CIMB Niaga Perkuat Kolaborasi dengan Agen Properti di Jawa Barat

BANDUNG – PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus memperkuat sinergi dengan para mitra sektor properti, termasuk di wilayah Jawa Barat, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mewujudkan kepemilikan hunian idaman. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, CIMB Niaga menggelar event kolaborasi dengan lebih dari 70 agen properti di Bandung, Kamis malam (7/5/2026).

Turut hadir dalam acara ini Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik, Head of Non Branch Channel CIMB Niaga Christian Tjan serta para perwakilan dari agen properti Jawa Barat.

Melalui kegiatan ini, CIMB Niaga memperkuat peran agen properti sebagai mitra dalam mendukung kemajuan ekosistem industri properti di Jawa Barat, seiring kebutuhan masyarakat terhadap solusi pembiayaan hunian yang semakin beragam. Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik perbankan, agen properti, pengembang, maupun masyarakat sejalan dengan purpose Perseroan Advancing Customers and Society, yaitu membantu nasabah dan masyarakat dalam mewujudkan mimpi dan aspirasinya.

“Agen properti merupakan salah satu mitra utama dalam mendukung pertumbuhan industri properti di Jawa Barat, karena itu kolaborasi erat perbankan dan agen properti penting, sehingga akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan semakin mudah. Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat sinergi sekaligus meng-update berbagai solusi pembiayaan hunian yang kami sediakan,” ujar Andiko Manik.

Pada kesempatan yang sama Christian Tjan menambahkan, dengan pengalaman yang panjang sebagai bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), CIMB Niaga terus berinovasi menghadirkan proses pembiayaan yang cepat dan mudah, didukung oleh layanan yang digital maupun personal yang responsif serta jaringan yang luas. “Kami optimistis dapat terus berkontribusi bersama para mitra dalam mendorong kepemilikan hunian di berbagai segmen masyarakat di Jawa Barat,” katanya.

Hadirkan Program KPR XTRA

Sebagai solusi atas kebutuhan hunian masyarakat yang terus berkembang, CIMB Niaga juga menghadirkan program KPR XTRA sebagai solusi pembiayaan hunian yang dirancang untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan fleksibilitas bagi masyarakat. KPR XTRA menyediakan pilihan pembiayaan untuk rumah baru maupun rumah second atau siap huni, serta program khusus hasil kolaborasi dengan developer rekanan.

Sebagai bagian dari solusi tersebut, tersedia fitur KPR XTRA Manfaat, yaitu fasilitas KPR yang dapat dihubungkan dengan hingga sembilan rekening tabungan CIMB Niaga. Melalui fitur ini, dana simpanan dapat dioptimalkan untuk membantu meringankan angsuran atau mempercepat pelunasan pembiayaan, sehingga nasabah dapat mengelola KPR secara lebih efisien dan terintegrasi.

Informasi lengkap mengenai fitur, program, dan ketentuan KPR XTRA dapat diakses melalui website resmi CIMB Niaga www.cimbniaga.co.id.

 

ODHIV Kaltim Diberikan Penguatan Mental Health dan Dukungan Sebaya

SAMARINDA — Pertemuan Orang dengan HIV (ODHIV) tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Tranz MAV Hotel Samarinda berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan yang dilaksanakan selama 6–8 Mei 2026 ini menghadirkan berbagai materi penguatan kapasitas, kesehatan mental, hingga dukungan sebaya bagi para peserta dari sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh Ketua Ikatan Penata Persona Indonesia (IPPRISIA) Provinsi Kalimantan Timur, Marliana Wahyuningrum. Dalam pemaparannya, Marliana menekankan pentingnya peran komunitas dan dukungan sebaya dalam membantu ODHIV menjalani kehidupan yang lebih sehat, percaya diri, dan produktif.

Menurutnya, stigma dan diskriminasi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi ODHIV. Karena itu, keberadaan komunitas menjadi ruang aman untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan membangun harapan.

“ODHIV tidak boleh merasa sendiri. Dukungan sebaya memiliki kekuatan besar untuk membantu proses penerimaan diri, menjaga kepatuhan pengobatan, dan meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.

Sementara itu, materi kesehatan mental disampaikan oleh Trainer Ikatan Penata Persona Indonesia (IPPRISIA) Kalimantan Timur, Endro S Efendi, yang juga dikenal sebagai hipnoterapis klinis di Kalimantan Timur. Dalam sesinya, Endro mengajak peserta memahami pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari proses penerimaan diri dan kualitas hidup ODHIV.

Menurutnya, tantangan terbesar yang sering dihadapi bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga tekanan psikologis seperti rasa takut, stigma, kecemasan, hingga overthinking berkepanjangan.

“Kadang yang paling melelahkan bukan penyakitnya, tetapi pikiran negatif yang terus dipendam sendiri,” ungkapnya saat sesi berlangsung.

Materi disampaikan dengan pendekatan experience learning yang interaktif dan menyentuh emosional peserta. Peserta diajak mengikuti latihan refleksi diri, afirmasi positif, teknik relaksasi, hingga permainan penguatan mental untuk membantu peserta berdamai dengan diri sendiri dan membangun rasa percaya diri.

Suasana kegiatan berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan. Beberapa peserta tampak terharu ketika mengikuti sesi berbagi pengalaman dan dukungan emosional antar sesama peserta.

Dalam sesi tersebut, Endro juga menekankan bahwa ODHIV tetap memiliki hak untuk hidup bahagia, produktif, dan diterima di tengah masyarakat.

“Status boleh berubah, tetapi nilai diri seseorang tidak pernah berubah,” pesannya kepada peserta.

Ketua Kelompok Penggagas Mahakam Plus Kalimantan Timur, Siwi Arianti, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penguatan bersama bagi ODHIV agar semakin memiliki semangat hidup dan saling mendukung satu sama lain.

Menurutnya, pendampingan komunitas tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga bagaimana membantu anggota tetap memiliki harapan, kesehatan mental yang baik, dan kualitas hidup yang lebih positif.

Pertemuan ini diikuti peserta dari Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari kelompok dukungan sebaya di wilayah masing-masing.

Kegiatan diselenggarakan oleh KP Mahakam Plus Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan Yayasan Spiritia Jakarta sebagai bagian dari upaya penguatan komunitas dan peningkatan kualitas hidup Orang dengan HIV di Kalimantan Timur. (esf)

Tingkatkan Keandalan Fasilitas Hulu Migas, Produksi Lapangan Handil PT Pertamina Hulu Mahakam Naik

Kutai Kartanegara – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berhasil menyelesaikan Program Handil Rejuvenation di Lapangan Handil, salah satu lapangan minyak utama di Wilayah Kerja (WK) Mahakam di Kalimantan Timur yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun. Program tersebut bertujuan meningkatkan keandalan fasilitas produksi dalam rangka menjaga keberlanjutan operasi hulu migas sekaligus mendukung terciptanya swasembada energi sesuai dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia.

Program Handil Rejuvenation merupakan upaya revitalisasi sumur dan fasilitas penunjang produksi guna memperpanjang usia operasi lapangan mature, meningkatkan keandalan aliran fluida, serta menjaga produktivitas aset secara berkelanjutan. Dalam program ini melibatkan kegiatan planned shutdown, yaitu penghentian operasi yang terencana dan bersifat sementara untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, atau modifikasi.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), induk usaha PHM, Sunaryanto, mengatakan bahwa pasca pelaksanaan program rejuvenation dan perawatan fasilitas produksi Central Processing Area (CPA), Lapangan Handil kembali beroperasi dengan capaian produksi 15.020 barel minyak per hari (bopd), atau sekitar lima persen lebih tinggi dibandingkan sebelum planned shutdown. “Peningkatan produksi itu didukung oleh kinerja sistem proses dan compressor yang lebih optimal setelah pelaksanaan perawatan fasilitas,” ujarnya.

Anto, panggilan akrab Sunaryanto, menegaskan komitmen Perusahaan terhadap aspek keselamatan dan keamanan operasi hulu migas sebagai objek vital nasional. “Melalui Program Handil Rejuvenation dan berbagai kegiatan peningkatan keandalan fasilitas produksi, PHM terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas aset, meningkatkan keselamatan operasi, serta mendukung keberlanjutan produksi migas dan ketahanan energi nasional,” imbuhnya.

Program Handil Rejuvenation telah dipersiapkan sejak 2023, yang diawali proses persetujuan program bersama SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), penyelesaian detailed engineering, pengadaan material, fabrikasi, instalasi, hingga pelaksanaan tie-in atau penyambungan akhir ke sistem existing pada 8–19 April 2026. Pekerjaan tie-in itu dilakukan bersamaan dengan perawatan fasilitas produksi Central Processing Area (CPA) untuk memastikan keselamatan dan integritas sistem.

Selama periode tersebut, PHM juga memanfaatkannya untuk menjalankan berbagai program perawatan dan peningkatan integritas fasilitas produksi secara jangka panjang. Pekerjaannya meliputi perawatan empat compressor dan delapan vessel, penyelesaian pekerjaan integritas fasilitas produksi, serta pelaksanaan dua program inspeksi pipa penyalur menggunakan teknologi Intelligent Pigging atau Inline Inspection (ILI).

Inisiatif program perawatan dan peningkatan integritas fasilitas produksi ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap usia operasional dan kondisi fasilitas di CPA Lapangan Handil yang mature, termasuk pipa utama berukuran 20 inchi dan 16 inchi. Hasil kajian menunjukkan perlunya langkah peningkatan kondisi fasilitas untuk memastikan operasionalnya sesuai standar keselamatan dan keandalan. Selain itu, sistem safety shutdown, yakni sistem pengaman otomatis yang berfungsi menghentikan sebagian atau seluruh proses operasi saat terdeteksi kondisi tertentu, juga memerlukan peremajaan atau modernisasi.

PHM mengganti pipa utama CPA sepanjang 350 meter, retrofit Distributed Control System (DCS), dan Fire & Gas (F&G) System. Pekerjaan dijalankan dengan pengawasan aspek kesehatan dan keselamatan kerja secara ketat sejak November 2024, mencakup seluruh persiapan pekerjaan instalasi untuk pekerjaan penggelaran pipa, instalasi kabel, pemasangan support, fabrikasi spool, lifting material, pekerjaan di ketinggian hingga berbagai aktivitas hot work. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap keberlangsungan produksi Lapangan Handil.

General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pekerjaan dilaksanakan dengan menerapkan prosedur HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) yang ketat sesuai standar keselamatan Perusahaan. “Kegiatan full shutdown yang kompleks tersebut melibatkan hampir 1.000 personel dengan operasi kerja 24 jam, penerbitan 242 izin kerja, pelaksanaan 45 hot work naked flame atau NFL, dan total 241.176 jam kerja atau man hours,” tutur Setyo. Selama pelaksanaan kegiatan, PHM memastikan seluruh pekerjaan dijalankan sesuai prosedur keselamatan kerja, mulai dari proses perizinan kerja, pengawasan lapangan, mitigasi risiko, hingga pengendalian pekerjaan berisiko tinggi guna menjaga keselamatan pekerja, fasilitas, dan lingkungan.

Melalui kolaborasi lintas fungsi dan komitmen kuat terhadap aspek HSSE, kegiatan tie-in Handil Rejuvenation dan pekerjaan lainnya berhasil diselesaikan dengan aman tanpa recordable injury serta selesai satu hari lebih cepat dibandingkan rencana awal. Selain itu, realisasi kehilangan produksi tercatat lebih rendah dibandingkan estimasi awal. (*)

Kasihan Baharuddin Demmu

Catatan Rizal Effendi

SAYA merasa kasihan dengan Baharuddin Demmu. Dia adalah anggota DPRD Kaltim, yang dipercaya partainya menjadi Sekretaris Fraksi PAN-Nasdem. Soal Hak Angket yang akan menyelidiki kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Baharuddin bicara lantang. Dia memang dikenal vocal. Tapi tak sampai 2×24 jam, partainya menarik pernyataannya.

“Katanya Partai Amanat Nasional, partai yang membela amanat rakyat,  tapi faktanya tak bisa menjaga amanat rakyat, tunggu saja balasannya,” kata seorang mahasiswa tak mau disebutkan namanya, yang aktif mengikuti Aksi Demo 214 Jilid 1 dan 2.

Dalam Rapat Kosultasi Pimpinan, Senin (4/5) malam, Baharuddin dengan gagahnya bicara. Dia bilang begini: “Bagi kami karena kita sudah menandatangi apa yang ada dalam tuntutan itu, karena tandatangan itu mengikat, mengikat kita semua, misalnya Fraksi PAN, ketua saya menandatangani, sehingga bagi kita tuntutan rakyat itu salah satunya adalah meminta untuk hak angket, artinya penyelidikan. Tidak mesti penyelidikan itu, inikan belum berjalan kalau apa yang disampaikan saudara kita Syarkowi ada konsekwensi hukum, ini belum, nanti akan dilihat apakah dalam tuntutan itu memang ada hal yang terlanggar. Itu hasil-hasil rekomendasi kalau terjadi Pansus Angket. Pertama, ini kan hak kita, hak anggota DPRD, kalau hak saja kita malu menggunakan, bagi kami hari ini kami mau menggunakan hak itu. Pada tanggal 21 April ada 7 Fraksi menandatangani apa yang disampaikan oleh Aliansi dan teman-teman mahasiswa.”

Seusai rapat, Baharuddin kembali berbicara di depan awak media. Dia menegaskan tentang proses pelaksanaan Hak Angket yang akan dilakukan Dewan. Kesannya dia optimistis proses pengusulan Hak Angket berjalan lancar.

“Begini mekanismenya,” katanya kepada wartawan. “Pak ketua sudah menerima usul dari anggota DPRD, individu-individu terdiri lintas fraksi. Pada saat itu diterima, itu memenuhi syarat karena lebih dari 10. Nah yang kedua, setelah diterima maka harus dijadwalkan di Bamus dalam rangka untuk memasukkan di paripurna. Kita tunggu Pak Ketua,” ujarnya mantap.

Kalau dilihat dari mimik dan ucapan Baharuddin Demmu, sepertinya PAN kokoh menjadi salah satu pilar pengusung Hak Angket. Tapi mungkin karena mendadak ada bisikan orang halus atau orang besar, tak sampai 48 jam suara PAN berubah.

“Kita tidak mau gegabah,” kata Ketua DPW PAN Kaltim Erwin Izharuddin berkilah.  Sikap ini menjadi “prestasi pertama” Erwin yang baru saja dilantik Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, 25 April lalu. Erwin sebelumnya juga dikenal aktif di DPP PAN sebagai Ketua Badan Saksi Nasional (BSN).

Menurut Erwin,  pihaknya belum melakukan pembahasan secara khusus. “Kita tidak mau latah. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai bola panasnya nanti malah ke kita juga,” ujarnya begitu.

Dengan adanya sikap baru itu, anggota PAN di Dewan tampaknya langsung “letoi.” Mulut Baharuddin langsung terkunci. Dia menyuruh wartawan bertanya kepada Ketua Fraksi PAN-Nasdem Sigit Wibowo. Sigit juga berkilah. “Tanya langsung ke ketua (Erwin) saja,” katanya seperti diberitakan Tribun Kaltim.

Baharuddin terpilih jadi anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar. Awalnya dia aktivis lingkungan.  Dia pernah menjadi bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Dia ditakuti pengusaha tambang nakal. Suaranya keras.

Belakangan Burhanuddin terpilih jadi Kepala Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kukar. Kantornya pernah dua kali terbakar. Tapi dia disenangi warganya karena mau memperjuangkan hak warganya. Lalu didorong menjadi anggota DPRD Kukar (2009-2014). Lalu loncat jadi anggota DPRD Kaltim 2019-2024. Lanjut ke periode sekarang, 2024-2029.

Istrinya dosen di Fakultas Hukum Unmul. Pernah menjabat Direktur LBH Malang dan dekat dengan alm Munir dan Komisoner KPK, Bambang Wijayanto, yang sekarang Dewan Penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

ADA INTERVENSI DPP

Berbagai pihak termasuk pengamat melihat berubahnya sikap PAN Kaltim secara drastis karena ada intervensinya dari induknya, DPP PAN. “Pasti DPW Kaltim melakukan konsultasi ke DPP, sehingga terjadi perubahan sikap,” kata Dr HM Jamal Amin, dosen magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul.

Dengan adanya perubahan sikap ini, kata Jamal, PAN harus siap menerima konsekuensi politik dari rakyat Kaltim. Pasti berbagai organisasi masyarakat (Ormas), mahasiswa dan lembaga mahasiswa intra dan ekstra kampus kecewa berat.  “Konsekuensinya akan kita lihat dan dirasakan PAN pada Pemilu 2029 mendatang,” jelasnya.

Jamal juga melihat 5 fraksi yang masih mendukung pelaksanaan Hak Angket masih mungkin berubah. “Ini permainan politik, hari ini setuju Hak Angket, besok belum tentu,” tambahnya.

Berbagai pihak menyarakan agar pendukung Aksi 214 baik dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMKT), Aliansi Rakyat Kaltim (ARK) dan BEM Mahasiswa bersama organisasi mahasiswa ekstra kampus lainnya harus terus mengawal ketat proses menjelang Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan digelarnya Hak Angket.

Pada pelantikan pengurus DPW PAN Kaltim di Samarinda Convention Hall, Sabtu (25/4) lalu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sempat hadir. Dia terlihat akrab dengan Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan petinggi PAN lainnya di antaranya Hatta Rajasa, yang juga pernah memimpin PAN.

Hanya yang mengejutkan ketika Gubernur diberi kesempatan memberikan kata sambutan, sejumlah undangan yang umumnya kader PAN meneriaki orang nomor satu Kaltim itu. Ada yang berteriak “huuu,” ada juga yang berteriak, “marwah….marwah.”

Ketika Zulhas berpidato, dia sempat menyingung Gubernur Rudy Mas’ud yang saat ini jadi buah bibir di mana-mana. “Gubernur Kaltim ini lagi terkenal di seluruh Indonesia,” katanya sambil tersenyum.

Hanya dia mengingatkan kepada semua kader PAN. “Catat omongan saya ini. Golkar itu canggih, kita harus hati-hati,” katanya serius.

Zulhas menceritakan bagaimana Golkar menghadapi cobaan berat di awal reformasi. Bahkan partai dengan lambang Pohon Beringin itu hampir dibubarkan. Tapi begitu Pemilu digelar, Golkar berhasil menjadi partai pemenang kedua. “Jadi kita harus hati-hati, ilmu silatnya tinggi,” katanya berulang-ulang.

Tampaknya sekarang ini PAN Kaltim ikut memainkan jurus silat dalam urusan Hak Angket. Setidaknya bersilat lidah. Yang kasihan lidah Baharuddin Demmu. Sepertinya kaku dan kelu.(*)

Forum Wartawan Kebangsaan Kritik Kebijakan Ahmad Qodari Rangkul “Homeless Media”

Jakarta — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Ahmad Qodari, yang dinilai membuka ruang bagi “homeless media” dalam strategi komunikasi pemerintah.

Koordinator FWK Raja Parlindungan  Pane, menyebut langkah tersebut sebagai kebijakan yang berbahaya karena mencampuradukkan antara pers profesional dengan media yang tidak memiliki kejelasan badan hukum, struktur redaksi, maupun standar etik jurnalistik.

Menurut Raja Pane, pemerintah seharusnya memperkuat ekosistem pers yang sehat dan profesional, bukan justru memberikan legitimasi kepada media yang tidak memenuhi standar kelembagaan pers.

“Pers memiliki aturan, kode etik, mekanisme verifikasi, serta tanggung jawab hukum yang jelas. Ketika pemerintah merangkul homeless media tanpa parameter yang tegas, maka itu berpotensi merusak tatanan pers nasional,” ujar Raja Pane dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan kebingungan publik mengenai perbedaan antara produk jurnalistik yang lahir dari proses kerja pers dengan konten media sosial atau kanal informasi yang tidak memiliki pertanggungjawaban redaksional.

Raja Pane juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Pers telah mengatur secara jelas fungsi dan kedudukan pers dalam sistem demokrasi Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengaburkan batas antara lembaga pers dengan pihak-pihak yang sekadar memproduksi konten digital tanpa standar jurnalistik.

“Kalau semua dianggap pers, lalu di mana posisi perusahaan pers yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik? Negara jangan sampai menghapus marwah profesi wartawan,” tegasnya.

Selain itu, FWK meminta agar Badan Komunikasi Pemerintah menyusun parameter yang jelas dalam menjalin kemitraan komunikasi publik, termasuk memastikan pihak-pihak yang dilibatkan memiliki legalitas perusahaan pers, struktur redaksi, serta tunduk pada kode etik jurnalistik.

Raja Pane menambahkan, perkembangan media digital memang tidak bisa dihindari, namun pemerintah tetap harus menempatkan profesionalisme pers sebagai fondasi utama dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan kredibel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Ahmad Qodari terkait kritik yang disampaikan Forum Wartawan Kebangsaan tersebut. (*)

« Previous Page — Next Page »