Lomba Desa dan Kelurahan Masuki Tahap Tiga Besar

SAMARINDA – Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) tingkat Provinsi Kaltim tahun 2023 masuk tahap penetapan 3 besar. Mereka yang lolos tahap seleksi administrasi masing-masing kategori desa dan kategori kelurahan akan berlanjut mengikuti tahap pemaparan calon juara.

“Tim sudah metetapkan 3 besar sesuai jadwal tahapan lomba Pengumumamn Hasil Administrasi pada Senin 5 Juni 2023 kita umumkan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi selaku Ketua Tim Penilai Lomdeskel Tingkat Provinsi Kaltim 2023 didampingi Kabid Pemdeskel Dakwan Diny, Selasa (6/6/2023).

Penetapan desa dan kelurahan yang masuk tiga besar berdasarkan kelengkapan dan kerapian berkas yang diserahkan kabupaten/kota kepada Tim Penilai. Penilaian dimaksud mulai dari pemenuhan persyaratan kelengkapan persyaratan wajib yang ditetapkan. Termasuk persyaratan bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, bidang kemasyarakatan, dan dokumen lainnya ditambah inovasi dan e-government.

Pada Lomdeskel 2023 yang menjadi syarat wajib dan penekanan yaitu keterisian atau update prodeskel dan evdesel terbanyak di kabupaten/kota. Juga Perbub atau Perwali batas desa dan kelurahan. Diharapkan desa  yang lolos tiga besar bisa mempersiapkan diri mengikuti tahapan pemaparan yang akan diagendakan 14 juni untuk desa dan 15 juni untuk kelurahan. Sebab tahapan  ini menjadi penentu desa dan kelorahan juara Lomdeskel tahun 2023.

Pada tahapan pemaparan, kepala desa dan lurah wajib menghadirkan Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Ketua LPM, Ketua BPD, Camat beserta Ketua TP PKK Kecamatan, serta  pejabat pendamping kabupaten/kota, dan perwakilan CSR jika ada.

“Setelah tahapan pemaparan. Tim langsung menetapkan juara satu, dua, dan tiga. Terbaik satu kategori desa dan kategori kelurahan akan diikutkan Lomdeskel tingkat Nasional Regional III tahun 2023,” sebutnya.

Tiga besar lomba desa diurut berdasarkan abjad nama desa mulai dari Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kampung Penawai, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, dan Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan tiga besar lomba kelurahan diurut berdasarkan abjad nama kelurahan mulai dari Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dan Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.(AM)

Kelurahan Sempaja Timur Miliki Perpustakaan Mini

SAMARINDA  –  Masyarakat yang berkunjung dan berurusan di Kelurahan Sempaja Timur kini mengisi waktu dengan membaca di perputakaan mini (pojok baca) yang berada di ruang tunggu.

Lurah Sempaja Timur Hj. Supriyani mengatakan,perputakaan mini ini diinisiasi 54 ketua RT di Kelurahan Sempaja Timur. Mereka  menyumbang buku bacaan untuk mengisi perpustakaan mini di Kantor Kelurahan Sempaja Timur yang baru selesai dibangun.

Rintisan hingga upaya membesarkan perpustakaan ini dirintis dengan imbauan kepada warga mendonasikan buku yang bermanfaat. Upaya lainnya juga meminta bantuan le Toko Buku Gramedia,  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

Supriyani berharap Perpustakaan yang dirintis para RT nantinya bisa tertata rapi dan memiliki pengkodean buku. Demikian juga arsip yang sudah mulai disusun.

“Saya menujuk satu staf khusus untuk menangani perpustakaan dan kearsipam,” kata Supriyani.

Supriyani berharap jika perpustakaan sudah tertata warga masyarakat bisa meminjam buku yang ada. Selain itu kepada warga yang mengajukan kelengkapan keterangan untuk menikah mau mendonasikan buku seperti yang berjalan untuk mewujudkan taman dengan menyumbang tanaman hias.

Untuk diketahui bahwa Kelurahan Sempaja Timur adalah salah satu kelurahan yang dibentuk pada Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Kelurahan Sempaja Timur merupakan pemekaran dari Kelurahan Sempaja Selatan saat ini memiliki 54 (lima puluh empat) wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan populasi penduduk lebih krang 25.874 jiwa.(mun)

Tandatangani Komitmen Bersama Mitra Pembiayaan, Gubernur Kaltim Berharap KUR Dorong Pengembangan Usaha Pertanian

PADANG -Gubernur Kaltim Isran Noor, diwakili Asisten Perekonomian dan Adminiatrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad menghadiri Temu Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama antara Mitra Pembiayaan dan Pelaku Usaha Agribisnis, di Ballroom Hutel Mercure Padang, Jumat (9/6/2023).

Acara digagas Kementerian Pertanian RI dirangkai komitmen kerjasama pengembangan usaha peternakan, dalam rangkaian Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVI Tahun 2023, di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan yang diikuti perwakilan pesarta Penas dan pejabat lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia, dihadiri Menteri Pertanian Profesor Syahrul Yasin Limpo, manajemen perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan pimpinan lembaga perbankan (swasta).

Sebelumnya, Gubernur Isran Noor selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan penandatanganan piagam komitmen bersama Menteri Pertanian Profesor Syahrul Yasin Limpo terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bidang pertanian sebesar Rp100 miliar. Selanjutnya dana KUR masing-masing sebesar Rp100 miliar disalurkan ke 34 provinsi se Indonesia.

“Ini patut kita syukuri,” ucap Gubernur Isran Noor usai penandatanganan piagam penyaluran KUR.

Penandatanganan piagam menurut Gubernur, sebagai jaminan kemudahan dan mendorong petani untuk mengakses KUR dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank BRI.

“Semoga setelah ini, kita semua, para kepala daerah bisa mendorong petaninya mengembangkan usahanya dengan dukungan KUR lembaga perbankan,” harapnya.

Diakuinya, selama ini tidak sedikit petani juga nelayan tidak paham dan tidak bisa mengakses dana KUR yang sudah disediakan Pemerintah melalui lembaga perbankan.

“Tadi sudah disepakati dan kita semua tandatangan nilai KUR Rp100 miliar per provinsi, khusus kegiatan pertanian. Silahkan diakses dan perbankan dibantu petani dan nelayannya,” harap orang nomor satu Benua Etam ini.

Hadir mendampingi Plh Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Rini Susilawati.(mas)

Gubernur Kaltim Tandatangani Komitmen Antisipasi Krisis Pangan Global

PADANG – Gubernur Kaltim Isran Noor selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan penandatanganan komitmen bersama Gerakan Antisipasi Perubahan Iklim dan Krisis Pangan Global di Auditorium Univetsitas Negeri Padang , Jumat (9/6/2023).

Penandatangan komitmen bersama juga dilakukan Menteri Pertanian Profesor Syahrul Yasin Limpo, Ketua KTNA Nasional HM Yadi Sofyan Noor dan Gubernur Sumatera Barat H Mahyeldi Ansyarullah serta perwakilan KTNA seluruh Indonesia.

“Komitmen ini harus kita gaungkan bersama dan bersama-sama kita gerakkan seluruh potensi di daerah,” ungkap Gubernur Isran Noor usai penandatanganan komitmen bersama di Universitas Negeri Padang, Jalan Profesor Dr Hamka, Kota Padang.

Penandatanganan komitmen bersama ini merupakan puncak acara temu wicara dan Workshop Adaptadi dan Mitigasi terhadap Antisipaai Perubahan Iklim dan Krisis Pangan Global , geberan Kementerian Pertanian dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, dalam rangkaian Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVI Tahun 2023, di Kota Padang.

Kegiatan yang diikuti perwakilan pesarta Penas dari seluruh Indonesia, dihadiri Menteri Pertanian Profesor Syahrul Yasin Limpo, Ketua KTNA Nasional HM Yadi Sofyan Noor dan Gubernur Sumatera Barat H Mahyeldi Ansyarullah.

Krisis pangan global menurut Gubernur, perlu diwaspadai tapi jangan ditakuti yang berlebihan, sebab Indonesia merupakan negara agraris dan hingga saat ini masih produktif.

Luas lahan darat Indonesia sebutnya, ada sekitar 30 persen, sedangkan kawasan perairan mencapai 70 persen, namun potensi kawasan-kawasan ini sangat produktif jika semua pihak fokus mengusahakannya.

“Kita kembangkan komoditi pangan lokal, juga program diversifikasi pangan harus semakin digalakkan. Saya yakin, insyaallah Indonesia mampu melewati masa-masa krisis global yang diingatkan FAO itu,” tegas Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Nasional ini.

Diakuinya, Perhiptani terus mendorong Pemerintah agar merealisasikan memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian, seperti satu desa potensi satu penyuluh.

“Sebab saat ini, saya akui jumlah penyuluh kita masih sedikit dan jauh dari cukup untuk satu desa satu penyuluh,” ungkapnya.

Tidak kalah pentingnya, lanjutnya, bagaimana pemangku kepentingan bidang pertanian menumbuhkembangkan dan menggerakkan petani millenial sebagai wujud regenerasi petani.

“Petani kita ni banyak yang sudah uzur, tua-tua meski semangatnya muda. Tapi, anak-anak muda kita harus didorong agar meneruskan usaha pertanian untuk ketahanan dan kemandirian pangan bangsa,” harapnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala BPPSDMP Profesor Dedi Nursyamsi, Staf Khusus Bidang Kebijakan Kementerian Pertanian Profesor Imam Mujahidin Fahmid, serta pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, serta Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.(mas)

BPSDM Kaltim Kirim Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi

SEMARANG – Sebanyak 40 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII utusan dari Pemkot Balikpapan, Pemkab  Paser, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Pemkab Kutai Barat dan Pemkab Kutai Kartanegara, berada di Kota Semarang untuk menimba ilmu / Studi Lapangan di lingkungan Pemkot Semarang, Jumat (9/6/2023)

Peserta yang tergabung dalam Angkatan VIII ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, melakukan pendalaman di Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan Kelompok kedua, melakukan pendalaman di Dinas Perhubungan.

Sebelum terjun ke lapangan, semua peserta diterima Walikota Semarang, yang diwakili Sekretaris Badan Kepegawaian Pendididikan dan Pelatihan (BKPP) di Kantor Walikota Semarang.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi selaku pimpinan rombongan menyampaikan bahwa maksud kedatangan peserta PKA adalah mempelajari kunci sukses kepemimpinan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Perhubungan.

Selain itu juga mempelajari inovasi apa yang dilakukan oleh kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai target/tujuan organisasi yang telah disepakati.

Sementara itu, Walikota Semarang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris BKPP Kota Semarang, Sutarni, menyampaikan bahwa bagi Pemerintah Kota Semarang, kunjungan studi lapangan ini adalah sebuah kehormatan untuk sharing sekaligus menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Kota Semarang.

Lebih lanjut, Walikota Semarang berharap melalui Studi PKA ini bisa menjadi masukan, sekaligus membuka ruang kolaborasi khususnya antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Berdasarkan penuturan Bere Ali, Widyaiswara Ahli Utama, yang mendampingi peserta ke Badan Ketahanan Pangan, menyampaikan, inovasi yang menarik untuk diadopsi di daerah adalah penyediaan lumbung pangan.

Lumbung Pangan tersebut hasil kerjasama dengan Bulog, Koperasi dan Takmir Masjid sebagai cadangan pangan, terutama untuk kebutuhan warga masyarakat yang tidak mampu.

Sementara itu, Jauhar Efendi,  Widyaiswara Ahli Utama yang mendampingi peserta Stula ke Dinas Perhubungan, ketika dihubungi wartawan menyampaikan, bahwa beberapa inovasi yang menarik untuk diadopsi antara lain penarikan retribusi parkir non-tunai.

Model ini melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu pengusaha aplikasi, perbankan, dan juru parkir konvensional yang sudah dilatih. Dari 800 titik parkir, saat ini sudah 500 titik parkir yang sudah dikerjasamakan.

Berdasarkan penjelasan Danang, Sekretaris Dishub Kota Semarang, pola pembagian penghasilan sebanyak 55% disetor ke Pemkot Kota Semarang sebagai Penghasilan Asli Daerah, 40% untuk para juru parkir, dan 5% untuk aplikator (pengusaha pengembang aplikasi).

Dengan pola kerjasama atau kemitraan seperti ini, Dishub mengklaim tidak ada dana yang dikeluarkan oleh Pemkot Semarang.

Lebih lanjut, Jauhar menambahkan, keberhasilan moda transportasi Trans Semarang, dengan 259 armadanya diklaim pihak Dishub mampu memindahkan penumpang sekitar 37 ribu orang per hari, sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk warga yang masih sekolah/kuliah, anak-anak dan lansia cukup bayar seribu rupiah per tujuan.

Hanya saja UPT Dishub, dalam hal ini Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang, menyampaikan, jangan membandingkan kinerja Dishub Kota Semarang dengan Jakarta, karena Pemprov Jakarta sudah mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi melalui JakLingko. (*)

« Previous Page — Next Page »