Ismunandar Pimpin Rapat Evaluasi COVID-19

SANGATTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kutim kembali menggelar rapat evaluasi di Posko Utama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jalan Soekarno-Hatta, Kamis (28/5/2020). Rapat yang dipimpin langsung Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 H Ismunandar. Dihadir Wabup Kasmidi Bulang, Seskab Irawansyah dan jajaran kepala OPD lingkup Pemkab Kutim, Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan, FKPD, Perwakilan BIN Kaltim, perwakilan Stakeholder serta undangan lainnya.

Dalam rapat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kutim H Ismunandar mengatakan walaupun tren tidak meningkat sejauh ini, namun harus tetap waspada. Dengan begitu dapat mengantisipasi secara cepat.

“Pada prinsipnya kita tetap menjaga pintu masuk di Kutim dengan ketat. Mungkin nanti ada beberapa kebijakan akan dibahas lebih lanjut,” ujar orang nomor satu di Kutim tersebut.

Keduanya adalah penyaluran bantuan harus tetap mengacu aturan berlaku dari bansos. Kemudian permasalahan” New Normal” di Kutim sendiri, harus memerlukan langkah-langkah bersama membahas dengan warga terkait termasuk camat se-Kutim nanti melalui virtual. Lebihnya mengundang forum RT, terkhusus mengundang MUI, dewan masjid, Bamag, FKUB, Asosiasi Pendeta Indonesia, Dai Pembangunan atau koordinatornya.

Dikatakan Ismunandar, semua nantinya membuat kesepakatan. Dicontohkan, apabila beribadah di masjid atau ditempat ibadah lainnya harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak melakukan itu, tidak boleh melaksanakan.

“Jadi harus kita buat kesepakatan tertulis,” tegas Ismu menerangkan jika ingin menerapkan” New Normal” di Kutim.

Selanjutnya Ismu sapaan Ismunandar mengatakan untuk membahas langkah-langkah pemulihan ekonomi di Kutim, ditambah lagi sudah banyak terdengar keluhan permasalahan ekonomi dari UMKM. Dirinya mengintruksikan asisten ekobang, Kadisperindag, Kadiskop dan UMKM dan Asosiasi UMKM yang ada serta asosiasi pedagang kaki lima merembukan titik temu dari sisi mana lagi membantu mereka, selain dari sisi permodalan.

“Percepatan dalam penanganan isolasi, alhamdulillah jika bisa sehari- dua hari mengeluarkan hasil tes menggunakan alat yang sudah kita fungsikan. Jadi tidak menunggu lama seperti pengiriman sebelumnya. Pasien juga tidak stres menunggu hasil,” ucap mantan Seskab Kutim itu.

Ia mengatakan untuk insentif tenaga kesehatan yang tidak ditanggung APBN, akan dilaksanakan melalui APBD. Kemudian dia setuju pembagian masker bersama bansos, tetapi masker harus dibuat penjahit lokal dibawah pengawasan Dinkes Kutim. Agar bahan yang diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Karena ada keputusan dari pemerintah pusat pada 2 Juni (2020) tidak ada lagi WFH. Jadi pendataan orang masuk Kutim tetap dilaksanakan, seperi ASN yang datang harus didata lengkap. Jadi tetap kita berikan stiker pelaku perjalanan dan di awasi,” jelasnya.

Ismu menegaskan jika ASN maupun TK2D dari Sulawesi dan Jawa, tidak akan diberi ampun. Menjadi wajib diawasi dan datanya akan langsung disetorkan ke Seskab dan tim gugus tugas untuk langsung dilakukan sesuai prosedur yang sudah diterapkan selama ini. (hms7)

---