Tim Renja DPRD Kaltim Lakukan Evaluasi Kinerja Bersama Sekretariat Dewan

BALIKPAPAN– Rapat funalisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur bersama Sekretariat DPRD Kaltim dengan agenda finalisasi dokumen, sinkronisasi Renja DPRD dengan Renja sekretariat DPRD digelar di Hotel Jatra, Balikpapan, Minggu (02/04/2023).

Ketua Tim Renja DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri menyampaikan sebagai bentuk evaluasi kegiatan-kegiatan dewan yang berkaitan dengan kinerja yang dirasa kurang maksimal. Termasuk evaluasi daya serap anggaran, meskipun dikatakan saat ini masih terbilang cukup baik.

“Tujuannya sebagai evaluasi kinerja yang kurang maksimal, kemudian dicari solusinya dengan merumuskan penyelesaian masalanya,” terangnya.

Sarkowi juga menambahkan, terkait kegiatan atau agenda DPRD yang kurang kuat cantolan hukumnya, DPRD mendorong sekretariat untuk segera melengkapi hal tersebut sesuai dengan tatatertib DPRD, sebagai upaya meningkatkan kinerja DPRD.

“Termasuk program yang dapat meningkatkan peran DRPD di masyarakat perlu inovasi,” sambungnya.

Sarkowi berharap, dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja DPRD, dapat memaksimalkan tiga peran dan fungsi DPR itu sendiri, yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi.

“Apalagi posisi anggaran meningkat secara umum, peningkatan itu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja DPRD,” tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Tim Penyusun Renja Rusma Yaqub yang menyampaikan, pada kegiatan reses, desiminasi rancangan perda, dan kunjungan dapil dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Perlu dilakukan perencanaan yang matang dan backup pembiayaan dalam rangka peningkatan optimalisasi peran dan fungsi DPRD.

“Memang diperlukan perubahan dan perbaikan dalam beberapa hal, dan juga pola baru yang bisa menunjang kegiatan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja dengan maksimal,” ucapnya.

Rusman menambahkan, saat ini DPRD menggunakan sistem anggaran kinerja, maka semua basisnya kinerja dan tidak bisa menganggarkan sesuatu tanpa ada resening basis kerjanya. Dan tugas sekretariat yang berfungsi memfasilitasi tugas DPRD, diharapkan dapat membantu kelancaran tiga fungsi utama DPR, yakni fungsi pengawasan, fungsi penganggaran dan fungsai legislasi. (Ria/adv)

DPRD Kaltim Hadiri RDP Okupasi Lahan PT.ITCI

SAMARINDA– Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji bersama Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fahlevi dan Anggota Komisi III Bagus Susetyo hadiri undangan rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanega dengan Manajemen PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama,dengan pembahasan penyelesaian permasalah okupasi lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik PT ITCI oleh kelompok tani. Senin (27/03/2023) lalu

Seno Aji mengatakan kehadiran DPRD Kaltim sesuai dengan tupoksinya memantau perkembangan permasalahan dimaksud karena telah berjalan selama satu tahun lebih. Dia menambahkan, hasil pertemuan terdapat perkembangan yang mengarah kepada penyelesaian.

“Kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama sudah ada hasil verifikasi sehingga bisa masuk ke pembahasan solusi, saat ini tim Pemerintah Kabupaten Kukar juga telah melakukan verifikasi kawasan mana saja terjadi okupasi lahan,” ucapnya, Jumat (31/3/2023)

Seno menambahkan, jika dalam proses terdapat kendala dan belum memperlihatkan hasil, tidak menutup kemungkinan permasalahan tersbut akan ditarik ke ranah provinsi agar segera dituntaskan.

Dalam kesempatan tersebut, petinggi PT ITCI KU Niko menjelaskan pihaknya telah lebih dulu melakukan verifikasi termasuk menggunakan satelit untuk menentukan koordinat wilayah-wilayah mana saja yang diokupasi oleh sejumlah kelompok tani

Dia menambahkan, pihaknya menemukan adanya tindakan perambatan lahan, melakukan perkebunan kelapa sawit, serta adanya indikasi jual beli lahan hingga pembalakan liar di areal HPH PT ICHI KU.

“Upaya secara persuasif sudah kami lakukan, termasuk menggali informasi dan dokumen para kelompok tani, dan hasilnya tidak memiliki legalitas,”ucapnya

Oleh sebab itu, PT ITCI KU meminta membuka data hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pemkab Kukar terhadap wilayah-wlayah mana saja yang telah terjadi okupansi.

Hadir dalam kesempatan tersbut, Pemilik PT ITCI KU Hashim Djojohadikusumo menuturkan pihaknya menyayangkan terjadinya okupasi lahan, padahal pada tahun 2012-2013 perusahaan telah menyerahkan sebanyak 49,391 ribu hektare lahan dengan tujuan dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Dia menyampaikan rasa kecewa akibat okupasi lahan terjadi secara besar oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab pasca pemerintah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kaltim pada tahun 2019. Dia menambahkan, PT.ITCI KU justru berniat menciptakan lapangan kerja dengan membuka peluang pada 40 ribu lapangan kerja baru.

“Dengan harapan seorang pegawai mampu menopang keluarga yang kami asumsikan bisa menopang 250 ribu jiwa,namun justru okupasi lahan terjadi dan sangat disayangkan,” ucapnya

Hadir pula Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kukar Witontro yang mengatakan dari hasil berita acara verifikasi dilapangan, pihaknya telah minta kepada OPD terkait melakukan kajian sesuai dengan verifikasi. Kemudian sudah melakukan komunikasi dengan PT ITCI untuk melakukan  rapat atau duduk bersama membahas legalitas kelompok tani dan lainnya.

“Jadi data sementara masih mentah karena masih banyak yang harus dilakukan. Memang sempat terputus komunikasi dengan PT ITCI yang disebabkan kepadatan jadwal pimpinan daerah jadi belum ada pertemuan lebih lanjut,” pungkasnya.(Ria/adv)

Verdiana Sambut Hangat Sekwan Baru

SAMARINDA– Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Veridiana Huraq Wang menyambut hangat penetapan Dra Hj Norhayati US sebagai sekretaris DPRD Kaltim yang baru, Jum’at, (31/03/2023).

Verdiana menyampaikan, Norhayati tidak akan terlalu sulit menyesuaikan diri. Mengingat sebelumnya juga pernah bertugas di DPRD. Dengan terus melakukan sinergi dengan anggota dewan yang lain.

”Tentu beliau sudah menguasai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau sebagai sekwan yang nanti akan bersinergi  dengan dewan serta memperlancar kinerja dewan lebih optimal kedepan,” ucapnya.

Tak lupa Verdiana juga mengucapkan selamat atas nama pribadi dan lembaga, dan berharap dengan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan bekerja lebih baik lagi.

““Atas nama lembaga ditugaskan menghadiri acara ini, saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan,”sambungnya.

Veridiana menambahkan, tugas anggota dewan cenderung memiliki mobilitas yang tinggi dan memerlukan kerja-kerja cepat. Terutama masalah regulasi, yang sering kali terkendala mengenai kegiatan pembentukkan perda dan sebagainya. Sehingga diharapkan fasilitasi pembentukan perda nanti lebih lancar kedepannya

Ditemui usai pengambilan sumpah jabatan, Norhayati menyampaikan, dirinya siap mengemban  amanah baru dengan jabatan baru dengan terus melakukan penyesuaian diri terkait program kerja DPRD.

“Tentu perlu duduk bersama lebih dulu, seperti apa dan apa saja program-program kerjanya. Setidaknya awal April akan rapat dengan struktural di Sekretariat DPRD Kaltim,” ucapnya. (Ria)

Kaltim Masuk Seleksi Tahap III Penilaian PPD

SAMARINDA– Kalimantan Timur menerima kunjungan dari tim peniliti utama dan tim peneliti independent dalam rangka penilaian Tahap III verifikasi penilaian tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (31/03/2023)

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan pemerintah Kaltim  dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur PPD yang diberikan Kementerian PPN / Bappenas sebagai wujud apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi.

“Salah satu reward-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya,” ucapnya

Hasanuddin juga menyampaikan, DPRD akan kritik dan saran atas kinerja pemerintah mendukung upaya pencapaian penghargaan jalur PPD, dan meminta benchmarking atau pembanding penilaian dari daerah lain.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menambahkan, pemerintah daerah telah memberikan informasi lengkap terkait aktivitas pembangunan Kaltim kepada DPRD. Dengan terus membangun sinergitas yang sudah baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan ke depan  dapat menjadi lebih baik.

Seno juga menambahkan, saat ini kinerja Pemprov Kaltim dianggap sudah on the track. Terbukti saat ini pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah angka kemiskinan juga mengalami penurunan.

“Memang masih ada indikator yang ada di atas rata-rata, namun saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menurunkan angka tersebut dan itu patut diapresiasi,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyebutkan bahwa verifikasi ini adalah tahap ketiga dalam rangka penilaian PPD. Menurutnya, ini juga sebuah momentum yang baik dimana Kaltim akan menjadi mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menambahkan, tahun ini Kaltim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia, bahkan di level Asia Pasifik yang telah berhasil melaksanakan program carbon fund (emisi karbon) dan telah mendapat kompensasi pembayaran dari Bank Dunia.

“Kita baru menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan dana karbon dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 20,9 juta. Dana karbon untuk Kaltim sudah masuk ke kas daerah minggu lalu,” pungkasnya. (Ria)

DPRD Kaltim Kunjungi DPRD DKI

JAKARTA– Dalam rangka pertukaran informasi terkait tugas dan fungsi Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke DPRD DKI Jakarta, Rabu, (29/03/2023)

Wakil Ketua II Seno Aji menyampaikan, Banmus memiliki peran penting dalam kegiatan DPRD. Sebab itu, komposisi anggota Banmus merupakan perwakilan dari komisi dan fraksi dalam penyampaian aspirasinya yang berkaitan dengan jadwal untuk disesuaikan dengan agenda kerja dewan.

“Masukan dan informasi dari hasil diskusi dengan DPRD DKI Jakarta tentu akan menjadi bahan masukan bagi DPRD Kaltim dalam memperkuat tugas dan fungsi dalam mencapai hasil yang lebih maksimal,” ucapnya.

Seno menambahkan, hasil dari rapat Banmus tidak dapat dirubah oleh forum rapat lain di DPRD, dan hanya dapat dirubah pada rapat Banmus itu sendiri. Hal ini didasarkan pada pertaruran yang berlaku.

“Oleh sebab itu Banmus menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun masa sidang, namun dapat direvisi apabila ada hal-hal penting yang perlu untuk diubah dan disesuaikan,” sambungnya.

Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji, serta Wakil Ketua III Sigit Wibowo,disambut Anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar, dan Justin Adrian.

Turut serta hadir sejumlah anggota DPRD Kaltim yang hadir pada rapat tersebut antara lain, Rusman Ya’qub, Safuad, Bagus Setyo, Baharuddin Muin, Syafruddin, Puji Setyowati, Ely Hartati Rasyid, Siti Rizky Amalia, Nidya Listiyono, dan Agiel Suwarno. Selain itu, Andi Harahap, Abdul Kadir Tappa, Sapto Setyo Pramono, M udin, Marthinus, Ambulansi Komariah, Ali Hamdi, Baba, dan Henry Pailan. (Ria/adv)

« Previous Page — Next Page »