Jaga Perbatasan, Maratua Diberi Perhatian Maksimal

TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten Berau, M Gazali menegaskan, Berau sebagai salah satu daerah perbatasan yang perlu penguatan wilayah. Terbukti, cukup banyak perhatian diberikan pemerintah pusat dalam membangun wilayah perbatasan Berau di Pulau Maratua.

“Sejumlah fasilitas telah terbangun di Maratua, seperti listrik, jalan, dermaga dan bandara. Ke depan diharapkan pemerintah pusat semakin gencar melakukan pembangunan di sana. Sehingga target dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat perbatasan dapat tercapai,” ujar M Gazali, dalam Rapat Koordinasi virual dengan Badan Nasional Pengendalian Perbatasan (BNPP) Rabu (2/12). Hadir dalam rapat membahas pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan itu, Kepala Bapelitbang, Agus Wahyudi.

Gazali menambahkan, salah satu potensi besar dalam peningkatan ekonomi ini yaitu pariwisata. Pemerintah fokus membangun wisata di Maratua untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Dijelaskan, sejumlah potensi yang ada di wilayah perbatasan, dikembangkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Salah satunya sektor pariwisata yang dibagi dalam tiga bagian yaitu alam, budaya dan buatan.

Fasilitas penunjang seperti listrik, air bersih, keamanan sangat dibutuhkan. Selain itu pengelolaan sektor pariwisata baik dari SDM maupun sarana dan prasarana. Selain ada pula tujuan dan sasaran bidang pangan di sektor pariwisata di wilayah perbatasan yakni mengembangkan lumbung pangan berbasis potensi sumber daya kebutuhan wilayah dan ekspor dalam rangka swasembada dan mendukung perkembangan ekonomi.

Selain itu, wilayah perbatasan yang merupakan salah satu sasaran strategi pembangunan nasional dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan benda terdepan NKRI. Juga sebagai salah satu misi dari pemerintah pembangunan yang harus dimulai dari wilayah pinggir atau perbatasan. Terakhir memiliki potensi strategis baik secara sosial ekonomi maupun geopolitik dan keamanan nasional. (vb1)

Tiga Belas Kecamatan Disiapkan Alat Teleconference

TANJUNG REDEB – Seluruh kecamatan di Berau, diberikan pinjaman alat rapat jarak jauh (teleconference) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau.

Kepala Diskominfo Berau, Susila Harjaka menjelaskan, program ini merupakan dukungan untuk efektivitas kerja sekaligus efisiensi waktu dan anggaran. Dengan bantuan alat tersebut, kepala daerah ataupun OPD tidak perlu lagi turun ke kecamatan.

“Selama pandemi, ini yang kita lakukan. Bisa rapat jarak jauh,” sebut Harjaka di sela penyerahan pinjam pakai peralatan ini di Kantor Diskominfo Berau, Rabu (2/12/2020).

Lebih jelas, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Berau, Rahmatia mengatakan, tidak ada lagi persoalan seperti jarak dan ruang. Semuanya bisa berjalan secara cepat melalui digitalisasi.

“Untuk mempermudah hal tersebut kita pinjamkan alat ini ke semua kecamatan,” jelas Rahmatia.

Sejalan perkembangan saat ini Diskominfo Berau sebagai penanggung jawab sistem telekomunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan teknologi komunikasi berupa komunikasi jarak jauh (video conference) dalam memperbaharui cara berkomunikasi antar OPD. Komunikasi jarak jauh ini bertujuan mempermudah koordinasi antara kecamatan dengan pimpinan daerah serta mewujudkan target smart city.

Peralatan yang dipinjamkan berupa komputer 1 unit, speaker, webcam, microphone. Sementara kecamatan Kelay, Segah, Pulau Derawan, Maratua, Tabalar, Biatan, Batu Putih dan Biduk-biduk diberikan tambahan penguat sinyal berupa modem.

“Asetnya tetap milik Diskominfo, hanya dipinjam pakai saja ke kecamatan. Untuk perawatan diserahkan kepada kecamatan,” katanya.

Diskominfo juga memberikan pelatihan teleconference bagi petugas kecamatan agar bisa memanfaatkan aplikasi dalam komunikasi sekaligus mengirim file dan presentasi dengan kecamatan pada saat melakukan rapat.

“Alat ini diharapkan menunjang kecepatan bekerja dan berkoordinasi,” imbuhnya. (vb1)

BPK 3 Kampung Dilantik

TANJUNG REDEB – Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan kepala kampung harus saling bersinergi dan menciptakan hubungan kerja sama yang baik. Sehingga program yang dijalankan bisa berjalan lancar dan baik, sesuai perencanaan yang telah disusun dalam membangun kampung.

Demikian disampaikan Camat Gunung Tabur, Anang Saprani di sela melantik anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di tiga kampung yaitu Maluang, Pulau Besing dan Sembakungan, (1/12/2020). Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji serta penandatanganan surat keputusan.

“Kita harapkan BPK semakin profesional dalam menjalankan kinerjanya di kampung. Dengan bersama-sama pemerintah kampung dalam membangun daerahnya masing-masing. Pahami apa saja aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di kampung,” ujar Anang.

Dikatakan, BPK memiliki peran sangat penting mewujudkan pembangunan di kampung. Berbagai upaya pun dilakukan untuk semakin meningkatkan peran BPK di masing-masing kampung, mulai dari pemilihan hingga pelatihan dari pemerintah daerah.

“BPK bisa paham tugas dan fungsinya dalam menjalankan pemerintahan di kampung khususnya pembangunan. Karena peran BPK ini sebagai pengawas atau DPRD kampung. Tentu saja pengawasan harus dilakukan secara maksimal, jangan sampai ada program berjalan tidak sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.

BPK menjadi mitra kerja pemerintah kampung, harus saling mendukung. Sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang baik. BPK juga menjadi salah satu pilar kokohnya pembangunan di kampung. Diakui, sering terjadi ketidaksepahaman antara BPK dengan kepala kampung.

“Ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Karena menghambat program perencanaan pembangunan di kampung,” pesannya.

BPK diharapkan memberi dukungan satu sama lain dan menerapkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Anggaran sering menjadi pemicu persoalan. Tentu saja perlu adanya kerja sama. BPK memberikan pengawasan terhadap seluruh anggaran dan program kerja yang dijalankan kepala kampung. Sementara kepala kampung menjalankan program sesuai keperluan masyarakat. Mari jaga hubungan harmonis antara keduanya,” pesannya. (vb1)

 

PKK Berau Lakukan Supervisi

TANJUNG REDEB – Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Berau menyambangi PKK di kecamatan yang berada di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Gunung Tabur untuk melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP). SMEP ditandai pemberian cendera mata dan masker, Selasa (1/12/2020).

Pjs Ketua TP PKK Berau, Ratna Nugrarini memberikan pembinaan dan pendampingan dalam mewujudkan 10 program pokok PKK. Selain melakukan SMEP, kunjungan ke kecamatan juga dalam rangka pembinaan pembentukan koperasi PKK dan penguatan serta pemetaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

Ratna Nugrarini mengungkapkan, kunjungan ke kecamatan merupakan kegiatan rutin evaluasi sekaligus pembinaan terhadap 10 program pokok PKK. Kemudian melihat langsung pelaksanaan 10 program pokok maupun berbagai program yang telah ditetapkan di setiap Pokja yang ada di setiap kecamatan.

“Ini kegiatan rutin untuk monitoring dan evaluasi, sekaligus merumuskan bersama pembentukan koperasi di kecamatan dan pemetaan UP2K di kecamatan,” katanya.

Komunikasi aktif antara pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan beserta para kader akan semakin memperkuat pelaksanaan program TP PKK sebagai mitra pemerintah dalam membangun pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat bawah. “Kunjungan ini menjadi media silaturahmi dengan TP PKK Kecamatan dalam mengoptimalkan program,” katanya.

Sementara Ketua TP PKK Kecamatan Tanjung Redeb, Tuti Aryani mengatakan, PKK kecamatan akan lebih giat menjalankan dasa wisma dan posyandu.

“Walaupun dalam kondisi Covid – 19 saat ini, kegiatan-kegiatan pembinaan dasa wisma maupun posyandu tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya. (vb1)

Warga Kampung Didorong Lakukan Penurunan Emisi Karbon

TANJUNG REDEB – Sejumlah kepala kampung hingga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mengikuti Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Tahap II pekan lalu..

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir mengatakan, memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program Padiatapa/FPIC Tahap II. Karena persoalan gas rumah kaca kerap terjadi di Berau.

“Inti program ini agar kampung-kampung membantu penurunan emisi karbon. Sehingga lingkungan di kampung menjadi harmonis dan ramah pada manusia,” katanya (30/11/2020).

Diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), mulai dilakukan langkah antisipasi terhadap gas rumah kaca, sehingga pemanasan global bisa teratasi.

“Ini membantu bagaimana caranya supaya tidak terjadi cuaca ekstrem karena peningkatan emisi tersebut,” sebutnya.

Koordinator Project FCP KLHK, I Wayan Susi Darmawan memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program FCP ini.

“Saya berharap komitmen masyarakat, khususnya di Berau, tetap terjaga untuk mencapai tujuan program penurunan emisi karbon ini,” kata Darmawan.

Ia berharap masyarakat paham program penurunan emisi melalui perlindungan dan penjagaan hutan di masing-masing kampung atau desa. “Yang paling penting tidak terpaksa atau suka rela,” jelasnya.

Dalam prosesnya, masyarakat tetap mempertahankan ekosistem hutan “Melihat Berau memiliki komitmen mengedepankan konservasi keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan, saya optimistis Berau bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik,” tuturnya. (vb1)

« Previous Page — Next Page »