Direktur CBC Jatim : Gubernur Jatim Harus Beri Contoh Percepat Penyaluran Dana Pemda 

MALANG – Direktur Center For Banking Crisis (CBC) Jawa Timur H. Sugiharso meminta  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa memberi contoh untuk  mempercepat menyalurkan dana pemda demi kepentingan atasi dampak Pandemi. Dana tersebut, jangan hanya ditempatkan  di Bank Jatim khususnya terkait bansos dan  lainnya guna mengatasi atasi pandemi.

“Khususnya terkait bantuan sosial  dan CSR Bank Jatim harus lebih dan besar dan gencar lagi dke masyarakat “ tegas H. Sugiharso yang juga  ketua Asosiasi pemegang Saham BPD Jawa Timur ( Bank Jatim

Sugiharso menyebut data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, hingga akhir Juni 2021, dana pemda se- Indonesia yang tersimpan di bank justru naik menjadi Rp 190 triliun, atau meningkat 10,46% dari tahun sebelumnya  yang  mencapai Rp.172 Trilun.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Rp.25.24 Trilun ke Pemda untuk belanja wajib dengan rincian kegiatan Perlinsos Rp.12,11 Trilun dan anggaran pemberdayaan ekonomi Rp 13, 35 Trilun. Sayangnya dari angaran Rp.25,24  Trilun yang terealisasi hanya Rp.4,7Trilun atau 18, 5 %. Dengan rincian untuk kegiatan Parlinos Rp.2,3 Trilun ( 19,2%) dan pemberdayaan ekonomi Rp.2,4 Trilun (17,8%).

Sugiharso menduga, pemda enggan mencairkan dananya yang disimpan di Bank Pembangunan daerahada kaitannya dengan bunga deposito . Dianggap belum waktunya jatuh tempo sehingga tidak bisa dicairkan.

“Akibatnya realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) masih minim. Hal itu dikarenakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak ‘dianggurin’ di bank. Jika  disengaja untuk kemudian mendapat keuntungan tertentu, itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi, KPK bisa turun  “ tambahnya.

Lonjakan kasus covid saat membuat pemerintah membuat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang sekarang berubah menjadi PPKM Level 4 untuk Jawa-Bali. Mobilitas dipaksa turun, sehingga banyak rakyat susah untuk mencukupi kebutuhannya.

Dikatakan Sugiharjo, perlu dilakukan percepatan pencairan anggaran untuk bantuan sosial. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan besaran Rp 300 ribu per keluarga. Total yang dianggarkan Rp 28,8 triliun, namun pemda baru mencairkan Rp 1,96 triliun.

Selain itu, pemda juga mendapat transfer anggaran untuk vaksinasi sebesar Rp 1,96 triliun. Sampai sekarang anggaran ini justru belum cair.Pemda juga lambat dalam pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes). Sampai dengan 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) baru mencapai Rp 2,09 triliun atau setara 23,66% dari pagu yang sebesar Rp 8,85 triliun.

Sugiharso selaku ketua Asosiasi Pemegang Saham Bank Jatim mengharapkan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai Pemegang saham pengendali Bank Jatim untuk bisa mencairkan dana yang tersimpan di Bank Jatim  (BPD Jatim) untuk mengatasi persoalan yang kini sedang dihadapi warga Jawa Timur.

“Saya harap Jawa Timur menjadi percontohan untuk melakukan percepatan penuntasan persoalan pandemi di Jawa Timur, dengan dukungan dana yang ada di Bank , jika tidak Menteri Keuangan akan mengambil dana transferan Pusat senilai 31 triliun, “ pungkas  Sugiharso. (Buang Supeno)

---