Unmul, PWNU Kaltim dan Kemendikbudristek Gelar Dialog Kebudayaan Bersama Cawagub Kaltim

SAMARINDA – Isu Masyarakat adat menjadi topik tersendiri yang mewarnai gelaran Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim) 2024. Ini mendorong Universitas Mulawarman (Unmul), PWNU Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kemendikbudristek menggelar dialog kebudayaan bersama calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim periode 2025-2030 untuk mengetahui komitmen para kandidat mengenai isu tersebut, Kamis (5/9/2024).

“Penguatan Kebudayaan dan Masyarakat Adat dalam Pemeliharaan dan Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur” merupakan tema yang diusung dialog dan menghadirkan Hadi Mulyadi dan Seno Aji sebagai Calon Wakil Gubernur Kaltim.

Menanggapi isu Masyarakat adat ini, Hadi Mulyadi selaku petahana mengatakan dirinya bersama Gubernur Isran Noor telah menjalankan program pengelolaan Masyarakat adat di Periode sebelumnya meskipun belum rampung secara total.

“Makanya harus dilanjutkan supaya urusannya selesai,” paparnya.

Menurut Hadi Mulyadi, selama ini yang menjadi garapannya bersama Isran terkait masyarakat adat adalah penjaminan hak masyarakat adat untuk menjalankan kebudayaan dan penyesuaian lingkungannya.  Definisi budaya harus diketahui secara luas dan utuh agar budaya yang harus dipelihara dan dikembangkan bisa lebih terlihat.

“Mulai dari budaya lisan, manuskrip, seni dan lain sebagainya, jadi sangat luas,” sebut Hadi.

Disisi lain, Seno Aji terfokus membahas rancangan undang-undang masyarakat adat yang harus segera di tindak lanjuti, agar isu ini memiliki aturan baku yang menjadi pegangan.

 

Menurutnya Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang salah satu fungsinya adalah melestarikan masyarakat adat, dan upaya pengesahan UUD Masyarakat adat merupakan salah satu upaya  yang bisa dilakukan.

“Pelestarian masyarakat adat berikut kebudayaannya bisa semakin dilakukan tentunya dengan pengesahan UUD itu,” papar Seno.

Rektor Unmul Abdunnur menanggapi, pemimpin Kaltim nantinya harus memahami dan memiliki kebijakan untuk mempertahankan kebudayaan lokal dan menjaga lingkungan.

Abdunnur menyebut, menjaga kebudayaan sama dengan menjaga peradaban dan karakter bangsa, serta memperkuat persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Kaltim yang juga bertugas sebagai ketua pelaksana, Asman Azis, menyebut kegiatan ini adalah kolaborasi antara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Timur dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta mitra-mitra lainnya.

Maksud dialog ini, paparnya untuk memberi ruang bagi calon pemimpin di Kaltim untuk menyampaikan gagasan mereka sudut pandang mereka terkait hal ini.

“Isu kebudayaan harus menjadi salah satu isu utama dalam Pilkada,” tutupnya. (Ain)

---