Kaltim Mantapkan Langkah Menuju Swasembada

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memfokuskan perhatian pada penguatan sektor pertanian sebagai upaya mencapai target swasembada beras pada tahun 2026. Berbagai tantangan, terutama cuaca ekstrem yang kerap mengganggu siklus tanam, menjadi alasan utama pentingnya pembenahan infrastruktur pertanian, terutama irigasi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan, pemenuhan kebutuhan beras secara mandiri menjadi bagian penting dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kita tetap sejalan dengan arahan Presiden. Di Kaltim, tahun depan harus sudah mulai swasembada beras. Semua OPD terkait sudah saya minta untuk bekerja maksimal sesuai instruksi Menteri Pertanian,” ujarnya, Selasa (3/6/25).

Untuk mendukung target tersebut, langkah antisipatif mulai diterapkan. Salah satunya dengan menata ulang sistem pengairan yang dinilai menjadi kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau panjang maupun curah hujan yang tidak menentu.

“Solusinya kami mulai dari pembenahan pengairan. Irigasi yang baik pasti akan meningkatkan hasil panen. Di musim kemarau pun, kami siapkan pompa air dan tempatkan sawah-sawah dekat sungai besar agar tetap bisa diairi,” jelasnya.

Seno menyebut, produktivitas menjadi fokus utama pemerintah daerah. Jika sebelumnya hasil panen padi hanya berkisar 250 ribu ton per tahun, maka target panen mendatang ditingkatkan menjadi 300 hingga 350 ribu ton per tahun.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan sungai besar untuk sistem irigasi dan penggunaan pompa air secara optimal akan menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, bahkan saat kondisi cuaca tidak mendukung.

“Kami pastikan tidak ada lahan pertanian yang gagal panen hanya karena kekeringan. Sungai besar tetap mengalir, dan pompa-pompa akan kami optimalkan untuk menjangkau sawah-sawah yang jauh dari sumber air,” tambahnya.

Seiring upaya lokal tersebut, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pusat juga terus dilakukan, guna menjamin tersedianya dukungan teknis dan logistik untuk memperkuat sektor pertanian. Dalam jangka panjang, Pemprov Kaltim berharap tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga berkontribusi sebagai lumbung pangan alternatif bagi kawasan timur Indonesia.

Menurutnya, sejauh ini produksi padi nasional telah mencapai 3,8 juta ton, bahkan sebagian telah diekspor. Namun ia menilai penting bagi Kaltim untuk tidak terus bergantung pada pasokan luar daerah. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pancasila Pedoman Nyata dalam Kebijakan Pembangunan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta tidak menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebatas seremonial, tetapi menjadikannya sebagai momen memperkuat komitmen ideologis dalam setiap kebijakan dan langkah pembangunan. Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 digelar di GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda. Minggu (1/6/2025).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Sufian Agus, bertindak sebagai inspektur upacara saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi mengatakan, Pancasila bukan sekadar dokumen historis, melainkan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu,” terangnya.

Ia menjelaskan, setiap sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip untuk membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Nilai-nilai Pancasila, menurut amanat tersebut, harus menjadi fondasi dalam pembangunan, bukan sekadar slogan. Kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dari Pancasila justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan dehumanisasi.

“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” tegasnya.

Penekanan ini menjadi catatan penting bagi jajaran Pemprov Kaltim agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Upacara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga, serta pimpinan organisasi masyarakat. (yud/adv diskominfo kaltim)

Ribuan Warga Kaltim Rasakan Manfaat Kesehatan Gratis

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang belum memiliki jaminan kesehatan. Melalui program Gratispol, jaminan kesehatan gratis yang diluncurkan sejak Februari 2025, ribuan warga kini mulai merasakan manfaatnya.

Program ini hadir sebagai solusi konkret atas celah dalam sistem perlindungan kesehatan nasional, khususnya bagi mereka yang tidak masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan — seperti pelaku UMKM, pekerja sektor informal, hingga warga yang sebelumnya dikeluarkan dari sistem jaminan kesehatan nasional.

“Program ini sudah berjalan sejak Februari, dan saat ini sekitar 5.000 orang sudah ter-cover. Program ini khusus untuk masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, termasuk mereka yang sebelumnya dikeluarkan dari kepesertaan BPJS,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, Minggu (1/6/2025).

Gratispol difokuskan untuk membiayai layanan kesehatan di seluruh rumah sakit milik Pemprov Kaltim. Jaya menambahkan, pelayanan rumah sakit yang masuk dalam program ini juga berjalan dengan baik.

Masyarakat pun tidak dipersulit dalam proses pendaftaran.

“Syaratnya hanya ber-KTP Kaltim. Cukup datang ke Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Dinas Kesehatan Kaltim juga menekankan, Gratispol tidak menanggung warga yang telah tercover perusahaan atau terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Yang sudah dicover perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Kita tidak membiayai yang sudah aktif di BPJS, karena itu menjadi tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.

Pemprov juga mengingatkan masyarakat untuk berani melapor jika ada perusahaan yang lalai menjalankan kewajiban jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

“Kalau ada perusahaan yang tidak mau membiayai, laporkan ke kami. Karena yang ditanggung program ini adalah masyarakat umum yang tidak memiliki perlindungan kesehatan,” tambahnya.

Dengan program ini, Pemprov Kaltim ingin memastikan, tidak ada warga yang terabaikan dalam urusan kesehatan.

“Harapannya semua masyarakat dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, dan tidak ada lagi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Konsisten Wujudkan Pemerataan Pendidikan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang tergolong sulit dijangkau secara geografis. Langkah ini menjadi sorotan karena menyangkut kesiapan daerah dalam menyambut peran strategis Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah daerah dituntut konsisten dalam menjalankan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pendidikan. Penegasan itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, yang menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan tanpa diskriminasi wilayah.

“Tidak ada kompromi dalam hal kualitas pendidikan. Daerah terpencil pun berhak atas fasilitas belajar yang layak, lingkungan yang mendukung, serta guru yang berkualitas,” ujar Rahmat kepada wartawan, Sabtu (31/5/25).

Dalam konteks pembangunan yang merata, Pemprov Kaltim diharapkan tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan, tetapi juga serius menangani ketimpangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah telah mengalokasikan program untuk rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana-prasarana, dan pemenuhan tenaga pendidik. Namun, realisasi di lapangan masih memerlukan pengawasan dan evaluasi berkala.

Ia menambahkan, upaya pemerataan pendidikan harus menyentuh aspek lebih luas, tidak semata pada pembangunan fisik. Ia menyoroti pentingnya lingkungan belajar yang bersih dan nyaman, serta partisipasi aktif siswa dalam menyampaikan aspirasinya.

“Anak-anak kita di pedalaman harus merasakan bahwa negara hadir. Pendidikan adalah fondasi masa depan Kaltim, dan kita harus memastikannya kokoh sejak sekarang,” tegasnya.

Komitmen ini juga diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu mengelola pembangunan IKN. Pemerintah mengakui bahwa infrastruktur tidak akan berarti tanpa kesiapan manusia yang akan menjalankan fungsinya.

Dengan mengedepankan pendekatan pemerataan, Pemprov Kaltim menyatakan tekad untuk menghapus kesenjangan antara daerah dan kota. Pemerintah daerah didorong tidak lagi berpikir secara sentralistik, melainkan menyusun kebijakan yang benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kita ingin Kaltim tumbuh bersama, dari pusat kota hingga desa-desa terpencil. Pendidikan adalah jembatan menuju kesetaraan itu,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Tingkatkan Disiplin ASN Melalui Kebijakan Jam Kerja

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dengan menerbitkan kebijakan baru terkait jam kerja aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov dalam mendorong kedisiplinan dan profesionalisme ASN, yang selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan publik.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 000.8/3/1288/B.ORG – TU/2025 dan resmi diberlakukan mulai 1 Juni 2025.

Melalui penyesuaian jam kerja, Pemprov Kaltim menargetkan terciptanya budaya kerja yang lebih tertib dan efisien. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penataan administratif, melainkan bagian dari reformasi internal birokrasi.

“Penyesuaian ini diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan yang lebih baik serta mendorong peningkatan kinerja ASN dalam melayani publik,” ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Sabtu (31/5/25).

Penyesuaian ini disesuaikan dengan pola kerja masing-masing instansi. Untuk instansi dengan sistem lima hari kerja, ASN akan bekerja mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WITA dari Senin hingga Kamis, dan hingga pukul 11.00 WITA pada Jumat. Sementara bagi instansi pelayanan publik yang beroperasi enam hari kerja, jam kerja dimulai pukul 07.30 hingga 15.00 WITA, dengan penyesuaian pada hari Jumat dan Sabtu.

Adapun unit kerja yang menerapkan sistem shift diberikan fleksibilitas pengaturan oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing. Kendati begitu, durasi kerja ASN tetap mengacu pada ketentuan nasional, yakni 37 jam 30 menit per pekan.

Kebijakan ini juga menjangkau perwakilan Pemprov Kaltim di Jakarta, dengan penyesuaian jam kerja berdasarkan kebutuhan lokal ibu kota.

Pemprov berharap, dengan penerapan aturan ini, reformasi birokrasi tidak hanya menyentuh sisi struktural, tetapi juga mampu mengubah pola pikir dan etos kerja ASN di lapangan.

“Semua ASN diharapkan dapat menaati aturan yang baru ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »