Pemkot Samarinda Ungkap Hasil Uji BBM SPBU

SAMARINDA– Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah tegas dalam merespons polemik kerusakan kendaraan warga akibat penggunaan BBM jenis Pertamax. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan hasil investigasi laboratorium yang menunjukkan adanya pencemaran serius pada BBM yang beredar beberapa pekan.

“Pemkot hanya menyampaikan hasil kajian ilmiah. Kami tidak dalam posisi menyimpulkan siapa yang salah. Itu adalah domain aparat penegak hukum,” kata Andi Harun saat konferensi pers yang digelar di Balai Kota Samarinda, Senin (5/5/2025).

Andi Harun menegaskan, uji laboratorium dilakukan secara akademik dan independen, bekerja sama dengan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) serta empat laboratorium kredibel lainnya. Hasilnya, tiga sampel BBM yang diambil dari kendaraan terdampak seluruhnya menunjukkan nilai RON di bawah standar Pertamax, yakni hanya 86,7; 89,6; dan 91,6. Standar minimal RON untuk Pertamax adalah 92.

Menurut hasil uji lanjutan, sampel dengan RON tertinggi sekalipun mengandung timbal sebesar 66 ppm, air sebanyak 742 ppm, dan senyawa aromatik serta benzena di atas ambang batas. Bahkan ditemukan pula kontaminasi logam berat seperti timah dan rhenium, yang berpotensi membentuk residu hidrokarbon kompleks penyebab kerusakan sistem injeksi kendaraan.

“Ini membantah asumsi bahwa kerusakan disebabkan oleh tangki kendaraan. Tangki kendaraan, yang umumnya berbahan plastik komposit, tidak mengandung timbal,” tegasnya.

Ia menyampaikan, Pemkot Samarinda tidak hanya bersikap reaktif, melainkan juga bertanggung jawab dalam memastikan seluruh proses investigasi berjalan objektif. Hasil lengkap uji laboratorium akan segera diserahkan kepada Polresta Samarinda untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ia juga mengungkap sejumlah faktor yang diduga menyebabkan penurunan kualitas BBM, mulai dari proses penyimpanan yang tidak sesuai standar, paparan sinar matahari, ventilasi tangki yang buruk, hingga penambahan zat aditif secara tidak terkendali.

“Pemerintah Kota hanya menjadi jembatan antara dunia akademik dan aparat penegak hukum. Tugas kami adalah menjaga transparansi, akuntabilitas, dan memastikan masyarakat mendapat kepastian,” tandasnya. (yud)

Belantara Foundation Beri Pelatihan Penggunaan Buku Ajar Gajah Sumatra untuk Guru Sekolah Dasar

Vivaborneo.com, Belantara Foundation menyelenggarakan pelatihan penggunaan pendamping buku ajar tentang gajah sumatra untuk guru tingkat sekolah dasar (SD). Buku ini masuk dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) di Aula Kantor Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan pada Selasa, 22 April 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas guru tentang gajah sumatra beserta habitatnya. Tujuan lainnya yaitu untuk memberikan kiat-kiat terkait cara penyampaian materi ajar mengenal gajah sumatra yang telah dituangkan oleh praktisi konservasi ke dalam buku pendamping kepada siswa SD kelas IV-VI.

Buku yang dicetak oleh IPB Press ini diserahkan secara resmi oleh Direktur Belantara Foundation dan disaksikan oleh Camat Air Sugihan, Bapak Ardhiles Siahaan, S.IP., kepada perwakilan lima sekolah dasar antara lain SD Negeri 1 Desa Sukamulya, SD Negeri 1 Desa Jadi Mulya, SD Negeri 1 Desa Srijaya Baru, SD Negeri 1 Desa Banyu Biru, SD Negeri 1 Sido Makmur Desa Simpang Heran, yang merupakan sekolah yang ada di lima desa di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI.

Setiap sekolah mendapatkan masing-masing 30-45 eksemplar buku sehingga total kurang lebih 170 eksemplar buku yang diberikan Belantara Foundation, sebagai buku inventaris setiap sekolah. Buku-buku ini akan digunakan dalam pembelajaran di setiap sekolah, dan akan disimpan di ruang perpustakaan masing-masing sekolah setiap selesai kegiatan belajar mengajar.

Belantara juga memberikan buku tersebut kepada Camat Air Sugihan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kapolsek Air Sugihan, Ketua Forum Desa Kecamatan Air Sugihan, serta para perwakilan perusahaan pemegang konsesi kehutanan di Lanskap Padang Sugihan.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna saat memberikan sambutan pada acara penyerahan buku mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu fokus utama dari program Living in Harmony (Kita Bisa Hidup Berdampingan).

Living in Harmony adalah sebuah program kolaboratif yang diinisiasi oleh Belantara Foundation, yang bertujuan untuk mendorong hidup berdampingan atau koeksistensi, serta terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan gajah liar yang hidup pada sebuah ekosistem yang sama di Lanskap Padang Sugihan, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Program ini telah berjalan sejak tahun 2022.

Lebih lanjut, Dolly, menuturkan buku berjudul Mengenal Gajah Sumatra ini ditulis sebagai upaya untuk mengajak anak-anak sejak usia dini, yang masih duduk di bangku sekolah tingkat dasar, untuk lebih mengenal gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) dan habitatnya.

“Dengan cara yang informatif dan mudah dipahami, buku ini membahas karakteristik, habitat, perilaku, sejarah, serta peran penting gajah sumatra di alam, terutama di Lanskap Padang Sugihan, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan,” ucapnya.

Buku ini dirancang untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, yang dikemas sebagai “Buku Pendamping Teks Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Berbasis Lingkungan”, yang diperuntukkan bagi siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Untuk mengajak para siswa melihat kehidupan nyata gajah sumatra di alam, buku ini juga diperkaya dengan galeri potret kehidupan gajah sumatra saat ini. Buku ini sangat cocok bagi para pelajar sekolah tingkat dasar dan masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dalam tentang kehidupan gajah di Pulau Sumatra”, ujar Dolly, yang juga pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.

Pada waktu yang sama, Plh. Kepala Seksi KSDAE dan Perubahan Iklim, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, Bapak Silvan A. Rahmana, S.Hut., M.Si., mengatakan pendidikan terkait satwa, tumbuhan, dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan nilai-nilai lokal.

“Buku ini diharapkan dapat membekali siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) terutama yang berada di kelas IV, V, dan VI tentang pentingnya menjaga gajah sumatra dan habitatnya, terutama yang hidup di sekitar mereka. Hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya penguatan penyadartahuan dan edukasi tentang gajah sumatra pada anak-anak sejak usia dini,” tegas Silvan.

Dalam sambutannya, Camat Air Sugihan, Bapak Ardhiles Siahaan, S.IP., mengatakan sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Belantara Foundation bersama mitranya dalam mewujudkan masyarakat dengan gajah liar hidup berdampingan secara harmonis, salah satunya dengan mengadakan pelatihan penggunaan pendamping buku ajar tentang gajah sumatra bagi guru-guru SD di Kabupaten OKI.

“Kami sangat berharap, para guru SD yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi agen penyebarluasan informasi dan memberikan pemahaman bagi siswa di sekolah masing-masing tentang gajah sumatra beserta habitatnya khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI,” tegas Ardhiles.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Desa Srijaya Baru, Ibu Cak Mudilah, S.Pd., saat mengikuti kegiatan ini mengatakan pihaknya menyambut baik atas program dari Belantara Foundation bersama para mitranya yang akan menambah literasi dan pengetahuan siswa tentang gajah sumatra dan habitatnya terutama yang ada di sekitar mereka.

Buku berjudul Mengenal Gajah Sumatra ini dikemas dengan berbagai ilustrasi menarik dan dilengkapi dengan lembar aktivitas siswa berupa ayo diskusi, ayo membaca, ayo bercerita, ayo menulis, dan ayo latihan.

“Harapannya dapat memudahkan siswa dalam mengingat pembelajaran, serta memudahkan para guru mengukur pemahaman siswa selama kegiatan belajar. Sehingga, akan tumbuh rasa cinta dan sayang terhadap gajah sumatra, sehingga akhirnya gajah sumatra dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan mereka dalam sebuah ekosistem yang harmonis dan berkelanjutan”, ucap Cak Mudilah.(*/yul)

 

Pertamina EP Sangasanga Field Catatkan Rekor Produksi Minyak Harian Tertinggi

SANGA-SANGA– PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field berhasil mencetak prestasi gemilang pada 13 April 2025 lalu melalui capaian produksi minyak mentah harian sebesar 6.334 barel per hari (BOPD), tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Pencapaian ini memperkuat tren positif PEP Sangasanga Field yang berhasil melampaui target produksi pada tahun 2024 dan mencatatkan penjualan gas sebesar 5,2 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Senior Field Manager PEP Sangasanga Field, Sigid Setiawan menjelaskan, pencapaian angka produksi harian ini ditopang oleh kinerja luar biasa sumur NKL-1035 yang menyumbangkan produksi hingga 1.893 BOPD.

”Sumur NKL-1035 merupakan sumur reaktivasi pada tahun 2024 dengan target awal produksi gas hanya sebesar 0,3 MMSCFD. Namun, melihat potensi tekanan yang masih memadai, kemudian dilakukan optimasi secara bertahap hingga mampu meningkatkan produksi gas menjadi 0,6 MMSCFD pada Februari 2025,” papar Sigid melalui siaran pers PHSS yang diterima media ini, Rabu (23/4/2025).

Tak berhenti di situ, pada pertengahan Februari 2025, sumur tersebut ternyata mulai menghasilkan minyak mentah secara natural flow. Ketika tekanan reservoir menurun beberapa pekan kemudian, tim PEP Sangasanga Field langsung merespons dengan pemasangan Hydraulic Pumping Unit (HPU) artificial lift yang berhasil mendorong produksi hingga 1.893 BOPD pada pertengahan April.

“Keberhasilan reaktivasi sumur ini merupakan buah dari penerapan strategi optimasi berkelanjutan dan dedikasi tim dalam menjaga serta meningkatkan kinerja operasional,” imbuhnya.

Senior Manager Production & Project Zona 9, Ade Diar Suhendar menyampaikan, PEP Sangasanga Field telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keekonomian sumur-sumur yang ada. Ia menambahkan, PEP Sangasanga Field menerapkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga berupaya meletakkan fondasi bagi keberlanjutan operasi dan produksi lapangan-lapangan tua (mature).

“Kami terus menjalankan strategi yang bertujuan mempertahankan keekonomian proyek-proyek migas Perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan,” tutur Ade.

Pencapaian produksi sumur NKL-1035 yang berlokasi di Kalimantan Selatan ini menjadi bukti bahwa lapangan-lapangan mature masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan sehingga tetap memberikan nilai ekonomi yang tinggi.

“Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam mendukung tercapainya ketahanan energi nasional sesuai amanat Asta Cita dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.*

Kasus Direktur JAKTV Harusnya Melalui Dewan Pers

JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, prihatin terhadap kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAKTV, Tian Bahtiar. Kejaksaan menuduh yang bersangkutan menyebarkan narasi negatif terkait penyidikan Kejaksaan Agung dalam sejumlah perkara korupsi. Menurutnya, kasus ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme etik pers, bukan langsung ditrangkap atau dikriminalisasi.

“Menurut saya, berita itu masuk ranah etik, seberapa parah pun isinya. Kalau dianggap beritikad buruk, ya diberi hak jawab atau diminta minta maaf. Jika perlu, bisa dimintakan penilaian ke Dewan Pers. Bukan langsung ditangkap,” kata Hendry, Selasa (22/4/2025).

Pernyataan Hendry merespons penjelasan Kejaksaan Agung seperti dimuat di media yang menyebut Tian Bahtiar menerima bayaran sebesar Rp478 juta untuk menyebarkan opini yang dinilai menyudutkan Kejagung terkait tiga perkara besar: korupsi timah, ekspor CPO, dan importasi gula.

Hendry menegaskan, Kejaksaan Agung tidak memiliki kompetensi menilai suatu karya jurnalistik. Menurutnya, lembaga yang berwenang untuk itu adalah Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

“Penilaian terhadap berita, apakah itu negatif, beritikad buruk, atau partisan, ada di tangan Dewan Pers. Bukan lembaga lain,” tegas Hendry yang juga merupakan Anggota Dewan Pers 2016-2019 dan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022

Ia juga mengingatkan, antara Dewan Pers dan Polri, telah ada Nota Kesepahaman (MoU) bahkan diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang menyepakati bahwa Dewan Pers harus terlebih dahulu dimintai pendapat jika ada pihak yang ingin mempidanakan karya jurnalistik.

“MoU dan PKS ini mengikat semua pihak. Kejaksaan Agung seharusnya menghormatinya, bukan langsung menahan wartawan tanpa melibatkan Dewan Pers,” ujar Hendry.

Terkait tuduhan adanya bayaran yang masuk ke rekening pribadi Tian Bahtiar, Hendry menyatakan bahwa hal itu seharusnya terlebih dahulu diklarifikasi kepada manajemen media tempatnya bekerja. Jika terbukti menyimpang, maka sanksi administratif bisa dijatuhkan oleh atasannya, misalnya berupa skorsing.

“Kalau berita dianggap obstruction of justice, itu penilaian yang keliru. Pers punya hak untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Kalau pun ada itikad buruk, harus dibuktikan melalui mekanisme etik, bukan langsung diproses pidana,” jelasnya.

Hendry menegaskan, jika pendekatan semacam ini terus dilakukan, akan ada risiko kriminalisasi terhadap pers. “Lama-lama kejaksaan bisa baca berita satu per satu, lalu menyimpulkan sendiri dan menjadikan wartawan tersangka,” ujarnya.

 

Hendry berharap Kejaksaan Agung bersikap bijak. “PWI Pusat berharap Kejaksaan Agung menghargai UU Pers, yang seperti disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke PWI, merupakan bagian penting dari demokrasi yang kita anut,” tutup Hendry.(*)

Gubernur Kaltim Luncurkan Program Gratispol

SAMARINDA – Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji resmi meluncurkan Program Gratispol di Plennary Hall Gelora Kadrie Oening Samarinda, Senin (21/4/2025).

Enam paket program yang diluncurkan yaitu pertama pendidikan gratis jenjang SMA/SMK/MA, SLB, D3, S1, S2, hingga S3. Kedua, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu. Ketiga, umrah dan perjalanan spiritual gratis bagi marbut masjid dan penjaga rumah ibadah. Keempat, gratis seragam sekolah. Kelima, bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keenam internet gratis setiap desa.

“Semoga segala ikhtiar kita, insyaallah menjadi  langkah yang membawa berkah dan manfaat bagi kemajuan Kalimantan Timur,” buka Gubernur Harum usai peluncuran program Gratispol.

Rudi Mas’ud mengatakan, peluncuran Program Gratispol ini menjadi momen yang sangat bersejarah, karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Ibu Kita Kartini sendiri dikenal sebagai pahlawan dan pejuang emansipasi wanita dengan warisan besarnya, Habis Gelap Terbitlah Terang.

“Saya berdiri di sini tidak lebih sebagai pelayan masyarakat Kalimantan Timur,  yang ingin membuat Kalimantan Timur hidup lebih baik, lebih sejahtera dan lebih bermanfaat,” ucap Gubernur Harum disambut aplaus ribuan hadirin yang memadati Plennary Hall Samarinda.

Gubernur juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu seluruh proses hingga Program Gratispol bisa resmi diluncurkan hari ini. Terkhusus kepada Tim Transisi Gubernur dan semua OPD yang telah berkontribusi mendukung terlaksananya peluncuran Program Gratispol ini.

Program Gratispol adalah program Rudy-Seno, dan hari ini sudah menjadi program Kalimantan Timur yang selaras Asta Cita Presiden. Dia berharap segala upaya ini akan menjadi ladang amal jariyah, amal saleh dan amal sosial bagi semua.

Khusus Gratispol untuk pendidikan gratis, diakuinya baru akan berlaku sejak tahun ajaran baru sekitar Juni-Juli 2025, namun Program Gratispol sudah akan dimulai dengan sejumlah pelatihan dan bimbingan teknis untuk industri, calon pelajar dan calon mahasiswa.

Langkah itu dilakukan agar Kaltim bisa segera sejajar dengan Jakarta dan kota-kota lain di Asia.

Rudy juga menyinggung pentingnya penyiapan bonus demografi sejak sekarang. Hal ini pun selaras dengan Program Gratispol yang diluncurkan hari ini.

“Kita harus bisa memanfaatkan bonus demografi kita. Kalau kita gagal menyiapkan bonus demografi, maka kita akan menjadi provinsi yang diisi orang-orang tua,  miskin dan tanpa pengetahuan,” kata gubernur.

Ia mengajak bersatu padu mewujudkan Kalimantan Timur Emas yang sejahtera, terbebas dari ketidakmampuan dan kemiskinan. Itulah mengapa Program Gratispol ini menjadi prioritas.

Saat ini, persentase anak-anak Kaltim yang mengenyam bangku kuliah hanya sekitar 12 persen. Sementara standar negara maju sekitar 20 persen.

“Kalau 5-10 tahun ke depan Kaltim bisa mencapai 25-30 persen, insyaallah Kalimantan Timur hakkul yakin akan mampu berkompetisi di level nasional, bahkan internasional,” yakin Rudy Mas’ud.

Di sisi lain, di wilayah kewenangan pendidikan kabupaten dan kota, Gubernur Harum juga mengajak para bupati dan wali kota juga memberikan perhatian tinggi untuk pendidikan PAUD, TK, SD dan SMP. Sementara provinsi memberikan pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK/SLB dan  S-1 hingga S-3.

“Tahun ini Rp750 miliar kami siapkan. Tahun depan insyaallah Rp2,1 triliun. Tahun ini mahasiswa baru dulu, tahun depan Gratispol buat semuanya. Begitu juga seragam sekolah. Tahun ini kelas X dulu, tahun depan kelas X dan XI,” tegas gubernur.

Dalam momen tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama Pemprov Kaltim dengan  pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Penandatanganan kesepakatan juga dilakukan bersama BPJS Kesehatan. Selain itu juga diserahkan secara simbolis bantuan seragam sekolah, bantuan biaya administrasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta bantuan umrah/perjalanan religi gratis untuk marbut dan penjaga rumah ibadah.

Acara dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua TP PKK Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum, pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta ratusan pelajar SMA/SMK. (sam)

« Previous Page — Next Page »