Pemkab Berau Optimistis Dorong Ekonomi Kerakyatan

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan kesiapan penuh peluncuran Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif strategis yang digagas untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan di daerah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, usai menghadiri acara di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Jumat (13/6/2025).

Gamalis menegaskan, proses pembentukan koperasi tersebut telah rampung secara administratif dan tinggal selangkah lagi menuju pengesahan final di hadapan notaris.

“Koperasi Merah Putih kita sudah selesai, sudah kita lakukan dan sudah ada beberapa yang sebelumnya sampai pada tahap notaris. Namanya kesepakatan yang tadi sudah 100%,” ujar Gamalis.

Ia menjelaskan, koperasi ini dirancang sebagai wadah bersama bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan masyarakat umum untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan, distribusi hasil produksi, serta pengembangan pasar.

Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi lokal.

Pemerintah daerah berharap koperasi ini bisa segera beroperasi dan menjadi contoh nyata dari kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Terlebih lagi, dengan posisi strategis Berau sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan memiliki potensi pariwisata yang besar, koperasi ini diharapkan menjadi pengungkit daya saing ekonomi daerah.

Gamalis menambahkan, keberhasilan pembentukan koperasi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan tokoh lokal yang terlibat sejak tahap perencanaan.

“Semua pihak yang terlibat menunjukkan komitmen yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Berau siap maju bersama,” tutupnya.

Peluncuran resmi Koperasi Merah Putih direncanakan dalam waktu dekat dan akan menjadi momentum penting bagi Pemkab Berau dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. (yud)

Sejak Lama Tambang Emas Tradisional Menopang Ekonomi Keluarga Kampung Kelian Dalam

SENDAWAR – Masyarakat Kampung Kelian Dalam, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), meminta pemerintah untuk memahami kondisi mereka terkait penambangan emas secara tradisional atau disebut tambang rakyat.

Mereka berharap Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Kaltim, memberikan solusi yang tepat agar aktivitas tradisional ini dapat terus berjalan, namun dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja.

Hingga kini para pekerja penambang emas tradisional itu, rata rata asli warga Kampung Kelian Dalam. Dengan menggunakan tenaga mesin domfeng jenis diesel, sedikitnya 15 hingga 30 unit yang dirancang dengan menggunakan panggung diatas rakit apung.

Aktivitas kerja tambang rakyat itu, terbukti bertujuan membedah dampak ekonomi penambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat lokal yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka sehari hari.

Tambang rakyat ini sudah terasa sebelum kedatangan perusahaan asing pertambangan emas yang dikenal PT Kem kala itu. Masyarakat lokal mendongkrak ekonomi keluarga dengan mendulang butiran emas secara tradisional dengan mengunakan alat sederhana. Di samping bernilai intrinsik dan ekonomis, aktivitas ini terus dilakukan hingga saat ini.

Salah satu ibu rumah tangga Yati menyebut, dirinya bersama warga setempat bekerja dilokasi lahan milik pribadi mereka yang berada dikawan bantaran sungai kelian dalam. Kendati demikian, dirinya mengakui hingga saat ini aktifitas tradisional tersebut, tampa merusak lahan maupun lokasi milik orang lain.

“Memang sebagian warga menggunakan alat berat jenis excavator. Alat berat ini di rental hanya untuk menggali bongkahan batu yang tak dapat kami kerjakan untuk mengambil pungutan dibawahnya. Kemudian hasil akhir dikerjakan dengan cara manual yaitu mendulang,” ujar Yati usai mengikuti sosialiasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Polres dan Kodim 0912 Kubar, Kamis (12/6/2025).

Senada diterangkan Hayati ibu rumah tangga yang ikut mendulang pasir diberikan cuma cuma oleh pemilik lahan yang menggunakan excavator. Yayat menyebut, terkadang kelompok penambang emas ini cenderung berpindah pindah, karena cadangan pungutan emas yang digali mulai menipis.

“Jika aktivitas tambang rakyat ini dihentikan, sedikitnya 1.923 jiwa masyarakat Kampung Kelian Dalam, menggantungkan periuk mereka di kawasan penambang emas tradisional ini. Kegiatan mendulang rezeki ini merupakan usaha masyarakat banyak, yang mengantungkan hidup untuk menopang ekonomi keluarga kami sejak tahun 1960 silam,” tutur Hayati.

Pantaun media ini di lapangan, selain mengandalkan alat dulang kayu dan mesin domfeng, masyarakat dipermudah dengan bantuan alat berat beruapa excavator untuk menggali gundukan batu yang sebelumnya telah dikerjakan oleh penambang emas terdahulu.

Sisa sisa pengutan inilah yang dikerjakan oleh masyarakat di kawasan pinggiran sungai kelian dalam. Tidak hanya itu, penambangan emas secara tradisional sangat memerlukan ketajaman bola mata untuk memisahkan bijih emas dari tanah bercampur batu, pasir dan kandungan alam lainnya.

Mirisnya terlihat aktifitas kerja masyarakat hingga berjam-jam mereka sanggup berendam dalam air dan dipanggang sinar matahari. Hasil dulang emas banyak tergantung pada sisa lahan garapan terdahulu, teknik dan kesabaran hati pendulang emas menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat setempat.

Penghasilan tak menentu, jika nasip lagi mujur, maka setiap hari mereka sanggup memproduksi antara 10 hingga 15 gram emas. Hasil penambangan tidak selalu pasti. Menambang emas analog dengan usaha spekulatif dalam hidup mereka sehari hari. Mereka yang beruntung akan meraih lebih banyak emas, sedangkan yang kurang beruntung hanya mendapat sedikit emas.

Warga masyarakat kreatif mencari kawasan tepi sungai atau lokasi yang diduga mengandung emas. Dalam waktu singkat pertambahan jumlah penambang rakyat ibarat jamur di musim hujan. Tak heran, keadaan ini mendapat reaksi dari kelompok mengatas namakan Aliansi Penyelamat Hutan Kutai Barat (APHKB) atas kegiatan penambangan emas tanpa izin.

Penambang lokal dicap sebagai “Penambang Liar” karena mereka tidak memiliki Surat Izin Penambangan Rakyat (SIPR). Sehingga kegiatan mereka dijuluki PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin).

Namun, dalam skala mikro, penambangan emas termasuk salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil. Mereka berusaha menggali dan menemukan butiran emas demi kesejahteraan hidup. Dengan hasil penambangan mereka dapat memenuhi kebutuhan belanja, melunasi uang sekolah anak, berobat, membeli kendaraan bermotor dan meniti masa depan yang lebih baik. (*)

Berkas Perkara Korupsi Petinggi Kampung Abid di Limpahkan Ke Kejaksaan

SENDAWAR – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Kutai Barat (Kubar) melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi dana desa Kampung Abid, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kubar.

Pelimpahan tersebut dilakukan usai JPU menyatakan berkas perkara kasus korupsi pengelolaan dana desa Kampung Abid, Kecamatan Mook Manar Bulant, Kubar yang menyeret petinggi/kades kampung tersebut telah lengkap.

“Tersangka dan barang bukti kasus korupsi dana desa Kampung Abid ke Kejaksaan, dan berkas dinyataman lengkap,” tegas Kapolres Kubar, AKBP Boney Wahyu Wicaksono melalui Kasat Reskrim Rangga Asprilla didampingi Kanit Tipidkor, Aiptu M Daud, Kamis (12/6/2025) pukul 11.00 Siang tadi.

Akibat perbuatannya Petinggi Kampung Abid berinisial BAS (49) dijerat dengan pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tim penyidik Kepolisian Resor (Polres) Kutai Barat (Kubar) berhasil mengungkap tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa (DD) di Kampung Abid, Kecamatan Mook Manar Bulant.

Hal ini setelah tim penyidik Polres Kubar mendapati adanya laporan pertanggungjawaban kepala kampung atau petinggi yang tidak sesuai.

Terungkap ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dan ada dalam daftar alokasi anggaran, namun tidak terealisasi sesuai perencanaannya atau bahkan ada yang tidak terlaksana sama sekali.

Bermula dari laporan masyarakat, penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Kubar menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan didapati ada beberapa kegiatan yang realisasinya tidak sesuai.

Disebutkan sedikitnya ada 4 kegiatan yang menjadi objek penyidikan, seperti pengadaan ambulans, pengembangan jalan ke tempatwisata, serta bibit dan pakan ternak. Beberapa ada yang terlaksana tapi tidak selesai seratus persen, dan ada yang tidak dilaksanakan sama sekali. Salah satunya pengadaan ambulan. Tapi laporannya 100 persen.

Pengadaan ambulans untuk keperluan layanan kesehatan masyarakat Kampung Abid dialokasikan dana sebesar Rp300 juta lebih.

Begitupun dengan pembangunan jalan objek wisata yang dianggarkan ratusan juta juga,  pengadaan bibit serta pakan perternakan.

 

Audit BPK menemukan adanya kerugian negara yang mencapai Rp914,71 juta yang bersumber dari dana ADD tahun anggaran 2022. Dana itu ADD yang ditransfer pusat langsung ke kampung.

Selain itu, masih ada beberapa kegiatan lain yang sementara dalam penyidikan, sehingga tidak bisa disampaikan ke publik. (arf).

Normalisasi Sungai Terkendala Lahan

SAMARINDA – Upaya penanggulangan banjir di Kota Samarinda menghadapi tantangan besar akibat belum tuntasnya pembebasan lahan di sejumlah titik krusial. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 miliar tahun ini untuk program normalisasi sungai sebagai langkah mengurangi genangan yang kerap terjadi.

Sungai Karang Mumus (SKM) kembali menjadi fokus utama program ini, selain beberapa anak sungai lain yang bermuara ke Sungai Mahakam. Namun, dua titik yang dinilai sangat penting masih terhambat persoalan lahan, yakni kawasan jembatan Jalan PM Noor dan bantaran sungai di Jalan A. Yani, Kelurahan Temindung Permai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-Pera Kaltim, Runandar, melalui Kepala Seksi Sungai-Pantai, Fadly Kasim, menegaskan, kedua titik tersebut tergolong paling krusial.

“Di PM Noor banyak rumah yang berdiri di bantaran sungai, menyebabkan lebar aliran sangat sempit. Begitu juga di Jalan Pemuda. Padahal dua-duanya sering tergenang cukup lama,” ungkapnya, Selasa (10/6/25).

Menurut Fadly, koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda telah dilakukan guna mendorong percepatan pembebasan lahan. Ia menyebut, jika lebar sungai di dua titik itu bisa dikembalikan sesuai standar ideal, maka potensi genangan bisa ditekan secara signifikan.

“Kalau dari segmen Jembatan Gelatik ke hilir itu relatif aman. Sudah tidak ada bottleneck (bagian sempit yang membatasi aliran). Justru yang di hulu ini harus jadi prioritas. Karena kalau tidak dibuka, air tetap tertahan dan kembali membanjiri pemukiman,” jelasnya.

Ia pun berharap perhatian pembebasan lahan tidak hanya terpusat di kawasan Bandara APT Pranoto.

“Kami tidak bilang kawasan bandara tidak penting, tapi di sini lebih mendesak. Dampaknya langsung terasa ke daerah Bengkuring dan sekitarnya,” tegasnya.

Saat ini, tim teknis masih mengecek kesiapan lapangan untuk pelaksanaan normalisasi. Program yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya ini akan tetap dilanjutkan, dengan fokus utama pada wilayah-wilayah sungai besar di Samarinda. (yud/adv diskominfo kaltim)

Swasembada Pangan Kaltim Terganjal Irigasi, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

SAMARINDA – Di tengah optimisme menuju swasembada pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan klasik yang tak kunjung tuntas: persoalan irigasi dan kekeringan lahan saat musim kemarau. Padahal, ambisi menjadikan Kaltim sebagai daerah mandiri pangan sudah mulai dirancang serius, menyusul kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Benua Etam awal Mei lalu.

“Kami optimis Kaltim bisa mandiri secara pangan. Tak perlu lagi bergantung pada suplai dari luar daerah,” tegas Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Selasa (10/6/2025).

Saat ini, produksi pangan Kaltim telah mencapai 3,8 juta ton dari berbagai sektor pertanian. Namun kapasitas tersebut dinilai belum maksimal karena lemahnya infrastruktur pendukung, terutama jaringan irigasi.

“Fokus kami adalah memperkuat jaringan irigasi dan mengatasi persoalan klasik: air,” ucapnya.

Kondisi geografis Kaltim yang kaya akan aliran sungai ternyata belum menjamin keberlangsungan irigasi ke lahan-lahan pertanian. Di musim kemarau, banyak sawah kekeringan karena distribusi air tidak merata. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah merancang solusi teknis seperti penyediaan pompa air di titik-titik rawan kekeringan agar petani tetap bisa panen secara optimal.

Tak hanya itu, pemerintah juga membuka kemungkinan cetak sawah baru yang lebih dekat ke sumber air alami. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi air dan memperluas lahan produktif secara strategis.

Dukungan dari pemerintah pusat pun mengalir. Kementerian Pertanian siap menggelontorkan anggaran Rp500 miliar untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), yang akan mempercepat modernisasi sektor pertanian di Kaltim. Pemprov Kaltim juga menggandeng sektor swasta untuk mendukung swasembada pangan,

“Kami sangat terbuka bagi pemodal. Kalau ada yang serius ingin berinvestasi, lahannya kami siapkan,” ujar Seno. Pemerintah menyediakan lahan potensial antara 500 hingga 6.000 hektare untuk pengembangan pertanian modern.

Saat ini, dari sekitar 46 ribu hektare lahan sawah di Kaltim—yang tersebar di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat—baru 26 ribu hektare yang masih aktif. Artinya, terdapat sekitar 20 ribu hektare lahan tidur yang bisa dioptimalkan untuk mencapai target besar ini.

Dengan strategi yang tepat dan sinergi pusat-daerah, Kalimantan Timur memiliki peluang untuk bangkit sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Namun semua itu akan sangat bergantung pada keberhasilan mengatasi tantangan paling mendasar, yaitu air. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »