Perpustakaan SMAN 1 Sangatta Utara Menuju Akreditasi A Nasional

SANGATTA – Perpustakaan SMA Negeri 1 Sangatta Utara kini berakreditasi B nasional yang sedang menuju akreditasi A nasional. Ini merupakan prestasi luar biasa dari perpustakaan sekolah yang berada di sebuah kabupaten.

Banyak prestasi yang diraih perpustakaan ini. Menurut Kepala Perpustakaan SMKN 1 Sangatta Utara Novi Riyanawati, mereka pernah meraih juara 3 tingkat provinsi Kaltim yang diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) Provinsi Kaltim tahun 2018 lalu (Badan Perpustakaan Kaltim dulu).

“Prestasi ini juga tidak terlepas dari para pendahulu sebelum. Tapi menjadi tantangan bagi kita untuk terus berinovasi menyulap perpustakaan sekolah ini menjadi lebih baik dan sesuai standarnya. Berbagai prestasi yang telah diraih termasuk dengan memperoleh akreditasi B nasional merupakan sebuah capaian yang patut diapresiasi. Mendapatkan akreditasi ini sangat sulit, banyak kriteria dari Perpustakaan Nasional,” kata Novi.

Lebih rinci ditambahkan Pustakawati SMAN 1 Sangatta Utara Raviona Anesa,  Perpustakaan SMAN 1 Sangatta Utara meraih akreditasi B dari Perpustakaan Nasional RI sejak tahun 2021 lalu. “Perpustakaan Sekolah kami sudah menyandang akreditasi B sejak 2021, dimasa pandemi COVID-19,” terangnya.

Dijelaskannya, akreditasi yang dicapai itu tak mudah, banyak persyaratan yang harus dilengkapi untuk melewati seleksi. Syarat yang paling mendominasi yakni koleksi buku yang lengkap dari berbagai judul dan sesuai syarat. “Misalnya 1000 judul buku dari buku fiksi dan non fiksi, kemudian beberapa berkas administrasi yang harus dilengkapi. Juga beberapa kegiatan-kegiatan yang aktif di perpustakaan,” urainya.

Menurutnya setelah mendapatkan akreditasi ini, pihaknya lantas tak berpuas diri. Namun bakal terus menggenjot kegiatan-kegiatan yang mengaitkan dengan perpustakaan. Agar tercapai tujuan untuk menyandang akreditasi A.

Namun dibalik masih membutuhkan bantuan buku seiring pemustaka semakin banyak termasuk mahasiswa STIPER dan STAIS, ia mengaku optimis akreditasi A nasional bisa diwujudkan.

Dikemukakan pula bahwa  Perpustakaan SMAN 1 Sangatta Utara ini telah memiliki BI Corner SMANSA. Melalui BI Corner ini mendapatkan bantuan berupa perpustakaan mini satu paket sofa, komputer. BI Corner merupakan pojok baca sebagai sarana edukasi sebagai upaya untuk mengenalkan kebijakan BI kepada publik. Pemberian BI Corner ini sebagai bentuk perhatian dan apresiasi terhadap perpustakaan yang berprestasi. (adv-dpk kaltim)

Joni Siap Perjuangkan Renovasi Masjid di Tebangan Lembak, Bengalon

SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Jalan eks Logging KM 10, Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon.

Kunjungan tersebut dilakukan politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, dalam rangka survei lokasi untuk renovasi Masjid Baiturrahim yang telah lama diusulkan oleh warga setempat. Ketika melakukan pertemuan dengan pengurus masjid, Joni menyampaikan rasa syukur karena bisa menyempatkan hadir dan mendengarkan usulan warga mengenai renovasi masjid.

Ia berharap usulan tersebut dapat segera terealisasi melalui dana aspirasi DPRD. “Mudah-mudahan secepatnya kita dapat melaksanakan rehabilitasi atap masjid ini, dan semoga hasil dari aspirasi kami dapat bermanfaat bagi masyarakat di sini,” beber Joni

Respon atas kunjungan Ketua DPRD ini pun sangat positif. Imam Masjid Baiturrahim, Heri Heriawan, mengucapkan terima kasih kepada Joni dan anggota dewan yang telah mendengarkan usulan warga terkait renovasi masjid.

“Dengan senang hati kami menyambut baik pelayanan aspirasi dari Bapak Joni, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya,” ucap Heriawan.

Sebagai pengurus masjid, Heriawan juga berharap agar renovasi dapat segera dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerja keras yang telah dilakukan wakil rakyat tersebut.

Renovasi Masjid Baiturrahim ini diharapkan dapat memberikan peningkatan fasilitas yang lebih baik bagi warga setempat untuk menjalankan ibadah. Dengan adanya dukungan dari DPRD melalui dana aspirasi, diharapkan proyek renovasi ini dapat segera dimulai dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

DPRD Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendengarkan dan melayani aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup warga. Kunjungan Joni dan rencana renovasi Masjid Baiturrahim merupakan contoh nyata dari komitmen tersebut, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih baik lagi. (adv)

Basti Minta Baliho Tak Berizin Segera Ditertibkan

SANGATTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim yang menyoroti terkait adanya penertiban Baliho dan rekalme yang tak memiliki izin resmi, memperoleh tanggapan serius kalangan aggota DPRD Kutim. Sebab, selain menyalahi aturan, juga dinilai mengurangi estetika atau kurang nyaman dipandang mata.

“Memang BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ada menyoroti terkait baliho atau reklame yang ada di media jalan. Atau ada juga yang tak memiliki izin resmi, supaya segera ditertibkan,” kata anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi, Jumat (14/7/2023).

Terkiat hal itu, Basti, panggilan akrab politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta kepada jajaran Satpol PP untuk segera menertibkan baliho yang tak memiliki izin resmi. Selain itu, juga baliho atau reklame yang ada di median jalan, bisa juga ditertibkan.

Pihaknya juga meminta kepada Bependa (Badan Pendapatan Daerah) untuk berkordinasi dengan Astpol PP, mana saja baliho atau reklame yang tak berizin. Sehingga Satpol PP bisa secepatnya bergerak untuk melakukan penertiban.

“Apalagi sudah memperoleh sorotan BPK, sudah selayaknya cepat diambi tindakan tegas. Jangan sampai berlarut-larut, sehingga akan menjadi preseden buruk bagi Kutim,” ujar Basti.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PUPR) nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, terdapat ketentuan yang melarang konstruksi bangunan iklan dan media informasi, seperti portal atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan dan hanya ditujukan untuk keperluan iklan dan media informasi.

“Memang yang ada baliho-baliho di median jalan akan kita tertibkan, tidak peduli siapa yang punya itu, yang tidak punya izin turunkan,” ungkapnya.

Pihaknya menekankan pentingnya penegakan hukum dan penertiban terhadap reklame atau baliho ilegal yang melanggar aturan tersebut. Satpol PP diharapkan bertindak tegas dalam melakukan pengawasan dan menertibkan reklame yang tidak memiliki izin resmi atau melanggar ketentuan yang berlaku. (adv)

Joni Bantu Pupuk Kepada Poktan Cahaya Baru Bengalon

SANGATTA – Kelangkaan pupuk dan tingginya harga pupuk di kalangan petani, memperoleh tanggapan Ketua DPRD Kutim H Joni. Guna meringankan beban petani tersebut, khususnya di Desa Sekereat, Kecamatan Bengalon, ia membantu pupuk kepada kelompok tani.

Ketika melakukan kunjungan kerja ke Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon beberapa waktu lalu, Joni memberikan bantuan pupuk kepada Kelompok Tani (Poktan) Cahaya Baru. Bantuan itu diterima Ketua Kelompok Tani Cahaya Baru Muhamamd Kasim.

“Keresahan petani ada saat padi atau hasil bumi lainnya masuk proses pemupukkan, lantaran langka dan harganya tinggi. Tentunya hal itu memengaruhi kualitas hasil panen mereka. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita khususnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga legislatif,” ungkap Joni.

Joni menuturkan bahwa pupuk saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar para petani, harganya mulai melonjak sampai kelangkaan di pasaran. Sehingga sebagian besar petani mengeluhkan kondisi seperti ut.

Dirinya berharap dengan adanya bantuan pupuk tersebut bisa bermanfaat bagi para petani, dan sedikit meringankan bagi petani itu sendiri. Sehingga hasil panennya bisa semakin melimpah ke depannya.

“Melalui aspirasi ini, bisa menambah hasil panen petani serta berimbas pada finansial yang akan didapat kemudian setelah panen. Jangan lihat dari jumlahnya, semoga ke depanya program ini terus bergulir,” ucap Joni.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Cahaya Baru Muhammad Kasim menyampaikan rasa terima kasih dan berharap kedepannya Ketua DPRD Kutim maupun anggota DPRD Kutim yang lain memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam bidang pertanian, khususnya Kelompok Tani Cahaya Baru.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan sekaligus bantuan pupuk yang telah diberikan, semoga nantinya bisa meningkatkan hasil panen kami dan bantuan ini memang sudah lama kita harapkan,” pungkasnya. (adv)

Asti Sambut Baik Disahkannya Perda Perlindungan Perempuan

SANGATTA – Wakil Ketua I  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Asti Mazar, menyambut baik langkah dan pengesahan Raperda Perlindungan Perempuan menjadi Perda. Sebab, Perda tersebut dinilai akan melindukungi dan memberikan rasa aman bagi kaum hawa.

Menjadi salah satu pucuk pimpinan di lembaga DPRD, Asti Mazar mengaku peran serta dorongan dari masyarakat khususnya ibu-ibu terhadap pengesahan Perda ini sangat tinggi.

Menurut politisi partai Golkar itu, Perda ini tentu sangat positif dan membahagiakan terlebih dalam melindungi hak-hak perempuan yang dinilainya masih terjadi diskriminasi, sehingga Perda ini menjadi payung hukum perempuan di Kutim untuk membela hak dan kebebasan.

“Sebagai salah satu perwakilan perempuan di DPRD, tentu saya menyambut baik. Saya pikir Perda ini sangat dinantikan bagi kaum hawa, karena nantinya bisa menjamin hak-hak yang menjadi dasar perempuan ke depannya,” ungkap Asti Mazar.

“Setelah pengesahan, DPRD bersama instansi terkait akan melakukan sosialisasi Perda dengan harapan, para perempuan di Kutim bisa memahami isi dari Perda tersebut, sehingga kedepanya jika terjadi persoalan hukum, hak-hak perempuan yang menjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan bijak dan tepat,” sambungnya.

Sebagai informasi, Perda Perlindungan Perempuan resmi disahkan pada Selasa (11/7/2023). Pengesahan Perda itu, melalui rapat paripurna 15, tentang persetujuan bersama antara Bupati Kutim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, terhadap rancangan Perda inisiatif DPRD tentang perlindungan perempuan.

Perda Perlindungan Perempuan, terdiri dari 12 bab dan 29 pasal dan keseluruhannya telah dicocokkan aturan hukum dan juga mengacu pada naskah akademik. (adv)

« Previous Page — Next Page »