Wakil Gubernur Kaltim Ajak Masyarakat Hentikan Polusi Plastik

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Masjid Islamic Center Samarinda, Kamis (5/6/2025).

Kegiatan ini melibatkan Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji bersama jajaran Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat dengan mengusung tema Hentikan Polusi Plastik.

Seno Aji, mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah, terutama sampah plastik. Ia menekankan, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh lapisan masyarakat.

“Sepanjang selokan di Islamic Center ini penuh dengan botol plastik, sedotan, hingga bungkus pentol. Kelihatannya kecil, tapi kalau sudah menumpuk, selokan mampet dan banjir pun terjadi. Kalau sudah banjir, ujung-ujungnya pemerintah yang disalahkan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, termasuk saat berkendara atau berwisata.

“Kalau ada sampah di mobil, simpan dulu. Nanti kalau ketemu tempat sampah baru dibuang. Ini soal kesadaran bersama,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, Pemprov Kaltim tengah menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun pabrik daur ulang plastik di setiap kabupaten. Pabrik ini nantinya akan memproduksi kompos dan biji plastik yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang berguna seperti ember atau pot bunga.

“Kita juga ingin gunakan kendaraan pengangkut sampah berbasis listrik agar ramah lingkungan dan bisa menjangkau gang-gang kecil,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kaltim, Anwar Sanusi, menyampaikan, aksi bersih-bersih ini digelar serentak di dua lokasi, yakni Islamic Center dan Stadion Palaran. Seluruh elemen pemerintah, pelajar, serta komunitas peduli lingkungan turut terlibat.

“Kami juga akan menyediakan keranjang sampah khusus plastik yang transparan bertuliskan ‘Sedekah Sampah’. Nantinya sampah botol dan gelas plastik bisa disalurkan ke bank sampah untuk dikelola menjadi sumber ekonomi,” jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, termasuk menjadikan sisa makanan sebagai bahan budidaya maggot yang memiliki nilai ekonomi.

“Kami harap teman-teman media ikut membantu menyosialisasikan gerakan ini kepada masyarakat luas,” pungkasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemkab Kukar Siap Dukung Percepatan Pembentukan Wilayah IKN

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) siap mendukung program percepatan pembentukan wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Termasuk mendorong percepatan pembentukan wilayah delineasi IKN di Kabupaten Kukar yang terdapat 15 Kelurahan/desa yang terpotong delineasi IKN.

“Pada prinsipnya kita sudah membuat peraturan terkait hal ini, bahwa unsur pemerintah Kukar mengikuti proses ini dan mendorong percepatan program Otorita IKN,” kata Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Dafip Haryanto saat mengikuti kegiatan Rakor penegasan batas delineasi IKN di Kabupaten Kukar, di Aula Kantor Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, Rabu (4/6/25).

Seperti kesepakatan yang lalu bahwa OIKN agar melakukan sosialisasi kepada pemerintah Kelurahan/desa dan kecamatan yang masuk dalam batas delineasi IKN. Dimana terdapat 15 wilayah Kukar yang masuk dalam delineasi IKN dan sekarang melakukan penegasan batas wilayah delinaesi IKN di Kecamatan Loa Janan.

Terhadap 15 Desa/Kelurahan yang terpotong delineasi IKN terdapat Tiga desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya berada di dalam delineasi IKN yaitu Desa Tani Harapan, Kelurahan Teluk Dalam dan Kelurahan Dondang, sehingga penamaannya dapat digunakan oleh IKN.

“Untuk Desa Batuah yang terpotong delineasi IKN 60 persen, IKN dapat menggunakan nama Iain. Nama Desa Batuah tetap digunakan Oleh Kabupaten Kukar dengan wilayah 40 persen yang terbagi,” katanya.

Sementara dipaparkan oleh Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan OIKN Kuswanto menyebutkan, kunjungan bersama dengan Pemkab Kukar yang meliputi perangkat kelurahan/desa Wilayah di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kukar guna menegaskan kembali wilayah yang terpotong delineasi IKN. Terhadap 15 Desa/Kelurahan yang terpotong delineasi IKN Terdapat 8 desa/kelurahan yg seluruh penduduknya berada diluar delineasi IKN sehingga penamaan desa/kelurahannya dikembalikan ke Kabupaten Kukar. 8 Desa/Kelurahan tersebut yaitu, Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu, Desa Loa Duri Ilir, Desa Jonggon Desa, Desa Sungai Payang, Kelurahan Tamapole, Kelurahan Jawa, Kelurahan dan Desa Muara Kembang.

“Untuk tiga desa/kelurahan yang seluruh penduduknya berada di dalam delineasi IKN maka penamaan desa/kelurahannya dapat digunakan di IKN yaitu, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Jawa Pesisir dan Kelurahan Muara Jawa Tengah,” sebutnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar terhadap 15 Desa/Kelurahan terpotong yang masuk delineasi IKN akan dilakukan penataan desa/kelurahan yang masuk delineasi IKN.

Ia menyarankan terhadap Wilayah Kecamatan Muara Jawa yang wilayahnya hanya tersisa 2 (dua) kelurahan di Kabupaten Kukar untuk bergabung dengan Kecamatan Sanga Sanga. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar juga diminta untuk melakukan revisi dan pembentukan regulasi penegasan batas dan penataan wilayah kecamatan, desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing sebagai dampak dari adanya IKN.

Acara diakhiri dengan kunjungan bersama batas wilayah Kabupaten Kukar dan IKN. Turut hadir Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto, Kepala DPMD Kukar Arianto, Camat Loa Janan Heri Rusnadi, Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Stepanus Tung Liah, Kapolsek Loa Janan AKP Abdillah Dalimunthe, Danramil Loa Janan Kapten Inf Bahri Yus Mulyanto, Kades wilayah Loa Janan dan Pemerintahan desa Muara Jawa. (kk06/adv diskominfo kukar)

Pemprov Kaltim Janji Gandakan Dana CSR Tambang

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, selama 100 hari kerja, Pemprov telah menerima delapan laporan yang seluruhnya ditindak lanjuti. Saluran pelaporan publik berbasis kode QR juga sedang disiapkan untuk menjaring laporan dari masyarakat.

Ia juga menyampaikan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini didorong Pemprov ada peningkatan kontribusi dari perusahaan tambang. Saat ini besaran CSR hanya Rp1.000 per ton batu bara, menghasilkan Rp500 mili ar per tahun. Pemerintah berupaya menggandakan jumlah itu menjadi Rp2 ribu per ton.

“Jika target tercapai, anggarannya bisa mencapai Rp1 triliun setahun. Dana ini akan kami fokuskan untuk perbaikan sekolah, universitas, dan insentif untuk guru serta dosen,” ujarnya ketika menemui puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman dan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/6/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Dirinya sempat mengajak massa berdialog di ruang rapat kantor gubernur. Namun, mahasiswa menolak dan memilih duduk melingkar di halaman kantor di bawah terik matahari.

“Kami ingin berdiskusi di tempat terbuka, merasakan panas seperti yang dirasakan masyarakat Kaltim saat ini,” kata Maulana Presiden BEM.

Dalam pernyataannya, Seno menegaskan, program pendidikan gratis akan mulai diluncurkan pada Juni hingga Juli 2025 bagi mahasiswa semester satu. Program ini akan diperluas hingga semester delapan pada awal 2026 dan direncanakan berlaku hingga 2030.

“Kaltim menjadi provinsi pertama yang memulai program ini. Kami ingin mencetak SDM unggul yang bisa bersaing, termasuk dengan pendatang dari luar,” jelasnya.

Di bidang lingkungan, Seno mengakui rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Samarinda yang hanya 7%. Ia menyatakan komitmen Pemprov untuk mendorong pemerintah kota meningkatkan RTH guna mengurangi risiko banjir.

Isu hak masyarakat adat juga menjadi sorotan. Seno menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat adat tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk dalam kasus sengketa lahan di Muara Kate yang saat ini tengah dalam proses investigasi di tingkat kementerian.

“Kami sudah bersurat ke Menteri ESDM dan saat ini investigasi sedang berjalan. Kami akan kawal terus hingga pihak yang bersalah dihukum sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Presiden BEM KM Unmul, Maulana, menyampaikan lima tuntutan utama mahasiswa. Mereka mendesak pemerintah segera merealisasikan delapan program prioritas, menghentikan praktik tambang ilegal, menagih kewajiban corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan tambang, memperbaiki tata kelola lingkungan hidup, serta memenuhi hak-hak masyarakat adat.

“Aksi ini bukan untuk mencari panggung, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral kami terhadap kondisi Kaltim hari ini. Jangan sampai janji politik hanya menjadi hiasan di baliho kampanye,” ujarnya.  (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Petakan 108 Tambang Ilegal di Kaltim

SAMARINDA – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto menyebut pihaknya telah memetakan 108 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Kaltim. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai usai mendampingi Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menerima massa aksi mahasiswa BEM KM Universitas Mulawarman di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/6/25).

Bambang menjelaskan, kewenangan penindakan tambang ilegal bukan sepenuhnya berada di tangan dinas ESDM. Ia menegaskan, tambang ilegal merupakan ranah pidana yang menjadi wewenang aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Tambang ilegal itu ranah pidana, jadi untuk penindakannya kami harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah kasus, seperti di wilayah Marangkayu dan Bontang. Titik di Marangkayu, menurutnya, saat ini berada dalam status “off” atau tidak beroperasi. Namun jika ada aktivitas yang mencurigakan, tim dari ESDM akan turun bersama aparat. Di Bontang, penindakan berhasil dilakukan setelah adanya sorotan media yang kemudian direspons oleh aparat kepolisian.

“Kami tahu titik-titiknya, tapi penindakan tidak bisa sembarangan. Harus ada bukti tindakan langsung di lapangan, karena ini ranah pidana dan harus ada tangkap tangan,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa soal transparansi dan partisipasi publik dalam pelaporan tambang ilegal, Bambang menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah membuka kanal pengaduan yang bisa diakses masyarakat melalui situs resmi Dinas ESDM Kaltim.

“Kanal pengaduan sudah tersedia. Masyarakat bisa langsung lapor, dan itu langsung kami tindak lanjuti. Bahkan ada laporan yang masuk dari luar Kaltim, seperti dari Sumatera Utara dan lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Saat ini, setidaknya tiga kasus tambang ilegal yang dilaporkan masyarakat telah masuk ke ranah hukum.

“Kami terbuka. Yang penting ada data, koordinat, atau bukti aktivitas. Sisanya akan kami teruskan ke pihak berwenang,” tegasnya.

Dengan penguatan kanal pelaporan dan sinergi dengan penegak hukum, Pemprov Kaltim berharap bisa mempersempit ruang gerak tambang ilegal yang selama ini merugikan lingkungan dan masyarakat. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Dorong Pendidikan Lokal Tembus Kancah Global Lewat Kurikulum Internasional

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah berupaya meningkatkan daya saing pendidikan daerah melalui penjajakan kerja sama dengan lembaga pendidikan global, Cambridge University Press and Assessment. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah menengah atas (SMA) unggulan di Kaltim agar mampu bersaing di tingkat internasional.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk membuka akses terhadap kurikulum internasional, dengan harapan dapat memperluas peluang siswa Kaltim melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

“Kami ingin mendorong sekolah-sekolah unggulan agar memiliki akses terhadap kurikulum internasional. Salah satu targetnya adalah agar lulusan bisa langsung menembus perguruan tinggi di luar negeri,” ujar Seno Aji, Selasa (3/6/25).

Sebagai bagian dari rencana kerja sama, Cambridge menawarkan model pembelajaran yang mengedepankan penggunaan bahasa Inggris untuk mata pelajaran inti, serta mengadopsi struktur kurikulum yang digunakan di berbagai negara maju. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong percepatan transformasi kualitas pendidikan, khususnya di luar Pulau Jawa.

Ia menyebut, keberhasilan beberapa SMA negeri di Jawa dalam mengadopsi pendekatan serupa menjadi inspirasi bagi Pemprov Kaltim. Menurutnya, keberhasilan siswa dari sekolah negeri di Jawa menembus kampus-kampus internasional menunjukkan bahwa peluang yang sama juga terbuka bagi Kaltim.

“Di Jawa, kita bisa lihat dampaknya. Ada siswa dari sekolah negeri yang bisa lanjut ke universitas luar negeri. Jadi bukan hal mustahil untuk kita di Kaltim,” ungkapnya.

Tiga sekolah telah diidentifikasi sebagai kandidat pilot project, yakni SMA 10 Samarinda, SMA 3 Tenggarong, dan SMA 2 Sangatta. Namun, pelaksanaan program ini akan disesuaikan dengan kesiapan anggaran dan tanggapan masing-masing sekolah terhadap rencana tersebut.

“Kalau memang anggaran belum memungkinkan untuk semua, kami bisa mulai dari satu sekolah terlebih dahulu. Kita lihat dulu efektivitasnya, baru nanti kita perluas,” jelas Seno.

Pemprov Kaltim menargetkan agar program ini tidak hanya meningkatkan kualitas lulusan, tetapi juga membentuk ekosistem pendidikan yang terbuka terhadap perkembangan global tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing sumber daya manusia Kaltim di tengah perkembangan era industri dan digitalisasi. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »