Sekda Kutai Barat Pimpin Persiapan Tuan Rumah Gelar Teknologi Tepat Guna XII Kaltim

KUTAI BARAT – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat, Erik Victory, memimpin rapat koordinasi pemantapan persiapan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XII Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang akan digelar pada 20–23 Juli 2026. Rapat berlangsung di Ruang Diklat Lantai 3 Kantor Bupati Kutai Barat, Rabu (15/7/2026).

Rapat diikuti oleh seluruh panitia dan perangkat daerah terkait guna memastikan seluruh aspek penyelenggaraan berjalan optimal, mulai dari pengamanan, transportasi, akomodasi hingga kesiapan rangkaian acara.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, pengamanan akan melibatkan 60 personel Polres Kutai Barat, 40 personel Satpol PP, serta 30 personel Dinas Perhubungan yang akan bertugas mengatur lalu lintas dan mobilitas peserta selama pelaksanaan TTG.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat, FX. Sumardi, menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata siap mendukung penuh suksesnya pelaksanaan TTG. Berbagai atraksi budaya daerah telah dipersiapkan untuk menyambut para tamu, di antaranya pertunjukan tarian daerah serta lagu Rijoq sebagai bagian dari promosi budaya Kutai Barat.

Dalam arahannya, Sekda Erik Victory meminta seluruh panitia bekerja maksimal, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menyelesaikan setiap persiapan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia menekankan bahwa Gelar TTG merupakan momentum penting untuk menunjukkan kesiapan Kutai Barat sebagai tuan rumah sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

“Jangan ada pekerjaan yang ditunda. Seluruh seksi harus saling berkoordinasi, memastikan setiap kebutuhan peserta terpenuhi, sehingga pelaksanaan Gelar TTG XII berjalan lancar, aman, tertib, dan memberikan kesan terbaik bagi para tamu yang datang ke Kutai Barat,” tegas Erik Victory.

Sekda juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjaga kekompakan dan terus melakukan evaluasi terhadap setiap perkembangan persiapan hingga hari pelaksanaan, sehingga tidak ada kendala yang dapat menghambat suksesnya agenda tingkat provinsi tersebut. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

Potensi Perikanan Muara Beloan Bersinar Saat Musim Bangai

SENDAWAR – Musim panen ikan atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai bangai kembali membawa berkah bagi warga Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat. Melimpahnya hasil tangkapan ikan air tawar tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Saat musim bangai berlangsung, berbagai jenis ikan air tawar seperti biawan, lais, baung, patin, hingga toman mudah diperoleh. Hasil tangkapan kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kutai Barat, bahkan hingga ke kabupaten tetangga, sehingga memberikan nilai ekonomi yang cukup besar bagi para nelayan.

Tidak hanya nelayan yang merasakan manfaatnya, musim bangai juga berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat lainnya. Pedagang ikan, penyedia jasa transportasi sungai dan darat, hingga pelaku usaha pengolahan ikan ikut memperoleh tambahan pendapatan. Perputaran uang di kampung meningkat seiring tingginya permintaan hasil perikanan selama musim panen.

Di sisi sosial, musim bangai menjadi momentum yang memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan warga. Masyarakat saling membantu dalam proses penangkapan, pengangkutan, hingga pemasaran hasil tangkapan. Tradisi tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Muara Beloan.

Saat ditemui Rabu (15/07/2026), Petinggi Kampung Muara Beloan, Rudy Suhartono, mengatakan potensi perikanan yang dimiliki wilayahnya merupakan aset besar yang harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.

“Musim bangai menjadi bukti bahwa Muara Beloan memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Potensi ini bukan hanya memberikan penghasilan bagi para nelayan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas. Banyak sektor usaha yang ikut tumbuh ketika musim panen ikan berlangsung,” ujarnya.

Menurut Rudy, pemerintah kampung berkomitmen menjaga kelestarian sumber daya perikanan agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang.

“Kami ingin Muara Beloan tidak hanya dikenal karena musim bangainya, tetapi juga menjadi sentra perikanan air tawar yang mampu menopang perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, potensi ini dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

Ia berharap dukungan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pemasaran, hingga pembinaan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan terus diperkuat. Dengan demikian, potensi perikanan Kampung Muara Beloan dapat berkembang menjadi sektor unggulan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Kutai Barat.

Pada kesempatan yang sama, salah seorang warga Muara Beloan, Debi, mengatakan musim bangai merupakan momen yang selalu dinantikan masyarakat. Menurutnya, musim panen ikan tersebut umumnya berlangsung sekitar setengah bulan, tergantung kondisi cuaca dan tinggi rendahnya debit air.

“Kalau musim bangai biasanya sekitar setengah bulan. Selama itu hasil tangkapan ikan cukup melimpah, sehingga banyak warga turun mencari ikan. Hasilnya bisa dijual ke pengepul maupun langsung ke pasar, sehingga pendapatan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya. (Yan/Adv/Diskominfokubar)

Dinas Pertanian Kutai Barat Perkuat Legalitas Kelompok Tani

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pertanian terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan petani. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memfasilitasi penerbitan akta notaris bagi kelompok tani sebagai dasar legalitas organisasi sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lapangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Serah Terima Akta Notaris Kelompok Tani yang berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Rabu (15/7/2026).

Akta notaris secara simbolis diserahkan kepada perwakilan tiga kelompok tani sebagai representasi dari 47 kelompok tani yang menerima fasilitasi pembuatan akta notaris pada Tahun Anggaran 2026.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Stepanus A. Samson, mengatakan bahwa fasilitasi akta notaris merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok tani.

Menurutnya, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal formal, tetapi juga menjadi fondasi bagi kelompok tani untuk mengembangkan tata kelola organisasi yang lebih baik, profesional, dan akuntabel.

Legalitas tersebut juga membuka peluang lebih besar bagi kelompok tani dalam mengakses berbagai program pemerintah, bantuan pembiayaan, hingga menjalin kemitraan usaha.

“Kami mengajak kelompok tani yang hingga saat ini belum memiliki akta notaris agar dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada Dinas Pertanian. Kami akan terus mendorong agar semakin banyak kelompok tani memiliki legalitas hukum sehingga mampu berkembang menjadi kelembagaan petani yang mandiri, profesional, dan berdaya saing,” ujar Stepanus.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Muhammad Firdaus, menjelaskan bahwa program fasilitasi akta notaris merupakan bagian dari pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan melalui Bidang Penyuluhan.

Ia mengungkapkan, sejak tahun 2022 hingga 2026, Dinas Pertanian telah memfasilitasi penerbitan akta notaris bagi 319 kelompok tani, atau sekitar 30 persen dari total kelompok tani yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Dinas Pertanian menargetkan cakupan fasilitasi tersebut terus meningkat hingga mencapai sekitar 80 persen kelompok tani. Target tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya kelembagaan petani yang semakin kuat, tertib administrasi, dan siap menghadapi tantangan pembangunan sektor pertanian yang semakin dinamis.

Dengan legalitas yang dimiliki, kelompok tani diharapkan lebih mudah memperoleh akses terhadap program pemberdayaan, pembiayaan, bantuan pemerintah, maupun kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggotanya.

Melalui program ini, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan petani sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.(Ars/Adv-DiskominfoKubar)

Pemkab Kutai Barat Perkuat Pengawasan Angkutan Kendaraan

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat menegaskan komitmennya dalam menertibkan operasional angkutan kendaraan sebagai upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Sosialisasi Penertiban dan Normalisasi Operasional Angkutan Kendaraan yang digelar secara virtual melalui Zoom di Ruang Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan dipimpin Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (Asisten II) Setkab Kutai Barat, Ali Sadikin, mewakili Bupati Kutai Barat, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursandy.

Rapat tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, serta sejumlah instansi terkait, di antaranya Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Samarinda, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kalimantan Timur.

Membacakan sambutan Bupati Kutai Barat, Ali Sadikin menegaskan bahwa kebijakan penertiban dan normalisasi kendaraan bukan bertujuan menghambat aktivitas dunia usaha, melainkan menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen penuh untuk menegakkan aturan yang berlaku. Sosialisasi ini bukan untuk membatasi aktivitas ekonomi atau dunia usaha, melainkan menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan mengutamakan keselamatan,” ujar Ali Sadikin.

Menurutnya, kendaraan angkutan yang beroperasi tidak sesuai spesifikasi teknis, baik dari sisi dimensi maupun kapasitas muatan, berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan jalan dan jembatan. Oleh karena itu, seluruh pemilik kendaraan dan pelaku usaha diminta segera melakukan normalisasi kendaraan dengan mengembalikan dimensi serta kapasitas angkut sesuai standar uji tipe yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan Dinas Perhubungan bersama aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan di lapangan secara humanis, profesional, dan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan.

Ali Sadikin menekankan, keberhasilan penataan operasional angkutan kendaraan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga dunia usaha. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

“Mari kita jadikan momentum sosialisasi ini sebagai titik awal penataan transportasi angkutan yang lebih tertib, aman, dan selamat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama,” pesannya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap seluruh perusahaan dan pemilik kendaraan angkutan dapat segera menyesuaikan operasional kendaraannya dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi kerusakan infrastruktur, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

Sebanyak 183 Mahasiswa KKN Kolaborasi Siap Mengabdi di Kutai Barat

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara resmi menerima 183 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi Tahun 2026 yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat selama 41 hari, mulai 13 Juli hingga 22 Agustus 2026, di 18 kampung dan 1 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan. Prosesi penerimaan dipimpin Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Selasa(14/7).

Nanang Adriani menyampaikan KKN merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, melalui KKN Kolaborasi, mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, serta pendampingan yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan kampung.

“Melalui KKN Kolaborasi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi, inovasi, serta pendampingan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan potensi lokal, dan mendukung pembangunan kampung,” ujar Nanang.

Ia menjelaskan, tema KKN tahun ini, “Sinergitas Kampus Berdampak dalam Meningkatkan Indeks Desa Mendukung Pencapaian SDGs”, sangat sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mempercepat pembangunan desa secara berkelanjutan.

Wabup juga mengingatkan seluruh mahasiswa agar menjaga nama baik almamater selama berada di tengah masyarakat, menghormati adat istiadat dan budaya lokal, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kampung dan seluruh elemen masyarakat.

“KKN bukan hanya tempat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga menjadi ruang belajar untuk memahami kehidupan masyarakat secara langsung. Jadikan kesempatan ini sebagai wadah mengabdi, belajar, dan membangun kepedulian sosial,” pesannya.

Nanang berharap kehadiran mahasiswa dapat menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mendorong pembangunan yang lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMPK) Kutai Barat, Erlinsiana menyampaikan tahun ini Pemkab Kutai Barat menerima 183 mahasiswa Universitas Mulawarman yang berasal dari 11 fakultas, terdiri atas 69 mahasiswa laki-laki dan 114 mahasiswa perempuan.

Mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Farmasi, Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kehutanan dan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pertanian, serta Teknik.

Mereka akan ditempatkan di 18 kampung dan 1 kelurahan pada delapan kecamatan, yakni Kecamatan Barong Tongkok, Bongan, Damai, Melak, Sekolaq Darat, Mook Manaar Bulatn, serta wilayah lainnya yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengabdian.

Erlinsiana menjelaskan, selama pelaksanaan KKN mahasiswa diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah kampung melalui berbagai program prioritas, mulai dari penataan administrasi pemerintahan kampung, pemutakhiran profil kampung, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, hingga pendampingan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Selain itu, mahasiswa juga diharapkan aktif berkolaborasi dengan PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), RT, hingga lembaga adat agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Panitia KKN Kolaborasi Tahun 2026, Alamsyah, Ph.D, menjelaskan bahwa program KKN Kolaborasi merupakan pilot project yang diinisiasi bersama delapan perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

Meskipun tahun ini peserta yang diterjunkan di Kutai Barat masih didominasi mahasiswa Universitas Mulawarman karena perbedaan kalender akademik perguruan tinggi mitra, ke depan diharapkan semakin banyak kampus yang dapat bergabung sehingga kolaborasi menjadi lebih luas.

Menurut Alamsyah, seluruh mahasiswa telah mendapatkan pembekalan intensif selama satu minggu yang melibatkan Kementerian Desa serta berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dosen pembimbing lapangan.

Pembekalan tersebut bertujuan agar program kerja mahasiswa selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kami berharap kehadiran mahasiswa benar-benar memberikan nilai manfaat bagi desa tempat mereka mengabdi serta mampu mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah,” tuturnya.

Melalui KKN Kolaborasi 2026 ini, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mempercepat pembangunan kampung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kutai Barat. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

« Previous Page — Next Page »