Komisi IV Apresiasi Aparat Keamanan

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza fachlevi, mengapresiasi langkah yang dilakukan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli, yang melakukan sidak, turun langsung ke SPBU untuk melihat aksi pengetap BBM.

“Dengan adanya sidak seperti itu, tentu akan memberikan efek jera, dan membuat pengetap BBM tidak leluasa mengambil hak warga lainnya,” sebut Reza, sapaan akrab politisi muda Partai Gerindra ini.

Dikatakan Reza, masyarakat sudah resah dan terganggu dengan kondisi antrean BBM yang di luar kewajaran. “Dampaknya secara ekonomi dan secara sosial sangat dirasakan warga,” ujarnya. Sebab, warga terpaksa harus beli di eceran dengan harga lebih tinggi, untuk mendapatkan BBM. Sementara jika antre, tentu aktivitasnya terganggu.

“Sekali lagi, saya mengapresiasi, mendukung upaya penertiban yang dilakukan Kapolresta Samarinda. Semoga hal tersebut bisa terus dilakukan demi menjaga daerah ini tetap kondusif,” harapnya.

Diketahui, Kapolresta Samarinda Kombes Ary Fadli turun ke beberapa SPBU di antaranya di Jalan PM Noor Samarinda dan mendapati para pengetap yang antre di tempat pengisian bahan bakar tersebut.

Hal itu juga mendapat tanggapan positif warga yang melihat langsung proses sidak yang dilakukan orang nomor satu di jajaran kepolisian Samarinda ini.

“Semoga SPBU lain juga disidak. Harus sering-sering dicek, supaya lancar,” ucap Suprianto, warga Lempake yang kebetulan melintas di ruas jalan PM Noor tersebut. (*)

Sigit Wibowo Terima Kunjungan Pengurus Wilayah Pemuda Wilayah Muhammadiyah

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menerima kunjungan  silaturahmi Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kaltim di gedung D lantai 2 kantor DPRD Kaltim, Selasa (12/7/2022).

Ketua PWPM Kaltim Muhadi Sucipto selaku pimpinan rombongan juga menyampaikan rencana pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke – 18 di Kaltim yang rencananya pada bulan Februari 2023 mendatang.

Muhadi berharap dukungan DPRD Kaltim sehingga acara tersebut bisa terlaksana dengan lancar. Apalagi muktamar akan dihadiri perwakilam Pemuda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Panitia juga akan mengundang Presiden Joko Widodo sebagai bentuk dukungan IKN yang sudah dicanangkan.

Menanggapi hal tesebut, Sigit Wibowo mengatakan akan mendukung pelaksanaan muktamar tersebut termasuk pendanaan.

“Saya sampaikan bahwa harus silaturahim dulu dengan Gubernur. Kalau kita mengandalkan bantuan dari pemerintah, tentu saja harus melalui program dan penganggaran terlebih dahulu.

Sigit Wibowo menyatakan siap menemani pengurus  PWPD menghadap Gubernur. (adv)

Kasus Pelecehan Seksual, Reza Ingatkan Soal Ini

SAMARINDA – Kasus pelecehan seksual yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, bisa menjadi pelajaran penting dan berharga. Apalagi, kasus serupa juga pernah menimpa di salah satu pondok pesantren di Kaltim. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi berharap, pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksual, bisa diberikan pada siswa dengan tetap mengedepankan moral dan etika.

“Jangan sampai ada lagi kasus serupa. Dunia pendidikan yang semestinya menjadi tempat paling aman untuk anak, bisa-bisa menjadi tempat menakutkan jika terus terjadi kasus seperti ini,” sebut politisi muda Partai Gerindra ini.

Dikatakan Reza, sapaan akrabnya, kampanye tentang bagaimana melindungi diri sendiri pada siswa, perlu terus dilakukan. Termasuk memberikan pemahaman yang tepat pada para siswa agar berani berbicara jika terjadi sesuatu yang janggal.

“Boleh jadi, kasus seperti ini seperti fenomena gunung es. Yang belum muncul ke permukaan masih banyak. Yang paling penting, siswa diajarkan berani bersuara, berani melapor jika mengalami pelecehan seksual,” bebernya.

Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kaltim, organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra ini juga menyebutkan, pendampingan secara psikologis terhadap para korban pelecehan juga perlu dilakukan, selain penegakan hukum yang benar-benar adil dan transparan.

“Semoga kasus pelecehan seksual seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Mari para orang tua, guru, para pengasuh sekolah berasrama dan pondok pesantren, sama-sama menjaga anak didik, dan siswa agar tetap aman dalam menempuh pendidikan,” pungkasnya. (*)

DPRD Kaltim Terima Pokja AMPL

SAMARINDA –  DPRD Kaltim menerima penyampaian usulan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Kaltim mengenai rencana pembangunan Bidang AMPL .

Usulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda selalu Ketua Pokja AMPL saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim terkait Program Sanitasi dan Air Minum, di Ruang Rapat Gedung DPRD Kaltim, Selasa (12/7/2022).

“Ada beberapa usulan kita yang diharap mendapatkan dukungan DPRD melalui bantuan keuangan (bankeu) maupun pokok pikiran (pokir) ,” sebutnya.

Diantaranya pembangunan tangki septik individual (spald-s) dengan mekanisme bantuan keuangan melalui pemangku Dinas PUPR/perkim kabupaten/kota dan provinsi.

Kemudian pembangunan ipal komunal (spald-t) dengan mekanisme bantuan keuangan melalui pemangku Dinas PUPR/Perkim kabupaten/kota dan provinsi, pembangunan TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) dan tps 3r dengan mekanisme bantuan keuangan melalui pemangku Dinas PUPR/perkim kabupaten/kota dan provinsi, dan pembangunan sarana/prasarana air bersih pedesaan dengan mekanisme bantuan keuangan melalui pemangku Dinas PUPR/perkim kabupaten/kota dan provinsi.

Menurutnya, penyediaan akses air minum dan sanitasi menjadi prioritas nasional. Sebab setiap orang berhak atas air yang cukup, berkelanjutan, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga.

Salah satu indikator negara maju adalah penyediaan air minum dan sanitasi aman. Indonesia sebagai Negara Anggota G20 perlu meningkatkan akses air minum, salah satunya melalui pengembangan jaringan perpipaan Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024.

Terkait air minum dan sanitasi layak dalam P-RPJMD 2019-2023 untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum capaian akses air minum layak perpipaan capaiannya sudah mencapai 70 persen. Ini melampaui target 2022 yang ditetapkan hanya 68,53 persen. Angka ini juga sudah melampaui target 2023 yang ditetapkan sebesar 70,53 persen.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Verydiana Huraq Wang mengungkapkan sangat setuju usulan dukungan seperti tangki septik individual karena menyangkut kebutuhan masyarakat.

“Tinggal teknis pelaksanaan. Apa reguler atau ada formulasi lain seperti swakelola,” katanya.

Selain itu, terkait pengelolaan sampah disarankan perlu ada dukungan pengadaan alat pengangkut yang bisa masuk ke kampung.  Harapannya bisa sangat membantu ketersediaan alat angkut untuk pengelolaan sampah di daerah yang masih minim. (AM/adv)

Perlu Dipikirkan Serius Program Sanitasi dan Air Minum

SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq menegaskan perlu memikirkan secara serius terkait pemenuhan program sanitasi dan air minum di Provinsi Kaltim. Pemenuhannya selain menjadi target nasional juga menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023.

“Untuk menjalankan sebuah program diperlukan perencanaan yang matang. Artinya program yang berjalan harus dipikirkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga bagaimana akhirnya,”kata Veridiana Huraq saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi III dan Komisi I DPRD Kaltim, di Gedung E gedung DPRD Kaltim, Selasa (12/7/2022).

Menurutnya pelaksanaan program harus sepaket agar tidak mangkrak ataupun menyebabkan problem, misalnya saja untuk bank sampah harus dipikirkan hingga bagaimana agar sampah terangkut dan tidak tertumpuk hingga akhirnya menjadi problem.

Sejalan dengan itu DPRD Kaltim melalui Komisi III dan Komisi I menyambut baik program tersebut dan diharapkan program dapat tersosialisasikan dengan baik hingga menyentuh langsung ke masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda yang Ketua Pokja AMPL menyebut program tersebut juga berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2018 tentang RPJMN 2020-2024 terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.

Parameternya dari jumlah penduduk, apapun yang dilakukan oleh daerah akan berpengaruh pada capaian nasional.

“Ini merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga perlu sinkronisasi pada aspek perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan, antar daerah dan antar dokumen perencanaan. Sinergi dan sinkronisasi menjadi kunci pencapaian target nasional. Inilah mengapa capaian target nasional pada dasarnya adalah akumulasi dan capaian di masing-masing daerah,”katanya.

Di daerah, salah satu program kerja yang dilakukan Dinas PUPR melalui Bidang Cipta Karya yaitu program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, selain itu program pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional dan program pengelolaan dan pengembangan air limbah.(ADV/AM)

« Previous Page — Next Page »