Arfan Prihatin Kondisi Petani Plasma di Kutim

SANGATTA – Wakil Ketua DPRD Kutim H Arfan mengaku prihatin, melihat kondisi petani sawit Plasma di daerah ini. Sebab, di sejumlah kecamatan, sering terjadi keluhan petani sawit plasma terkait hak-hak mereka yang tdak sesuai.

Guna mengurai masala tersebut, dia bersama pengurus Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutim akan menemui Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan pihak perusahaan. Satu tujuannya, memperjuangkan hak-hak petani plasma.

“Persolan plasma sawit di daerah ini ibaratnya penyakit yang sudah kronis dan belum ada yang bisa mengurai. Untuk itu tadi kita menggarisbawahi akan  berjuang bersama dengan niat untuk ibadah, membantu para petani,” ujar politisi Parta Nasdem ini.

Menurutnya, apabila plasma sawit bisa dijalankan dengan baik, diperkirakan tidak ada masyarakat Kutim yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka (petani plasma) semuanya bisa hidup sejahtera dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah puluhan tahun beroperasi di Kutim.

Untuk itu, Arfan sangat mendukung rencana FPKS, bergerak dan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari pada petani plasma tersebut. Diharapkan, apa yang akan diusahakan itu bisa berhasil dengan baik.

“Mari kita jadwalkan untuk bertemu dengan pemerintah. Kalau perlu bertemu dengan pemilik saham perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada. Kita diskusikan bagaimana plasma sawit di Kutim berjalan sesuai dengan peraturan,” ujar Arfan.

Dia meminta kepada pengurus FKPS untuk terus berjuang bersama-sama, sehingga hak-hak petani plasma bisa terpenuhi. Hal ini akan membantu mereka (petani) untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga. (adv)

RPH Harus Dibarengi Peningkatan Produksi Peternakan

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Apansyah menilai jika keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) harusnya dibarengi dengan peningkatan produksi peternakan.

Hal itu sebagai upaya mendorong para peternak sapi, agar lebih meningkatkan efisiensi, kualitas dan jumlah produksi ternak mereka. Terutama dalam hal memastikan kualitas daging yang dihasilkan.

“Saya ingin pengembangan RPH itu tentunya juga harus disertai pendampingan para peternak di Kutim,” kata Apansyah kepada sejumlah awak media, Minggu (16/7/2023).

Dijelaskannya, saat ini yang harus menjadi fokus juga adalah produktifitas bagi para peternak di Kutim. Karena itu, diperlukan pendampingan dan peningkatan infrastruktur yang lebih memadai, termasuk RPH yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

“Nah bagaimana RPH nya mau jalan, yang dipotong saja tidak ada. Hal ini harus segera dicarikan jalan keluar dengan baik, agar keberadaan RPH bisa maksimal dan membantu masyarakat, terutama peternak,” ucapnya.

Lebih lanjut menurut Apansyah mengatakan, dengan membangun RPH yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sektor peternakan dan produktivitas peternakan di Kutai Timur. Sehingga fasilitas pemotongan hewan yang modern dan efisien, secara tidak langsung akan mendorong para peternak untuk lebih meningkatkan kualitas dan jumlah produksi mereka.

“Di seluruh Kutim ini, di 18 kecamatan mana ada peternakan yang eksis dan terus menerus menejalankan usaha tersebut. Yang ada bersifat musiman saja. Sedangkan kebutuhan daging berapa persen saja yang bisa dipenuhi,” beber Apansyah. (adv)

Sebagian Lahan Pertanian di Busang Masuk Lokasi HGU Sawit

SANGATTA– Sebagian lahan pertanian di Kecamatan Busang banyak terkendala di lapangan. Sebab, lokasi lahannya justru masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU), terutama perusahan sawit. Ini menjadi kendala tersendiri jika pemerintah ingin memberikan bantuan.

“Ini menjadi maslaah di Busang, karena banyak lahan pertanian masyarakat masuk lokasi HGU. Sehingga tidak bisa dibantu dari APBD, termasuk melalui pokok pikiran anggota DPRD,” ujar anggota DPRD Kutim Yosep Udau, Minggu (16/7/2023).

Makanya menurutnya, sebagian besar pokok pikiran DPRD, banyak yang tidak bisa terealisasi karena terbentur lokasi HGU. Demikian juga ketika petani mengeluh kepada pemerintah untuk meminta bantuan, mengalami hal yang sama.

Akibatnya, tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah juga tidak bisa membantu masyarakat tersebut, meski  sangat diperlukan. Baik berupa alat pertanian, pupuk, maupun jalan usaha tani.

Bahkan yang anehnya kadang samping rumah, halaman rumah masyarakat pun itu masuk HGU. Akibatnya, juga tidak bisa dibantu. Padahal, perusahan sendiri tidak berusaha di situ, karena memang masyarakat sudah hidup di situ turun temurun sejak lama.

Di sisi lain, pihak perusahan tidak pernah memberitahu jika lokasi masyarakat tersebut masuk HGU mereka. Namun, setelah ada bantuan masuk, saat dilakukan cek lokasi oleh pihak terkait, baru ketahuan jika lokasinya masuk HGU. Sehingga program bantuan yang dialokasikan ke situ, tidak bisa dilaksanakan. Namun ada juga beberapa lokasi yang bebas HGU sehingga bisa dibantu,” urainya.

Padahal, menurut Yosep Udau, petani sangat membutuhkan bantuan berbagai kebutuhan alat pertanian. Ini terbukti saat DPRD Kutim melakukan reses, banyak permintaan masyarakat yang meminta bantuan pertanian. Seperti pupuk, bibit tanaman, termasuk permintaan pembuatan jalan usaha tani.

“Sebab jalan usaha tani ini memang sangat dibutuhkan menyarakat untuk membantu mereka beraktivitas setiap kali mereka ke kebun atau sawah mereka. Selain itu, juga untuk mempermudah mengangkut hasil pertanian mereka,” ujar anggota Komisi B DPRD Kutm ini. (adv)

Bertambah Lagi Kaum Perempuan di DPRD Kutim

SANGATTA – Masuknya Hj Mulyana menjadi anggota DPRD Kutim menggantikan almarhum Asmawardi, diharapkan bisa memberikan tambahan warga di lembaga legislatif di Kutim. Sehingga suara perempuan makin bertambah, demikian juga perjuangannya untuk kaum hawa bisa makin kuat.

“Memang kami awalnya di DPRD Kutim berenam yang perempuan. Sekarang tinggal berempat dan pengganti almarhum H Asmawardi ternyata perempuan. Atinya bertambah lagi jumlah kaum perempuan di DPRD Kutim,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kutim Hj Asti Mazar, menanggapi anggota DPRD Baru dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dirinya mengungkapkan, selaku perwakilan perempuan di lembaga DPRD Kutim sangat menyambut baik kehadiran Hj Mulyana, sebagai anggota DPRD Kutim yang baru.

Dirinya berharap, dengan bertambahnya jumlah kaum perempuan di lembaga DPRD Kutim, dapat menyuarakan aspirasi perempuan yang ada di Kutim semakin kencang. Meski dirinya bersama rekan-rekan lainnya selama ini juga sudah melakukan perjuangan untuk kaum perempuan, setidaknya dengan adanya tambahan anggota baru, bisa lebih bersemangat lagi dalam memperjuangkan untuk kaum perempuan.

“Mudah-mudahan keterwakilan perempuan melalui ibu Hj Mulyana, juga bisa lebih menyuarakan aspirasi perempuan yang ada di lembaga DPRD Kutim,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, Sabtu (15/7/2023)

Seperti diberitakan sebelumnya, Hj Mulyana merupakan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2019-2024 dan diambil sumpahnya di Gedung DPRD Kutim pada Senin (10/7/2023) lalu, oleh Ketua DPRD Kutim H Joni.

Asti juga selaku pimpinan DPRD Kutim menyampaikan terima kasih kepada almarhum H Asmawardi, yang sudah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun lainya terhadap lembaga masyarakat DPRD Kutim.

“Semoga amal baik almarhum H Asmawardi selama menjabat anggota DPRD Kutim, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan menjadi amal jariyah,” beber Asti Mazar. (adv)

Anjas Minta Tenaga Penjaga Rumah Ibadah Didata Kembali

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim), Sayid Anjas menerima kunjungan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kutim membahas soal honor marbot dan koster.

Marbot alias penjaga masjid dan koster alias penjaga gereja di Kutai Timur di bawah naungan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kutim. Sehingga pembiayaan anggaran honornya melalui Bagian Kesra Setkab Kutim. Namun, selama ini pencairan honornya tidak berlangsung secara tertib bahkan dilakukan secara bergantian.

“Selama ini, mereka (penjaga tempat ibadah) masih minim. Saking minimnya mereka (penjaga tempat ibadah) digilir (honornya),” ucap politisi Partai Golkar itu, Sabtu (15/7/2023).

Berdasarkan laporan yang ia terima, di Kutai Timur terdapat sekitar 700-an orang penjaga tempat ibadah. Terdiri dari Bimas Katolik 73 orang, Bimas Islam 441 orang dan Bimas Kristen sekitar 200-an orang. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Kemenag Kutim agar mendata ulang jumlah penjaga masjid yang perlu dianggarkan honornya.

Lebih lanjut Sanjas menyatakan kesiapannya untuk menganggarkan kekurangan honor yang diajukan oleh Kemenag Kutim. Tentunya didukung dengan data yang harus segera diberikan ke pihaknya, sehingga jelas jumlahnya.

“Makanya tadi saya minta untuk mendata ulang lagi, berapa total yang belum mendapat honor. Kami siap saja memperjuangkan anggarannya, nantinya dikelola di Bagian Kesra Setkab Kutim,” tegasnya.

Selain itu, melalui anggaran tersebut ia berharap ke depan tidak ada lagi pembayaran honor penjaga rumah ibadah secara giliran. Sehingga semuanya memperoleh honor secara rutin.

Di sisi lain, ia juga berharap agar pendataan penjaga rumah ibadah secara keseluruhan dapat diakomodir oleh Kemenag Kutai Timur secara langsung melalui satu pintu.

“Kita harapkan honornya bisa naik dan tidak lagi dicairkan secara bergiliran,” ujar Anjas. (adv)

« Previous Page — Next Page »