Literasi Digital Percontohan Sasar Enam Kecamatan di Kutim

SANGATTA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ery Mulyadi mengatakan enam Kecamatan di Kutai Timur (Kutim) bakal menjadi pilot project (percontohan) program literasi digital yang akan di laksanakan di  tahun 2023.  Enam kecamatan itu, yakni Kecamatan Sangkulirang, Kaubun, Bengalon, Muara Ancalong, Bengkal dan Sangatta Selatan.

“Ke depan kami akan terus kembangkan di kecamatan lainnya,” ujar Ery Mulyadi.

Program yang menjadi bagian dari implementasi pengembangan smartcity di Kutim ini, diharapkan dukungan dari semua pihak. Agar upaya percepatan dan pemerataan pembangunan khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui literasi digital bisa segera tercapai.

“Saya juga meminta, agar pihak kecamatan bisa memfasilitasi akses listrik serta ruangan untuk menempatkan perangkat berupa PC dan barcode yang akan digunakan untuk program tersebut,” tambahnya.

Ery berharap, lokasi yang disiapkan oleh pihak kecamatan mampu dijangkau oleh jaringan internet. Sebab program yang diharapkan akan menjadi induk informasi ini hanya bisa diakses melalui jaringan internet.

“Saya sarankan lokasinya di sekitar kantor camat yang sudah ada jaringan internetnya,” ucapnya.

Terakhir, dengan adanya fasilitas literasi digital ini, diharapkan bisa mendekatkan dan memudahkan masyarakat  untuk mendapatkan akses informasi, yang bertujuan untuk  mendukung minat baca di Indonesia yang saat ini masih sangat rendah. (adv-dpk kaltim)

Sengketa Lahan dan Aset Diminta Segera Diselesaikan

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang masih menjadi polemik. Sehingga nantinya tidak menghambat dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.

Hal itu disampaikanSekretaris Komisi C DPRD Kutim Jimmi, terkait masih adanya sejumlah sengeketa lahan yang belum tuntas. Dia menilai, belum tuntasnya penyelesaian lahan, sebagai salah satu penyebab kendala dalam proses pembebasan lahan. Akibatnya, pembangunan disebut terhambat lantaran sejumlah proyek yang akan dikerjakan masih berada di atas tanah yang belum berstatus milik pemerintah daerah.

“Sebagai gambaran, adanya  masalah sengketa lahan antar kelompok tani, menjadi salah satu dari dua penyebab utama kendala dalam proses pembebasan lahan dan pembangunan,” ujar Jimmi, Kamis (13/7/2023).

Untuk itu, Jimmy mendorong kepada Pemkab Kutim bisa mengambil langkah positif. Di antaranya, menitipkan uang pembebasan lahan ke penyelenggara hukum. Kebijakan itu dapat menjadi salah satu solusi. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan tetap bisa berjalan dan bagi masyarakat atau kelompok tani yang menang usai berperkara di pengadilan bisa langsung mengambilnya.

“Kalau di jalan pendidikan (eks jalan Wahab Syahranie) itu masalah sengketa lahan, belum selesai antara kelompok tani. Jadi kita minta bagaimana pemerintah bisa menitipkan ke pengadilan dananya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Penyebab kedua, masalah inventarisasi aset daerah yang disebut belum tuntas, juga menjadi sorotan Jimmy. Mencuatnya penundaan pembebasan lahan yang juga disebabkan oleh persoalan inventarisasi aset daerah yang belum tuntas menjadi catatan.

Legislator PKS Dapil I Kutim itu mencontohkan proyek pembanguan di jalan tembus yang akan menjadi jalur alternatif mengurai kemacetan Kota Sangatta. Yakni, Jalan Wahab Syahranie (eks jalan Pendidikan) – Kenyamukan – APT Pranoto, dan Wahab Syahranie – Sukarno Hatta.

“Pembangunan jalan di pendidikan itu masalah pembayaran lahan saja lagi yang belum dibayar. Masalah terkendala pada inventarisasi aset. Rekomendasi BPK jangan dulu bayar-bayar lahan sebelum klir. Masih banyak aset kita yang belum tertata, sehingga diperlukan penataan yang lebih baik lagi di masa mendatang,” tuturnya.

Sebagai sebuah catatan penting, Jimmi mengingatkan Pemkab Kutim agar segera menertibkan aset daerah yang menjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan, sehingga berdampak pada pembanguan. (adv)

OPD yang Ada Temuan PBK Telah Dipanggil Pansus DPRD

SANGATTA – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran 2022, akan segera menuntaskan pekerjaannya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah dimintai keterangan semuanya.

“Hampir semuanya sudah dipanggil dan selesai. Namun jika nanti saat rapat internal ada yang janggal dan menjadi pertanyaan,   tidak menutup kemungkinan OPD tersebut akan kami panggil lagi,” ujar Ketua Pansus Sayid Anjas, Kamis (13/7/2023).

Dikatakan, pihaknya akan terus ngebut untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran tahun 2022 tersebut. Setelah semua OPD yang memperoleh rekomendadi BPK dipanggil, tentunya tinggal pekerjaan internal Pansus saja.

Ada beberapa OPD yang telah dipanggil untuk membahas temuan-temuan LHP BPK RI tahun anggaran 2022. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Wilayah (Itwil), Bagian Hukum dan lainnya.

Berdasarkan rapat pansus dengan OPD terkait, tidak ada catatan BPK RI terkait LHP angaran 2022 yang sulit. Kebanyakan hanya terkiat administratif saja dan sebagian sudah diperbaiki.

Salah satunya di BPBD, ada temuan BPK terkait pemberian honor kepada tenaga kerja honorer di lapangan dibawah standar. Persoala itu telah diselesaikan dengan baik. Bahkan tidak sampai ada pengembalian dana, sehingga dinilai telah selesai.

Kemudian Disdikbud juga sudah klir. Di instansi itu ada beberapa pengembalian dana yang harus dilakukan. Namun OPD tersebut telah mengirim Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian dana kepada Itwil.

“Pengembalian dana di Disdik, Dinas PUPR dan Perkim kurang lebih sama. Misalnya pengerjaan yang volumenya kurang,” imbuhnya.

“Secara keseluruhan belum ditotal berapa pengembaliannya. Sebab, masih ada yang belum setor STS ke Itwil. Sedangkan  Disdikbud sudah klir. Dinas PUPR yang masih belum. Ini nanti akan jadi SiLPA di 2023,” tuturnya. (adv)

Asti Jalin Kerjasama dengan OPD untuk Realisasikan Aspirasi Masyarakat

SANGATTA – Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dean sebagian telah terealiasi melalui anggaran murni tahun 2023 ini. Termasuk Wakil Ketua I Asti Mazar, sebagian besar pokirnya tekah dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

“Ketika saya melakukan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) dan menyerap aspirasi tahun lalu, usulan masyarakat tersebut sudah direalisasikan tahun anggara 2023 ini. Sebagian besar aspirasi itu memamg yang diperlukan masyarakat,” kara Asti Mazar, Kamis (13/7/2023).

Menurut dia, semua aspirasi menyentuh beragam jenis kalangan masyarakat. Seperti keagamaan, kepemudaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, olahraga maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Aspirasi masyarakat itu dilaksanakan melalui program dinas terkait. Antara lain Dinas Pariwisata, Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), termasuk OPD lain.

Dalam merealisasikan aspirasi tersebut, pihaknya juga melibatkan para tokoh. Seperti para pemuda, tokoh masyarakat maupun pedagang kecil di daerah ini.

“Lebih dari 10 aspirasi sudah dijalankan. Mulai dari pemberdayaan perempuan, pembinaan olahraga, kegiatan pemuda, sampai hiburan rakyat yang melibatkan UMKM lokal,” tutur politisi Golkar itu, saat diwawancarai wartawan.

Dikatakan, sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan mampu memantik animo masyarakat. Antara lain pelatihan peningkatan keterampilan kaum perempuan dalam bidang menjahit.

“Ada beberapa program yang Alhamdulillah berjalan lancar. Selain kegiatan tadi, ada pula menjadi narasumber sosialisasi pendidikan politik untuk pemilih pemula,” paparnya.

“Insya Allah dalam waktu dekat kembali akan menggelar even pemuda. Ditunggu aja, seperti tahun lalu menggerakkan kaum melenial. Intinya, kami melakukan ini untuk meningkatkan kreativitas anak muda agar terus maju dan berkembang,” pungkasnya. (adv)

Usulan RT Kelola Anggaran Dinilai Salahi Aturan

SANGATTA – Usulan Forum RT Desa Sangatta Utara meminta agar anggaran dana RT sebesar Rp 50 juta dikelola dan dipegang  perangkat RT, dinilai menyalahi ketentuan. Selama ini anggaran tersebut memang berada di desa.

“Mereka (forum RT) minta untuk mengelola sendiri, sementara dalam aturan dana itu menjadi tugas desa. RT hanya mengajukan programnya, barulah desa mencairkan uang tersebut,” kata anggota DPRD Kutim Ramadhani, Kamis (13/7/2023).

Ramadani mengatakan permohonan pengambilan alih dana tersebut menyalahi aturan, juga berpeluang pada penyalahgunaan anggaran. Sementara penanggung jawab dari dana RT adalah kepala desa dan perangkatnya.

“Usulan ini tidak bisa dipenuhi, lantaran tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Sementara di lain sisi, pengalihan anggaran dana RT diperuntukkan bagi peningkatan UMKM sebesar Rp 10 juta dan pembangunan Rp 40 juta, masih banyak yang belum bisa membuat laporan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran itu.

“Nah, masih banyak juga yang belum paham laporan pertanggungjawaban. Bahkan ada yang meminta kepada anaknya yang mengerjakan laporannya,” jelas Ramadhani.

Guna meminimalisir hal tersebut, diharapkan dilaksanakan peningkatan kapasitas RT. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur  (Pemkab Kutim) diharapkan bisa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pelaporan pertanggungjawaban, termasuk peningkatan kapasitas RT dalam pengelolaan keuangan.

Menurutnya laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk transparansi pengelolaan keuangan, baik kepada pemerintah maupun masyarakat.

“Ini dana APBD, harus dipertanggungjawabkan. Jangan karena tidak membuat laporan dampaknya kemana-mana,” tandasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »