ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Kejari Sampaikan Penyelesaian SKK Terkait PSU Pemerintah Kota Batu

June 28, 2022 by  
Filed under Serba-Serbi

Share this news

BATU – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Agus Rujito mengungkapkan untuk mendorong penyerahan fisik prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) agar  segera beralih kepemilikan menjadi aset Daerah Pemerintah Kota Batu, pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait sebagai langkah awal untuk menindak lanjuti Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK)  agar tercipta sinergitas demi percepatan penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Batu.

“Pemkot Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu menyerahkan Surat Kuasa Khusus pada Bidang Perdata dan Tata  Usaha Negara ke Kejaksaan Negeri Batu, kata Kajari didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Batu, Kepala BPN Kota Batu, Ketua REI (Real Estate Indonesia) Malang Raya, Ketua APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia) Malang Raya dan Kasi Datun dan Kasi Intel  Kejari Kota Batu pada jumpa pers  di aula Kejari, Selasa ( 28/6/2022).

Dikatakan, mengingat permasalahan penyelesaian PSU Perumahan pada dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Batu belum dapat terselesaikan khususnya mengenai penyerahan kepada Pemerintah Kota Batu yang menjadi kewajiban setiap pengembang perumahan di Kota Batu, maka Kejari Batu membantu mengatasinya ,” ungkap Kajari.

Langkah yang dilakukan sesuai petunjuk teknis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk mendorong penyerahan fisik PSU agar dapat segera beralih kepemilikan menjadi aset Daerah Pemerintah Kota Batu, antara lain:  melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait ( BPN, Disperkim, REI dan APERSI).

Kejari mendampingi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu untuk menyerahkan sejumlah berkas administrasi; melakukan langkah pro aktif untuk mengetahui progres yang telah dilakukan oleh stakeholder terkait dan menyelesaikan kendala yang menjadi hambatan untuk penyerahan PSU; berkoordinasi dengan pihak REI (Perusahaan Realestat Indonesia) Malang Raya dan APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia) untuk terus mendorong anggotanya menyelesaikan permasalahan terkait PSU.

” Tugas kami hanya membantu kelancaran dan tertib administrasi pembangunan di Kota Batu, Setiap Pengemban harus menyediakan PSU dan harus menyerahkan ke Pemda, bukan sebaliknya dijual lagi,“ tandas Agus Rujito.

Ketua BPN Haris Suharto menyebutkan kendala yang terjadi nanti siapa apa yg mau mengukur, jika diserahkan ke pemkot maka bagian assetlah yang menindaklanjuti  dengan melakukan pengukuran.

 

Disebutkan Haris ada 7 pengembang yang sudah mendaftarkan sendiri PSU dan tinggal pengurusan sertifikatnya.

“Berkat kerja sama yang dilakukan Kajari, maka ada 7 pengembam yang sudah mendaftarkan PSU dan tinggal urus sertifikat saja,” paparnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkot Batu  Bangun Yulianto menyebutkan selama ini pihaknya  kerja sama dengan Kejari cq Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Menurut Bangun Yulianto, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu melalui Kasi Datun telah tiga kali memanggil pengembang, namun respon pengembang sangat mengecewakan.

“Bayangkan yang mengundang Kejari Batu terhadap 101 pengembang, tapi yang hadir hanya 20 saja, itupun yang menyerahkan berkas administrasi PSU hanya 14 pengembang, ” ungkap Bangun Yulianto.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkot Batu menyebutkan ketentuan pemberlakuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.22 /2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman yang merupakan  perubahan dari PP no.14/2016.

PSU juga diatur dalam Perda No.4/2020 Tentang penyelenggaraan dan penyerahan PSU perumahan. Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)  merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

“Luas PSU  30% dari luas efektif lahan yang dimiliki pengembang ,” papar Bangun.

Dari hasil kerja sama dengan Kejari Batu, pengembang yang merespon dengan menyerahkan administrasi PSU hanya 14 pengembang dari sejumlah itu  yang  belum menyerahkan secara fisik 2 pengembang.

Disebutkan, PSU yang harus disediakan pengembang  berupa seperti : jalan, taman, drainase dan tempat ibadah atau untuk lainnya  kepentingan warga penghuni.

“PSU itu janji pengembang kepada user, maka harus ditepati,” lanjut Bangun.

Diingatkan,PSU tidak boleh dijual, jika ada yang menjual jika ketahuan KPK bisa dijerat kasus pidana.

Kadis DPKP menyebutkan, agar tidak terjadi lagi kasus pengembang membandel, maka ke depan akan diberlakukan aturan, yakni setiap pengembang yang mengajukan siteplan harus menyerahkan berkas administrasi PSU jika tidak diserahkan, maka IMB nya tidak dikeluarkan.

“Ke depan akan kami pertegas, setiap pengajuan siteplan harus disertai persyaratan administrasi PSU, jika tidak membuat maka IMB nya tidak dikeluarkan,” ujarnya. (Buang Supeno)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.