Bupati Kutim Ceritakan Pengalaman Menjadi Guru

SANGATTA – Sebanyak 128 orang peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 116, 117, dan 118 kemarin (13/5) secara resmi ditutup

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menutup Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 116, 117, dan 118 di Aula Meranti Kantor Bupati Kutai Timur, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (13/5/2026).

Ardiansyah Sulaiman menyampaikan pengalaman panjangnya ketika menjadi PNS sebagai guru dengan golongan III/a. “Pertama kali bertugas sebagai guru, saya ditempatkan di Kecamatan Muara Ancalong.” Ujarnya di depan 128 peserta.

Ia menceritakan gaji awal sebagai PNS per bulan 160 ribu rupiah. Bahkan, di masa anak-anak,  pernah merasakan makan nasi bulgur yang sangat bau. Direndam cukup lama pun tetap bau.

“Terpaksa harus dimakan, sebab kalau tidak akan kelaparan,” katanya.

Jauhar Efendi sebagai Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, yang pernah pernah menjadi Pjs. Bupati Kutai Timur pada Tahun 2020, memaknai kisah yang disampaikan Bupati Kutai Timur tersebut, agar para peserta Latsar yang dinyatakan lulus 100 persen, baik dari golongan II maupun golongan III menyukuri apa yang mereka dapat. Terutama terkait dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang mengalami penurunan, karena kondisi keuangan negara maupun keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur, Misliansyah melaporkan, kegiatan Latsar CPNS  berlangsung selama 3 bulan 3 hari. Mulai tanggal 9 Februari dan berakhir tanggal 13 Mei 2026 atau selama 93 hari atau setara dengan 673 JP (jam pelajaran). Peserta pelatihan selain berasal dari Satuan Kerja Perangkatan Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Kutim, juga berasal dari SKPD lingkup Kecamatan dan Rumah Sakit yang ada di tingkat Kecamatan.

Di sisin lain, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Apriyana menyampaikan, bahwa metode pelatihan dilakukan secara blanded learning (sistem pembelajaran campuran). Namun terbatas, yaitu secara daring (dalam jaringan) atau online dan secara klasikal (tatap muka atau luring/luar jaringan atau offline).

Dikatakan Apriana, selama pelatihan ada yang dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui modul yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara, namun secara online.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya BKPSDM Kutim yang telah melakukan kolaborasi, kerjasama, dan terus bersinergi dalam pengembangan kompetensi, sehingga kegiatan Latsar dapat dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah akhirnya semuanya  bisa lulus 100 persen, walaupun di belakang layar perjuangannya berdarah-darah.

Nina Dewi, mengingatkan kepada peserta LATSAR, bahwa selama pelatihan telah dibekali dengan berbagai materi sebagai bekal untuk menjalankan tugas pengabdian sebagai PNS.

“Anda semua peserta Latsar juga dibekali nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Semua itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anda tidak hanya menjadi pegawai yang memiliki kecakapan teknis, tetapi juga menjadi pegawai yang berintegritas, bermental melayani, dan berjiwa nasionalis”, pungkas Nina Dewi.

Sebelum ditutup secara resmi, Panitia penyelenggara mengumumkan peserta yang masuk peringkat 5 besar pada masing-masing angkatan. Mereka mendapatkan piagam penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Peringkat pertama untuk angkatan 116 adalah ST. Rahmawati, dari Inspektorat Daerah. Peringkat pertama untuk Angkatan 117 adalah Fadhilla Puji Cahyani, dari Dinas Permukiman. Sedangkan peringkat pertama dari Angkatan 118 adalah Hardiansyah, dari Kantor Camat Bengalon. (je)

Bupati Kukar Resmikan Dapur MBG SPPG di Sangasanga

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri meresmikan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bintang Kaltim Sangasanga, di Jalan Corong, Kecamatan Sangasanga Kamis (14/5/2026). Kegiatan tersebut dirangkai dengan penyaluran bantuan permakanan tahun 2026 kepada kelompok penerima manfaat penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia (lansia) di wilayah Kecamatan Sanga-Sanga.

Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bantuan bahan pokok yang diberikan pemerintah setiap bulan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengonsumsi makanan yang layak.

“Bantuan pokok ini kita berikan tiap bulan untuk menjamin bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mengonsumsi bahan pokok. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah memastikan warga makan dengan layak,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menyukseskan program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak di Kukar. Menurutnya, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak terkait terus berupaya memastikan program gizi anak berjalan optimal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Semangat kita untuk memastikan gizi anak-anak Kukar sama. Kita komitmen program gizi anak bisa berjalan di Kukar. Terima kasih kepada Badan Gizi Nasional dan semua pihak terkait,” katanya.

Bupati mengatakan seluruh pihak harus memahami proses yang terjadi di dapur MBG agar kebutuhan masyarakat dapat diketahui dengan baik dan operasional dapur berjalan maksimal. Ia juga mengajak Forkopimcam Sanga-Sanga untuk bersama-sama menyukseskan program tersebut serta terus melakukan penyempurnaan apabila ditemukan kendala di lapangan.

“Kita harus mengerti apa yang terjadi di dapur agar kebutuhan bisa kita ketahui dengan baik dan dapur berjalan baik. Kepada Forkopimcam Sangasanga agar bersama kita sukseskan program ini, mari kita sempurnakan terus program MBG ini. Jika ada masalah mari kita bersama carikan solusinya,” tegasnya.

Mengusung tema “Satu Piring Sejuta Harapan”, Bupati menyebut program MBG bukan sekadar pemberian makanan, tetapi bagian dari upaya bersama membangun generasi cerdas dan sehat melalui pemenuhan gizi yang baik.

“Tema ini harus kita ingat, kita bersama-sama untuk membangun generasi cerdas, maka pastikan gizi anak kita tercukupi dengan makanan. Maka Pemkab sangat mendukung program MBG ini,” ungkapnya.

Menurut Aulia, konsep MBG juga memiliki dampak besar terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Ia berharap seluruh kebutuhan dapur SPPG dapat dipenuhi oleh masyarakat sekitar, mulai dari petani, peternak hingga pembudi daya ikan di sekitar wilayah SPPG.

“Konsep MBG bukan hanya pemberian makan tapi juga membangun perekonomian. Kami harap semua kebutuhan SPPG bisa dipenuhi oleh masyarakat sekitar, baik petani, peternak maupun pembudi daya ikan,” ujarnya.

Keberadaan koperasi Merah Putih diharapkan dapat terhubung dengan operasional dapur SPPG sehingga tercipta rantai pasok yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga akan memperhatikan stabilitas harga agar seluruh pihak yang terlibat merasa nyaman dan program berjalan lancar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor peternakan lokal, Pemkab Kukar juga akan memberikan bantuan dan pembinaan kepada peternak ayam petelur yang diperkuat melalui program Kredit Kukar Idaman tanpa bunga agar usaha masyarakat semakin berkembang.

“Pemkab Kukar akan terus berkomitmen mewujudkan masyarakat Kukar maju dan sejahtera. Mari kita dukung dengan baik program pemerintah pusat yang baik ini, dan dukung program Kukar Idaman Terbaik salah satunya program RT Ku Terbaik, maka warga harus aktif mengikuti rapat program ini agar tepat sasaran,” katanya.

Bupati Kukar juga menegaskan peresmian Dapur MBG SPPG Bintang Kaltim Sanga-Sanga bukan sekadar menghadirkan fasilitas pengolahan makanan, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam memastikan masyarakat, khususnya anak-anak memperoleh makanan bergizi, sehat dan layak konsumsi.

“Peresmian Dapur MBG SPPG Bintang Kaltim Sanga-Sanga dengan tema Satu Piring Sejuta Harapan bukan sekadar peresmian sebuah fasilitas dapur. Lebih dari itu, kegiatan ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa anak-anak kita memperoleh asupan makanan yang bergizi, aman, sehat, dan layak,” ujarnya.

Selain menyasar peserta didik, program MBG juga memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas dan lansia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi dan kesejahteraan.

Keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, proses memasak hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia meminta seluruh pengelola dapur menjaga kualitas, kebersihan dan keamanan pangan.

“Program ini tidak boleh dilaksanakan secara asal-asalan. Makanan yang diberikan harus memenuhi prinsip bergizi, beragam, seimbang, aman dan layak konsumsi,” tegasnya.

Bupati Kukar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pendirian dan pengoperasian Dapur MBG SPPG Bintang Kaltim Sangasanga, mulai dari pengelola, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan hingga mitra pelaksana. (kk04)

Pemprov Kaltim Kucurkan Rp49,8 Miliar Buka Isolasi Daerah

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengucurkan Rp49,8 miliar untuk membuka isolasi daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Dana tersebut dikhususkanmembangun jalan provinsi lintas kabupaten sepanjang 33 kilometer. Jalan ini menghubungkan Tering, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), hingga Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah barat Kaltim. Selama ini akses jalan utama kerap menyulitkan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang kebutuhan pokok.

Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang Tahap II tersebut dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim dengan target penyelesaian selama 175 hari kalender. Pelaksana proyek dipercayakan kepada PT Belawa Maha Karya, sementara pengawasan dilakukan oleh CV Totality Engineers.

Saat ini masyarakat sudah merasakan perubahan. Jika sebelumnya ruas ini dikenal sebagai jalur ekstrem dengan kubangan lumpur yang kerap menjebak kendaraan, kini progres pembangunan menunjukkan hasil signifikan. Bahkan saat kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, bersama jajaran DPRD Kaltim dan Forkopimda, rombongan dapat melintas dengan lebih lancar tanpa lagi menghadapi “drama roda terperosok”.

Rudy Mas’ud menegaskan, pembangunan jalan provinsi lintas kabupaten merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan jalan provinsi lintas kabupaten ini adalah kewajiban pemerintah. Tujuannya untuk mempermudah arus lalu lintas orang maupun barang.

“Dengan akses yang semakin baik, distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih cepat dan harga-harga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Kaltim menargetkan konektivitas ruas Tering–Ujoh Bilang dapat tersambung sepenuhnya pada 2027 mendatang. Jika rampung, jalan ini diyakini akan menjadi urat nadi penting pertumbuhan ekonomi, mempercepat pelayanan publik, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Kaltim. (adv/*)

Pemprov Kaltim Perjuangkan Kepentingan Daerah Dalam Pembangunan IKN

SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berjalan. Proyek strategis nasional dikucurkan pemerintah pusat sebagai pendukung pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Infrastruktur modern dibangun mulai kawasan inti pemerintahan, jaringan jalan utama, hingga proyek strategis nasional yang terus dikebut pembangunannya.

Meski demikian, banyak pertanyaan muncul dampaknya pembangunan tersebut bagi Provinsi Kalimantan Timur. Keberdaan IKN di provinsi ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Rusman Yaqub, mantan anggota DPRD Kaltim yang kini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Gubernur menilai, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan IKN.

“Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sudah berada di jalur yang tepat dengan terus mengawal agar daerah tidak hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pertumbuhan itu sendiri,” kata Rusman Yaqub.

Rusman mengingatkan adanya potensi ketimpangan yang harus diantisipasi sejak dini. Kemegahan kawasan inti IKN tidak boleh kontras dengan kondisi wilayah di sekitarnya. Jika tidak dikelola secara seimbang, dikhawatirkan akan muncul jurang pembangunan antara pusat ibu kota baru dengan daerah penyangga di sekitarnya.

“Kita tidak ingin melihat IKN berdiri megah, tetapi wilayah di sekelilingnya justru tertinggal,” ujarnya menekankan.

Rusman menilai Kalimantan Timur justru harus diperkuat sebagai fondasi utama yang menopang keberlanjutan IKN. Artinya, pembangunan di daerah penyangga tidak boleh sekadar mengikuti, tetapi harus mampu melampaui dalam hal kesiapan dan daya dukung.

“Keberadaan IKN harus menjadi momentum percepatan pembangunan yang merata seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” kata Rusman.

Bagi Rusman, kehadiran IKN seharusnya menjadi momentum strategis untuk mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan Timur.

“IKN harus menjadi motor penggerak kemajuan daerah, bukan sekadar simbol kemegahan nasional,” tegasnya.

Menurut Rusman, IKN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan nasional atau etalase kemegahan negara, tetapi harus menjadi pengungkit nyata bagi kemajuan Kalimantan Timur secara menyeluruh. (adv)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltim Meningkat

SAMARINDA – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2025 mencapai 79,39. Data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menunjukkan IPM meningkat 0,60 poin atau 0,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 78,79. Ini menempatkan Provinsi Kaltim di posisi empat besar nasional sekaligus menjadi yang tertinggi se-Pulau Kalimantan.

Tiga provinsi dengan IPM tertinggi nasional, yakni Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Pengamat daerah sekaligus mantan anggota DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrokman menilai keberhasilan mempertahankan posisi IPM di tengah tantangan fiskal menunjukkan konsistensi pembangunan daerah. Jika IPM Kaltim mampu bertahan di posisi ini, tentu itu juga mencerminkan keberhasilan pemerintahan saat ini

“Proses pembangunan itu berkelanjutan, dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya,” ujarnya.

Salah satu indikator yang memperkuat posisi Kaltim adalah umur harapan hidup (UHH). Umur harapan bayi yang lahir pada tahun 2025 sebesar 75,28 tahun, meningkat 0,34 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Angka ini tertinggi di Kalimantan dan melampaui rata-rata nasional sebesar 74,47 tahun.

Di sektor pendidikan, Kaltim juga unggul lewat indikator harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas pada 2025 sebesar 14,04 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 10,10 meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2024. Angka ini menjadikan Kaltim sebagai satu-satunya provinsi di Kalimantan dengan rata-rata proyeksi pendidikan setara Diploma II (D-II).

Sementara pada dimensi kesejahteraan, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun pada tahun 2025 sebesar Rp14,25 juta. Terjadi peningkatan sebesar Rp461 ribu atau 3,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar Rp12,80 juta, sekaligus tertinggi di Pulau Kalimantan.

Capaian ini memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Indonesia, sekaligus menjadi modal penting menghadapi transformasi besar menuju daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara.
(Adv/*)

« Previous Page — Next Page »