ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Ketua Dewas LPP RRI : Tidak Ada Titipan dalam Seleksi Direksi

December 1, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

Share this news

MALANG –  Ketua Dewan Pengawas ( Dewas ) LPP RRI, Anwar Mujahid  menanggapi statemen yang disampaikan Forum Peduli RRI. Menurutnya dalam proses seleksi calon dewan direksi LPP RRI periode 2021 – 2026, tidak ada namanya peserta “titipan” apalagi ada permainan politik.

“Titipan siapa, dan siapa yg dititipkan?,  politik apaan?,  Dewas menyerahkan sepenuhnya proses seleksi sampai tahapan rekomendasi nama-nama yang sudah mengerucut kepada tim seleksi. Tim ini diketuai pak Imam, tokoh NU dan staf ahli Wapres. Tim dijamin independen. Bahkan Dewaspun tidak mau mencampuri proses seleksi,” tegas Anwar Mujahid dalam jawaban ke Whattsapp (WA) kepada vivaborneo.com menanggapi Berita terkait Forum Peduli RRI menyatakan sikap menolak hasil pengumuman Panitia seleksi Calon Dewan Direksi LPP RRI masa bhakti 2021 – 2026, Rabu (01/12/2021).

Terkait hasil Ujian Makalah yang diikuti oleh 76 peserta yang dilaksanakan 25 Nopember 2021, dan telah dikeluarkan hasilnya Jumat tanggal 26 November a atau tidak sampai 24 jam. Menimbulkan pertanyaan, terkait proses koreksinya, pembobotan nilainya, pengambilan keputusan akhir sehingga bisa secepat itu hasilnya diumumkan.

Anwar Mujahid (Ist. Siberindo)

Anwar Mujahid mengatakan tim Pansel bekerja sampai pagi, dengan pengaturan jadwal yang ketat. Pansel ingin dewan direksi segera terpilih karena berkaitan dengan proses anggaran, apalagi saat ini belum ada direktur Utama definitf.

“Tim bekerja sampai pagi. Memang pengaturan jadwal super ketat, karena diharapkan segera terpilih direksi sehubungan dengan proses anggaran dan hal-hal menyangkut manajemen yang saat ini terhambat karena belum ada dirut definitive. Maaf, pengalaman saya sebagai dosen, ngoreksi 76 jawaban tidak butuh waktu lama, kalau focus,” kilahnya.

Seperti diketahui, Forum Peduli RRI mempertanyakan tentang perubahan ketentuan usia untuk direktur SDM dan Umum serta Direktur Keuangan dari Umur 60 tahun berubah 55 tahun. Hal itu dianggap maladministrasi, karena  peserta yang sudah kirim lamaran dianggap gagal.

“Coba ditanya, siapa yang sudah ngirim lamaran terus dianggap gagal. Suruh nyebutin Namanya, “ tegas Ketua Dewas dengan nada tinggi.

Munculnya berita tentang pernyataan sikap Forum Peduli RRI yang diunggah Vivaborneo.com, Rabu (1/12/2021) kian marak, termasuk tanggapan dari mantan Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dadi Sumihardi.

Dadi panggilan akrabnya menyebutkan, dalam perubahan syarat usia bagi Direktur SDM dan Direktur Keuangan tidak ada yang salah. Menurut ketentuan perundangan yang berlaku, Direktur SDM dan Umum serta Direktur Keuangan harus PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) aktif selama menjabat Direktur.

“Usia maksimal saat mendaftar 55 tahun, kalau usia 60 tahun berarti sudah masuk usia pensiun dan tidak bisa mengelola APBN maupun SDM PNS,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan kalau masalah direktur SDM dan Umum serta Direktur Keuangan itu harus PNS aktif, jadi usianya dalam menduduki jabatan direktur selama satu periode maksimal 5 tahun sebelum pensiun. Usia pensiun pejabat eselon 2 adalah usia 60 tahun. Jadi kalau syaratnya maksimal 60 tahun kalau lulus seleksinya maka tidak bisa bekerja artinya cacat administrasi karena PNS yang sudah pensiun tidak bisa mengelola SDM PNS maupun keuangan APBN. Jadi memang harus diralat jika ada kesalahan batas usia maksimal 60 tahun menjadi maksimal 55.

Frederik Ndholu salah satu peserta Calon Direksi yang lolos dalam tes makalah menyebutkan dirinya tidak melihat adanya kecurangan dalam tes tersebut, namun dia tidak memungkiri adanya rumors yang berkembang adanya ‘calon Jadi’.

“Sampai hari ini masih on track. Yang harus di soroti adalah di kelompok calon direktur Utama seperti X dan Y , rumor beredar satu dari mereka yang akan dilantik, sedangkan  FN dan lain-lain  hanya penghibur.  Saya tidak peduli, saya percaya dewas tidak tunduk tekanan,” tegasnya.

Harley Prayuda menyebutkan gagalnya dirinya dalam tes penulisan makalah menjadi bahan tertawaan. Mengingat Disertasinya dalam menggapai gelar Doktor bidang keradioan. Dia menganggap memang politik itu bisa baik juga bisa buruk. Dia menyebut dalam pemaparan konsepnya dalam makalah menurutnya cukup bagus, bagaimana mengembangan RRI di era Digital dan kekinian.

“Jadi kalau di penulisan makalah saya gugur bagi saya itu sangat naif. saya biasa menguji skripsi, tesis, dan saat ini menjadi penelaah kandidat doktor Unpad yang melakukan penelitian bidang radio. tapi ya sudahlah, mengikuti usia, saya sudah tidak memiliki lagi kesempatan alias game over untuk bisa masuk mengelola RRI mengabdi pada negara. Saya akan fokus pada bidang pendidikan dan tetap mencintai radio,” papar Harley Prayuda.

Harley merasa tidak puas dengan proses penilaian Pansel, karena ini merupakan proses seleksi calon Direksi yang akan mengelolah sebuah Radio besar seperti RRI ini. Seharusnya penilaiannya memiliki bobot pengetahuan yang memiliki kompetensi SDM terbaik di bidang Radio, apalagi RRI lembaga milik negara yang strategis.

“Sangat tidak puas.ini masalah pengabdian pada negara.negara ingin yang terbaik untuk kepentingan bangsa, karena memilih kompetensi SDM terbaik di Bidang Radio apalagi RRI adalah lembaga besar milik negara yang strategis,” tambahnya. (Buang Supeno)

 

 


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.