Angkatan Pertama PNS Otorita IKN Resmi Dilantik

Vivaborneo.com, NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menekankan empat karakter utama yang harus dimiliki setiap insan Otorita IKN, yakni kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, loyal pada profesi, serta inovatif dalam bekerja.

Pesan tersebut disampaikan saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil serta Pengangkatan pada Jabatan Fungsional di Taman Kusuma Bangsa, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (08/06/2026).

Menurut Kepala Otorita IKN, karakter pertama yang harus dimiliki adalah kuat, bukan dalam arti fisik, melainkan kuat karena memiliki kompetensi yang memadai di bidang masing-masing.

 

“Sebagai orang Otorita, yang pertama, dia harus kuat. Bukan ototnya yang kuat, tetapi kompetensinya yang kuat, karena dia harus kompeten di bidangnya masing-masing. Kalau tidak kompeten, dia tidak akan kuat. Ke depan, membangun IKN tidak gampang. Pasti banyak tantangannya. Tidak hanya membangun gedung-gedung, tetapi juga membangun kehidupan kemasyarakatan yang pasti memiliki tantangan-tantangan yang tidak ringan,” kata Basuki.

Karakter kedua adalah berani, yang lahir dari integritas. Basuki mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan para PNS merupakan komitmen moral dan spiritual yang harus dijaga sepanjang pengabdian.

Karakter ketiga adalah memiliki loyalitas profesional. Basuki menekankan bahwa loyalitas seorang ASN harus diberikan kepada profesi, tugas, dan amanah yang diemban, bukan kepada individu tertentu.

“Bukan loyal pada individu atau pimpinan, tetapi loyal pada profesinya masing-masing secara profesional. Jadi, professional loyalty. Anda harus mempunyai professional loyalty,” ujar Basuki.

Sementara itu, karakter keempat adalah kemampuan berimprovisasi dan berinovasi. Menurut Basuki, pembangunan IKN membutuhkan aparatur yang mampu melahirkan gagasan-gagasan baru dan tidak terjebak pada cara kerja yang rutin.

“Saudara harus memiliki jiwa seni. Kembangkan jiwa seni saudara. Tidak hanya bernyanyi, tidak hanya berolahraga, tetapi jiwa seni itu akan membawa karakter kita menjadi berani untuk berimprovisasi dan berinovasi,” ujar Basuki.

Dalam kesempatan tersebut Basuki mengingatkan bahwa menjadi ASN bukan sekadar profesi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta para pegawai yang baru dilantik menjadikan setiap tugas dan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah.

Ia menegaskan bahwa sumpah yang telah diucapkan para ASN bukan hanya menjadi komitmen pribadi atau disaksikan oleh para hadirin yang hadir dalam pelantikan, tetapi juga merupakan pertanggungjawaban moral dan spiritual di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

“Jadi jangan main-main dengan sumpah itu. Sumpah saudara tidak hanya untuk saudara sendiri, tidak hanya didengarkan oleh para hadirin yang hadir pada hari ini, tetapi juga didengarkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, termasuk para malaikat-Nya,” tegas Basuki.(hms-oikn)

PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar Per Tahun

Jakarta – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) secara resmi menggelar pertemuan dan audiensi strategis bersama Walikota Samarinda beserta jajaran Pemerintah Kota Samarinda, Jumat (5/6/2026). Agenda penting tersebut berfokus pada penguatan tata kelola aset lahan tanah hulu migas yang berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Kegiatan yang berlangsung pada Juma lalu. ini menjadi langkah taktis dalam membangun kolaborasi demi menjaga keberlanjutan operasi energi nasional. Manajemen korporasi juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Kantor Pertanahan setempat. Sinergi lintas instansi ini terbukti memberikan kontribusi nyata dalam pengamanan aset negara di wilayah hulu migas Under Muara Mahakam (UMM).

Adapun kawasan operasional strategis tersebut saat ini dikelola secara aktif oleh anak perusahaan PHI, yaitu PT Pertamina EP (PEP) di Kalimantan Timur. Kolaborasi intensif ini mencatatkan pencapaian signifikan berupa penyelamatan aset tanah BMN dengan nilai taksiran mencapai Rp21,5 miliar. Lebih impresif lagi, langkah pengamanan ini turut melindungi nilai investasi sumur serta fasilitas produksi migas yang mencapai Rp1,25 triliun. Upaya hukum dan administratif ini sekaligus sukses mencegah potensi kehilangan produksi energi nasional yang bernilai sekitar Rp480 miliar per tahun.

Senior Manager Legal Counsel PHI, Ardhi Apriyanto, menegaskan bahwa kepastian hukum dan kolaborasi kuat antarlembaga merupakan faktor krusial bagi industri hulu migas. Menurut Ardhi, sinergi yang kokoh akan menjadi jaminan utama dalam mendukung target ketahanan energi nasional yang dicanangkan pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kepala Kantor Pertanahan Samarinda, Ceto Subagyo, menilai keberhasilan penyelesaian isu sengketa ini bersumber dari pengelolaan aset yang akuntabel.

Ceto menggarisbawahi bahwa menjaga aset negara bukan sekadar mengamankan tanah, melainkan ikut membangun peradaban kota yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Walikota Samarinda, Andi Harun, mengingatkan bahwa roda pembangunan daerah tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dinamika isu pertanahan. Andi Harun mendesak pentingnya koordinasi yang intens dan berkelanjutan guna mencegah timbulnya potensi sengketa agraria di masa depan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Supardi, memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian masalah lahan didasarkan pada pertimbangan hukum yang presisi.

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menyampaikan rasa terima kasihnya atas pendampingan dan fasilitas yang diberikan oleh seluruh instansi terkait.

Pria yang akrab disapa Anto ini menekankan, penyelamatan aset negara ini berhasil dituntaskan dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan mufakat.

Pihak manajemen meyakini bahwa hubungan erat antara korporasi, SKK Migas, penegak hukum, dan pemerintah daerah akan memperkuat iklim investasi hulu migas.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI terus berkomitmen menjalankan operasi bisnis di Regional 3 Kalimantan dengan patuh pada prinsip ESG.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang inovatif, perusahaan siap terus berkontribusi bagi pembangunan masyarakat di Kalimantan dan Indonesia. (*)

Bukan Sekadar Produksi, PHI Cetak Lompatan Cadangan Migas 193 Persen di Atas Target

Jakarta – Di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) berhasil mencatatkan capaian strategis berupa penambahan cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang melampaui target perusahaan sepanjang tahun 2025. Pencapaian tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (3/6/2026), PHI melaporkan keberhasilan menambah cadangan migas terbukti (1P) lebih dari 70 juta barel setara minyak atau mencapai sekitar 193 persen dari target RKAP 2025.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya eksplorasi dan pengembangan lapangan migas yang dilakukan PHI di wilayah Kalimantan mulai memberikan hasil signifikan. Selain mendukung keberlangsungan produksi, penambahan cadangan menjadi indikator penting dalam menjaga pasokan energi nasional dalam jangka panjang.

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menjelaskan bahwa investasi berkelanjutan pada sektor hulu migas menjadi strategi utama perusahaan untuk memastikan keberlangsungan produksi energi nasional. Menurutnya, PHI terus mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap target produksi migas nasional.

“Keberlanjutan produksi tidak hanya bergantung pada kemampuan mempertahankan lapangan eksisting, tetapi juga pada keberhasilan menemukan dan mengembangkan cadangan baru yang dapat diproduksikan di masa depan,” ujarnya.

Sepanjang lima tahun terakhir, PHI tercatat telah melakukan pengeboran 13 sumur eksplorasi dan 517 sumur pengembangan. Pada tahun 2025 saja, perusahaan menyelesaikan pengeboran 146 sumur pengembangan, 619 kegiatan workover, serta 9.783 kegiatan well service guna menjaga produktivitas lapangan migas yang dikelolanya.

Keberhasilan tersebut turut berdampak pada peningkatan realisasi produksi migas perusahaan. Rata-rata produksi minyak PHI selama 2025 mencapai 44,42 ribu barel per hari atau 107,29 persen dari target RKAP. Sementara produksi gas tercatat mencapai 536,72 MMSCFD atau sekitar 101,34 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian produksi di atas target ini menjadi catatan penting karena merupakan keberhasilan pertama dalam lima tahun terakhir bagi PHI. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas strategi investasi selektif, optimalisasi produksi, serta inovasi operasi yang diterapkan perusahaan.
Selain aspek produksi dan cadangan, PHI juga menunjukkan komitmennya terhadap operasi berkelanjutan. Perusahaan berhasil mendukung pengurangan emisi karbon lebih dari 215 kiloton sepanjang 2025, sekaligus mencatatkan lebih dari 32 juta jam kerja selamat dengan tingkat keselamatan kerja yang berada di bawah batas toleransi industri.

Pemegang saham mayoritas melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memberikan apresiasi terhadap kinerja PHI yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi, efisiensi biaya operasi, keselamatan kerja, serta keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, PHI akan terus memperkuat investasi dan pengembangan wilayah kerja migas di Kalimantan guna mendukung program ketahanan energi nasional sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor industri.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI saat ini mengelola operasi hulu migas di Regional Kalimantan yang mencakup Zona 8, Zona 9, dan Zona 10 dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam setiap aktivitas bisnisnya. (*)

FWK Desak Prabowo Evaluasi Total Program MBG Usai Kasus Korupsi BGN

JAKARTA — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan desakan agar pemerintah membenahi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai langkah tersebut penting agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak terus dibayangi persoalan tata kelola. Hal itu mengemuka dalam diskusi FWK di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Koordinator Nasional FWK Raja Pane mengatakan kasus yang menyeret mantan petinggi BGN menjadi pukulan bagi pemerintah karena MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Menurut Raja, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menata ulang pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, penunjukan mitra, hingga sistem pengawasan di lapangan.

“Kita minta presiden melakukan evaluasi total. Sehingga program MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak bisa lagi dipermainkan, apalagi dikorupsi,” kata Raja Pane.

Sikap FWK itu muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut.

Menurut Kejaksaan Agung, yayasan yang seharusnya dipilih melalui mekanisme transparan diduga justru dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana korupsi dan memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menilai kasus tersebut harus menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menentukan arah program MBG ke depan.

“Kalau mau diteruskan, ini harus menjadi titik balik agar program MBG berjalan sesuai tujuannya, bukan seperti selama ini yang banyak masalah,” ujarnya.

Hendry menilai pembenahan harus dimulai dari penempatan orang-orang yang tepat dan berintegritas agar program tidak kembali tersandung persoalan serupa.

Wartawan senior AR Loebis menilai pergantian Kepala BGN dari Dadan Hindayana kepada Naniek S. Deyang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, pergantian pimpinan harus diikuti pembenahan nyata dalam pelaksanaan program.

“Ini apresiasi sekaligus ujian bagi Naniek S. Deyang. Dia harus fokus dan memastikan program MBG tepat sasaran,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan wartawan senior Sarwani. Ia berharap transparansi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan jutaan anak Indonesia.

“Data harus terbuka, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, wartawan senior Didin Maninggara mengusulkan agar kepolisian tidak lagi terlibat dalam pelaksanaan operasional MBG.

“Polisi sebaiknya fokus pada fungsi pengawasan sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas,” katanya.

Program MBG mulai dijalankan pemerintah pada awal Januari 2025 untuk meningkatkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi anak-anak sekolah.

Dengan anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, program ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah dengan anggaran terbesar sekaligus mendapat sorotan publik paling luas.

ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama,didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana,  serta Ketua Dewan Pengawas Reda Manthovanimenyampaikan capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS,  Reda Manthovanimengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (*)

« Previous Page — Next Page »