Wamenkeu dan Kepala BRGM Lihat Kondisi Mangrove di Kaltim

Vivaborneo.com, Kaltim — Data Peta Mangrove Nasional menunjukan bahwa provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki pohon bakau atau mangrove terbesar ketiga di Indonesia setelah provinsi Papua dan Riau.

Kondisi ekosistem mangrove di Kaltim mengalami tekanan besar dari konversi lahan menjadi tambak. Aktivitas yang sudah dijalankan bertahun-tahun ini menjadi fokus Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) dalam perbaikan kualitas lingkungan tanpa mengganggu produktivitas perikanan melalui Silvofishery.

Upaya memulihkan ekosistem mangrove ini mulai digencarkan melalui kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove, terutama dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Ternyata, mangrove, mampu menyerap karbon 3 – 5 kali lipat lebih besar dari  hutan tropis daratan. Potensi mangrove ini, juga berkontribusi dalam pencapaian NDC pada 2030. Dengan demikian pemerintah Indonesia melakukan percepatan rehabilitasi mangrove melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM).

BRGM bersama Kementerian Keuangan dalam kunjungan kerja kali ini melihat langsung kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan masyarakat setempat di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai. Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di kedua desa ini, Wakil Kementerian Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melihat langsung pola tanam yang digunakan, yakni pola tanam Silvofishery. Pola tanaman Silvofishery merupakan pendekatan antara konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan mangrove untuk budidaya perikanan sekaligus dapat memulihkan kondisi ekosistem mangrove itu sendiri.

Wakil Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara yang terjun langsung melihat kegiatan rehabilitasi mangrove sangat terkesan dengan kaitan program rehabilitasi mangrove dan kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kita melihat di muara Sungai Mahakam dan saya sangat sangat terkesan dengan bagaimana program rehabilitasi mangrove dikaitkan dengan sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. Melakukan rehabilitasi mangrove berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wamenkeu.

Sementara itu, Kepala BRGM, Hartono, menambahkan kegiatan rehabilitasi mangrove bukan hanya pemulihan lingkungan, namun bagaimana masyarakat dapat terlibat dan mendapatkan manfaatnya secara langsung, salah satunya melalui Silvofishery ini.

“Kami berterima kasih atas kedatangan Wakil Menteri Keuangan untuk melihat kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Desa ini. Harapannya, dengan dukungan dari berbagai pihak, kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove dapat berjalan optimal,” ujar Hartono.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung program rehabilitasi mangrove beserta peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar mangrove melalui penyediaan alokasi anggaran ke dalam skema APBN secara berkesinambungan sesuai dengan target mangrove nasional.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menyalurkan dana rehabilitasi mangrove kepada BRGM sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi.

Sejalan dengan upaya rehabilitasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, BPDLH juga menyalurkan dana hibah dari lembaga internasional untuk penguatan kebijakan dan kapasitas serta prakondisi lainnya dalam rehabilitasi mangrove kepada Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Melalui BPDLH, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana rehabilitasi mangrove secara berkesinambungan sebagai dana jangka panjang dalam rangka mencapai target penanaman mangrove dan manfaat blue carbon dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara,” jelas Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.(vb/*)

Ikuti, Kontes Foto Instagram Bertema Solusi untuk Sampah Plastik

Vivaborneo.com,  Belantara Foundation berkolaborasi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) menyelenggarakan kontes foto pada periode 5 Juni sampai dengan 19 Juni 2023 di Instagram.

Kontes foto ini merupakan salah satu aksi untuk mendukung peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 5 Juni 2023. Dukungan tersebut ditandai dengan tema kontes foto yang dipilih sejalan dengan tema global HLH Sedunia tahun 2023, yaitu Beat Plastic Pollution atau Solusi untuk Polusi Plastik. Tema tersebut menjelaskan bahwa setiap orang merupakan bagian dari solusi untuk mengatasi polusi plastik.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dari polusi plastik.

“Kami akan terus mengajak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi mengatasi polusi plastik. Harapannya, melalui kegiatan kontes foto ini dapat mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,” ujar Dolly yang juga pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.

Polusi plastik merupakan ancaman nyata bagi kehidupan. Program lingkungan PBB (UNEP) perkirakan pada 2040 terdapat 29 juta ton plastik masuk ke ekosistem perairan dunia, termasuk laut. Sampah plastik tersebut sebagian besar berasal dari sumber polusi darat yang tidak tertangani dengan baik.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (sipsn.menlhk.go.id), pada 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah. Sekitar 18,5 persen di antaranya berupa sampah plastik. Hal ini disebabkan oleh pergeseran pola hidup dan pola konsumsi masyarakat dalam menggunakan plastik sekali pakai.

Plastik ikut berperan dalam tiga jenis krisis di bumi, yaitu pemanasan global, kehilangan biodiversitas dan polusi. Dari semua sampah plastik dalam skala global, para ilmuwan perkirakan kurang dari 10 persen yang didaur ulang. Sekitar 79 persen sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir atau di alam. Sekitar 12 persennya dibakar.

Salah satu strategi pengelolaan sampah plastik yaitu dengan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan konsep bagaimana sebuah produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan, seminimal mungkin mencemari bumi, serta masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui peningkatan nilai-nilai ekonomi.Oleh karena itu, penting memegang pola pikir setidaknya 3 prinsip utama, yaitu reduce, reuse, recycle.

Hal ini perlunya langkah aktif kolaborasi agar mencapai solusi komprehensif dan berkelanjutan dalam pengurangan plastik sekali pakai. Salah satunya, melalui Klaster Filantropi Lingkungan Hidup dan Konservasi (KFLHK), sebagai wadah keterlibatan aktif lembaga filantropi untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, serta menjadi forum diskusi bagi pemerhati lingkungan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Gusman Yahya mengemukakan bahwa selaras dengan peran strategis dari PFI sebagai katalis kolaborasi dan ko-kreasi melalui aksi kolektif dalam mendukung akselerasi pencapaian TPB/SDGs dan agenda perubahan iklim.

“Kami melihat pentingnya aksi kolektif multi-pihak antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan konsumen, dalam pengurangan plastik sekali pakai. Kita perlu bergotong royong untuk mewujudkan perubahan positif dalam mengatasi masalah plastik, dan menjalankan solusi yang memberikan dampak berkelanjutan guna menjaga lingkungan kita untuk generasi mendatang,” ujar  Gusman.

GM Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Dhuafa, Haryo Mojopahit mengungkapkan masyarakat selama ini mungkin tidak terlalu paham bahwa plastik yang kita gunakan lalu buang, berakhir dengan kepunahan makhluk lain di bumi, meningkatkan jumlah bencana, dan mencemari air konsumsi kita.

“Oleh karena itu, Dompet Dhuafa Volunteer yang memiliki concern dalam gerakan pengurangan sampah plastik sekali pakai melalui kontes foto ini ingin menunjukan kekuatan gambar yang dapat membuka mata nurani kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, “Inikah hasil dari perusakan bumi yang saya lakukan?” tegas Haryo.(*)

 

 

 

Mangrove Coffee Talk: Fokus Nasional Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove untuk Perubahan Iklim

Vivaborneo.com, Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Klaster Filantropi Lingkungan Hidup & Konservasi (KFLHK), Belantara Foundation selaku Ketua KFLHK, Climateworks Center dan KADIN Indonesia menyelenggarakan Mangrove Coffee Talk bertajuk Menilik Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove untuk Perubahan Iklim di Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengarusutamakan ko-kreasi dan kolaborasi aksi kolektif multi-pihak untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan agenda perubahan iklim, mengedukasi terkait aspek penting rehabilitasi dan restorasi mangrove kepada seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu untuk memaparkan praktik baik mengenai aksi kolektif rehabilitasi dan restorasi mangrove serta mendiskusikan potensi pilot project serta rencana tindak lanjut antara KADIN Indonesia, PFI, dan KFLHK.

Memasuki Decades of Action, aksi kolektif sangat penting menjadi motor penggerak bagi multi-pihak dalam pencapaian SDGs khususnya terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu aksinya melalui program rehabilitasi dan restorasi mangrove.

Luas lahan mangrove di Indonesia tercatat sebagai yang terbesar dan paling produktif di dunia, yaitu sekitar 3,4 juta hektar atau sekitar 20 persen daril luas lahan mangrove di dunia. Mangrove memiliki potensi luar biasa sebagai salah satu mitigasi berbasis alam untuk perubahan iklim.

Pada Mangrove Coffee Talk, Wakil Ketua I Komite Tetap Pengendalian dan Evaluasi DAS, Hutan Lindung dan Mangrove KADIN Indonesia, Chintya Dian Astuti, memaparkan Rencana Aksi Kolaborasi Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove. Pada kesempatan yang sama, Local Champion Mangrove dari Kabupaten Indramayu, Surita bercerita tentang potensi hutan mangrove bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir Kabupaten Indramayu.

Selain itu, Head of Corporate Communications and Sustainability PT Indika Energy Tbk, Ricky Fernando menjelaskan praktik baik yang dilakukan oleh Indika Nature dengan IMPACT Program. Kemudian, Local Champion Mangrove dari Desa Lori, Kec. Tanjung Harapan, Paser, Kaltim, Muhammad Arfah bercerita tentang potensi kembalinya hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir Desa Lori.

Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI, yang juga Anggota KFLHK, Toufik Alansar, memaparkan praktik baik yang dilakukan oleh Yayasan KEHATI terkait rehabilitasi dan restorasi mangrove untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dimoderatori oleh Fundraising & Outreach Coordinator Belantara Foundation, Ahmad Baihaqi.

Wakil Ketua I Komite Tetap Pengendalian dan Evaluasi DAS, Hutan Lindung dan Mangrove KADIN Indonesia, Chintya Dian Astuti mengatakan bahwa sinergi antara lembaga filantropi dan sektor swasta adalah esensial dan penting serta dapat menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan tantangan iklim serta pembangunan berkelanjutan.

Pada Desember 2022 lalu, PFI dan KADIN Indonesia berkomitmen mendorong terciptanya aksi kolektif filantropi dan sektor swasta agar berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Aksi kolektif ini ditandai dengan pemaparan dari KADIN Indonesia bahwa dua wilayah telah ditetapkan sebagai area intervensi sekaligus menjadi Piloting Project Mangrove KADIN Indonesia yaitu di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan program bernama IMPACT. Program tersebut diinisiasi oleh PT Indika Energy Tbk. dan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang digagas oleh PFI dan KFLHK.

Penyadartahuan dan edukasi terkait aspek penting rehabilitasi dan restorasi mangrove terus dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan.  Oleh sebab itu, KADIN Indonesia, PFI, dan KFLHK mengajak dan mendorong anggotanya untuk berbagi pengalaman, memetakan kontribusi dan kolaborasi agar tercipta program rehabilitasi dan restorasi mangrove secara berkelanjutan.

“Harapannya, melalui kegiatan ini akan tersusun sebuah rencana aksi yang lebih konkrit, inklusif dan progresif serta pendanaan secara gotong-royong bersama antara lembaga filantropi dan sektor swasta”, tandas Chintya.

Turut hadir secara daring Country Lead – Indonesia Climateworks Center & Anggota KFLHK, Guntur Sutiyono dan Ketua Komite Tetap DAS, Hutan Lindung dan Mangrove, KADIN Indonesia, Toddy M. Sugoto. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan 36 lembaga secara luring, mulai dari sektor akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas penggiat lingkungan, media hingga sektor swasta yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup khususnya mangrove. (vb/*)

 

 

Menempatkan Filantropi sebagai Tombak Penyebarluasan Pengetahuan Perubahan Iklim

Vivaborneo.com — Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) baru-baru ini menerbitkan Laporan Sintesis atas Laporan Penilaian Keenam. Laporan tersebut memperingatkan pemanasan global di abad ini telah mencapai 1,1 derajat celcius dan akan melampaui batas 1,5 derajat celcius jika tidak ada penurunan drastis pada emisi gas rumah kaca (GRK). Bagi banyak negara, perubahan iklim telah terlihat dan seringkali melanda masyarakat yang paling rentan.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia semakin khawatir dengan dampak perubahan iklim. Akan tetapi, penyebaran pengetahuan tentang lingkungan dan perubahan iklim yang tidak merata telah menghambat beberapa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan diseminasi pengetahuan perlu dilaksanakan dengan baik untuk melengkapi kerangka peraturan perubahan iklim yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia seperti target Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui dan net zero emission untuk tahun 2045 yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Penelitian dari Yale Program on Climate Change Communication menunjukkan bahwa dua pertiga dari 1.178 responden Indonesia mengaku hanya tahu sedikit atau belum pernah mendengar tentang perubahan iklim.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemangku kepentingan utama seperti korporasi, yayasan dan filantropi di Indonesia memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko terkait iklim atau tidak. Menjadi pioner dalam aksi iklim bukanlah tugas yang mudah.

Hal ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang pandangan masyarakat dan keselarasan iklim dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Filantropi dan yayasan adalah salah satu kelompok pemangku kepentingan utama yang dapat memperkuat pesan tentang risiko terkait perubahan iklim.

Filantropi memainkan peran penting dalam respons dunia terhadap perubahan iklim dengan menargetkan geografi, industri, dan masyarakat tertentu yang paling membutuhkan dukungan sehingga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan sistem iklim.

Lanskap filantropi di Indonesia sejauh ini terkait erat dengan aspek sosial dan budayanya. Dalam beberapa tahun terakhir, filantropi dan yayasan di Indonesia sudah berupaya untuk menyelaraskan strategi mereka dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Termasuk penyebab lingkungan dan perubahan iklim. Namun hanya 19% filantropi di Indonesia yang telah menjalankan program terkait iklim, dan mayoritas dari mereka mendukung kesehatan dan pendidikan, berdasarkan Filantropi Indonesia 2022.

“Laporan IPCC baru-baru ini memperjelas bahwa kita memerlukan tindakan segera dan nyata untuk melakukan perubahan apapun dalam mengurangi krisis iklim. Salah satu caranya adalah memperkuat regulasi yang akan mendorong terobosan-terobosan yang signifikan,” ujar Riki Frindos, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI.

“Lembaga filantropi perlu memprioritaskan program dan kegiatan terkait krisis iklim, serta mengambil peran dalam mengatasi dampak perubahan iklim,” tambah Guntur Sutiyono, Indonesia Country Lead Climateworks Center.

Filantropi perlu menjadi bagian dari momentum perubahan iklim dan membangun pengetahuan tentang apa itu perubahan iklim, risiko iklim apa yang mereka hadapi, dan apa relevansi perubahan iklim dengan program mereka yang ada.

Salah satu jaringan filantropi Indonesia, Perhimpunan Filantropi Indonesia, memahami urgensi iklim yang mengakibatkan terbentuknya klaster filantropi lingkungan dan konservasi sebagai jangkar kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim. Klaster ini mengakomodasi yayasan yang tertarik untuk memanfaatkan kolaborasi aksi iklim di antara para anggotanya.

“Klaster filantropi lingkungan dan konservasi aktif mendorong keterlibatan lembaga filantropi untuk mengatasi masalah lingkungan. Kami juga menyediakan forum diskusi bagi para penggiat lingkungan untuk dapat memberikan ide-ide dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan seperti peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis bagi staf lembaga tentang pengetahuan perubahan iklim telah dilakukan dan akan dilakukan secara berkala,” ujar Dr. Dolly Priatna, Direktur Eksekutif Yayasan Belantara dan Koordinator Klaster Lingkungan dan Konservasi Filantropi Indonesia.

Perubahan iklim adalah isu lintas sektoral. Internalisasi strategi aksi iklim sangat penting bagi filantropi yang bergerak tidak hanya di bidang lingkungan atau konservasi tetapi juga di bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan kelompok terpinggirkan, dan pembangunan ekonomi lokal.

Pencapaian dalam mengatasi dampak perubahan iklim ini membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan dengan mengejar kreasi dan kolaborasi multi-stakeholder. Dalam dekade ini, aksi kolektif menjadi sangat penting untuk menjadi motor penggerak antar pemangku kepentingan untuk saling melengkapi dan mempercepat pencapaian agenda bersama terkait perubahan iklim.(vb/*)

 

 

Pentingnya Inovasi Teknologi Dalam Upaya Konservasi Biodiversitas

Vivaborneo.com — Belantara Foundation menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Inovasi Teknologi untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati” di Auditorium Rektorat Universitas Pakuan, Bogor, pada Selasa (28/03/2023).

Acara ini  bekerja sama dengan LPPM Universitas Pakuan (Unpak), Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana Unpak, FMIPA Unpak, Scientific for Endangered and Trafficked Species (SCENTS), Yayasan SINTAS Indonesia, Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), Center for Transdisciplinary and Sustainable Science (CTSS) IPB University dan Forum Harimau Kita.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna mengatakan tujuan utama kegiatan ini untuk mengidentifikasi kebutuhan inovasi teknologi yang dibutuhkan guna mendukung pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas) di Indonesia.

“Di kampus, kami terus berupaya mendorong terciptanya kolaborasi antara dosen dengan pihak pengguna, agar luaran-luaran riset dosen dapat langsung diaplikasikan sesuai kebutuhan pengguna,” ujar Dolly, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unpak.

Kegiatan ini  tentu akan menjadi peluang yang besar bagi insan akademik untuk turut berperan serta dalam mengembangkan teknologi yang dibutuhkan dalam riset-risetnya.

 “Diskusi yang mempertemukan praktisi konservasi dan akademisi ini menjadi sangat penting dalam membahas kebutuhan lapangan, serta mencari solusi teknologi yang dapat diaplikasikan agar biodiversitas Indonesia tetap lestari,” lanjut Dolly.

Berdasarkan laporan komprehensif bertajuk Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services 2019 oleh The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) memaparkan bahwa saat ini status biodiversitas di bumi semakin mengkhawatirkan.

Para ilmuwan mengungkapkan lebih dari 80 persen biomassa satwa menyusui telah hilang dari bumi disebabkan oleh kerusakan ekosistem yang mengalami kerusakan 100 kali lebih cepat dari yang terjadi selama 10 juta tahun terakhir.

Tanpa sadar, penurunan biomassa yang sangat signifikan ini, menyebabkan dampak dan kerugian yang sangat besar untuk seluruh biodiversitas di bumi.

Dokumen Rencana Aksi dan Strategi Biodiversitas Indonesia 2015-2020 menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat endemisitas biodiversitas yang sangat tinggi karena memiliki kondisi geologi dan iklim yang unik.

Indonesia merupakan rumah bagi 10 persen tumbuhan berbunga, 15 persen serangga, 25 persen ikan, 16 persen amfibia, 17 persen burung, dan 12 persen mamalia dari seluruh yang ada di dunia.

Berdasarkan Buku Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 2019 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 409 spesies amfibi (urutan ke-5 dunia), 755 spesies reptilia (urutan ke-3 dunia), 1.818 spesies burung (28 persen di antaranya  endemik) dan 776 spesies mamalia (36 persen diantaranya endemik). Dengan adanya sifat endemis tersebut, perlindungan dan konservasi biodiversitas sangat penting dan prioritas dilakukan.

Namun demikian, keberadaan biodiversitas di Indonesia juga tidak luput dari berbagai ancaman yang dapat mengarah pada kepunahan. Ancaman terbesar, terutama bagi flora dan fauna endemik, disebabkan oleh kehilangan habitat sebagai dampak dari degradasi dan deforestasi atau penggundulan hutan.

Degradasi dan deforestasi tersebut terjadi terutama disebabkan oleh kerusakan habitat, baik karena bencana alam, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan dan perubahan iklim, alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pertambangan, industri,  serta pemukiman masyarakat. Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah perburuan satwa liar yang didorong oleh perdagangan secara ilegal.

Pada saat yang sama, Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. Didik Notosudjono, M.Sc. menyatakan bahwa inovasi teknologi dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas upaya perlindungan dan konservasi biodiversitas di Indonesia.

“Insan akademik di perguruan tinggi yang salah satu tugasnya melaksanakan penelitian, dituntut untuk menghasilkan sebuah karya riset yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Dengan demikian, para dosen dan mahasiswa dapat mengembangkan berbagai riset teknologi yang luarannya dapat langsung dimanfaatkan baik untuk kebutuhan monitoring maupun untuk mendukung upaya perlindungan habitat flora dan fauna, sehingga pelestarian biodiversitas di Indonesia menjadi lebih efektif,” ujar Didik.

Direktur CTSS IPB University, Prof. Dr. Damayanti Buchori mengemukakan bahwa Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB University sebagai pusat studi yang mengembangkan ilmu-ilmu terbaru tentang keberlanjutan juga terus melibatkan peran teknologi dalam pengembangan ilmu tersebut.

Penelitian transdisiplin berusaha untuk memahami masalah dan fenomena yang kompleks yang tidak dapat sepenuhnya mampu dijelaskan oleh satu disiplin atau metodologi. Pendekatan ini mendorong integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk peran teknologi.

Pendekatan transdisiplin sangat relevan dengan pengembangan dan penerapan teknologi. Pendekatan transdisiplin dapat menyatukan para pemangku kepentingan dari berbagai bidang untuk bekerja secara kolaboratif dalam menghadapi tantangan inovasi teknologi.

Hal ini dapat mengarah pada penciptaan teknologi yang lebih inovatif dan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan beragam komunitas dan pemangku kepentingan.

Pendekatan transdisipliner dapat turut membantu memastikan bahwa perkembangan teknologi didorong oleh pertimbangan etis dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata oleh kemajuan teknologi. Misalnya, penelitian lintas disiplin dapat membantu mengidentifikasi potensi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari teknologi baru dan mengembangkan strategi untuk mengurangi konsekuensi negatif.

Secara keseluruhan, penerapan pendekatan transdisipliner terhadap teknologi dapat menghasilkan inovasi teknologi yang lebih kuat, inklusif, dan bertanggung jawab.(vb/*)

« Previous Page — Next Page »