwisata telah dibuka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang diterapkan dengan ketat. Salah satu obyek wisata yang menjadi unggulan adalah Desa Wisata dengan peluang dan harapan untuk membangkitkan dan memperkuat wisata domestik Kaltim,” ucap Sri Wahyuni.

Dialog interaktif yang mengudara secara langsung ini, juga diikuti secara meeting zoom yaitu Dr. Hetifah Sjaifudian selaku Ketua Panja Pemulihan Wisata Komisi X DPR RI, Salehuddin sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Fauzan Noor selaku Pengamat Wisata Kaltim sekaligus Dosen Politeknik Negeri Samarinda.

Sri Wahyuni mengatakan dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan menggelar Rapat Kerja Pariwisata pada 2 – 4 Juni 2021 di Kabupaten Kutai Timur. Raker ini akan diikuti 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Tujuan dari Rakor ini diharapkan akan terbentuk 30 Produk Wisata Pariwisata.

“Mengapa istilahnya produk wisata? Karena bukan sekedar destinasi namun juga terkait dengan sektor wisata secara menyeluruh, artinya aspek 3A ada di dalamnya, yaitu Atraksi wisatanya tersedia, Aksesibilitas menuju atraksi wisata harus baik dan Amenitasnya (fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan, homestay bagi desa wisata, rumah makan, gerai souvenir dan fasum dasar seperti toilet tersedia secara memadai,” tambahnya.

Sri Wahyuni juga berpesan bahwa yang tidak boleh terlewat dalam produk wisata Kaltim tersebut penerapkan protokol kesehatan yang pada masing-masing obyek wisata. Misalnya setiap obyek wisata harus menjamin wisata aman selama pandemi Covid-19.

“Dalam Rakor nanti kita juga akan menghadirkan berbagai Kementerian sebagai upaya koordinasi dan sinergisitas seperti kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Kominfo dan Kementerian Perempuan dan Anak,” jelas sri Wahyuni.(Vb/Yul)

---